Hari: 14 Maret 2022

TANAH BUMBU – Memberikan pemahaman terhadap produk hukum yang telah dituangkan melalui perundang-undangan menjadi satu diantara banyaknya kewajiban sebagai wakil rakyat. Inilah yang dilaksanakan oleh anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi, Senin (14/3). Yakni melaksanakan sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, bertempat di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Sosper inipun diikuti oleh pejabat dilingkungan Pemprov Kalsel, serta menghadirkan narasumber yang berasal dari RSUD Ulin sendiri, yakni Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan pada RSUD Ulin, Muhammad Aini serta Kepala Ruangan Radiologi RSUD Ulin Banjarmasin Muhammad Ayatullah.

Muhammad Aini, saat memberikan paparan dihadapan puluhan peserta menyampaikan, biaya operasional RSUD Ulin Banjarmasin tidak sepenuhnya didapatkan melalui APBD. Namun juga melalui biaya tarif yang ditarik dari masyarakat.

“Maka RSUD Ulin diberi kesempatan untuk memungut biaya, tetapi harus berdasarkan Perda,” paparnya.

Adanya Perda tentang tarif ini adalah satu bentuk jaminan kepada rumah sakit dalam menarik biaya dari masyarakat tanpa melanggar hukum atau pungutan liar. Yang mana juga tertuang dalam Pergub nomor 052 tahun 2019.

Aini menuturkan, titik berat dalam informasi biaya yang dikenakan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa kesehatan ini bagi masyarakat yang tidak memilik kartu jaminan seperti BPJS. Sehingga masyarakat dapat mempersiapkan dana lebih awal sesuai dengan tarif dan layanan kesehatan yang digunakan.

“Mereka kadang-kadang menyiapkan dana yang dianggap cukup. Ternyata tidak,” tuturnya.

Namun begitu, informasi ini juga menjadi penting bagi pemilik kartu BPJS. Yang mana kerap kali menggunakan jasa kesehatan di luar dari kelas yang seharusnya.

“Untuk pengguna BPJS yang menggunakan jasa lebih tinggi, ada selisih tarif yang dikenakan,” tambahnya.

Tarif ini lanjutnya, dihitung berdasarkan belanja modal dari sebuah pelayanan. Kemudian sebelum tarif disampaikan kepada masyarakat, maka terlebih dahulu dibahas di DPRD Provinsi.

“Pertimbangan-pertimbangan di DPRD sangat terkait dengan daya jangkau masyarakat. Apabila terlalu tinggi, maka akan disesuaikan. Jangan sampai tarif membebani masyarakat, dan jangan sampai mengurangi mutu pelayanan rumah sakit,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi bersyukur atas terlaksananya kegiatan Sosper ini sebagai tanggungjawab untuk mensosialisasikan perda yang sudah dibuat.

“Perda ini harus disosialisasikan, agar masyarakat menjadi paham dan mengerti, terlebih tentang tarif layanan kesehatan yang sedang menjadi kebutuhan di masyarakat,” ujarnya.

Dengan Sosper tentang pola tarif pelayanan kesehatan pada (RSUD) Ulin Banjarmasin ini sebutnya, akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Sehingga tidak ada lagi yang merasa terbebani dengan mahalnya biaya kesehatan karena sudah mendapatkan informasi di awal.

“Mindset biaya RS mahal, orang miskin tidak boleh sakit, ini harus dirubah. Karena tarif yang dikenakan sesuai peraturan,” ucapnya.

Yani Helmi juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap RSUD Ulin yang mempunyai kualitas setara dengan Rumah Sakit yang ada di pulau Jawa.

“Mutu pelayanan kita nomor ‘wahid’ di regional Kalimantan. Jadi masyarakat patut berbangga dan tidak perlu jauh-jauh untuk berobat,” katanya.

Yani Helmi juga menegaskan, biaya RS untuk pasien umum ini, juga menjadi tanggungjawab pemerintah apabila masyarakat tersebut memenuhi syarat sebagai warga tidak mampu.

“Kalau ada Rumah Sakit Daerah yang menetapkan tarif tidak sewajarnya, lapor saya. Apalagi bagi masyarakat Tanah Bumbu dan Kotabaru, jangan main-main,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini Yani Helmi juga membagikan bingkisan untuk warga yang beruntung berupa bahan pokok serta kelengkapan alat kesehatan dimasa COVID-19.

Untuk diketahui, berbagai layanan di RSUD Ulin Banjarmasin yang sering menjadi rujukan Provinsi tetangga antara lain pusat layanan kanker dan pusat layanan jantung. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Penambahan jumlah penduduk baru di Kalsel diprakirakan bakal dirasakan pada saat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara resmi berpindah ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Kadis Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kalsel, Zulkipli, mengungkapkan, meski diakui administrasi kependudukan tak menjadi permasalahan. Namun, salah satu perhatiannya adalah daya tampung penduduk yang pindah dari Jawa ke Kalimantan.

 “Kemungkinan terjadinya kenaikan dari luar datang ke Kalimantan yakni Banjarmasin atau Banjarbaru itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Tetapi, justru yang jadi persoalan itu bagaimana daya tampung (carraying capacity) baik di Kalsel dan daerah lain,” ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (14/3) siang.

Sebagai pintu gerbang IKN nanti, dia mengungkapkan, penambahan penduduk juga bakal berpengaruh terhadap penambahan sejumlah lahan disegala sektor baik pengembangan maupun pembangunan.

“Ada tenaga kerja, produktivitas pertanian, lahan hingga aktivitas perindustrian itu juga harus menyesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada,” ungkap mantan Kadis PMD Kalsel ini.

Selaku instansi pelayanan, pihaknya hanya sebagai penyaji data atau informasi terkait sebesar apa kemungkinan penduduk yang berdatangan dan tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami di Disdukcapil mendata sebesar apa tenaga kerja ataupun penduduk di luar Kalimantan kita sendiri dan bahkan sebenarnya tidak menjadi masalah terlebih untuk Adminduk karena sudah terintegrasi secara nasional,” paparnya.

Terkait legalitas resmi keberadaan status daerah, ia menjelaskan, warga yang diketahui sebagai penduduk baru tetap wajib melaporkan data diri ke disdukcapil kabupaten/kota setempat agar tercatat dan setelahnya nanti diurus sesuai prosedur.

“Seandainya ingin pindah secara resmi, tinggal informasikan saja ke dukcapil setempat yang dituju dan nanti akan dibuatkan KTP. Selanjutnya, administrasi yang ada di kelurahan atau di RT hingga kecamatan justru dari dinas terkait akan memberitahu bahwa ada seorang penduduk yang berpindah tempat misalnya dari Jawa atau Sulawesi itu sesuaikan dengan administrasi dibawah, jadi tidak seperti dulu lagi,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan berencana melakukan kerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel, untuk mengenalkan sejarah dan budaya Kalsel kepada para pembina narapidana di Lembaga Permasyarakatan (Lapas).

Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel, Lilik Sujandi,  pada Jumat (11/3) siang.

Menurut Lilik, kerjasama ini sangat berperan penting untuk lebih mengenalkan sejarah dan kebudayaan daerah sendiri, serta menanamkan semangat juang leluhur dan pahlawan nasional dari Kalsel dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari.

Seperti pengaturan regulasi dengan berakar pada berbagai macam struktur bangunan rumah yang berbentuk bubungan tinggi untuk para raja maupun sultan, rumah untuk pedagang, rumah untuk pemuka agama, dan sebagainya. Sehingga memudahkan pengidentifikasian dan mitigasi potensi konflik.

Hal lainnya, lanjut Lilik, dengan mencontoh semangat serta filosofi prinsip leluhur. Salah satunya seperti ornamen kayu Tampuk Manggis, yg bermakna kejujuran. Tampuk manggis yg terlihat tidak akan pernah berbohong atau berbeda dengan isi di dalamnya.

“Sejalan dengan citra ASN ‘Berakhlak’ yg saat ini diprioritaskan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Selain itu Kalimantan Selatan juga memiliki banyak tokoh2 keagamaan maupun nasional yg kharismatik, yg diakui negara bahkan dunia.

“Seperti Sultan Suriansyah dan Pangeran Antasari, tak lupa ulama kharismatik seperti Tuan Guru Sekumpul, dan Guru Zuhdi,” jelasnya.

Sementara itu Plt Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel Rusmiady mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi atas kunjungan serta rencana kerjasama yang melibatkan budaya dan  sejarah banua ini.

“Kita ingin semua ASN baik di tingkat Pemprov maupun Kabupaten Kota dapat mengerti sejarah dan budaya kita,” harapnya.

Untuk diketahui, Lilik Sujandi baru saja dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantam Selatan pada 9 Maret 2022. Dimana sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. (SYA/RDM/RH)

KALIMANTAN TIMUR – Presiden Republik Indonesia – Joko Widodo (Jokowi), memimpin secara langsung prosesi Kendi Nusantara, yakni penyerahan air dan tanah Nusantara dari 34 Gubernur dari seluruh Indonesia, di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kecamatan Sepaku Kabupaten  Panajam Paser  Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3) pagi.

Para Gubernur dari seluruh Indonesia ini, secara bergiliran menyerahkan air dan tanah dari daerah masing-masing untuk diserahkan kepada Presiden.

Selanjutnya oleh Presiden, tanah dan air itu dituangkan kedalam bejana atau kendi ukuran cukup besar. Prosesi acara kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon dipimpin langsung Presiden RI 1, disertai dengan penyiraman tanah dan air dari 34 provinsi yang sudah disatukan.

Salah satu kepala daerah yang menyerahkan tanah dan air kepada Presiden RI itu, adalah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin.

Usai penyerahan, Paman Birin pun ikut menanam pohon bersama Presiden, para Menteri beserta  Gubernur dari 33 provinsi lainnya di Indonesia.

Usai acara Paman Birin mengatakan filosofi penyatuan tanah dan air dari seluruh  provinsi ini, memiliki makna, bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah  negara besar milik rakyat dan harus dirawat,  dijaga bersama seluruh rakyat Indonesia.

Kalsel sendiri, sebut Paman Birin, sangat mendukung kebijakan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menurutnya, jika pemindahan ibu kota negara terealisasi, maka akan memberikan multi efek luar biasa bagi kemajuan pembangunan, termasuk  di daerah atau provinsi sekitar IKN.

“Salah satu efek positif itu adalah Kalsel bisa mempersiapkan sebagai daerah pintu gerbang strategis bagi IKN. Dan Kalsel turut mendoakan kelancaran pembangunan IKN di Kaltim,” ucapnya.

Adapun tanah dan air dari Kalsel yang dibawa ke lokasi penanaman pohon di IKN, sebut Paman Birin diambil dari tanah di Desa Dalam Pagar, yaitu tempat kediaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan. Desa ini juga menjadi tempat beliau mengajarkan ilmu agama hingga lahirnya para alim ulama di Kalsel hingga sekarang.

Sedangkan airnya berasal dari sumur bernilai historis religius dari Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Sejarahnya, sumur ini digali atas arahan Tuan Guru KH Zainal Ilmi. Sejak digali hingga sekarang, sumur itu tidak pernah kering meski di daerah tersebut, dahulu pernah dilanda bencana kemarau panjang. Sumur itu, hingga kini menjadi salah satu sumber air bersih bagi masyarakat.

Sebelum dibawa ke lokasi IKN, tanah dan air ini terlebih dahulu dibacakan doa oleh KH Muhammad Wildan Salman (Guru Wildan), untuk memohonkan do’a kepada Allah SWT, agar senantiasa semua rencana pemerintah dimudahkan dan dilancarkan.

“Semoga air dan tanah yang kita bawa ini, dapat memberikan keberkahan, kebaikan, serta keselamatan, baik bagi banua kita maupun buat daerah IKN nantinya,” sebutnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)