Pansus Mulai Bahas Raperda Pengendalian Banjir di Kalsel

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ketua Pansus Raperda tersebut, Agus Mulia Husin mengatakan pihaknya menggelar rapat pembahasan yang dihadiri diantaranya Biro Hukum Provinsi Kalsel, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR), Balai Wilayah Sungai Kalimantan Selatan, serta Tenaga Ahli, Rabu (20/7).

Menurut Agus, Raperda inisiatif Komisi III tersebut dilatarbelakangi peristiwa banjir yang melanda sebagian besar wilayah Kalsel pada tahun 2021 yang lalu yang merupakan fenomena yang sangat mungkin terulang kembali.

“Bahkan beberapa daerah di Kalsel, seperti Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Kotabaru, hampir setiap tahun menghadapi masalah banjir,” katanya kepada wartawan, Kamis (21/7).

Selain faktor alam, banjir yang melanda Kalsel juga akibat pertumbuhan penduduk dan pengembangan wilayah yang cenderung kurang terkendali. Kondisi ini tampaknya berkaitan pula dengan pola penanganan banjir yang umumnya masih bersifat parsial sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas.

“Oleh karena itu, guna mendapatkan pola penanganan banjir yang komprehensif dipandang perlu dilakukan penyusunan Raperda tersebut sebagai payung hukum penanganan banjir di Kalsel sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Agus juga mengajak untuk bersama-sama bagaimana penyelenggaraan sistem drainase dan pengendalian banjir di Kalsel bisa berjalan dengan baik.

“Bagaimana kita bersama-sama untuk mengatasi masalah banjir, mudah-mudahan kita bisa ikat dalam payung hukum supaya peran serta Provinsi terhadap wilayah Kabupaten Kota itu bisa jalan bersama-sama,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Gali Potensi Wisata, Mahasiswa Toraja Kunjungi Kalsel

BANJARMASIN – Puluhan mahasiswa Toraja menggelar pertemuan nasional yang difasilitasi DPRD Kalimantan Selatan yang bertempat di aula kantor DPRD Kalsel, Kamis (21/7). Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan wisata lokal di kota Banjarmasin hingga Minggu (25/7).

Rombongan mahasiswa Toraja tersebut disambut Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini beserta jajarannya dan Staf Ahli DPRD Kalsel, Puar Junaidi.

Suasana Pembukaan acara pertemuan nasional mahasiswa Toraja Indonesia dan perjalanan wisata lokal di kota Banjarmasin.

Ketua Rombongan Pengurus Mahasiswa Toraja Agustinus Tambing mengatakan, saat ini wisata Toraja sedang berbenah diri dalam wisata Nasional. Sehingga perlu menggali masukan untuk perbandingan, terutama menyangkut kondisi wilayah yangmana potensi wisata di Toraja adalah pegunungan. Sementara di daerah Kalimantan khususnya Kalsel ini identik dengan sungai sebagai potensi wisatanya.

“Kebanyakan wisata di Toraja merupakan daerah pegunungan sementara kalsel merupakan identik dengan sungainya,” katanya.

Perbedaan kondisi alam inilah lanjut dia, yang menjadi acuan para mahasiswa Toraja melakukan perjalanannya ke Kalsel.

Sementara, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, memberikan apresiasi adanya kunjungan mahasiswa dari Pulau Sulawesi ini. Kegiatan ini, menurutnya, sebagai wujud memperkuat silaturahmi serta mengenal wisata dan kesenian khas Kalsel.

Adanya kuniungan tersebut, merupakan salah satu kebanggaan bagi Kalsel dimana provinsi lain mengenal lebih jauh budaya dan wisata yang ada di kalsel.

“Ini merupakan kebanggaan karena wisata Kalsel bisa dikenal luas hingga ke provinsi lain,”ucapnya.

Rencananya, rombongan akan mengunjungi sejumlah wisata yang berada dikalsel seperti Pasar Terapung, Pulau Kembang, Pantai Batakan. (NRH/RDM/RH)

Satgas Distribusikan 43.000 Dosis Vaksin PMK Tahap II

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah mendistribusikan vaksin PMK dan peralatan pendukungnya ke 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, pada Kamis (21/7).

Kementrian Pertanian RI telah mengirimkan bantuan vaksin PMK tahap II sebanyak 43.000 dosis untuk wilayah Kalimantan Selatan, yang diterima pada Rabu (20/7) di Balai Veteriner Banjarbaru. Selain bantuan vaksin, Kalimantan Selatan juga mendapatkan 600 botol obat hewan, untuk penanganan PMK dan juga sarana pendukung vaksinasi berupa syringe sebanyak 27.000 buah.

Sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, Tim Disbunnak bergerak cepat mendistribusikan 43.000 dosis vaksin PMK, ke seluruh Kabupaten/ Kota dengan rincian Kota Banjarmasin 100 dosis, Kota Banjarbaru 1.000 dosis, Kabupaten Banjar 6.000 dosis, Tapin 4.000 dosis, HSS 2.000 dosis, HST 3.000 dosis, HSU 1.000 dosis, Balangan 1.000 dosis, Tabalong 1.500 dosis, Tanah Laut 13.400 dosis, Tanah Bumbu 6.000 dosis, Kotabaru 2.500 dosis, dan Barito Kuala 1.500 dosis.

Selain vaksin PMK juga di distribusikan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, berupa hazmat, disinfektan dan handsanitizer untuk mendukung pelaksanaan kegiatan vaksinasi tahap II, yang secara serentak akan dilaksanakan mulai 25 Juli 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022 di wilayah Kalimantan Selatan.

Langkah cepat yang diambil Satgas Penanganan PMK Kalsel ini, merupakan wujud aksi pemerintah daerah dalam melindungi ternak ternak masyarakat melalui peningkatan kekebalan terhadap virus PMK, hal ini sesuai dengan arahan Paman Birin, agar vaksinasi PMK tahap kedua dapat direalisasikan 100 persen secara cepat, tepat dan maksimal sebagai upaya percepatan pembebasan Kalsel dari PMK, seiring dengan langkah langkah lainnya yang dilakukan oleh Satgas Penanganan PMK Kalsel, agar Kalsel segera menjadi Zona Hijau.

Tentunya hal ini perlu komitmen dari semua kepala daerah yang ditindaklanjuti dengan gerak cepat semua jajaran Satgas Penanganan PMK Kabupaten/ Kota.

Kadisbunnak, Suparmi, pada saat pengarahan melalui Zoom Meeting meminta Kabupaten / Kota yang telah menerima vaksin agar segera melaksanakan vaksinasi pada HRP untuk vaksinasi ulang sesuai dengan waktu pelaksanaan vaksinasi tahap I yaitu 25 hingga 30 Juli. Sedangkan vaksinasi pada target HRP baru sesuai komitmen masing- masing Kabupaten/ Kota dan melaporkan seluruh kegiatan vaksinasi melalui Sistem Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) paling lambat pada 10 Agustus 2022.

“Selain itu dengan memperketat pengawasan lalu lintas HRP antar Kabupaten/Kota, meningkatkan daya tahan tubuh HRP dengan pemberian obat-obatan dan vitamin, memperketat biosekuriti pada lokus lokus HRP melalui desinfeksi secara rutin mengingat sejak 14 Juli sudah tidak ada lagi penambahan kasus baru atau nol kasus,” tutupnya. (DISBUNNAK-RIW/RDM/RH)

Persoalan Drainase, Muncul Pada Reses DPRD Kota Banjarmasin

BANJARMASIN – Kondisi drainase tidak berfungsi maksimal, kembali mengemuka dalam penyampaian beberapa warga pada reses DPRD kota Banjarmasin, dengan konstituen Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara.

Menyikapi hal itu Anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan Utara, Taufik Husin, kepada wartawan pada Kamis (21/7), menjelaskan beberapa wilayah di Kelurahan Surgi Mufti, banyak warga yang bermukim di pinggiran sungai, sehingga sangat berpengaruh saat terjadinya hujan deras, apalagi terjadi air sungai pasang surut.

Anggota DPRD Kota Banjarmasin Dapil Utara, Taufik Husin

“Warga minta dibuatkan drainase, agar saat air pasang cepat keluar dan tidak banjir,” ucapnya

Disampaikan Taufik, pihaknya ingin kedepan DED tentang drainase harus lebih baik lagi, sehingga persoalan klasik ini tidak lagi terjadi di kota ini. Mengenai anggaran untuk membangun, tentu akan didukung sepenuhnya.

“Program drainase harus disusun rapi, supaya saling berkesinambungan,” katanya.

Hal senada, disampaikan Syarifah Sakinah, yang juga anggota DPRD Kota Banjarmasin Dapil Utara, menurutnya, selain nanti dibangun, untuk kondisi drainase yang sekarang ini haruslah bersih, yaitu warga rajin melakukan gotong royong, dengan cara dijadwalkan masing-masing Ketua RT.

Anggota DPRD Kota Banjarmasin Dapil Utara, Syarifah Sakinah

“Dalam menjaga lingkungan, masyarakat perlu memelihara drainase, sehingga tidak tersumbat dengan sampah,” tutupnya.

Dalam kegiatan reses ini, digelar di lima Kecamatan, selama tiga hari, mulai 21 – 23 Juli 2022. Untuk reses Dapil Utara dilaksanakan Muhammad Isnaini, Syarifah Sakinah, Hari Kartono, Zainal Hakim, Sukrowardhi, Taufik Husin, Amalia Handayani, Bambang Yanto Permono, dan Hendra. Dihadiri perwakilan eksekutif kota ini, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pengolahan Air Limbah Domestik, PT Air Minum Bandarmasih, serta Lurah Surgi Mufti. (NHF/RDM/RH)

Peringati Hari Anak Nasional, Kak Kempho Hidupkan Budaya Bercerita Kepada Anak

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menghadirkan Juru Kisah Nasional, Kempho Antaka atau lebih akrab disapa Kak Kempho dalam rangka menghidupkan kembali budaya bercerita kepada anak usia dini, sekaligus memperingati Hari Anak Nasional.

Dengan teknik visual story telling, Kempho Antaka berhasil menghibur puluhan anak PAUD dan orang tua yang hadir di Kids Library Dispersip Kalsel, Rabu (20/7).

Suasana Acara Dispersip Kalsel bersama Juru Kisah Nasional, Kempho Antaka

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan, selain menghidupkan budaya bercerita, melalui kegiatan ini pihaknya ingin mengenalkan perpustakaan kepada anak sejak usia dini.

“Pada kesempatan ini kami ingin menghidupkan kembali budaya bercerita, untuk bisa mendekatkan hubungan emosional anak dan orang tua. Selain itu kami juga ingin memperkenalkan perpustakaan kepada anak-anak meskipun mereka belum lancar membaca,” katanya.

Nurliani juga bersyukur atas antusias dari anak-anak, orang tua dan pengurus PAUD yang berhadir pada kegiatan tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan bukti bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kalsel terhadap keberadaan perpustakaan sudah semakin meningkat.

Sementara itu, Juru Kisah Nasional, Kempho Antaka mengatakan, melalui kegiatan ini dirinya ingin mengajak orang tua dan masyarakat untuk melindungi dan memberikan perhatian kepada anak-anak, agar mereka menjadi generasi yang saleh dan gembira.

“Melalui visual story telling ini, saya ingin menyampaikan kepada orang tua dan masyarakat untuk menyelamatkan anak-anak mereka dengan cara saling melindungi dan memberikan perhatian lebih, apalagi saat ini banyak berita tentang eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak-anak,” jelasnya.

Pada kesempatan ini juga, Kempho turut memberikan apresiasi kepada Dispersip Kalsel yang konsisten dalam melaksanakan kegiatan mendongeng bagi anak-anak, dalam rangka membudidayakan bercerita kepada anak usia dini. (NRH/RDM/RH)

Popda Tingkat Provinsi Kalsel, Mulai Digelar

BANJARMASIN – Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan mulai digelar di Kota Banjarmasin, diikuti oleh 13 Kabupaten/Kota di Provinsi ini.

Cabor sepak takraw pada Popda tingkat provinsi di Kota Banjarmasin

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, saat ini telah digelar pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin.

Kadispora Kalsel Hermansyah (Kacamata hitam)

“Gelaran Popda di Kalsel sudah digelar,” ucap Hermansyah, kepada sejumlah wartawan.

Menurut Hermansyah, pada Popda tahun ini yang dipertandingkan hanya 8 cabang olahraga. Seperti, arahan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu, sepakbola, sepak takraw, tenis lapangan, bulu tangkis, voli, basket, pencak silat, serta tinju.

Hermansyah mengatakan, ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) merupakan seleksi, para atlet untuk mengikuti, Pra Pekan Olahraga Pelajaran Nasional (Pra Popnas) Zona 3, yang akan diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Saat ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan juga mempersiapkan, untuk pelaksanaan pra Popnas di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Hermansyah, pada ajang Popda ini merupakan seleksi bagi para atlet. Agar dapat mengikuti Pra Popnas tersebut.

“Pada Pra Popnas di Provinsi Kalimantan Selatan Mendatang, akan diikuti oleh 8 daerah di Tanah Air, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Bali, Banten, serta Jogjakarta,” ujarnya.

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, akan berlangsung sejak 21 – 27 Juli 2022 mendatang. (SRI/RDM/RH)

Raih Penghargaan Kalpataru Tahun 2022, Gubernur Kalsel Apresiasi Yayasan SBI

BANJARBARU – Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) berhasil meraih penghargaan Kalpataru tahun 2022, dalam kategori Penyelamat Lingkungan Hidup.

Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, di Jakarta, Rabu (20/7).

Ketua Yayasan SBI, Amalia Rezeki (kanan), saat menerima penghargaan Kalpataru dari Wakil Menteri LHK, Alue Dohong (kiri)

Melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup provinsi Kalimantan Selatan, Hanifah Dwi Nirwana, Sahbirin mengaku bangga atas pencapaian yang telah diraih oleh yayasan yang telah berdiri sejak 2012 lalu tersebut.

“Bapak Gubernur mengucapkan selamat atas diraihnya penghargaan Kalpataru yang didapatkan oleh Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia,” ucapnya.

Yayasan SBI lanjut Hanifah, terpilih dari 184 usulan oleh 18 provinsi, yang terdiri dari 63 kategori perintis, 25 kategori pengabdi, 57 kategori penyelamat, dan 39 kategori pembina.

“Sahabat Bekantan Indonesia adalah salah satu dari tiga penerima penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan hidup pada tahun ini, dari 25 usulan di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Hanifah menuturkan, sejak 2012 lalu Yayasan SBI telah memberikan perhatian serius pada program perlindungan dan pelestarian Bekantan sebagai hewan endemik Kalsel yang kawasan konservasinya hampir punah.

Pemprov Kalsel sendiri diakuinya, sebelumnya juga telah memberikan penghargaan “Sasangga Banua” kepada Pimpinan Yayasan SBI, sebagai pejuang lingkungan kategori perorangan, atas kepedulian, komitmen, prakarsa dan motivasi yang secara terus menerus untuk lingkungan.

“Selain itu SBI juga mendapatkan berbagai penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri atas kiprah konservasi yang dilakukan,” tuturnya.

Hanifah menambahkan, Gubernur Kalsel juga mengajak seluruh masyarakat, untuk ikut memberikan perhatian dan berpartisipasi nyata dalam pelestarian lingkungan hidup Banua.

“Mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, mulai sekarang juga,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Tiga Pejabat Pemkab Banjar Jadi Kandidat Untuk Isi Plt Kadispersip Banjar

BANJAR – Sekdakab Banjar Mokhmad Hilman, menyebut, sedikitnya ada tiga calon yang menjadi kandidat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip).

“Yang jelas kami menunggu keputusan dari pak Bupati Banjar untuk penetapan plt Kadispersip Kabupaten Banjar,” ujarnya kepada awak media, Rabu (20/7) kemarin.

Ditanya soal nama tiga kandidat yang bakal dipilih menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kadispersip Kabupaten Banjar, Hilman pun enggan menjawab lebih detail terkait penunjukkan tersebut.

Sekdakab Banjar Mokhamad Hilman saat dikonfirmasi terkait mengisi kekosongan Kepala Dispersip

“Ya kita tunggu saja siapa yang dipilih Bupati Banjar, karena hal ini belum diputuskan. Apabila nanti disebutkan tiga orang ini namun kan dipilih hanya satu tidak enak dengan dua orang kandidat itu. Jadi, tidak berani berkomentar lebih jauh lagi,” ungkap mantan Kadis PUPR Banjar itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Muhammad Rofiki, menyoroti, adanya pejabat yang saat ini masih menduduki lebih dari satu. Bahkan dirinya menghendaki agar kepala daerah bisa segera mengambil kebijakan dalam penunjukkan jabatan definitif ditubuh Pemkab Banjar.

Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiki menanggapi penunjukkan Plt Kadispersip yang kini telah kosong

“Selain tidak sehat untuk ketatanegaraan, hal serupa juga ditakutkan seperti yang terjadi di HSU terlalu banyak Plt yang akhirnya menjadi sorotan. Saya harap ini segera diisi pejabat definitif,” harap politisi Gerindra Kabupaten Banjar ini.

Rofiki menegaskan, apabila masih menerapkan penunjukkan Pelaksana tugas (Plt) salah satu dampaknya adalah menghambat proses pembangunan bagi pemerintah daerah.

“Mengingat fungsi dari jabatan Plt tidak dapat mengambil atau menentukan kebijakan alias terbatas sehingga menghambat pembangunan Pemkab Banjar,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Satreskrim Polres Banjar Tetapkan Bendahara Bawaslu Jadi Tersangka Korupsi

BANJAR – Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Banjar akhirnya menetapkan SP, bendahara Bawaslu sebagai tersangka atas kasus tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah Pilkada tahun 2020 silam.

SP tersangka korupsi saat diamankan aparat kepolisian ke dalam mobil

Bersamaan itu, berkas dan barang bukti yang dikumpulkan juga dinyatakan lengkap. Artinya, aparat penegak hukum ini telah bekerja maksimal hingga berhasil membawa pelimpahannya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.

Barang bukti (barbuk) berupa tumpukan berkas yang siap diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar untuk persidangan

Kasat Reskrim Polres Banjar Iptu Fransiskus Manaan mengatakan, kerugian negara atas kejadian tersebut melalui hibah yang diberikan Pemkab Banjar sebesar Rp16 miliar lebih kepada Bawaslu dan berhasil dicairkan, akan tetapi, peruntukan penggunaannya tidak sesuai.

“Pengusutan kasus ini dilakukan mulai tahun 2021 hingga proses penyelidikan sudah kami maksimalkan dan membuahkan hasil, hingga pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi sudah masuk ke tahap II. Bahkan, setumpuk barang bukti (barbuk) sudah siap sekaligus pelimpahannya langsung diserahkan ke Kejari Banjar,” ujarnya kepada awak media, Rabu (20/7) siang.

Ia mengungkapkan, terbongkarnya kasus tersebut diperkuat dengan kejadian keterlibatan tersangka dengan pinjaman online (pinjol) dan telah merugikan negara senilai Rp1,4 miliar.

“Yang bersangkutan mengakui menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain,” bebernya.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka Muhammad Noor, mengungkapkan, ditahan atau tidaknya dia berpendapat penetapan putusan tindak pidana korupsi ini tetap diserahkan di meja persidangan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.

“Kita lihat saja nanti dipersidangan,” ucapnya.

Namun, dia membenarkan kliennya yang didapuk sebagai tersangka itu telah melakukan tindak pidana korupsi yakni penggelapan dana Pilkada tahun 2020 silam dan tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Yang jelas uangnya keluar. Tetapi, dia tidak dapat membuktikan keperluan apa saja dan kami juga tidak tahu apakah tersangka ditahan atau tidak karena sudah jadi kewenangan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar,” jelasnya.

Di lokasi yang sama, SP yang terburu-buru masuk ke dalam mobil yang juga dikawal ketat petugas kepolisian enggan bekomentar panjang lebar soal penggelapan dana Pilkada tersebut.

“Doakan saja agar semua prosesnya lancar, permisi,” ucapnya singkat.

Atas kejadian tersebut, petugas juga menyita aset pribadi tersangka berupa rumah dengan nilai Rp600 juta. Selain itu, bukti yang menguatkan SP melakukan tindak pidana korupsi adalah transaksi rekening koran pinjaman online.

Maka dari itu, tersangka berinisial SP dijerat pasal 2 ayat 1 juncto pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/2011 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Nomor UU 20/2021. (RHS/RDM/RH)

Disdikbud Kalsel Gelar SMAS

BANJARMASIN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Seniman Mengajar Anak Sekolah (SMAS) yang berlokasi di halaman SMKN 4 Banjarmasin, Rabu (20/7).

Suasana kegiatan SMAS yang juga digelar MPLS SMKN 4 Banjarmasin

Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Muhammadun, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, program ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebelumnya bernama Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS). Tahun 2022 dilanjutkan dengan nama Seniman Mengajar Anak Sekolah (SMAS). Tujuannya untuk menjadikan kalangan pelajar dapat semakin menanamkan rasa kecintaan dan wawasan lebih luas tentang karya seni.

Foto bersama Kabid Kebudayaan, Kasi Kesenian, Kepala Bidang SMK Disdikbud Kalsel, dan Kepala SMKN 4 Banjarmasin

“Program ini dari Disdikbud Kalsel melalui bidang kebudayaan seksi kesenian, bekerjasama dengan SMKN 4 Banjarmasin, ke depan kami upayakan semua sekolah,” ucapnya

Disampaikan Raudati, dengan adanya Seniman Mengajar Anak Sekolah ini, para siswa-siswi dapat menyerap ilmunya, sehingga tumbuh minat dan bakat di bidang seni, baik teater, tari dan lukis. Apalagi pembelajaran bidang seni, diberikan saat di luar jam pelajaran sekolah.

“Kesenian di Kalsel harus terus berkembang sebagai warisan budaya bagi regenerasi,” ucap Helda (sapaan akrabnya)

Ditambahkan Kepala Seksi Kesenian Bidang Kebudayaan, Disdikbud Kalsel Sunjaya Adhiarso, dalam kegiatan SMAS ini, materi yang diberikan kepada kalangan pelajar, berupa pertunjukan kesenian khas Banjar yaitu seni teater Japin Carita, yang merupakan hasil kolaborasi para seniman dengan para peserta didik.

“Dengan SMAS ini dapat membangun siswa-siswi lebih berkarakter kreatif dan inovatif,” tutupnya

Untuk diketahui, program Seniman Mengajar Anak Sekolah ini, diapresiasi Kepala Bidang SMK Disdikbud Kalsel Syamsuri, Kepala SMKN 4 Syafrudin Noor dan seluruh Dewan Guru di SMKN 4 Banjarmasin. Kegiatan itu juga digelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2022 – 2023, diikuti ratusan pelajar, menampilkan band musik dari Jurusan Seni Musik di SMKN 4 Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Exit mobile version