Hari: 30 Mei 2022

BANJARMASIN – Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal itu ditegaskan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy Mahani Harahap, ketika menjadi salah satu narasumber workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Senin (30/5).

Rudy menegaskan, dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus menerapkan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisiensi penggunaan belanja daerah, serta akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

“Komponen biaya perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD, diatur menggunakan metode pembayaran lumpsum untuk uang harian dan uang representative serta sesuai biaya riil (at cost) untuk transportasi dan penginapan,” ujarnya.

Dalam paparannya, Rudy menjelaskan, bahwa sistem lumpsum merupakan pembayaran untuk semua biaya, lumpsum uang harian terdiri dari uang saku, uang makan, dan transport lokal, sedangkan lumpsum uang representative merupakan pengganti biaya tips porter, tips pengemudi dan sebagainya.

“Sedangkan biaya riil (at cost) untuk transportasi dan penginapan dibayarkan sebesar nilai yang benar-benar diserahkan kepada penyedia jasa transportasi dan penginapan sesuai bukti yang diterima,” tambahnya.

Artinya, pelaku perjalanan dinas wajib menyampaikan semua kelengkapan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yang lengkap dan sah.

“Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya, daftar pengeluaran riil (jika bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel tidak diperoleh), bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota, serta bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya,” detail Rudy dalam paparannya.

Jika tidak menggunakan penginapan, maka dapat diberikan biaya penginapan 30 persen dari tarif hotel di kota tempat tujuan, sebagaimana diatur dalam Standar Harga Regional.

Kemudian, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD juga harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) untuk selanjutnya dilakukan penerbitan SPM kepada Bendahara Umum Daerah.

“Artinya, PA/KPA Sekretariat DPRD melalui PPK-SKPD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penerbitan SPM,” tegasnya.

Rudy mengingatkan pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian negara.

“Dalam melakukan audit, BPKP akan mencari dan mendapatkan seluruh bukti kemudian melakukan evaluasi dan analisis serta meminta konfimasi dan klarifikasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan keterangan serta menyimpulkan adanya penyimpangan dan dugaan adanya kerugian keuangan negara,” ungkap Rudy.

Beberapa modus penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas yang sering ditemukan, berupa perjalanan dinas fiktif, pertanggungjawaban ganda, mark up biaya penginapan dan pengajuan biaya penginapan ganda berupa bukti penginapan/losmen dan pengajuan klaim biaya penginapan 30 persen dari tarif hotel. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – RSUD Ulin Banjarmasin tahun 2022 ini, kembali memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji khusus.

Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan, di aula Antasari Gedung Diagnostik RSUD Ulin Banjarmasin, Senin (30/5). Dibuka langsung Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar.

“Setelah hampir 2 tahun tidak memberikan layanan tersebut, akibat pandemi COVID-19, dan saat ini pihaknya bersyukur pelaksanaan haji dapat kembali diselenggarakan tahun 2022 ini. Pada pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji khusus Provinsi Kalimantan Selatan ini, RSUD Ulin Banjarmasin tentunya memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Diharapkan, tambah Izzak, seluruh calon jemaah haji khusus Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dalam keadaan sehat. Sehingga semua calon jemaah haji dapat berangkat untuk menjalankan haji ke Tanah Suci.

“Untuk calon jemaah haji khusus Provinsi Kalimantan Selatan, dari 11 travel sebanyak 298 calon jemaah haji khusus,” jelasnya.

Untuk calon jemaah haji khusus tersebut, diperiksa kesehatan serta kebugaran fisik mereka. Pemeriksaan yang dilakukan seperti, kesehatan secara umum atas pemeriksaan darah lengkap, urine, EKG Jantung, Rontgen Paru Paru, suntik vaksin meningitis.

“Nantinya pabila hasil EKG Jantung meragukan, maka akan dilanjutkan kepada pemeriksaan treadmill,” ucap Izzak. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Klub Basket Sunday Morning berhasil meraih gelar juara di Kejuaraan Basket Piala Paman Birin Tahun 2022.

Keberhasilan tersebut diraih Sunday Morning Banjarmasin setelah berhasil mengalahkan Klub Basket Spartans Banjarbaru, pada babak final dengan skor 58 : 42 untuk kemenangan Sunday Morning, di Gelanggang Olahraga Remaja Hasannudin HM, di Banjarmasin, pada Minggu Malam (29/5).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, pihaknya bersyukur pada Kejuaraan Basket Piala Paman Birin Tahun 2022 ini, setelah menghasilkan juara.

“Kami memberikan apresiasi kepada peserta dan masyarakat yang telah antusias dalam mengikuti kejuaraan basket piala Paman Birin,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Hermansyah, setelah melihat antusiasme dari masyarakat terhadap olahraga basket ini, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi Kejuaraan Basket antar klub Piala Paman Birin, akan dijadikan agenda rutin Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Hermansyah mengatakan, Dispora Kalsel akan menggelar kejuaraan basket kelompok umur.

“Dalam rangka melakukan pembinaan cabang olahraga basket di Provinsi Kalimantan Selatan, maka kami akan menggelar kejuaraan kelompok umur,” ujarnya.

Menurut Hermansyah, dengan adanya kejuaraan tersebut, maka diharapkan basket kedepannya, dapat menjadi cabang olahraga unggulan bagi Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya.

“Untuk saat ini cabang olahraga basket mengalami peningkatan yang cukup baik, sehingga diperlukan pembinaan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Hermansyah. (SRI/RDM/RH)

BALI – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kunjungan dalam rangka studi komparasi program pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan terkait Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Senin (30/5).

Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel Imam Suprastowo didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi dan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudiannoor, beserta Anggota Komisi II lainnya dan pihak Dinas Ketahanan Pangan Kalsel disambut hangat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Gusti Agung Bagus Adiyasa beserta jajarannya.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengungkapkan rasa terima kasihnya sudah diterima dengan baik dalam kunjungan kerja tersebut. Ia melihat di Provinsi Bali kegiatan pertaniannya lebih menonjol meskipun untuk luas lahannya telah diperkecil akan tetapi mempunyai kekuatan pengelolaan lebih baik daripada di Kalimantan Selatan.

“Inilah yang perlu kita pelajari tentang pengelolaannya, kalau hasil dan sebagainya itu relatif dan kita harapkan kedepan untuk hal-hal yang baik bisa kita contoh dan dapat dilaksanakan di Provinsi Kalsel,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi. Menurutnya, provinsi Bali bukan hanya sekedar tujuan wisata domestik dan internasional akan tetapi ada hal yang menarik yaitu pertanian serta ada juga peternakan di sini.

“Apapun hasil yang kita bawa dari Provinsi Bali ini, hal yang baik bisa kita ambil untuk Kalimantan Selatan,” kata Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini.

Sementara itu, Plt Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Gusti Agung Bagus Adiyasa mengucapkan terima kasih kepada Komisi II DPRD Kalsel yang sudah berkenan datang ke Provinsi Bali. Ia juga menjelaskan tentang kondisi sektor pertanian di Provinsi Bali.

“Walaupun kami di Bali punya wilayah kecil tetapi kami masih mempunyai gunung, danau, serta sungainya juga masih relatif bagus sehingga sebagian sawah kami bisa tanam tiga kali dalam setahun,” ucapnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengupayakan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin.

Peningkatan mutu yang dimaksud adalah berfokus pada layanan di bidang jantung dan stroke, bidang kanker dan hati, kencing manis serta ginjal dalam pemenuhan persiapan sebagai rujukan regional sebagai bagian dan roadmap kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gina Mariati, selaku pimpinan rombongan menjelaskan dalam upaya tersebut, komisinya yang membidangi kesejahteraan rakyat bersama pihak RSUD Ulin Banjarmasin berkunjung ke Kemenkes RI, pada Jum’at (28/5).

“Kita berharap Kementerian Kesehatan RI bisa membantu untuk memfasilitasi kebutuhan RSUD Ulin Banjarmasin untuk bisa mempersiapkan sebagai rumah sakit rujukan,” katanya.

Terlebih, lanjut Gina, sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota nantinya, tentu peran Kalsel sangat berpengaruh. Ia berharap Kalsel sudah siap untuk memfasilitasi RSUD rujukan yang dimaksud. Selain itu, Guna juga berharap sebelum tahun 2023 persoalan rumah sakit yang belum terakreditasi dan lain sebagainya sudah dapat teratasi.

Kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Mutu Pelayanan Kemenkes RI, dr. Sunarto.

Sunarto mengaku dirinya merasa senang karena DPRD terlibat dalam hal-hal teknis semacam ini, sehingga menurutnya pengawalan semacam ini sangat baik dilakukan oleh pihak Komisi IV DPRD Kalsel.

“DPRD ini kan representasi dari masyarakat, jangan sampai masyarakat menerima pelayanan yang tidak bermutu. Jangan sampai ada rumah sakit di Kalsel yang tidak terakreditasi,” jelasnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan Ke kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan. Kunjungan ini dilakukan Kepala BPS Kalimantan selatan Yos Rusdiansyah beserta jajaran, untuk bertemu langsung dengan Gubernur Sahbirin Noor, di ruang Kerjanya pada Senin (30/5).

Kepada Abdi Persada FM, Kepala BPS Kalsel Yos Rusdiansyah mengatakan, tujuan dilakukannya kunjungan ini yakni untuk menyampaikan rencana kedatangan Kepala BPS RI Margo Yuwono ke Kalsel, yang direncanakan akan dilakukan acara ramah tamah bersama di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Kamis (9/6) mendatang. Dengan diadakanya audiensi tersebut, Yos rusdiansyah mengharapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dapat bertemu langsung dengan Kepala BPS RI untuk membahas beberapa hal terkait kondisi daerah ini.

“Kami melaporkan bahwa dalam waktu dekat bulan juni, kedatangan kepala BPS RI ke Kalsel, oleh karena itu kami melaporkan ke Pak Gubernur agar bisa bertemu dengan kepala BPS RI,” ungkap Rusdiansyah.

Rusdiansyah menambahkan, selain menyampaikan rencana kedatangan Kepala BPS RI, pihaknya juga telah melaporkan dengan adanya Sensus penduduk yang akan dilaksanakan mulai 1 – 30 Juni mendatang. Sensus penduduk bertujuan untuk melihat karakteristik jumlah penduduk, seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan, serta informasi terkait pekerjaan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

“Ini merupakan lanjutan dari Sensus penduduk tahun 2020 lalu, alhamdulillah Gubernur Kalsel mendukung penuh kegiatan sensus penduduk ini, melalui video rekaman dari Videotron Diskominfo Provinsi Kalsel,” lanjut Rusdiansyah.

Ditambahkan Yos Rusdiansyah, dengan adanya lanjutan sensus penduduk tahun 2020 lalu, maka pihaknya dapat menggali informasi terhadap rumah tangga yang berkait dengan ciri-ciri yang berguna untuk para pengambil kebijakan, khususnya Indonesia Emas 2045 nantinya. (MRF/RDM/RH)