BALI – Tim Putra Kelompok Umur 19+ level 3.0 pasangan Mustaqiem dengan M Dody Ariyadi menyusul Tim Putri yang juga sebelumnya berhasil meraih medali perak, pada Kejuaraan World Pickleball Championship, di Bali, Rabu Malam (21/9).
Atlet pickelball Kalsel menggenakan baju kuning
Total perolehan medali saat ini 2 medali perak yang berhasil diperoleh oleh Kontingen Pickleball Provinsi Kalimantan Selatan pada kejuaraan dunia pickleball tersebut.
Official Kontingen Pickleball Indonesia (Kalsel) Maru’ful Kahfi melalui pesan WhatsApp menyampaikan, keberhasilan Tim Putra ini membanggakan Indonesia terutama Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami bersyukur Tim Putra dapat meraih medali perak,” ungkapnya.
Menurut Maru’ful, pada Quartalfinal pasangan Mustaqiem/Dody berhasil menang melawan Jason Brown/Theo Teles dari Thailand dengan skor 15-4.
Pada babak Semifinal kembali menang melawan Lukman/Andi Alfaat dari Kaltim indonesia.
Sedangkan, pada babak Final kalah melawan Ardiansyah/Muhammad Dahirdaud dari kaltim indonesia dengan skor set pertama menang 11-6, set kedua kalah 11-9 , set ketiga kalah 11-4.
“Sehingga pasangan Mustaqiem dan Dody berhasil meraih medali perak,” ucapnya.
Sementara itu, atlet Pickelball Kalsel Mustaqiem ketika di hubungi Abdi Persada FM mengaku bersyukur atas prestasi yang ia capai pada kejuaraan dunia tersebut.
“Alhamdulillah kami bersyukur dapat meraih medali perak pada kejuaraan dunia pickleball ini,” ucapnya. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalsel di Aula kantor BPK di Banjarbaru, pada Kamis (22/9).
Gubernur Kalsel saat hadiri sertijab Kepala BPK Perwakilan Kalsel
Sertijab dipimpin Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang dan disaksikan seluruh tamu dan undangan. Termasuk para kepala daerah dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, serta unsur Forkopimda Provinsi.
Jabatan Kepala BPK Perwakilan Kalsel ini, secara resmi berganti dari M. Ali Asyhar menjadi Rahmadi, yang semula adalah Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan M. Ali Asyhar, menempati posisi baru sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Gubernur Sahbirin Noor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi, peran serta dukungan Ali Asyhar pada penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan selama ini. Banyak prestasi yang dicapai, melaui sinergi yang slide antara Pemprov Kalsel dengan BPK.
“Diantara prestasi itu adalah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sembilan kali berturut-turut,” ungkap Paman Birin (sapaan akrab Gubernur).
Paman Birin juga mengucapkan selamat kepada Rahmadi dan Ali Asyhar atas jabatan barunya. Dan mengatakan bahwa, pemerintah provinsi erbuka untuk bekerja sama sesuai tugas dan kewenangannk masing-masing,” kata gubernur.
Sementara itu, M. Ali Asyhar berpesan kepada jajaran Pemprov Kalsel untuk terus mempertahankan prestasi WTP.
“Teruslah tingkatkan tata kelola, baik sistem administrasi maupun teknologi informasi. Termasuk peningkatan SDM untuk pengelolaan keuangan secara umum,” pesannya.
Sedangkan Ketua BPK Perwakilan Kalsel yang baru, Rahmadi mengingatkan pemerintah daerah, untuk terus membenahi masalah aset. Karena persoalan ini masih muncul, saat pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, setiap tahunnya (RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Kurangnya rambu lalu lintas dan tidak adanya penerangan jalan di beberapa titik di Kota Banjarbaru, dinilai sebagai penyebb tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kota ini. Hal ini dismpaikan Kapolres kota Banjarbaru AKBP Dody Harza Kusumah, di ruang kerjanya usai menghadiri syukuran dalam rangka Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke – 67 Tahun 22, Kamis (22/9).
Meski menurut Dody, kawasan sepanjang jalan Trikora dan A Yani, adalah kewenangan Provinsi, namun pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Perhubungn Kota Banjarbaru, terkait dampak yang ditimbulkan akibat tidak adanya rambu dan PJU di kawasan tersebut.
“Memang sepanjang jalan Trikora, A Yani kawasan Cempaka itu, jalur provinsi. Tapi kami meminta kepada dishub kota, apakah dari dishub menyurati ke provinsi untuk minta penambahan rambu-rambu lalu lintas. Atau mungkin ada inovasi dari dishub, agar penerangan jalan di lokasi-lokasi tersebut, bisa menggunakan solar cell (energi matahari).
Menurut Dody, di kawasan seperti Cempaka Trikora, termasuk daerah yng rawan kecelakaan lalu lintas.
“Rata-rata di kawan tersebut korbannya meninggal dunia. Yang jelas banyak lah kejadian laka lantas di kawasan tersebut yang sudah memakan korban jiwa,” ucapnya.
Ditambahkan Kasat Lantas Polres Banjarbaru, AKP G. M Angga Satrya Wibawa, melalui momen peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke – 67 ini ia juga meneruskan pesan Kapolres, untuk menghimbau kepada masyarakat sebagai pengguna jalan, agar selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara.
“Seperti kita ketahui bersama, aktivitas sudah mulai normal pasca pandemi COVID-19, ini juga menjadikan aktivitas di jalan juga meningkat. Itu juga menjadi salah satu faktor terjadinya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat sebagai pengguna jalan, agar selalu patuhi aturn lalu lintas, dan yang penting, selamat sampai tujuan,” tutupnya. (RDM/RH)
BANJARMASIN – Wacana pembentukan Kabupaten Gambut Raya di wilayah Provisini Kalimantan Selatan belum masuk daftar Daerah Otonomi Baru (DOB) Pemerintah Pusat.
Hal itu diungkapkan, Wakil Ketua III Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmansyah Husein, kepada wartawan, usai berkunjung ke DPRD Kalsel, Kamis (22/9).
Suasana Kunjungan Komite I DPD RI ke DPRD Kalsel
“Untuk Kalsel itu secara nasional, belum masuk daftar DOB yang akan dimekarkan. Nah, kami ingin sebetulnya ini segera diusulkan, mumpung ada utusan DPD asal Kalsel di unsur pimpinan, jadi ini kesempatan yang perlu dimaksimalkan,” katanya.
Untuk itu, Darmansyah mengharapkan kepada pihak legislatif dan eksekutif di kabupaten Banjar dan Provinsi Kalsel segera melakukan konsolidasi supaya usulan ini dapat disampaikan ke Pusat. Mengingat, Komite I DPD RI memiliki kewenangan memanggil Kementerian dan pihak-pihak terkait untuk memproses usulan ini.
“Walaupun kita tahu ada moratorium DOB sampai tahun 2024 mendatang, tetapi kami juga sudah berbicara dengan pihak Kementerian bahwa untuk daerah-daerah yang ingin dimekarkan tetap diproses sembari menunggu moratorium DOB dibuka,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kalsel sekaligus Ketua Harian Tim Panitia Pemekaran Gambut Raya, Gusti Abidinsyah mengatakan pihaknya sudah menyampaikan surat tersebut kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Banjar, namun hingga saat ini belum ada tanggapan.
“Kami juga merasa kecewa seakan-akan surat itu diremehkan. Padahal surat itu mewakili aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Kalau surat rekomendasi dari Bupati dan DPRD Kabupaten Banjar sudah rampung, selanjutnya meminta rekomendasi dari Pemerintah dan DPRD Provinsi Kalsel. Jika semua sudah siap, bisa segera diusulkan ke Pusat.
“Jadi tinggal menunggu rekomendasi itu aja karena hasil penelitian sudah siap dan hasilnya memungkinkan Gambut Raya dimekarkan,” jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim menyatakan kekecewaannya karena tak ditemui oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.
“Padahal kedatangan kami ke DPRD Kalsel untuk memenuhi permohonan yang diajukan oleh DPRD Kalsel kepada Komite I DPD RI untuk memberikan advokasi terhadap usulan pembentukan DOB Kabupaten Gambut Raya di wilayah Kalsel,” jelasnya.
Meskipun demikian, Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim menyarankan kepada pihak-pihak terkait untuk mematangkan usulan pembentukan DOB Kabupaten Gambut Raya. Setelah itu, dirinya sebagai utusan DPD RI asal Kalsel akan tetap berusaha memperjuangkannya.
Terkait hal itu, Anggota DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah menyampaikan permohonan maaf Ketua DPRD Kalsel yang tidak bisa bertemu dengan rombongan Komite I DPD RI yang dipimpin oleh Ketuanya, Andiara Aprilia Hikmat karena Ketua Dewan sedang berada diluar daerah dan mengutus dirinya untuk menemui DPD RI. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Teknologi informasi saat ini, memegang peranan penting dalam upaya menjaga resiliensi perbankan agar mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Situasi disrupsi digital hingga ketidakjelasan kondisi ekonomi global yang saat ini melanda, tidak hanya dirasakan Indonesia namun juga dunia, tentunya harus disikapi dengan cermat dan bijak.
Inisiatif strategis yang konkret dan wajar, baik jangka pendek maupun jangka panjang, perlu dirumuskan dan dievaluasi secara berkala guna memberikan capaian optimal terhadap hasil yang diharapkan. Strategi yang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, akan mendukung kemampuan Bank Kalsel untuk dapat bertahan dan berkembang guna mewujudkan visi menjadi bank yang Kuat, Kompetitif dan Berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional.
Suasana perayaan satu tahun program OBLIGASI Bank Kalsel
Menyadari hal tersebut, Bank Kalsel berinovasi dengan menghadirkan program mini talkshow bertajuk OBLIGASI – Obrolan Lintas Generasi – sebagai sarana penyampaian informasi produk, layanan, maupun ragam aktivitas Bank Kalsel kepada masyarakat. Selain itu, program ini juga mengangkat tentang tokoh-tokoh inspiratif maupun isu-isu global dalam kacamata lintas generasi.
Sejauh ini, OBLIGASI dinilai telah berhasil memainkan peranan tersebut dengan mendukung unit bisnis dalam menyebarluaskan informasi produk maupun layanan terbaru Bank Kalsel.
Secara resmi, OBLIGASI Bank Kalsel memperoleh persetujuan Direksi pada 20 September 2021, yang mana pada momen ini ditetapkan sebagai hari ulang tahun OBLIGASI. Sejak tayang perdana pada 8 Oktober 2021, OBLIGASI telah tayang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali, baik live maupun tapping.
Beragam narasumber pun telah silih berganti mengisi OBLIGASI, dengan latar belakang Pejabat Internal Bank Kalsel, regulator, pemerintah daerah, anggota dewan, enterpreneur/wirausaha, aktivis lingkungan, mitra bisnis, dan lainnya.
Kini, OBLIGASI genap berusia 1 (satu) tahun. Sebagai bentuk apresiasi dan rasa syukur atas pencapaian tersebut, OBLIGASI menggelar Edisi Spesial 1st Anniversary, dengan mengusung tema “Langkah Awal Melaju Tanpa Batas”, pada Selasa (20/9) malam. Gelaran ini dilakukan secara Live melalui media sosial Bank Kalsel platform Instagram @bankkalsel dan Youtube Bank Kalsel.
Acara semakin semarak dengan menghadirkan narasumber spesial Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, dan para host OBLIGASI. Lebih spesial, mengingat acara ini juga dimeriahkan artis nasional, Ian Kasela dan BigBoss Band, yang secara atraktif dan menghibur membawakan lagu-lagu hits yang diikuti riuh penonton yang menyaksikan langsung.
OBLIGASI Edisi Spesial ini, diselenggarakan di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, dihadiri langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar beserta para Kepala Dinas dan Biro Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Tak ketinggalan juga jajarang Dewan Komisaris dan Direksi, para Kepala Divisi dan Kepala Kantor Cabang Bank Kalsel, turut berhadir memeriahkan
“Bank Kalsel diberi kepercayaan penuh oleh masyarakat khususnya Kalimantan Selatan. Kepercayaan penuh ini dijawab dengan investasi daerah untuk menambah modal di Bank Kalsel. Semoga Bank Kalsel semakin jaya dan sukses” tutur Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya.
Selanjutnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. Roy Rizali Anwar, ST., MT., menyampaikan harapannya untuk OBLIGASI Bank Kalsel.
“OBLIGASI, sarana yang cukup bagus untuk kaum milenial. Saya harap followernya bisa lebih banyak lagi, agar program-program Bank Kalsel bisa memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan Bank Kalsel, dan selanjutnya bisa menjadi Bank terpercaya di Kalimantan Selatan” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, menyampaikan masukannya untuk tim OBLIGASI Bank Kalsel agar dapat menjadi channel yang dibutuhkan para penontonnya.
“Mudah-mudahan kami bisa meningkatkan terus mutu programnya, sehingga followernya semakin bertambah. Oleh karena itu, kompetensi pengelola OBLIGASI harus semakin meningkat. Selalu banyak belajar dan lakukan benchmarking ke lembaga – lembaga yang menjalankan aktivitas broadcasting, sehingga dapat menyusun konsep dengan lebih menarik. Selamat untuk OBLIGASI, ini merupakan langkah awal menuju yang dicita-citakan bersama untuk menjadi channel terbaik bagi Bank Kalsel” pungkasnya.
Sebagai wujud rasa syukur, pada kegiatan Edisi Spesial 1st Anniversary OBLIGASI juga dilakukan penyerahan bantuan CSR dan UPZ Bank Kalsel. Berikut rinciannya: − Bantuan CSR Rp74.950.000,- dalam rangka Kerjasama Program Kerja Pembinaan Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar − Penyerahan Bantuan berupa 2.000 Paket Souvenir dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Nasional kepada anak-anak di 13 Kabupaten/Kota Se-Kalsel melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel − Penyerahan Bantuan UPZ Bank Kalsel Rp5.000.000,
Santunan Kepada 2 Orang Guru Tahfidz dari Keluarga Pra-Sejahtera − Penyerahan Bantuan UPZ Bank Kalsel Rp50.000.000,
Santunan Kepada 25 Siswa/i dari Keluarga Pra-Sejahtera. (ADV-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan Fathul Jannah menghadiri Rakernas Dekranas 2022 di Istana Wakil Presiden, Auditorium Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Jakarta, pada Selasa, (20/9).
Rakernas yang mengusung tema “Semangat Bertahan, Rajin Berdaya Saing”, memiliki arti yang menunjukan semangat para perajin untuk terus berkarya dan meningkatkan daya saing di saat pandemi COVID-19, yang menghantam sendi-sendi perekonomian seluruh bangsa di dunia.
Sementara, tujuan dari Rakernas yang diselenggarakan, yaitu untuk menyusun program kerja yang akan dijadikan pedoman bagi organisasi Dekranas dan Dekranasda di seluruh Indonesia selama satu tahun ke depan.
Ketua Harian Dekranas saat mengunjungi stand Dekranasda Kalsel
Pada kegiatan tersebut isteri Wagub Kalsel H Muhidin itu, menyempatkan berdialog dengan Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, dan mengenalkan berbagai kerajinan khas Banua. Seperti tas dari Purun hingga kain Sasirangan produk asli Banua.
“Ini kainnya lembut. Sasirangan khas Kalimantan Selatan bu,” ujar istri Muhidin itu kepada Tri Tito Karnavian.
Melihat stand Deskranada Kalsel, istri Mendagri ini pun memuji aneka produk UMKM dan berbagai modelnya.
Produk Banua yang ditampilkan Deskranada Kalsel ini pun sejalan dengan apa yang selama ini digaungkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk terus mengembangkan UMKM, dan membeli barang produk Banua.
Sebelumnya, Ketua Umum Dekranas Wury Ma’ruf Amin mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas Dekranas 2022 ini, dan berharap hasil Rakernas dapat memberikan manfaat, khususnya bagi para perajin.
“Semoga dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan industri kerajinan Indonesia serta dapat meningkatkan kesejahteraan para perajin yang terlibat di dalamnya,” harapnya.
Dirinya menekankan, dalam merumuskan solusi, hendaknya didukung dengan terobosan dan ide kreatif untuk meningkatkan daya saing, sehingga perajin dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bahkan bersaing di pasar global.
“Marilah kita jadikan pelaksanaan Rakernas ini sebagai langkah penting dan pijakan bagi organisasi dalam bekerja mengembangkan kerajinan lokal di tengah upaya kita semua berjuang dan bangkit dari pandemi,” imbaunya.
Dalam acara tersebut, Wury juga mengimbau agar Rakernas ini dapat menjadi momentum kebangkitan kembali industri kerajinan nusantara yang berbasis warisan budaya bangsa, dengan membina dan mengembangkan produk kerajinan Indonesia yang berkualitas sebagai jati diri bangsa.
“Perlu dilakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap para perajin dalam upaya meningkatkan daya saingnya,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Carnavian melaporkan bahwa kegiatan Rapat Kerja Nasional Dekranas 2022 bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan Dekranas yang telah dilakukan selama Januari-September 2022, dan merencanakan program kerja Dekranas untuk periode 2023.
“Kami laporkan, bahwa acaranya adalah penyampaian dari laporan kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 ini, dan juga rencana program kerja untuk tahun 2023 nanti,” jelasnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan Rudy M Harahap menyatakan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) di Provinsi Kalimantan Selatan, harus memperhatikan sustainability.
BLT-BBM tersebut mulai diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial akibat kenaikan harga BBM.
Angka penerima bantuan itu, ungkap Rudy, berdasarkan data yang diserahkan Kementerian Sosial, meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Namun, realisasinya belum 100 persen.
“Based on data, per tanggal 19 September 2022, persentase realisasi penyaluran BLT BBM di wilayah Kalimantan Selatan masih sebesar 82,48 persen,” ungkap Rudy.
Rudy mengungkapkan, dari pantauan dan informasi di lapangan, jadwal penyaluran menyisakan satu wilayah terakhir, yaitu Kabupaten Kotabaru, dan akan dijadwalkan terakhir sampai dengan 23 September 2022.
“Dari segi capaian, realisasi tertinggi berada di kota Banjarmasin dengan capaian 89.08 persen, kedua Kabupaten Barito Kuala dengan capaian 87,80 persen, dan ketiga di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan capaian 87,06 persen,” tambahnya
Disamping penyaluran BLT BBM, Rudy menekankan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa di Kalimantan Selatan, tidak hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat, tetapi menggunakan anggaran yang tersedia.
Hal itu selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa Pemerintah Daerah dan Desa agar mengeksekusi anggaran pengendalian inflasi dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Transfer Umum (DTU) di daerahnya masing-masing.
Seperti diungkapkan sebelumnya, anggaran BTT dan anggaran Dana Transfer Umum sudah tersedia, yang tersebar pada seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan. Dana tersebut, kata Rudy harus digunakan untuk menyiapkan masyarakat yang terdampak bisa bekerja. Seperti mengadakan pelatihan, yang anggarannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
Hal lain yang dapat diterapkan adalah pemberian subsidi transportasi agar masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik. Termasuk juga penambahan stasiun pengisian bahan bakar dan modal tambahan untuk nelayan.
Persoalan yang dihadapi di lapangan bukan masalah kecukupan dana, kata Rudy, tetapi perhatian para Kepala Daerah agar program dari Pemerintah Pusat tidak tumpang tindih dengan program Pemerintah Daerah.
“Pemerintah Pusat juga seperti biasa sudah memberikan bantuan subsidi pupuk dan penyediaan bibit unggul untuk petani. Ini tidak boleh tumpang tindih dengan program Pemerintah Daerah. Berbagai asosiasi di Kalimantan Selatan juga dapat mengusulkan kepada Pemerintah Daerah kebutuhan nyata di lapangan terkait perlindungan sosial yang tepat,” ujar Rudy.
Tidak hanya itu, atensi langsung dari Gubernur selaku Kepala Daerah dengan memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama dengan seluruh Bupati/Walikota perlu segera dilakukan. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi, telah dilakukannya ekspor kelapa tua dari Banua ini ke Negara Cina.
Suasana peluncuran ekspor perdana kelapa tua dari truk kontainer
Menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, kepada wartawan pada Kamis (22/9), pihaknya mengapresiasi langkah Koperasi Alumni Delapan Satu, melakukan ekspor perdana buah kelapa tua ke Hainan dan Haikou Cina, ini artinya telah bertambah satu komoditi di bidang pertanian, dengan demikian kualitas dan kuantitas hendaklah selalu dijaga.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani
“Masuk ke pasar Internasional merupakan bentuk kepercayaan dari investor,” ucapnya
Birhasani menyampaikan, dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam ekspor ini, memberi kemudahan pengurusan dokumen, konsultasi dan promosi dalam pemasaran, agar usahanya dapat terus semakin maju dan berkembang
“Kita terus bina bersama dengan Pemda dan instansi terkait,” jelasnya
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Edy Sabhara menilai, adanya langkah dari Koperasi Alumni Delapan Satu, dalam mengembangkan usahanya merupakan bentuk suatu kemajuan, pihaknya siap untuk membantu melalui pembinaan salah satunya dibidang permodalan.
“Saat ini sistem KUR pengajuan dibawah Rp100 juta tanpa ada agunan, sedangkan Rp500 juta bunganya lebih ringan kalau dari atas nama koperasi,” tutupnya
Dalam ekspor perdana buah kelapa tua ini, untuk satu kontainer berisi sekitar 17 ton, satu bulan ditargetkan 30 – 40 kontainer, untuk nilai rupiahnya, satu kontainer sebesar Rp50 juta rupiah, dan harga ekspor perbijinya mencapai Rp20 ribu.
Untuk diketahui, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Birhasani, resmi membuka ekspor perdana buah kelapa tua ke Cina, dihadiri Kepala Balai Karantina Pertanian Kepala Bea dan Cukai Banjarmasin, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Edy Sabhara, Ketua bersama pengurus Koperasi Alumni Delapan Satu Taufan, Ketua RT Lurah dan Camat setempat, berlokasi di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo Kalsel) bekerjasama dengan Intelkam Siber Polda Kalsel, menggelar rapat koordinasi (rakor) pengembangan Computer Security Incident Response Team (CISRT) 13 Kabupaten Kota se Kalsel.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim (dua kiri), saat melakukan penandatanganan pembentukan CISRT
CISRT merupakan tim yang dibentuk oleh Pemprov Kalsel dengan melibatkan unsur terkait untuk melakukan tanggap darurat keamanan siber pada sistem pemerintahan provinsi ini.
Berpusat di Aula Diskominfo Kalsel, Kamis (22/9), kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Diskominfo kabupaten kota se Kalsel.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, pelaksanaan rakor yang menghadirkan narasumber dari kepolisian tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan komitmen dalam mencegah, mengendalikan, serta menangani gangguan yang berkaitan sengan siber.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim
“Untuk mencegah, mengendalikan, dan menangani gangguan siber ini tentu kita harus melibatkan berbagai pihak didalamnya,” terang Muslim.
Selain itu Muslim mengaku, CISRT saat ini hanya dimiliki oleh Pemprov Kalsel. Sehingga dengan rakor tersebut, mampu mendorong Pemkab/ko untuk membentuk tim yang serupa.
“Kalau ada tim ini (CISRT), apabila terjadi anomali, ada gangguan, ada serangan, bisa berkoordinasi dan menanggulangi dengan cepat dibawah sinergi dan komando BSSN,” jelas Muslim.
Tak hanya kepolisian, Muslim menyebut, pihaknya juga turut melibatkan unsur akademisi yang berkompeten dalam menanggulangi gangguan siber di Kalsel.
“Kita kerjasamakan dengan institusi berkompeten yang memiliki pengamanan siber, untuk menangani permasalahan kurangnya SDM yang kita miliki,” ucapnya.
Muslim membeberkan, kasus gangguan siber terhadap data pemerintah Kalsel sampai saat ini masih sering ditemukan. Namun diakuinya, gangguan tersebut masih tergolong aman dan dapat ditanggulangi.
“Makanya kita bentuk CISRT ini juga untuk mempermudah dalam mengenali, mengidentifikasi, mencegah dan menangani. Kalau sudah termasuk tindak kriminal, tentu akan kita serahkan ke badan hukum,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan pengujian mutu hasil perikanan, terlebih khususnya penyampaian permohonan pengujian mutu oleh para pengguna jasa, yakni para pengusaha perikanan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Kalimantan Selatan, telah menerapkan Inovasi pelayanan aplikasi E – mutu hasil perikanan (E – Mutu Silkan) pada pelayanan pengujian mutu hasil perikanan.
Hal ini disampaikan, Kepala UPTD BPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel Khairuddin, kepada Abdi Persada FM, Rabu (21/9) tadi.
Khairuddin menyampaikan, adanya aplikasi E – Mutu Silkan yang diterapkan pada tahun 2018 yang lalu, merupakan salah satu inovasi untuk mempermudah para pengguna jasa, yang dulunya menggunakan pelayanan manual, dimana para pengguna jasa berdatang kekantor untuk melakukan permohonan pengujian mutu hasil perikanan, sehingga satu kali pengujian para pengguna jasa perlu mendatangi Kantor UPTD BPMHP Kalsel sampai berkali – kali. Dengan adanya aplikasi E – Mutu Silkan, para pengguna jasa cukup melakukan permohonan uji melalui online di perusahaan masing – masing.
“Melalui aplikasi ini, terjadilah transaksi untuk melakukan pengujian mutu hasil perikanan, ” ungkap Khairuddin.
Khairuddin menambahkan, ditahun 2022 ini, pengembangan aplikasi E – Mutu Silkan terus dilakukan, yakni adanya penambahan Virtual Account untuk para pengguna jasa untuk mengetahui rekam jejak permohonan para pengguna jasa. Sehingga para pengguna jasa akan mengetahui rekam jejak permohonan perusahaan masing – masing untuk mempermudah memantau penyelesaian pengujian yang dilakukan UPTD BPMHP Kalsel.
“Di 2022 kami akan menambah Virtual Account pada aplikasi E – Mutu Silkan, sehingga para pengguna jasa tinggal menunggu ditempat masing – masing untuk melihat selesai atau tidaknya pengujian mutu hasil perikanan,” Lanjut Khairuddin.
Diharapkan Khairuddin, dengan banyaknya diberi kemudahan untuk para pengguna jasa, layanan milik UPTD BPMHP Kalsel dapat lebih efisien dan Efektif. (MRF/RDM/RH)
