APBD-P Tahun 2022 Diharapkan Dapat Perbaiki Kondisi Kalsel Pasca Pandemi COVID-19

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Rabu (21/9).

Suasana Rapat paripurna DPRD Kalsel

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kalsel mengambil keputusan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan APBD Tahun 2022 untuk diproses lebih lanjut menjadi Perda.

“Insya Allah, dengan disetujuinya raperda ini, kita semakin mantap untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kalsel, ” kata Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor saat menyampaikan pendapat akhirnya pada rapat paripurna DPRD Kalsel.

Laporan Badan Anggaran DPRD Kalsel yang disertai dengan berbagai saran, arahan serta koreksi yang konstruktif, lanjut Sahbirin, menjadi masukan yang sangat berharga dalam penentuan kebijakan, serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selanjutnya.

“Saran, masukan dan koreksi itu akan menjadi perhatian kami, sehingga perubahan APBD tahun 2022 semakin matang dan tepat sasaran, ” ungkapnya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengharapkan perubahan APBD tahun 2022 dapat memperbaiki kondisi daerah Kalsel pasca terjadinya pandemi COVID-19 untuk memulihkan perekonomian di Kalsel.

“Di sisi lain, perubahan APBD tahun 2022 ini, juga kita harapkan mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah, sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan, ” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2023 disertai nota keuangan. (NRH/RDM/RH)

DPPPA Kalsel Apresiasi Keberhasilan Tabalong Raih Predikat Nindya Kota Layak Anak

BANJARBARU – Selama dua tahun terakhir, Kabupaten Tabalong kembali menerima predikat Nindya Kota Layak Anak. Dari keberhasilan ini, Pemerintah Provinsi Kalsel menaruh harapan besar terhadap dua belas daerah lainya agar prestasi yang didapatkan itu dapat dicontoh.

Pelaksanaan Bimtek Satgas KLA se Kalsel yang digelar oleh DPPPA Provinsi di ruang rapat Tamrin SA Bappeda Kalsel, Rabu (21/9) siang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel, Adi Santoso, mengatakan, predikat yang didapatkan kabupaten ini merupakan anugerah penghargaan KemenPPPA RI yang berada diatas level Madya.

“Tabalong telah melewati predikat Pratama dan Madya dan sekarang dilevel Nindya,” ujarnya usai membuka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Satgas Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) se Kalsel yang digelar di ruang rapat Tamrin SA, Bappeda Kalsel, Rabu (21/9) siang.

Selanjutnya, ia mengungkapkan, rencananya Pemerintah Kabupaten Tabalong siap mengejar predikat tertinggi yakni KLA Utama.

“Tahun depan, Bupati Tabalong menargetkan KLA Utama dan diharapkan juga dapat dicontoh oleh daerah lainnya di Kalsel, ” bebernya.

Tak ingin berpuas diri, lanjut Adi, melalui dukungan pernuh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Kabupaten Kotabaru juga akan didorong agar mampu menerima gelar Kota Layak Anak.

“Seizin dari beliau (Gubernur), kami disetujui untuk mengarahkan program-program strategis Dinas PPA Kalsel khususnya kewilayahan di Kabupaten Kotabaru,” ungkapnya.

Agar terealisasi, lanjutnya lagi, Pemprov Kalsel akan memberikan waktu bagi Kabupaten Kotabaru untuk merealisasi langkah strategis ini.

“Nanti juga ada pendampingan, sehingga bersama-sama dengan SKPD di wilayah itu dapat mewujudkan predikat KLA,” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)

KUA PPAS 2023, PTAM Bandarmasih Tak Ada Ajukan Penyertaan Modal

BANJARMASIN – Kalangan legislatif memastikan PTAM Bandarmasih, tidak mengusulkan penyertaan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2023.

Menurut Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali, kepada wartawan, di ruang kerjanya pada Selasa (20/9), dalam penyampaian KUA/PPAS 2023, yang dibahas pihak DPRD Banjarmasin, tidak ada usulan penyertaan modal PTAM Bandarmasih, karena untuk mendapatkan Perusahaan beberapa persyaratan yang ditetapkan harus lengkapi, meski sudah berubah badan hukum, harus menyesuaikan dengan AD/ART.

“PTAM Bandarmasih dan Perusahaan Air Limbah Daerah, kalau mengusulkan penyertaan modal, syarat harus lengkap,” katanya

Disampaikan Matnor, untuk persetujuan atau tidaknya dalam penyertaan modal, tetap menilai dari kemampuan keuangan daerah. Mengingat ada yang lebih prioritas untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di kota seribu sungai.

“Kalau PTAM Bandarmasih mengajukan juga kemungkinan usulan dimasukan pada APBD Perubahan 2023 atau APBD 2024,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, pihaknya memang akan berencana kembali mengusulkan penyertaan modal untuk PTAM Bandarmasih sebesar Rp 50 miliar. Terkait kucurannya menggunakan sistem secara bertahap. Selain itu Perda Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemko Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih itu tidak berlaku, alias akan dicabut.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina

“Status telah berganti PDAM menjadi PTAM Bandarmasih (Perseroda), atas dasar itu, Perda akan dicabut, karena badan hukum berbeda,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

DPRD Kalsel Setujui Raperda Tentang APBD-P Tahun 2022 Jadi Perda

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana serta dihadiri Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, anggota DPRD Kalsel, pejabat lingkup Pemprov dan Forkopimda, Rabu (21/9).

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kalsel yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana, disampaikan beberapa rekomendasi maupun saran kepada Pemerintah Daerah sebagai acuan ke depan baik dalam proses pelaksanaan APBD Perubahan maupun dalam penyusunan anggaran tahun-tahun mendatang, diantaranya komitmen dalam pencapaian target dari Pendapatan daerah harus menjadi hal pokok dan perhatian Pemerintah Daerah.

“Apalagi saat sekarang kondisi perekonomian baik di tingkat nasional maupun lokal bergerak ke arah positif,” katanya.

Selain itu, pencapaian target realisasi belanja daerah juga merupakan faktor penting dalam penilaian pelaksanaan APBD yang berbasis pada kinerja sehingga semestinya menjadi catatan dan evaluasi dari Pemerintah Daerah untuk memacu serapan anggaran yang tersisa pada kurun waktu semester kedua ini.

“Sehingga program kegiatan strategis yang bertujuan untuk menggerakan perekonomian masyarakat maupun program-program diberbagai sektor lainnya dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan,” jelasnya.

Mariana menambahkan dalam APBD-P Tahun 2022 ini dialokasikan anggaran untuk kegiatan MTQ Nasional pada Oktober 2022 mendatang. Menurutnya, DPRD Kalsel selalu mendukung langkah Pemprov Kalsel, mengingat hal itu sebagai sebuah prestasi dan prestise, Kalsel dapat menjadi tuan rumah MTQ Nasional kali ini.

“Semoga kita mampu menghadirkan prestasi yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan sukses administrasi pertanggungjawaban,” harapnya.

Badan Anggaran mengapresiasi langkah cepat dari Pemprov Kalsel dalam menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, yaitu dengan sudah memperhitungkannya dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2022, yang dialokasikan melalui anggaran belanja tidak terduga.

“Anggaran belanja tidak terduga tersebut, disalurkan kepada SKPD Pengampu pengendali inflasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan mampu menekan tingkat inflasi di Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Serahkan Hibah Rp3,3 Miliar ke ULM Banjarmasin

BANJARBARU – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, memperhatikan penuh upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Banua.

Salah satu upaya itu adalah melalui pemberian hibah Pemprov Kalsel sebesar Rp3,3 miliar lebih atau persisnya Rp3.344.000.000 kepada Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.

Secara simbolis pemberian dana hibah itu diberikan Gubernur Kalsel Paman Birin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Suparno kepada Rektor ULM, Sutarto Hadi, pada acara Dies Natalis ke-64 di Auditorium ULM Banjarbaru pada Rabu (21/9).

Besarnya hibah tersebut diperuntukkan untuk beasiswa prodi pendidikan dokter, beasiswa untuk dosen dan tenaga pendidik, serta peningkatan sarana dan prasarana.

Rektor ULM periode 2014-2022, Sutarto Hadi dalam pidatonya menyampaikan rasa terima kasih atas perkembangan yang terjadi di masa kepemimpinannya.

“Rasa terimakasih juga saya disampaikan kepada Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor, atas perhatian Pemprov Kalsel untuk kemajuan ULM”, ujarnya.

Menurutnya perkembangan ini tercapai atas hasil kerja seluruh civitas akademika ULM.

Perkembangan ULM di bawah kepimpinan Sutarto Hadi diantaranya adalah didapatkannya dana hibah 12 gedung baru, memperbaiki fasilitas serta sarana – prasarana seperti auditorium, perpustakaan, gedung teater dan lain-lain. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Tim Putri Kalsel Berhasil Raih Medali Perak Pada Kejuaraan World Pickleball Championship

BALI – Kontingen Pickleball Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili Indonesia pada Kejuaraan World Pickleball Championship, di Bali, berhasil membawa nama harum Indonesia khususnya Banua ini. Karena Tim Putri untuk kategori kelompok umur 50+ level 5.0 berhasil meraih medali perak, Rabu (21/9).

Official Kontingen Pickleball Indonesia (Kalsel) Maru’ful Kahri mengatakan, tentunya keberhasilan Tim Putri ini membanggakan.

“Peraih medali perak tersebut adalah Novi Amelia berpasangan dengan Susilawati,” ungkapnya.

Menurut Maru’ful, keberhasilan Tim Putri kelompok umur 50+ setelah mereka berhasil masuk babak semifinal. Dan, berhasil mengalahkan pasangan dari Malaysia Monaliza Ibrahim dan Rima Melati Ibrahim dengan skor 15-10.

Namun, lanjutnya, pada babak final pasangan Novi dan Susilawati dikalahkan oleh pasangan Pini Lee dan Varsha Majmudar dari Singapura.

“Keberhasilan tim Putri ini diharapkan mampu diraih oleh Tim putra serta lainnya. Pada kejuaraan ini diikuti 350 negara, diantaranya Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, United Kingdom, USA, Pakistan, Thailand, serta lainnya,” tutur Maru’ful.

Sementara itu, untuk Tim Putra Kelompok Umur 19+ level 3.0 pasangan Mustaqiem dengan M Dody Ariyadi masuk ke babak 8 besar, setelah berhasil mengalahkan pasangan dari India. (SRI/RDM/RH)

Miliki 500 Lebih Alsintan, BPSPTPH Kalsel Siap Permudah Panen Petani

BANJARBARU – Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan (BPSPTPH Kalsel), memiliki 500 lebih Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang siap untuk dipinjamkan kepada petani di Kalsel. Mulai dari mesin pompa air hingga excavator.

Kepala BPSPTP Kalsel, Syahriani menyebut, petani yang ingin meminjam Alsintan ke BPSPTPH Kalsel hanya perlu mengajukan proposal yang diantaranya berisi keterangan jenis unit yang diperlukan, luas serta kondisi lahan yang akan digarap.

Kepala BPSPTPH Kalsel, Syahriani

“Jika semua berkas sudah lengkap, baru kita ajukan ke Kepala Dinas TPH untuk disetujui,” ucapnya, Rabu (21/9).

Untuk jumlah unit yang akan dipinjamnkan, Syahriani mengaku pihaknya sudah memiliki tim yang dapat mengalkulasi berdasarkan luasan lahan. Sehingga alat yang dipinjamkan tidak akan “mubazir” karena tidak dipakai.

“Kita juga survei terlebih dahulu lahan petaninya untuk memasikan kevalidan proposal yang diajukan. Selain itu, tujuan survei untuk menentukan berapa lama peminjamannya dengan melihat kondisi lahan,” jelasnya.

Bersumber dari APBD dan APBN, ratusan Alsintan di balai dibawah naungan Dinas TPH Kalsel ini, sejatinya mempermudah petani untuk mempercepat proses penanaman maupun panen mereka.

Kendati demikian, Syahriani membeberkan, tidak sedikit petani yang belum benar-benar menguasai penggunaan Alsintan dengan semestinya. Sehingga menyebabkan sebagian alat dikembalikan dengan keadaan rusak.

Kondisi ini menurut Syahriani, bukan hanya akan merugikan pemerintah dari segi biaya untuk perbaikan unit, melainkan juga akan berdampak pada hasil panen petani.

“Kalau secara sembarangan, nanti kan mereka juga yang kesusahan karena mesinnya macet ketika sedang memanen,” terangnya.

Sebab itu, Syahriani berencana meningkatkan pengetahuan petani melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang tata cara dan pengelolaan Alsintan, dengan mengundang Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok Tani se-Kalsel.

“Tahun 2023 mendatang akan kita laksanakan 3 kali. Semua persiapan insyallah sudah matang,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Exit mobile version