Juli 2022 – Laman 4 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Ini Penjelasan Garuda Indonesia, Soal Penyesuaian Jadwal Penerbangan Kepulangan Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin

JAKARTA – “Sehubungan dengan informasi terkait penyesuaian jadwal penerbangan kepulangan kloter 1 jemaah haji asal debarkasi Banjarmasin pada Minggu (24/7), dapat kami sampaikan bahwa penyesuaian jadwal penerbangan tersebut dikarenakan adanya kendala teknis pada kondisi pesawat A330-300, pada penerbangan GA 8201 yang melayani penerbangan dari Jeddah menuju Banjarmasin, yang mengharuskan dilakukannya prosedur perbaikan secara komprehensif”, demikian disampaikan Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia, Ade R. Susardi, dalam rilisnya pada Senin (25/7).

Ade menambahkan, penyesuaian pengoperasian layanan penerbangan tersebut dilakukan setelah petugas melakukan inspeksi secara menyeluruh dalam persiapan operasional penerbangan. Dimana dalam proses inspeksi tersebut, petugas menemukan komponen pesawat yang perlu dilakukan perbaikan sebelum dioperasikan, termasuk melalui assessment, kebutuhan penggantian suku cadang komponen penunjang pada mesin pesawat.

“Hal tersebut tentunya dilakukan dengan senantiasa mengedepankan fokus penerapan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan pada seluruh lini, guna memastikan bahwa keseluruhan komponen kelayakan pesawat selalu dalam keadaan optimal ketika akan dioperasikan,” ujarnya lagi.

Sehubungan dengan penyesuaian jadwal tersebut, maka penerbangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Banjarmasin akan diberangkatkan kembali pada Senin (25/7) pukul 12.00 waktu setempat.

Terkait dengan tindak lanjut penyesuaian jadwal tersebut, Garuda Indonesia juga telah menyampaikan sejumlah kebijakan service recovery kepada penumpang melalui pemberian fasilitas akomodasi hingga penginapan bagi keseluruhan penumpang yang terdampak.

“Melalui kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf sebesar sebarnya kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang terjadi. Tentunya hal ini menjadi catatan penting bagi kami untuk terus mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas layanan khususnya melalui layanan penerbangan haji yang pada tahun ini kembali diberlakukan setelah lebih dari dua tahun lamanya tertunda,” tutupnya. (RIW/RH)

Gandeng 2 Rumah Sakit Gelar Baksos, Paman Yani Pastikan Pemprov Kalsel Hadir Hingga Pelosok

KOTABARU – Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat di wilayah pesisir. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi menggelar Bakti Sosial (Baksos) berupa Sunatan massal dan pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan gigi pada anak serta sikat gigi bersama di Kabupaten Kotabaru, Sabtu (23/7).

Pelaksanaan Baksos ini bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-72 dan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-77.

Tiga tempat yakni di SDN Sarang Tiung, SDN Gedambaan serta Pantai Gedambaan Kecamatan Pulau laut Utara kabupaten Kotabaru menjadi sasaran pelaksanaan Baksos ini.

“Penyuluhan kesehatan gigi ini merupakan kegiatan yang sangat positif. Karena dapat memberikan edukasi kepada anak-anak untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut,” ujar Paman Yani -sapaan akrabnya Muhammad Yani Helmi- usai membuka kegiatan Baksos di titik pertama.

Kerusakan gigi menurut Paman Yani, telah banyak menjadi penyebab terhentinya cita-cita anak-anak di Banua. Sebut saja keinginan untuk menjadi seorang polisi, tentara atau profesi lainnya harus terhenti hanya karena kerusakan pada gigi.

“Kalau SDM atau skill anak Banua dijamin bersaing,” ucapnya.

Senada dengan Yani Helmi, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Teguh Hadianto menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

“Bidang kami tentu ingin memberikan pelayanan berupa menyehatkan gigi dan mulut masyarakat,” katanya.

Teguh menegaskan akan pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sebagai investasi jangka panjang dari sisi kesehatan.

“Kesehatan Gigi dan Mulut merupakan cerminan kesehatan tubuh. Karena apabila kesehatan gigi dan mulut jelek, otomatis kesehatannya juga jelek. Karena makanan akan melewati mulut,” tegasnya.

Kebahagiaan semakin nampak di wajah Paman Yani saat dimulainya aksi bakti sosial berupa sunatan massal. Ia menyebut kegiatan ini akan menjadi sejarah bagi anak-anak yang tidak lama lagi akan beranjak dewasa. Sehingga sangat diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Kita minta Pemprov Kalsel memikirkan untuk melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan. Kalau diperlukan dukungan dari Komisi II DPRD Kalsel. Kami siap membantu,” paparnya.

Terlaksananya kegiatan ini juga ujar Paman Yani, membuktikan Pemprov Kalsel tidak hanya terpusat di kota saja, tetapi hingga pelosok. Karena kegiatan ini sudah sering dilaksanakan dan menjadi komitmen oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Sementara itu, Kepala Bidang Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin, Muhammad Aini mengaku sangat mendukung kegiatan ini, terbukti pihaknya menurunkan banyak personel, yakni 2 orang dokter. Apoteker 1 orang. Tenaga Paramedis Kamar operasi 8 orang. Tenaga kedaruratan 4 orang serta staf lainnya.

“Sebagai bagian dari Pemprov Kalsel yang selalu memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Maka kami juga ambil bagian untuk memberikan pelayanan kesehatan hingga kabupaten yang berada di pelosok di Kalsel,” ucapnya.

Baksos dengan tema Saijaan (Semufakat, Satu Hati dan Seiya Sekata) ini kemudian dilanjutkan di SDN Gedambaan. Dalam kegiatan ini Paman Yani berharap agar edukasi ini dapat dipahami dengan baik sedini mungkin.

Untuk diketahui kegiatan sunatan massal ini diikuti sebanyak 118 peserta di sekitar Pantai Gedambaan. 76 orang peserta pengobatan gratis serta ratusan siswa-siswi di dua sekolah yang mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan gigi pada anak serta sikat gigi bersama.

Selain memberikan pelayanan berupa Baksos, Paman Yani juga membagikan bingkisan serta uang tunai untuk para peserta. (ASC-TIM/RDM/RH)

Reses Dewan, Warga Murung Raya : Kami Sering Kebanjiran

BANJARMASIN – penyerapan aspirasi atau reses wakil rakyat DPRD Banjarmasin hari kedua di Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan, rata-rata warga menyampaikan aspirasi di wilayahnya sering mengalami kebanjiran.

Menurut Anggota DPRD Banjarmasin Dapil Selatan, Aliansyah, kepada wartawan pada Jumat (22/7), wilayah di Kelurahan Murung Raya, kondisinya mudah mengalami banjir, bukan hanya disebabkan hujan deras, tetapi disaat air sungai pasang, biasa seluruh jalan digenangi air hingga ke mata kaki, bahkan sampai memasuki pelataran rumah warga.

“Aspirasi ini menjadi prioritas dalam pokok pikiran dewan,” ucapnya.

Disampaikan Aliansyah, jalan yang sering kebanjiran tidak hanya di lingkungan pemukiman, dan perumahan warga di komplek. Namun hingga ke jalan raya, karena kondisi jalannya masih rendah, sehingga harus dilakukan peninggian jalan.

“Pembangunan infrastruktur salah satunya jalan akan dikawal, agar tahun 2023 dapat segera terealisasi,” kata Ali.

Sementara itu, Anggota DPRD Banjarmasin Dapil Selatan, Rahman Nanang Riduan, mengatakan, selain persoalan banjir, warga menyampaikan aspirasi tentang pendidikan. Selama ini di Kelurahan Murung Raya tidak mempunyai sarana pendidikan baik MA, SMA maupun SMK, sehingga banyak warga menyekolahkan anaknya ke Kelurahan lain seperti ke Kelayan A dan Kelayan B. Padahal dikenal sebagai jumlah terpadat penduduk khusus di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

“Kami akan komunikasikan dengan Disdik kota, untuk nanti ada solusi ke Disdikbud Kalsel,” tutupnya.

Untuk diketahui, kegiatan reses Dapil Banjarmasin Selatan, dengan konstituen Kelurahan Murung Raya, dilaksanakan Siti Rahimah, Hilyah Aulia, Istiqamah, Aliansyah, Rahman Nanang Riduan, Ahmad Rudiani, Abdul Muis, Muhammad Natsir, Abdurrasyid Ridha, Afrizaldi, dan Muhammad Syafrullah. Dihadiri perwakilan eksekutif Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pengolahan Air Limbah Domestik, PT Air Minum Bandarmasih, serta Lurah Murung Raya. (NHF/RDM/RH)

Tim Sepakbola Kotabaru Berhasil Melaju ke Babak Semifinal Popda

BANJARMASIN – Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) tingkat Provinsi Kalsel di Kota Banjarmasin, pada cabang olahraga sepakbola, saat ini memasuki babak semifinal, dan tim sepakbola Kotabaru berhasil melaju ke babak tersebut.

Ketua Kontingen Popda Kotabaru Kamaruddin mengatakan, pihaknya bersyukur saat ini tim sepakbola mereka, dapat melaju ke babak semifinal.

“Kami tidak menyangka tim sepakbola pelajar Kotabaru dapat masuk ke babak semifinal. Mengingat, tim lawan menampilkan permainan yang bagus,” ungkapnya.

Kamaruddin mengaku, untuk menghadapi babak semifinal tersebut, pihaknya akan memaksimalkan permainan timnya.

“Tentu kami berharap tim. Sepakbola Kotabaru dapat kembali melaju ke babak final,” ucapnya.

Sementara itu, pada cabang olahraga Sepak Takraw hanya diikuti sebanyak 11 daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sepak Takraw Popda Tingkat Provinsi di Banjarmasin

Seperti yang disampaikan, Anggota Kepengurusan Persatuan Sepak Takraw Kalimantan Selatan Zainal Abidin.

“Pada kejuaraan sepak takraw pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, hanya diikuti 11 kabupaten/kota,” ucapnya.

Dua daerah tersebut, lanjutnya, yaitu, Kabupaten Batola dan Tabalong

Pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi, sepak takraw mempertandingkan nomer tim dengan sistem gugur. (SRI/RDM/RH)

Tersangka Korupsi Dana Hibah Bawaslu Banjar Menginap di Lapas Perempuan

BANJAR – Tersangka inisial SF yang tersandung kasus tindak pidana korupsi dana hibah Bawaslu Kabupaten Banjar senilai Rp1,4 miliar kini telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Martapura.

Sejumlah wartawan saat mengikuti jumpa pers yang digelar Kejari Kabupaten Banjar, Kamis (21/7) sore.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten, Muhammad Bardan, melalui Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Indra Jaya, mengungkapkan, penetapan tersangka atas kasus penggelapan uang negara itu diakuinya memang sudah dititipkan di Lapas perempuan dan akan menjalani proses lanjutan yakni ke persidangan.

“Kemarin, pada 20 Juli 2021 sekitar jam 12.00 WITA kami telah melaksanakan tahap II terkait pengusutan kasus dugaan korupsi atas dana yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilingkup Bawaslu,” ujarnya kepada awak media dalam jumpa persnya di aula utama Kejari Banjar, Kamis (21/7) kemarin.

Selain telah mengamankan tersangka, penyidik dari Polres Banjar juga melayangkan seluruh berkas dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar yang dinyatakan lengkap atau P21 sebagai bukti kuat penetapan.

“Penyerahan sejumlah barbuk dan tersangka SF telah diterima melalui penyidik Satreskrim Polres Banjar serta memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ungkap Indra Jaya.

Saat ini, Indra Jaya menyebut, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada 2020 untuk Bawaslu Kabupaten Banjar kondisinya masih dalam keadaan baik-baik saja.

“Kondisinya sehat wal afiat. Saat ini tersangka SF sudah dua hari dititipkan ke Lapas perempuan di Martapura,” bebernya.

Atas perbuatan ini, sambung Indra, tersangka berinisial SF dijerat Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 Tentang Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 3 Juncto Pasal 8 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Komisi II DPRD Kalsel Gali Aset Pemprov Untuk Tingkatkan PAD

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya menggali aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo kepada wartawan, Kamis (21/7).

“Salah satunya dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) terkait Aset Pemprov Kalsel pada Rabu (20/7),” katanya.

Dalam rapat tersebut, lanjut Imam, pihaknya berfokus pada aset-aset apa saja yang bisa dikelola dan berpotensi menjadi peluang untuk meningkatkan PAD.

Suasana rapat Komisi II DPRD Kalsel dan Bakeuda Kalsel

“Kita ingin agar Bidang Aset bisa memberikan gambaran mengenai aset atau barang milik daerah apa saja yang bisa kita jadikan pendapatan, baik dikerjasamakan ataupun dikelola sendiri untuk meningkatkan PAD,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menambahkan agar bidang aset lebih jeli lagi untuk membedakan aset mana saja yang bisa menghasilkan pendapatan maupun tidak.

Untuk diketahui, rapat bersama Komisi II DPRD Kalsel dihadiri Kepala Bagian Aset Bakeuda Kalsel Kusnan Amin. (NRH/RDM/RH)

Pansus Mulai Bahas Raperda Pengendalian Banjir di Kalsel

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ketua Pansus Raperda tersebut, Agus Mulia Husin mengatakan pihaknya menggelar rapat pembahasan yang dihadiri diantaranya Biro Hukum Provinsi Kalsel, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR), Balai Wilayah Sungai Kalimantan Selatan, serta Tenaga Ahli, Rabu (20/7).

Menurut Agus, Raperda inisiatif Komisi III tersebut dilatarbelakangi peristiwa banjir yang melanda sebagian besar wilayah Kalsel pada tahun 2021 yang lalu yang merupakan fenomena yang sangat mungkin terulang kembali.

“Bahkan beberapa daerah di Kalsel, seperti Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Kotabaru, hampir setiap tahun menghadapi masalah banjir,” katanya kepada wartawan, Kamis (21/7).

Selain faktor alam, banjir yang melanda Kalsel juga akibat pertumbuhan penduduk dan pengembangan wilayah yang cenderung kurang terkendali. Kondisi ini tampaknya berkaitan pula dengan pola penanganan banjir yang umumnya masih bersifat parsial sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas.

“Oleh karena itu, guna mendapatkan pola penanganan banjir yang komprehensif dipandang perlu dilakukan penyusunan Raperda tersebut sebagai payung hukum penanganan banjir di Kalsel sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Agus juga mengajak untuk bersama-sama bagaimana penyelenggaraan sistem drainase dan pengendalian banjir di Kalsel bisa berjalan dengan baik.

“Bagaimana kita bersama-sama untuk mengatasi masalah banjir, mudah-mudahan kita bisa ikat dalam payung hukum supaya peran serta Provinsi terhadap wilayah Kabupaten Kota itu bisa jalan bersama-sama,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Gali Potensi Wisata, Mahasiswa Toraja Kunjungi Kalsel

BANJARMASIN – Puluhan mahasiswa Toraja menggelar pertemuan nasional yang difasilitasi DPRD Kalimantan Selatan yang bertempat di aula kantor DPRD Kalsel, Kamis (21/7). Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan wisata lokal di kota Banjarmasin hingga Minggu (25/7).

Rombongan mahasiswa Toraja tersebut disambut Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini beserta jajarannya dan Staf Ahli DPRD Kalsel, Puar Junaidi.

Suasana Pembukaan acara pertemuan nasional mahasiswa Toraja Indonesia dan perjalanan wisata lokal di kota Banjarmasin.

Ketua Rombongan Pengurus Mahasiswa Toraja Agustinus Tambing mengatakan, saat ini wisata Toraja sedang berbenah diri dalam wisata Nasional. Sehingga perlu menggali masukan untuk perbandingan, terutama menyangkut kondisi wilayah yangmana potensi wisata di Toraja adalah pegunungan. Sementara di daerah Kalimantan khususnya Kalsel ini identik dengan sungai sebagai potensi wisatanya.

“Kebanyakan wisata di Toraja merupakan daerah pegunungan sementara kalsel merupakan identik dengan sungainya,” katanya.

Perbedaan kondisi alam inilah lanjut dia, yang menjadi acuan para mahasiswa Toraja melakukan perjalanannya ke Kalsel.

Sementara, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, memberikan apresiasi adanya kunjungan mahasiswa dari Pulau Sulawesi ini. Kegiatan ini, menurutnya, sebagai wujud memperkuat silaturahmi serta mengenal wisata dan kesenian khas Kalsel.

Adanya kuniungan tersebut, merupakan salah satu kebanggaan bagi Kalsel dimana provinsi lain mengenal lebih jauh budaya dan wisata yang ada di kalsel.

“Ini merupakan kebanggaan karena wisata Kalsel bisa dikenal luas hingga ke provinsi lain,”ucapnya.

Rencananya, rombongan akan mengunjungi sejumlah wisata yang berada dikalsel seperti Pasar Terapung, Pulau Kembang, Pantai Batakan. (NRH/RDM/RH)

Satgas Distribusikan 43.000 Dosis Vaksin PMK Tahap II

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah mendistribusikan vaksin PMK dan peralatan pendukungnya ke 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, pada Kamis (21/7).

Kementrian Pertanian RI telah mengirimkan bantuan vaksin PMK tahap II sebanyak 43.000 dosis untuk wilayah Kalimantan Selatan, yang diterima pada Rabu (20/7) di Balai Veteriner Banjarbaru. Selain bantuan vaksin, Kalimantan Selatan juga mendapatkan 600 botol obat hewan, untuk penanganan PMK dan juga sarana pendukung vaksinasi berupa syringe sebanyak 27.000 buah.

Sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, Tim Disbunnak bergerak cepat mendistribusikan 43.000 dosis vaksin PMK, ke seluruh Kabupaten/ Kota dengan rincian Kota Banjarmasin 100 dosis, Kota Banjarbaru 1.000 dosis, Kabupaten Banjar 6.000 dosis, Tapin 4.000 dosis, HSS 2.000 dosis, HST 3.000 dosis, HSU 1.000 dosis, Balangan 1.000 dosis, Tabalong 1.500 dosis, Tanah Laut 13.400 dosis, Tanah Bumbu 6.000 dosis, Kotabaru 2.500 dosis, dan Barito Kuala 1.500 dosis.

Selain vaksin PMK juga di distribusikan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, berupa hazmat, disinfektan dan handsanitizer untuk mendukung pelaksanaan kegiatan vaksinasi tahap II, yang secara serentak akan dilaksanakan mulai 25 Juli 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022 di wilayah Kalimantan Selatan.

Langkah cepat yang diambil Satgas Penanganan PMK Kalsel ini, merupakan wujud aksi pemerintah daerah dalam melindungi ternak ternak masyarakat melalui peningkatan kekebalan terhadap virus PMK, hal ini sesuai dengan arahan Paman Birin, agar vaksinasi PMK tahap kedua dapat direalisasikan 100 persen secara cepat, tepat dan maksimal sebagai upaya percepatan pembebasan Kalsel dari PMK, seiring dengan langkah langkah lainnya yang dilakukan oleh Satgas Penanganan PMK Kalsel, agar Kalsel segera menjadi Zona Hijau.

Tentunya hal ini perlu komitmen dari semua kepala daerah yang ditindaklanjuti dengan gerak cepat semua jajaran Satgas Penanganan PMK Kabupaten/ Kota.

Kadisbunnak, Suparmi, pada saat pengarahan melalui Zoom Meeting meminta Kabupaten / Kota yang telah menerima vaksin agar segera melaksanakan vaksinasi pada HRP untuk vaksinasi ulang sesuai dengan waktu pelaksanaan vaksinasi tahap I yaitu 25 hingga 30 Juli. Sedangkan vaksinasi pada target HRP baru sesuai komitmen masing- masing Kabupaten/ Kota dan melaporkan seluruh kegiatan vaksinasi melalui Sistem Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) paling lambat pada 10 Agustus 2022.

“Selain itu dengan memperketat pengawasan lalu lintas HRP antar Kabupaten/Kota, meningkatkan daya tahan tubuh HRP dengan pemberian obat-obatan dan vitamin, memperketat biosekuriti pada lokus lokus HRP melalui desinfeksi secara rutin mengingat sejak 14 Juli sudah tidak ada lagi penambahan kasus baru atau nol kasus,” tutupnya. (DISBUNNAK-RIW/RDM/RH)

Persoalan Drainase, Muncul Pada Reses DPRD Kota Banjarmasin

BANJARMASIN – Kondisi drainase tidak berfungsi maksimal, kembali mengemuka dalam penyampaian beberapa warga pada reses DPRD kota Banjarmasin, dengan konstituen Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara.

Menyikapi hal itu Anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan Utara, Taufik Husin, kepada wartawan pada Kamis (21/7), menjelaskan beberapa wilayah di Kelurahan Surgi Mufti, banyak warga yang bermukim di pinggiran sungai, sehingga sangat berpengaruh saat terjadinya hujan deras, apalagi terjadi air sungai pasang surut.

Anggota DPRD Kota Banjarmasin Dapil Utara, Taufik Husin

“Warga minta dibuatkan drainase, agar saat air pasang cepat keluar dan tidak banjir,” ucapnya

Disampaikan Taufik, pihaknya ingin kedepan DED tentang drainase harus lebih baik lagi, sehingga persoalan klasik ini tidak lagi terjadi di kota ini. Mengenai anggaran untuk membangun, tentu akan didukung sepenuhnya.

“Program drainase harus disusun rapi, supaya saling berkesinambungan,” katanya.

Hal senada, disampaikan Syarifah Sakinah, yang juga anggota DPRD Kota Banjarmasin Dapil Utara, menurutnya, selain nanti dibangun, untuk kondisi drainase yang sekarang ini haruslah bersih, yaitu warga rajin melakukan gotong royong, dengan cara dijadwalkan masing-masing Ketua RT.

Anggota DPRD Kota Banjarmasin Dapil Utara, Syarifah Sakinah

“Dalam menjaga lingkungan, masyarakat perlu memelihara drainase, sehingga tidak tersumbat dengan sampah,” tutupnya.

Dalam kegiatan reses ini, digelar di lima Kecamatan, selama tiga hari, mulai 21 – 23 Juli 2022. Untuk reses Dapil Utara dilaksanakan Muhammad Isnaini, Syarifah Sakinah, Hari Kartono, Zainal Hakim, Sukrowardhi, Taufik Husin, Amalia Handayani, Bambang Yanto Permono, dan Hendra. Dihadiri perwakilan eksekutif kota ini, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pengolahan Air Limbah Domestik, PT Air Minum Bandarmasih, serta Lurah Surgi Mufti. (NHF/RDM/RH)