4 Maret 2022 – Laman 3 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

44 Guru Penggerak di Kota Banjarmasin Dikukuhkan

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mengukuhkan guru penggerak di Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Jumat (4/3).

Pengukuhan guru penggerak ini dilakukan Sekretaris daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman.

“Saat ini kita telah mengukuhkan guru penggerak sebanyak 41 orang guru, dari Paud dan SMP,” ungkap Ikhsan.

Menurut Ikhsan, guru penggerak ini merupakan program pemerintah dalam merdeka belajar. Selain adanya guru penggerak, ada juga sekolah penggerak.

“Guru penggerak ini merupakan model merdeka belajar, mengingat mereka telah menempuh pelatihan selama 9 bulan,” tutur Ikhsan.

Pemerintah kota Banjarmasin, lanjutnya, berharap para guru penggerak ini dapat, menularkan ilmu mereka kepada guru guru lainnya di Kota Banjarmasin.

Sedangkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryandi mengatakan, guru penggerak yang dikukuhkan saat ini, merupakan mereka yang telah menyelesaikannya, pelatihan merdeka belajar selama 9 bulan mengenai, merdeka belajar.

“Alhamdulillah guru penggerak telah dikukuhkan oleh Sekda Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Nuryadi, diharapkan kepada seluruh guru penggerak dapat menularkan ilmu ilmu mereka, kepada para guru lainnya di Kota Banjarmasin.

Untuk guru penggerak angkatan ke-2 yang dikukuhkan saat ini sebanyak 44 orang. Terdiri dari 6 orang dari TK, 13 orang Dari SD, 18 orang dari SMP, serta titipan 7 orang dari SMA. (SRI/RDM/RH)

DPRD Kalsel Monitoring Vaksinasi COVID-19 di Daerah-Daerah Pelosok

BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan monitoring pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah-daerah pelosok. Salah satunya, di Puskesmas Berangas Kabupaten Barito Kuala, pada Selasa (01/03) lalu.

Dari hasil monitoring tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Abdul Hasib Salim menilai bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Pukesmas Berangas tersebut sudah cukup baik dan banyak warga setempat yang juga sudah melaksanakan vaksinasi 1 dan 2.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Abdul Hasib Salim menjalani vaksinasi ke 3

“Kunjungan tersebut dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi, baik vaksin 1, vaksin 2 dan 3 di beberapa daerah yang agak sulit didatangi yaitu Puskesmas Berangas. Ternyata disana pelaksanaannya sudah cukup baik dan banyak yang sudah sampai vaksin ke 3,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (2/3) lalu.

Oleh karena itu, Hasib Salim berharap agar pihak-pihak terkait bisa lebih menggencarkan pelaksanaan kegiatan vaksinasi di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat, seperti razia-razia vaksin yang digelar oleh TNI dan Polri yang dilakukan belakangan ini. Menurut Hasib, upaya-upaya ini tampaknya sudah menghasilkan peningkatan jumlah warga yang divaksin.

“Karena bisa jadi warga sebenarnya ingin divaksin namun belum punya waktu khusus mendatangi tempat-tempat vaksinasi. Sehingga dengan model-model vaksinasi yang digelar TNI/Polri di jalan-jalan maupun fasilitas umum lainnya seperti pasar-pasar, dinilai lebih efektif untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksinasi,” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M. Lutfi Saifuddin (berpeci) memantau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Berangas

Untuk diketahui, di sela kunjungan kerjanya, Hasib Salim juga diberi vaksinasi booster di Puskesmas Berangas dengan jenis vaksin Pfizer. Ia berharap apa yang dilakukannya dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak takut untuk divaksin demi mewujudkan “herd immunity” dan mengatasi pandemi agar segera berakhir. (NRH/RDM/RH)

Pemda di Kalsel Terus Didorong Gunakan Aplikasi “Bela” Pengadaan

BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda), baik tingkat kabupaten maupun kota di Kalsel agar menggunakan aplikasi Belanja Langsung (Bela) Pengadaan.

Aplikasi yang diinisiasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu untuk transaksi Belanja pemerintah paling banyak Rp50 juta.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Siti Noortita Ayu Febria Roosani mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi aplikasi Bela Pengadaan ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel, salah satunya Pemkab Tapin pada Selasa, 1 Maret lalu.

(ki-ka) Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Siti Nortita Ayu Febria Roosani

“Srikandi” Dewan dari Fraksi Partai Gerindra yang kerap disapa Tatum ini memaklumi belum maksimalnya penerapan aplikasi Bela Pengadaan bagi Pemkab Tapin, disebabkan antara lain karena sumber daya manusia (SDM) serta keterbatasan anggaran untuk penyediaan prasarana dan sarana.

“Tapi kita berharap ke depan pelaksanaan aplikasi bela pengadaan barang secara digital tersebut agar lebih maksimal sebagaimana mestinya,” katanya kepada wartawan, Jum’at (5/3).

Pasalnya, lanjut Tatum, program aplikasi Bela Pengadaan ini merupakan salah satu penekanan pemerintah pusat yang akan membantu pihak-pihak terkait agar terhindar dari praktik korupsi, menjauhkan hubungan fisik melalui transaksi elektronik.

(ki-ka) Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Hariyatie dan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias

Dalam kunjungan Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Rachmah Norlias ke Pemkab Tapin tersebut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana. (NRH/RDM/SA)