TANAH BUMBU – Dalam rangka mencegah penyebaran paham radikal dan terorisme, Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) bersilaturahmi bersama para tokoh ulama dan masyarakat, serta pelajar di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
Penyerahan bantuan kepada masjid setempat
Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Kalsel yang diwakili Kasubdit kamneg Kompol Paryoto mengatakan, acara ini diadakan dalam rangka menyikapi fenomena saat ini yang tercium adanya sikap intoleran. Dengan mengambil tema, Meningkatkan Daya Tangkal dan Kewaspadaan Dini Penyebaran Paham Radikalisme, Terorisme, Intoleransi, untuk Mewujudkan Kamtibmas yang Kondusif.
“Harapannya semua lapisan masyarakat dapat mencegah ajaran paham yang dapat memecah belah, untuk mewujudkan ketertiban di Banua kita,” ucapnya, disela sela kegiatan berlangsung di ruang induk Masjid Annizham, baru baru tadi.
Selain itu, lanjutnya, usia remaja masih mudah dipengaruhi, sehingga bisa diajak bergabung ke kelompok paham radikal dengan banyak cara.
“Mohon hati-hati dalam menggunakan media sosial. Apabila kita salah menggunakannya, maka kita akan mudah terpengaruh dalam paham radikal,” ucapnya.
Ia juga meminta remaja untuk lebih teliti di dunia maya, agar tidak mudah membagikan suatu informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu.
Sementara itu, Ketua Cabang Muhammadiyah Kabupaten Tanbu H. Absar, menyampaikan terima kasihnya atas kepedulian aparat, dalam upaya pencegahan paham menyimpang di kalangan remaja.
Selanjutnya Kasi Penyelenggaraan zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Tanbu Abdul Hamid menambahkan, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin untuk menyejahterakan umat.
“Apabila ada yang menyengsarakan, pasti bukan ajaran Agama Islam,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Polda Kalsel juga memberikan bantuan kepada pengurus masjid setempat. (INT.POLDA.KALSEL/SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Setelah Proyek Jalan Liang Anggang – Bati-Bati dan Proyek Preservasi Jalan Kp. Asam-Asam – Batulicin, kembali penanganan proyek Kementerian PUPR dikeluhkan masyarakat Kalimantan Selatan. Proyek penggantian jembatan di jalur trans Kalimantan poros selatan telah merepotkan masyarakat, karena tak kunjung selesai. Untuk melintasi jembatan, kendaraan roda empat dan roda dua harus bergantian. Hanya satu jalur yang bisa dilewati.
Proyek yang dikontrak adalah Penggantian Jembatan Sungai Kintap Kecil I Cs, direncanakan selesai tahun 2021 lalu, berdurasi 9 bulan sejak April 2021. Seharusnya, telah selesai di 24 Desember 2021. Ternyata, proyek ini harus diputus kontraknya di Desember 2021 lalu, dengan progres pekerjaan hanya 34,10 persen.
Kepala BPKP Kalsel, Rudy M. Harahap, memanggil Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, Syauqi Kamal, untuk menjelaskan permasalahan tersebut.
Di Kantor BPKP Kalsel, pihak BPJN Kalsel menerangkan, proyek bernilai Rp19.767.975.000 itu, memakai penyedia jasa PT Vasco Indo Persada, yang beralamat di Jakarta Timur, dan disupervisi oleh konsultan PT Tema Karya Mandiri. Proyek meliputi penggantian 5 jembatan. Pertama, Jembatan Sungai Kintap Kecil I, ruas jalan Kintap – Desa Sei. Cuka. Kedua, jembatan Sungai Vatikunyuk, ruas jalan Kintap – Desa Sei. Cuka. Ketiga, jembatan Sungai Bantaian, ruas jalan Sebamban – Pagatan. Keempat, jembatan Sungai Haji Keke, ruas jalan Pagatan – Batulicin. Kelima, jembatan Sungai Tanah Merah I, ruas jalan Pagatan – Batulicin.
Dalam pertemuan itu, pihak BPJN Kalsel menjelaskan, pemutusan kontrak harus dilakukan karena penyedia jasa buruk dalam manajemen pelaksanaan proyek dan tidak memiliki kemampuan keuangan yang memadai.
Buktinya, sejak April 2021, walaupun telah menerima uang muka 20 persen senilai Rp3.953.595.000 dari kontrak, progres pekerjaan sangat lambat.
Akhir April 1,64 persen, Mei 6,15 persen, Juni 6,54 persen, Juli 13,95 persen, Agustus 20,10 persen, September, 26,33 persen, Oktober 29,04 persen, November 33,30 persen, dan hingga Desember, saat putus kontrak 24 Desember 2021, hanya 34,10 persen.
Sesuai dengan ketentuan, bila deviasi progres kemajuan mencapai 10 persen, maka harus dilakukan show cause meeting (SCM) dan teguran. BPJN telah melakukan SCM dan tiga kali teguran, tapi PT Vasco Indo Persada tetap tidak menunjukkan itikad baik dan menyerah untuk menyelesaikan pekerjaan.
Pihak BPJN menerangkan, untuk progres pekerjaan 34,10 persen tersebut, Negara telah membayar kepada penyedia jasa Rp6.742.305.000 atau 33,89 persen dari nilai kontrak.
Langkah-langkah yang telah diambil pasca pemutusan kontrak adalah, BPJN Kalsel mencairkan jaminan pelaksanaan 5 persen dan telah diterima Kas Negara. Sementara itu, uang muka yang belum dikembalikan ke Negara saat ini Rp2.402.864.850, yang masih dalam proses penagihan. Terdapat jaminan uang muka Rp3.953.595.000, yang diterbitkan oleh Konsorsium Jaminan Surety Bond.
Saat pendalaman, hasil pantauan BPKP Kalsel, capaian proyek penggantian 5 jembatan menunjukkan masih jauh dari fungsional. Pertama, jembatan Sungai Kintap Kecil I, konstruksi box culvert, dari rencana lebar 12 meter, baru terealisasi 5,6 m, lalu lintas masih menggunakan setengah dari lebar jembatan lama. Kedua, jembatan Sungai Vatikunyuk, konstruksi box culvert, rencana lebar 12 m, realisasi 12 m, hasilnya sudah dapat dilewati. Ketiga, jembatan Sungai Bantaian, konstruksi girder beton, rencana lebar 13 m, realisasi baru tiang pancang, lalu lintas masih menggunakan jembatan lama. Keempat, Jembatan Sungai Haji Keke, konstruksi box culvert, dari rencana lebar 13 m, realisasi baru jembatan sementara. Kelima, Jembatan Sungai Tanah Merah, konstruksi box culvert, rencana lebar 18 m, realisasi 9,14 m, lalu lintas masih menggunakan jembatan lama.
BPKP Kalsel melihat, dari berbagai proyek yang bermasalah di Kalimantan Selatan, terdapat modus terkait harga penawaran kontraktor, yaitu kontraktor, saat lelang, hanya menawar di kisaran 80 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Padahal, ada biaya overhead yang harus ditanggung penyedia yang lokasinya tidak di Kalimantan Selatan.
“Mungkin ini sebagai upaya untuk memenangkan lelang, tetapi kurang memperhitungkan kemampuannya untuk melaksanakan proyek,” jelas Rudy.
Di sisi lain, BPKP Kalsel juga memerhatikan, prosedur evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Kalimantan Selatan kurang memadai. Ini untuk memperoleh keyakinan bahwa para penawar mampu melaksanakan proyek, terutama dilihat dari calon pemenang lelang, kompetensinya, kapabiltas sumber dayanya, dan kemampuan keuangannya.
Mencermati hal itu semua, kata Rudy, BPKP Kalsel menyarankan langkah strategis perubahan prosedur evaluasi penawaran. Dengan demikian, maksud dibentuknya BP2JK untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa dapat terwujud. Sebab, tujuan akhir berbagai proyek pemerintah adalah untuk menyejahterakan rakyat, bukan sebaliknya.
“Hal ini dapat terwujud, salah satunya, proyek dilaksanakan oleh kontraktor yang kompeten dan kapabel,” tegas Rudy.
Terkait risiko kerugian negara Rp2.402.864.850 dari uang muka yang masih tersisa, Rudy menegaskan, harus dilakukan pengawalan ketat penagihannya oleh BPJN Kalsel.
“Uang muka tersebut harus segera ditagih dan disetorkan ke Kas Negara. Jangan berakhir menjadi kerugian negara”, tegas Rudy.
BPJN Kalsel bertanggungjawab atas hal ini. Langkah litigasi hukum juga harus dipersiapkan, tegas Rudy yang telah hampir satu tahun bertugas di Kalimantan Selatan. Dijelaskan olehnya, Kepala BPJN Kalsel juga harus memerbaiki aktivitas pengendalian proyek selama ini. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik, termasuk di dalamnya Managemen Risiko, harus menjadi solusi untuk menghindari munculnya permasalahan serupa di kemudian hari.
‘Kepala BPJN Kalsel juga harus terlibat dalam penanganan jalur sungai dari Banjarmasin ke Banjarbaru yang di pinggir jalan penuh dengan sampah,” tutup Rudy. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel kembali melantik satu pejabat fungsional pengelola Barang dan Jasa, pada Jumat (4/2) siang di Aula Kantor Biro PBJ.
Soni Robert Dirgantoro diambil sumpah menjadi pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa Muda berdasar SK Gubernur Kalsel 821.29/017-001-BKD/2022 tertanggal 14 Januari 2022.
Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, yang diwakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalsel Rahmaddin MY.
Usai pelantikan, Rahmaddin MY menyampaikan, dengan dilantiknya jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa muda dilingkup Biro barang dan jasa, diharapkan dapat mengemban tugas dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan terus berpegang teguh pada ajaran agama, nilai, dan norma sosial.
“Dengan keterisian 21 jafung (jabatan fungsional) di Biro PBJ ini, maka target 60 persen dari ABK sudah tercapai, karena dengan 21 pejabat fungsional yang ada artinya sudah 70 persen dari 30 pejabat yang diperlukan,” ucap Rahmaddin.
Rahmaddin menambahkan, selain melantik salah satu pegawai pejabat fungsional, pihaknya juga memberikan penghargaan kepada ASN dan Non ASN di lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa, sehigga dapat memotivasi sekaligus meningkatkan kinerja pegawai yang lain agar dapat memberikan yang terbaik bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan.
“Biro PBJ Setdaprov Kalsel juga terus melakukan inovasi – inovasi baru seperti berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa melalui podcast di YouTube,” tutup Rahmadin. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dalam rangka penyegaran jabatan dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, maka Walikota Banjarmasin Ibnu Sina melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, di aula Kayuh Baimbai, Jumat Siang (4/2).
Ucapan selamat untuk pejabat yang baru dilantik
“Sudah cukup lama para pejabat ini menduduki jabatan tersebut, sehingga perlu disegarkan kembali,” ungkap Ibnu Sina..
Ibnu mengharapkan, kepada yang baru dilantik dapat bekerja maksimal, di tempat baru mereka. 12 pimpinan tinggi pratama Yang dilantik tersebut diantaranya adalah Machli Riyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin kini menjabat sebagai asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto sebelum menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Banjarmasin, Ahmad Fanani sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim Kota Banjarmasin kini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setdakota Banjarmasin, Ikhsan Alhaq sebelumnya menduduki jabatan Kepala Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin, Iwan Fitriadi sebelumnya menduduki jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Banjarmasin, Madyan kini menduduki jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto kini menduduki jabatan sebagai Sekwan DPRD Kota Banjarmasin sebelum sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Doyo Pudjadi tetap pada jabatan asisten perekonomian dan pembangunan Setdakota Banjarmasin, Kasman tetap menduduki jabatan Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin, Muryata kini menjabat sebagai staf ahli kerjasama dan investasi, Safri Azmi menduduki jabatan Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik sebelumnya sebagai Kepada BKD Kota Banjarmasin, Taufik Rifani kini menduduki jabatan sebagai Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin sebelum Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)
BANJAR – Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan yang dijual ditingkat pengecer dan pedagang di Kabupaten Banjar kini mulai menjalankan kebijakan satu harga yang ditetapkan Kemendag RI.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati, mengatakan, penetapan satu harga minyak goreng yang diketahui seluruhnya berjenis premium serta curah itu sepenuhnya telah dituangkan dalam Permendag RI Nomor 66 Tahun 2022.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati
“Sejak Februari 2022, HET minyak goreng curah itu harus dijual Rp11.500 dan untuk yang sederhana sekitar Rp13.500 per liternya. Sedangkan, premium dikenakan Rp14.000,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, diruang kerjanya, Jumat (4/2) siang.
Ia mengakui, kini para pedagang yang menjajakan minyak gorengnya di Kabupaten Banjar sudah berangsur-angsur mulai menyesuaikan HET yang ditetapkan.
“Mereka (pedagang) sudah mengikuti harga yang diatur oleh pemerintah,” bebernya.
Sebagai langkah menekan lonjakan harga, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar sudah beberapa kali menggelar operasi pasar minyak goreng dengan kebijakan sati harga yang disesuaikan aturan dari Kementerian Perdagangan.
“Kami kemarin juga sudah menggelar kegiatan tersebut dan bekerjasama dengan Dekranasda Banjar. Hal ini tentu, menyikapi adanya kebijakan yang dikeluarkan Kemendag RI,” ujar Made.
Adapun pelaksanaan operasi pasar minyak goreng dengan menerapkan kebijakan satu harga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar setidaknya sudah lebih dari satu titik.
“Kegiatan pertama di depan Gedung Dekranasda, setelah itu di Kecamatan Karang Intan, Sambung Makmur, Martapura Kota, dan nanti akan berlanjut pada 28 Februari 2022 di Kecamatan Peramasan,” paparnya.
Operasi pasar minyak goreng yang dijajakan sesuai harga standar Kemendag RI itu, sambung Made, penyelenggaraannya menyesuaikan permintaan masyarakat yang disampaikan langsung dari jajaran aparat kecamatan.
“Untuk programnya, kita lihat dari kecamatan mana saja yang masih tetap menginginkan adanya pelaksanaan operasi pasar minyak goreng. Tentu, tujuannya adalah agar kestabilan harga di pasaran secara pelan-pelan berangsur-angsur kembali normal,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan implementasi penyebarluasan informasi publik melalui TV Robot. Harapan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana kepada wartawan, usai mendampingi Komisi I DPRD Kalsel berkunjung ke PT Antara Digital Media di Jakarta, belum lama tadi.
Suasana Kunjungan DPRD Kalsel ke PT Antara Digital Media
Menurutnya, kunjungan kerja tersebut dalam rangka melaksanakan diseminasi informasi nasional dan daerah dalam rangka penyebarluasan informasi publik khususnya terkait kegiatan kedewanan.
“Kami berkunjung ke PT Antara Digital Media guna melihat langsung bagaimana pengelolaan dan penyebarluasan informasi melalui media digital,” kata Srikandi Dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut, Mariana mengungkapkan ada satu hal yang menarik perhatiannya yaitu adanya TV Robot sebagai salah satu media penyebarluasan informasi ANTARA yang ditempatkan di beberapa titik di berbagai daerah di Indonesia.
“Mudah-mudahan media TV Robot ini nantinya juga dapat di implementasikam di Kalimantan Selatan, terutama untuk media publikasi, khususnya untuk mempublikasikan kegiatan dan kinerja DPRD,” harapnya.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias mengungkapkan keinginannya untuk memperdalam pengetahuan terkait jurnalistik yang menjadi dasar pemberitaan ANTARA.
“Kita berharap ke depan terbangun kerjasama antara DPRD Provinsi Kalsel dengan pihak ANTARA, baik dalam pengelolaan pemberitaan maupun teknik dalam penyebarluasan informasi kedewanan lainnya,” ucapnya.
Untuk diketahui, belum lama tadi, tepatnya Rabu (2/2), rombongan DPRD Kalsel bertandang ke Jakarta dan diterima langsung oleh Managing Director PT. Antara Digital Media, Darmadi. Dalam kegiatan tersebut, Mariana beserta pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kalsel dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifa’i menyempatkan diri menikmati setiap sudut kantor bernuansa Milenial tersebut. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Prov Kalsel membantah isu serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) pihaknya yang hanya sebesar 70 persen tahun 2021 lalu.
Kepala Disdikbud Prov Kalsel M Yusuf Effendi mengatakan, dirinya dapat memahami jika yang dimaksud serapan DAK khusus pendidikan hanya 70 persen adalah gabungan dari DAK yang dikelola dan direalisasikan oleh Disdik Kabupaten Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan.
“Itupun perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Disdik Kabupaten Kota” ungkapnya, Jumat (4/2).
Dijabarkannya, realisasi keuangan DAK Bidang Pendidikan di Prov Kalsel tahun 2021 terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya bidang SMA 85,66 persen , bidang SMK keu 88,44 persen, dan bidang Pendidikan Khsus (Diksus) sebesar 89,73 persen. Sedangkan realisasi fisik dari ketiga bidang tersebut seluruhnya sudah 100 persen.
“Kalau kita hitung, secara kumulatif realisasi DAK Disdikbud Kalsel dari segi keuangan mencapai 87,94 persen,” bebernya.
Bahkan secara nasional, lanjut Yusuf, diantara bidang dalam merealisasikan DAK Tahun Anggaran 2021, Provinsi Kalsel berhasil menempati posisi 10 besar dari seluruh Provinsi di Indonesia.
Terkait realisasi keuangan yang tidak mencapai 100 persen seperti realisasi fisik, dijelaskan Yusuf, pada dasarnya disebabkan karena adanya sisa dana dari proses lelang paket pekerjaan DAK.
“Jumlah tersebut akibat hasil penurunan nilai nominal penawaran pihak rekanan atau kontraktor,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pengurus Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti peringatan Isra Mi’raj Nabi Besar Muhamad SAW yang diselenggarakan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Kalimantan Selatan.
Peringatan Isra Mi’raj tersebut mengangkat tema ‘Spirit Isra Mi’raj Sebagai Motivasi Untuk Bangkit Dari Pandemi COVID-19’ bertempat di gedung Mahligai Pancasila, Jum’at (4/2).
Ketua Bidang Pendidikan Gatriwara Kalsel, Bardatun Hormansyah menyatakan bersyukur pihaknya bisa berhadir dalam peringatan Isra Mi’raj yang pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Ia mengharapkan semua peserta dapat mengambil hikmah dari acara ini.
Ketua Bidang Pendidikan Gatriwara Kalsel, Bardatun Hormansyah didampingi Pengurus Gatriwara lainnya
“Sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tadi, bahwa peran seorang ibu sebagai pendidik dan contoh bagi anak-anaknya. Sehingga ia harus memberikan contoh bagaimana meneladani Rasulullah agar anak-anaknya dapat mengikutinya,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Raudhatul Jannah dalam sambutannya, mengatakan bahwa Isra Mi’raj merupakan peristiwa penting yang luar biasa dimana Rasulullah SAW menerima perintah kewajiban sholat lima waktu dari Allah SWT.
Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Hj Raudhatul Jannah
Kewajiban sholat ini tentu bukan hanya ditafsirkan sebagai kewajiban yang sifatnya individual semata, lanjutnya, tetapi melalui perintah sholat ini pula manusia dapat merasakan transformasi spiritual untuk mencegah kemungkaran di muka bumi berinteraksi sosial serta mengajarkan ketaatan pada perintah Allah SWT.
“Sebagai seorang ibu, pesan tentang pendidikan sholat ini harus selalu dipahamkan dan diingatkan kepada seluruh anggota keluarga di rumah karena kaum perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak. Sehingga anak-anak tidak hanya melaksanakan perintah sholat saja tetapi juga memahami makna mendalam dari perintah sholat yang diwajibkan,” jelasnya.
Untuk diketahui, Peringatan Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW 1443 Hijriah ini menampilkan Ustadz Supian Al Banjari sebagai penceramah. Turut hadir dalam acara ini perwakilan organisasi-organisasi perempuan di Kalsel. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas PUPR Kota Banjarmasin menggelar ekspos pengembangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil dan sekitarnya, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Jumat (4/2).
Ekspos dipimpin langsung Plt Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Rini Subantari, dihadapan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina serta Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor.
Plt Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Rini Subantari
“Eskpos yang kami laksanakan saat ini, untuk persiapan ekspos pengembangan kawasan ekonomi Mantuil dan sekitarnya oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dihadapan Pemerintah Pusat, pada Kamis 10 Februari 2022 di Jakarta mendatang,” ungkap Rini.
Menurut Rini, RDTR ini nantinya berbasis online sehingga apabila sudah disahkan. Maka, bagi pengusaha yang akan berinvestasi di kawasan ekonomi Mantuil tersebut dapat melihat RDTR tersebut.
“Saat ini Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin sudah siap untuk memberikan memaparan terhadap, kawasan ekonomi Mantuil tersebut,” ucapnya.
Untuk, lanjut Rini, dikawasan Mantuil yang bisa dikembangkan, seperti kawasan perindustrian, jaringan kereta api yang masuk ke dalam RTRW, serta kawasan Pelabuhan.
“Tiga sektor tersebut yang saat ini menjadi fokus dari Pemerintah Kota Banjarmasin,” katanya.
Rini mengatakan, nantinya setelah ekspos pengembangan kawasan ekonomi Mantuil dan sekitarnya oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dihadapan Pemerintah Pusat, maka akan ada bantuan dari Pemerintah Pusat.
“Bantuan yang akan diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap pengembangan kawasan ekonomi Mantuil dan sekitarnya sebesar Rp 1 M. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Kesenian Kota Banjarmasin, mengusulkan nama tokoh seniman untuk dipakai sebagai nama menara pandang, yang dikenal sebagai objek wisata, yang berlokasi di Jalan Piare Tendean, siring sungai Martapura.
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin Hajriansyah, baru baru tadi mengatakan, selama ini warga hanya mengenal istilah tempat wisata ini hanya dengan sebutan menara pandang, dengan demikian pihaknya mengusulkan nama menara pandang ini diambil dari tokoh seniman Lamut yaitu Gusti Jamhar Akbar, yang pernah mendapat penghargaan Maestro Nasional, diera kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Gusti Jamhar Akbar ini wafat pada 28 Februari 2021 pada usia 79 tahun, maka dengan usulan nama itu, sebagai apresiasi bagi tokoh seni di kota ini,” ucapnya.
Hajriansyah mengatakan, adanya ide usulan nama Gusti Jamhar Akbar ini, untuk memberikan penghargaan atas jasanya yang sangat besar bagi kesenian dan kebudayaan daerah hingga akhir hayat.
Gedung menara pandang ini menurutnya, seperti memberikan pemandangan kondisi Kota Banjarmasin, maka sama halnya dengan seni Lamut, memberi pedoman tentang kesenian Banjar.
“Kami nilai Gusti Jamhar Akbar sang Maestro, patut diabadikan namanya untuk gedung milik Pemerintah kota ini, sebagai penghargaan,” katanya
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Noorlatifah menilai, usulan nama tokoh di gedung menara pandang, sangatlah diapresiasi. Terkait nama tokoh seni diabadikan pada gedung maupun jalan di kota ini, secara pribadi setuju, dengan syarat benar-benar dilakukan pengkajian.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Noorlatifah
“Tokoh seniman atau budayawan untuk nama, tentu sangat bagus, agar generasi muda dapat mengetahuinya,” ucap Lala (sapaan akrabnya).
Untuk diketahui, belum lama tadi, Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat dengan Dewan Kesenian Banjarmasin, diantaranya usulan pembangunan gedung sekretariat Dewan Kesenian, kemudian rencana kegiatan aruh sastra tahun 2023 serta nama tokoh untuk menara pandang ini. (NHF/RDM/RH)
