Tahun: 2022

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 Bidang Pemerintahan dan Hukum menggelar rapat internal bersama tenaga ahli di ruang Komisi I DPRD Kalsel, Kamis (20/1).

Wakil Ketua Pansus I Raperda tentang RPJMD Kalsel Tahun 2021-2026, Suripno Sumas mengatakan rapat tersebut dilakukan dalam rangka penjabaran lima misi yang ada di RPJMD.

Dari lima misi tersebut, menurutnya, ada tiga misi yang ditekankan yang menjadi ranah Pansus I yaitu membangun SDM berkualitas dan berbudi pekerti luhur, tata kelola pemerintahan yang lebih fokus kepada pelayanan publik dan memperkuat ketahanan bencana.

“Kami ingin dalam rekomendasi nanti tiga misi ini yang ditekankan. Contohnya untuk misi ketahanan bencana, kami menginginkan ada narasi disampaikan nanti dalam Raperda RPJMD tersebut yaitu agar Pemprov merencanakan upaya penataan sungai dalam rangka penanggulangan banjir. Kalimat itu sebenarnya kalimat cantolan hukum kepada Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengatasi banjir di tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Begitu juga misalnya Kalsel sebagai gerbang Ibukota Negara (IKN) baru maka menurut Suripno, Pansus I meminta ada narasi yang dicantumkan dalam RPJMD tersebut terkait penataan kembali tata batas antar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

“Narasi itu menjadi cantolan agar nantinya Biro Tata Pemerintahan memprogramkan pembangunan batas kota yang permanen,” katanya.

Suripno menambahkan narasi-narasi tersebut akan dimasukan oleh tenaga ahli sebagai rekomendasi Pansus I terhadap Raperda RPJMD Kalsel Tahun 2021-2022.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus I DPRD Kalsel Rachmah Norlias dan didampingi Wakil Ketua Pansus I Suripno Sumas dan Anggota Pansus I Hariyanto. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Sumatera Utara. Kunjungan kerja ini, dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi B DPRD Sumatera Utara Dodi Taher, yang disambut oleh Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Faried Fakhmasyah, di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Kamis (20/1),

Dalam sambutannya Dodi Taher menyampaikan, pihaknya menilai Pemerintah Provinsi Kalsel telah berhasil dalam meningkatkan perekonomian di wilayahnya, selain perekonomian, Provinsi Kalsel juga termasuk dalam penyumbang terbesar dalam tambang dan sawit ditingkat Nasional. Sehingga pihaknya tertarik, untuk melakukan studi banding ke wilayah Provinsi Kalsel.

“Menurut saya Provinsi Kalsel berhasil dalam hal meningkatkan sektor perekonomian mereka, disini terdapat pengusaha – pengusaha yang sudah diakui keberadaannya hingga tingkat Nasional, bahkan ada pengusaha yang sudah membangun Pabrik Smelter di Kecamatan Batulicin beberapa waktu lalu, yang memiliki omzet memcapai hingga 44 Triliun Rupiah,” ungkap Dodi Taher.

Dodi Taher menambahkan, ia menilai Provinsi Kalsel termasuk salah satu Provinsi terkaya yang ada di Indonesia, bahkan sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Banua ini, merupakan salah satu penghasil terbesar ditingkat Nasional.

“Seluruh jalan di Kalsel menurut saya baik, Infrastruktur banua ini pun dibangun dengan baik, sehingga kami melakukan studi banding ke Provinsi ini,” tutup Dodi Taher.

Sementara itu, Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Faried Fakhmasyah menyampaikan, pihaknya bersyukur bahwa Provinsi Kalsel telah mendapat kunjungan dari Komisi B DPRD Sumatera Utara. Kunjungan kerja ini merupakan sebuah kebanggan dan kehormatan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel, dikarenakan saling membagikan ilmu-ilmu pembangunan antar provinsi.

“Saat ini para anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara sedang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel, untuk meningkatkan Pembangunan Kota Banjarbaru, maka ditahun 2009 yang lalu Perkantoran Pemprov Kalsel yang dulunya terletak di Kota Banjarmasin dipindahkan secara terstruktur ke Komplek Perkantoran di Kota Banjarbaru,” ungkap Faried Fakhmansyah.

Faried Fakhmansyah menambahkan, Secara historis, Provinsi Kalsel memiliki kelebihan karena menjadi induk pembangunan untuk Provinsi di Kalimantan, yang sekarang terdiri dari 5 Provonsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.

“Provinsi Kalsel merupakan Provinsi Pertama yang dibangun sebelum adanya 5 Provinsi Kalimantan. Kalsel penyedia kebutuhan batubara untuk kebutuhan energi tingkat Nasional, dan kondisi sektor batubara sangat signifikan bagi Kalsel bukan hanya untuk pendorong ekonomi namun juga untukpeningkatan lapangan kerja,” tutup Faried. (MRF/RDM/RH)

JAKARTA – Ekosistem mangrove memiliki fungsi sangat penting karena berperan sebagai sabuk hijau bagi area pesisir, dan sebagai ekosistem dengan simpanan karbon terbesar. Tak hanya itu, melalui skema perdagangan karbon, Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan pendapatan hingga 350 triliun rupiah dari transaksi jual beli sertifikat emisi karbon ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, hutan mangrove memiliki sejumlah fungsi penting. Salah satunya mampu mencegah abrasi laut.

“Dari sisi fisik, mangrove berakar banyak dan batangnya kukuh mampu mencegah bahaya tsunami, ombak, dan abrasi laut,” kata Siti Nurbaya dalam sambutannya sekaligus membuka Workshop Percepatan Rehabilitasi Mangrove salah satu hotel berbintang di Jakarta, pada Kamis (20/1).

Dia juga menjelaskan mangrove memiliki fungsi ekologi, yaitu menjadi filter polusi air dan udara karena sifatnya yang bisa tumbuh pada kondisi tanah berlumpur dan mampu menyerap polusi dari udara.

“Mangrove sebagai habitat tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya,” ujar politikus Partai Nasdem itu.

Siti mengatakan, mangrove memiliki fungsi ekonomi karena menghasilkan buah atau biji yang bisa dijadikan makanan atau minuman. Kulit batang dan daun mangrove juga bisa menjadi bahan baku pewarna batik. Manfaat lainnya ialah hutan mangrove bisa dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi spot lokasi wisata alam.

Menteri Siti mengungkapkan, data Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 menunjukkan, sebaran luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3,36 juta hektar.

Dimana 2.6 juta hektare diantaranya berada di dalam kawasan dan 702 ribu hektar lainnya di luar Kawasan

Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari menegaskan, bangsa Indonesia punya tanggung jawab dan peran sangat penting mengawal perubahan iklim dunia menjadi lebih baik.

“Untuk kita tinggali dan wariskan ke anak cucu kita. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area sekitar 125 juta hektar yang didalamnya terdapat area hutan mangrove dan gambut,” jelas Atal.

Untuk itu kata Atal, fakta tersebut di atas menjadi salah satu alasan Panita Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2022, menggelar workshop tersebut untuk merumuskan komitmen bersama merehabilitasi mangrove.

“Untuk itu dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, akan kita gaungkan Gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove yang salah satu kegiatannya adalah mengadakan workshop ini. Kami, insan pers Indonesia berharap, melalui kegiatan workshop ini, bisa dirumuskan komitmen dukungan percepatan rehabilitasi mangrove yang akan ditandatangani oleh Gubernur dari 9 (sembilan) Provinsi prioritas rehabilitasi mangrove pada puncak perayaan Hari Pers Nasional,” lanjut Atal menjelaskan, dukungan PWI terhadap rehabilitasi mangrove.

Workshop ini juga menghadirkan pembicara antara lain, Hartono, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Dirjen PDAS Dyah Murtiningsih, Direktur Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman, Denny Nugroho dari Universitas Diponegoro dan Nurjaman Mochtar dari PWI Pusat.

Dalam Workshop ini juga dilakukan Penyusunan Draft Kesepakatan bersama 9 Gubernur dalam Mendukung Percepatan Rehabilitasi Mangrove, Provinsi Sumatra Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat. (HPN2022-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, guna menindaklanjuti sasaran inflasi tahun 2022-2024, di Idham Chalid Setda Prov Kalsel, Kamis (20/1).

Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov Kalsel, Syaiful Azhari, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi sampai saat ini masih menjadi fokus utama dalam sentra kebijakan dalam pengendalian inflasi nasional.

“Seiring dengan dengan arahan Presiden RI dalam Rakornas pengendalian inflasi tahun 2021, kita tentu harus mendorong peran UMKM Pangan melalui komputerisasi dan digitalisasi, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan,” ucapnya.

Dengan mendorong adopsi digital, menurutnya dapat mengakselarasi perbaikan struktural untuk menjaga stabilitas inflasi Kalsel.

“Kita bisa lakukan beberapa strategi seperti digital farming, food estate, korporasi petani, model bisnis kerjasama antar daerah, dan digitalisasi UMKM,” jelasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya juga melakukan penilaian terhadap komoditas unggulan setiap daerah di provinsi ini.

“Kita lihat apa saja yang menjadi prioritas dan unggulan di setiap daerah, karena juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Roy mengakui pihaknya akan menyusun strategi agar stabilitas ekonomi Kalsel dapat terjaga dengan baik.

“Kita akan libatkan seluruh stakeholder terkait, kemudian kita akan fokus menangani daerah yang memiliki potensi terjadi inflasi,”  pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, TPID Kalsel dapat menyusun peta jalan (roadmap) pengendali inflasi yang disinergikan dengan dokumen perencanaan daerah untuk tingkat inflasi Kalsel yang stabil. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan monitoring ke beberapa ritel modern, diantaranya Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, kepada Abdi Persada FM, Rabu petang (19/1) menjelaskan, monitoring dilakukan untuk mengetahui di ritel modern yang telah mendapat kebijakan pemerintah pusat, terkait diberikan subsidi harga khususnya minyak goreng, hasil di lapangan hampir semuanya sudah melaksanakan, yaitu perliternya Rp14.000 berlaku semua merk.

“Disaat monitoring, kita langsung laporkan kepada Menteri Perdagangan melalui zoom, bahwa di Kalsel sudah memberlakukan,” katanya

Birhasani meminta, Kementerian Perdagangan dapat segera mendorong para produsen untuk secepatnya menyalurkan hingga ke pasar-pasar tradisional, melalui distributor dan suplayernya, agar harga minyak goreng menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

“Menteri menjawab, untuk pasar tradisional diberi waktu satu minggu, yaitu 14.000 rupiah perliter,” jelasnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, saat ini tidak semua kabupaten, kecamatan dan desa di Kalimantan Selatan memiliki ritel modern, maka pemprov Kalsel bekerjasama dengan kabupaten/kota, didukung produsen minyak lokal tetap melaksanakan Operasi Pasar tahap 2.

“Kita gelar OP mulai Kamis 20 Januari, se Kalsel dengan menggelontorkan lebih dari 20.000 liter minyak goreng seharga Rp14.000 perliter,” tutup Birhasani. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwnato didampingi beberapa Pejabat Utama Polda Kalsel, meninjau langsung pelaksanaan Vaksinasi Serentak yang digelar di Polresta Banjarmasin, Rabu (19/1).

Vaksinasi Serentak seluruh Indonesia ini dipimpin oleh Kapolri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui sarana video conference.

Dijelaskan Kapolda Kalsel, vaksinasi yang digelar hari ini merupakan lanjutkan dari kegiatan sebelumnya yang dimotori oleh Polri bekerjasama dengan TNI dan Pemerintah Daerah.

Untuk vaksinasi kepada anak berusia 6 – 11 tahun, Polda Kalsel menargetkan sebanyak 440.853 orang. Sejak dimulainya kegiatan ini hingga saat ini vaksinasi telah tercapai sebanyak 11,53 persen, sehingga masih banyak lagi yang perlu divaksinasi.

Berbagai rencana aksi pun telah dimiliki Polda Kalsel dan Polres Jajaran untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi kepada anak usia 6 – 11 tahun, sebagai upaya tercapainya target 100 persen yang ditetapkan oleh Pemerintah sampai Maret 2022.

“Kami berharap, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bekerjasama untuk pengadaan vaksin yang baik dan lancar, agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi,” terang Kapolda Kalsel.

Menurut Kapolda Kalsel, vaksinasi dengan sasaran anak-anak ini sangat diharapkan dan di tunggu-tunggu oleh para orang tua terutama mereka yang anak-anaknya telah mengadakan sekolah tatap muka. Untuk itu, kesempatan inilah yang dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mempercepat vaksinasi.

Kapolda dalam keterangannya juga menyampaikan, bahwa pelaksanaan vaksinasi kepada anak usia 6 – 11 tahun di Kalimantan Selatan sampai saat ini masih tidak ada kendala.

Di daerah hukum Polresta Banjarmasin hari ini, sebanyak 1.000 anak divaksin begitu juga dengan Polres-Polres Jajaran Polda Kalsel lainnya. Untuk itu pada hari ini ditargetkan sebanyak 10.000 anak tervaksin di Kalimantan Selatan.

Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi, Kapolda Kalsel juga berkesempatan membagikan bingkisan kepada anak-anak yang sudah divaksin. Dalam kegiatan ini turut hadir Karo Ops Polda Kalsel, Kabid Dokkes Polda Kalsel, Kabid TIK Polda Kalsel, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Asisten 1 Pemko Banjarmasin, Kapolresta Banjarmasin, Kasdim 1007 Banjarmasin, serta Pejabat Utama Polresta Banjarmasin. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)