Hari: 2 Agustus 2022

BANJARBARU – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia kini mempermudah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kalimantan Selatan dengan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar segala urusan perizinan lebih efesien.

Plt Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI, Andi Maulana mengatakan, melalui program yang dicetuskan Presiden Joko Widodo tujuannya untuk kemajuan pelaku UMK di Indonesia khususnya Kalsel agar perekonomian kembali beangsur pulih.

“NIB ini mempunyai banyak kelebihan. Salah satunya adalah pinjaman permodalan dipermudah karena kami sudah bekerjasama dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan harapan dapat membantu pelaku UMK, juga meningkatkan ekonomi,” ujarnya saat menyampaikan pidatonya, di aula Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (2/8) siang.

Kelebihan lainnya, disebutkan Andi, pelaku UMK yang tercatat di NIB secara resmi juga tak susah lagi mengurus untuk mendapatkan sertifikasi halal yang dikeluarkan pemerintah. Karena hal ini telah dijamin dan diatur oleh UU Cipta Kerja.

“NIB yang diterima oleh bapak/ibu bisa menjadi sertifikasi jaminan halal. Cukup dengan nomor ini sudah terintegrasi ke sistem Kementerian Agama dan BSN secara gratis tanpa dipungut biaya sedikitpun,” tuturnya.

Sementara itu, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, menyampaikan seiring dengan diterbitkannya NIB untuk pelaku UMK. Kalsel ternyata mampu melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 dengan berhasil merealisasikan pendapatan hingga Rp16,9 miliar.

“Tas purun dan kain sasirangan ternyata mampu memperoleh pendapatan senilai hingga 1,1 miliar rupiah per tahunnya,” bebernya.

Terlebih, lanjut Roy, hasil produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kalsel ternyata juga berhasil menembus pasar Internasional terutama di Amerika Serikat (AS) dengan nilai USD 75.000 atau secara asumsi sebesar Rp15.000 per dolar.

“Negara lain juga seperti Jepang, Singapura hingga Afrika,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka belajar dan mengajar, salah satunya pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Bahkan, dukungan juga diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

“SMK di Kalsel telah siap melaksanakan kurikulum merdeka belajar dan mengajar,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan M Syamsuri, pada program TKHI di Radio Abdi Persada FM, edisi Selasa (2/8).

Bahkan, lanjutnya, saat ini sudah ada SMK di Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan, kurikulum merdeka belajar dan mengajar tersebut.

“Di Kalsel terdapat 127 SMK, pada kurikulum merdeka belajar dan mengajar ini, ada tiga jenis pelaksanaan, yaitu mandiri belajar telah dilaksanakan di 39 SMK, mandiri berubah sebanyak 27 SMK, serta mandiri berbagi sebanyak 1 SMK,” jelas Syamsuri.

Sehingga, tambahnya, total SMK yang telah menerapkan sebanyak 67, dan yang belum menerapkan sebanyak 60.

“Sehingga dengan begitu SMK di Provinsi Kalimantan Selatan, telah siap melaksanakan kurikulum merdeka belajar dan mengajar tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi mengatakan, pada kurikulum merdeka mengajar, guru dituntut untuk lebih kreatif, dalam menyampaikan pengajarannya.

“Pada pelaksanaan kurikulum merdeka belajar dan mengajar tersebut, guru dan siswa akan lebih aktif lagi pada saat pelajaran berlangsung. Mengingat, sistem pengajaran nantinya menggunakan sistem projek,” ungkapnya.

Misalnya, projek kearifan lokal membuat kain sasirangan. Nantinya, siswa dan guru membuat secara nyata keterampilan tersebut.

Sehingga, lanjut Nuryadi, diharapkan siswa mendapatkan sebuah karya, yang selanjutnya dilanjutkan pada kegiatan ekstrakurikuler.

Pada satu projek tersebut dikerjakan selama 1 semester. Diharapkan, kurikulum merdeka belajar dan mengajar ini, dapat membentuk karakter, wawasan kebangsaan, serta lainnya.

“Bakat dan kelebihan dari siswa inilah yang terus digali dalam pembelajaran pada kurikulum merdeka mengajar dan belajar,” jelas Nuryadi. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3), dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, akan segera menggunakan alat ukur hibah.

Kepala LK3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Syarifah Norhani, kepada wartawan pada Selasa (2/8), mengatakan, alat ukur hibah ini merupakan pertama kalinya diberi dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI ini, sehingga akan segera digunakan. Selama ini alat ukur yang digunakan masih tidak canggih seperti alat hibah tersebut.

“Kami sangat senang Ibu Dirjen Binwasker Hairani Rumondang, menyerahkan alat ukur hibah ini, untuk mendorong aspek ergonomi di tempat kerja,” ucapnya

Disampaikan Syarifah, kegunaan alat ukur hibah ini diantaranya mengukur dimensi tubuh manusia dengan cara perhitungan menggunakan sikap duduk serta berdiri, sehingga dapat diketahui kondisi yang aman dan nyaman bagi para pekerja, agar setelah mereka pensiun, tetap sehat.

“Alat ukur hibah ini bernama Antropometri Portable,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti, menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi diberikan alat ukur hibah, dapat semakin menambah kinerja yang lebih baik lagi dilapangan, oleh Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, karena melayani pengujian tidak hanya tersebar di tiga belas kabupaten dan kota, juga di lintas Provinsi yaitu Kalimantan Tengah.

“Pesan kita gunakan alat ini sebaik-baiknya, dalam rangka menunjang pelayanan pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh perusahaan,” tutup Irfan.

Untuk diketahui, penyerahan alat ukur hibah ini digelar secara simbolis, diserahkan langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti, kepada Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Syarifah Norhani didampingi Kasi Ergonomi Noorlianisyah, setelah upacara pagi pada Selasa (2/8) pagi, bertempat di halaman kantor LK3 Kalsel, Jalan Hasan Basri Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Fit and Proper Test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) terhadap calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Abdi Persada Periode 2022-2027, Senin (1/8).

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas menyampaikan dalam test tersebut, setiap calon telah memaparkan visi dan misi serta pemikiran jika terpilih menjadi Dewan Pengawas LPPL Radio Abdi Persada. Kemudian, lanjut Suripno, mereka juga diberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait kompetensi dasar dan bidang penyiaran.

“Sesuai dengan hasil dari panitia pelaksana pemilihan Dewan Pengawas LPPL Radio Abdi Persada Periode 2022-2027, ada 6 orang calon pengawas yang disampaikan kepada kami untuk kami lakukan fit and proper test. Materi yang telah kami ujikan yaitu terkait visi dan misi, wawasan kebangsaan, penyiaran, dan pemerintahan,” katanya.

Suripno Sumas juga menjelaskan mengenai gambaran sistem penilaian dalam fit and proper test yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 hingga 17.00 WITA.

“Fit and proper test pada hari ini dihadiri oleh 9 anggota komisioner. Sembilan orang ini masing-masing menilai dengan range nilai 60 hingga 90 dengan kelipatan 5. Nilai ini telah selesai dikumpulkan, dimasukkan dalam amplop tertutup kemudian dimasukkan dalam peti terkunci,” jelasnya.

Ditambahkan Suripno, hasil penilaian calon yang terpilih, rencananya akan diumumkan pada Kamis (4/8) mendatang, setiap calon nantinya akan diurutkan berdasarkan ranking.

“Ranking 1 sampai 3 adalah yang terpilih menjadi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Abdi Persada Periode 2022-2027. Sedangkan mereka yang di ranking 4 hingga 6 adalah calon PAW,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)