Hanya 30 Pelaku UMK Yang Mendapatkan Bantuan Program Bahuma di Banjarmasin

BANJARMASIN – Dalam rangka peningkatan perekonomian di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin, maka Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Seminar Inkubator Usaha Tahun 2022, untuk pelaku Usaha Menengah dan Kecil (UMK).

Seminar Inkubator ini dibuka langsung Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, di aula Kayuh Baimbai, Selasa (25/1).

“Digelarnya Seminar Inkubator Usaha Tahun 2022 ini dalam rangka memulihkan perekonomian di sektor pelaku UMK di Kota Banjarmasin,” ungkap Ibnu.

Menurut Ibnu, pada Seminar Inkubator Usaha ini Pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Bank Kalsel.

Peserta Seminar Inkubator Usaha Tahun 2022

Mengingat, lanjutnya, pada Seminar Inkubator Usaha ini juga, Pemerintah Kota Banjarmasin memperkenalkan program Bausaha Tanpa Bunga (Bahuma).

Menurut Ibnu, dari 100 orang pelaku usaha yang ikut Seminar Inkubator Usaha di Pemerintah Kota Banjarmasin, selama 4 bulan depan, serta mengikuti seleksi. Akan terpilih 30 orang yang berhak mendapatkan bantuan permodalan dari program Bahuma tersebut.

“Hanya 30 pelaku UMK di Kota Banjarmasin yang akan mendapatkan bantuan Bahuma oleh Pemko Banjarmasin,” ucapnya.

Dengan adanya bantuan tersebut, lanjut Ibnu, maka diharapkan akan hadir pelaku pelaku usaha, yang dapat meningkatkan perekonomian di sektor pelaku usaha UMK di Kota Banjarmasin.

Pada Seminar Inkubator Usaha Tahun 2022 ini, diikuti sebanyak 100 orang pelaku usaha menengah kecil di Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

Operasi Pasar Minyak Goreng di Basirih Selatan Diserbu Warga

BANJARMASIN – Operasi pasar minyak goreng di Kelurahan Basirih Selatan, hanya berlangsung 30 menit, langsung di serbu warga sekitar.

Kepada Abdi Persada FM pada Selasa (25/1), salah satu warga Basirih Selatan, Yana mengatakan, kegiatan operasi pasar sangatlah tepat, karena harga minyak goreng dipasaran perliternya masih dikisaran Rp17.000, sebagai pedagang gorengan, tentu merasa sangat terbantu.

Salah satu warga Basirih Selatan, Yana

“Dalam berdagang satu hari memerlukan minyak goreng dua liter, dengan operasi pasar ini sangat meringankan,” ucapnya

Disampaikan Yana, meski saat ini dibuka penjualan minyak goreng di beberapa ritel modern, ia tidak sempat berbelanja, disebabkan akses menuju ke ritel modern jauh dari tempat tinggal, sehingga memerlukan waktu.

“Apalagi diterapkan di beberapa ritel modern, jam belanja minyak goreng, hanya
antara pukul 18.00-19.00 WITA,” jelasnya

Dirinya berharap, kegiatan operasi pasar ini akan terus digelar, tidak hanya minyak goreng yang dijual perliternya Rp14.000. Namun juga keperluan bahan pokok lain, seperti gula pasir yang masih tinggi dipasaran perkilonya dikisaran Rp15.000.

“Kami sebagai pedagang kecil, sangatlah merasakan dampak dari kenaikan harga ini,” kata Yana.

Sementara itu, Lurah Basirih Selatan, Muhammad Sholhani, sangatlah mengapresiasi langkah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, dan PT Syme Darby Oils, dalam menggelar operasi pasar. Sebelumnya di Kelurahan Tanjung Pagar, dilanjutkan ke Kelurahan di Basirih Selatan, ada sebanyak 1200 liter minyak goreng, masing-masing Kelurahan mendapat 600 liter, untuk didistribusikan ke warga sekitar.

Lurah Basirih Selatan, Muhammad Sholhani

“Kita sangat berterima kasih, demi terpenuhi keperluan warga, terutama para pedagang, mengingat akses menuju ke ritel modern sangat jauh dari tempat tinggal, dengan demikian tentu terbantu dari operasi pasar,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Kapolda Sambut Kepulangan Personel Brimob Polda Kalsel

BANJARBARU – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto, menyambut kepulangan personel Satuan Brimob Polda Kalsel yang telah selesai melaksanakan tugas BKO di Polda Papua, Selasa (25/1) siang.

1 SSK Personel Brimob ini ditugaskan di Polda Papua dalam rangka operasi pengamanan daerah rawan di wilayah hukum NKRI, sejak Maret 2021 hingga Januari 2022.

Suasana saat penyambutan personel Brimob Polda Kalsel

Penyambutan para personel itu, dilakukan dengan upacara penerimaan pasukan yang dipusatkan di Lapangan EOC Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarbaru, yang dipimpin langsung Kapolda Kalsel dan dihadiri Irwasda Polda Kalsel, Dir Samapta Polda Kalsel, Dir Pamobvit Polda Kalsel, Kabid Propam Polda Kalsel, Dansat Brimob Polda Kalsel, dan Kapolres Banjarbaru.

Ucapan selamat datang dan selamat bergabung kembali ke Bumi Lambung Mangkurat, disampaikan Kapolda Kalsel kepada personel Sat Brimob Polda Kalsel serta ucapan belasungkawa atas gugurnya 2 orang personel Brimob Polda Kalsel, pada saat melaksanakan tugas BKO di Polda Papua. Yakni atas nama Bharatu (Anumerta) Supian dan Bharatu (Anumerta) Zulkipli.

“Saya sampaikan terimakasih dan bangga serta haru kepada seluruh personel penugasan yang telah melaksanakan tugas mulia itu dengan penuh dedikasi serta rasa tanggungjawab, bahkan tanpa terjadi pelanggaran yang dapat mencoreng nama kesatuan Polda Kalimantan Selatan,” ucap Kapolda.

Keberhasilan yang diraih, kata Kapolda Kalsel, tentunya didapati dengan semangat juang, dedikasi serta disiplin yang tinggi dan loyalitas kepada negara dan pimpinan.

Hal ini telah membuktikan, bahwa Satuan Brimob merupakan satuan terlatih yang dapat diandalkan dalam menanggulangi kejahatan berintensitas tinggi, yang merupakan satuan pamungkas Kepolisian Republik Indonesia.

Pada kesempatan itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. juga mengalungkan karangan bunga kepada Komandan Kompi penugasan perwakilan Brimob Polda Kalsel, sebagai tanda penghargaan dan ucapan selamat datang kembali di Bumi Lambung Mangkurat. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

Legislatif dan Eksekutif Bersinergi Untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan Kalsel

JAKARTA – Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing terhadap penggunaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia (RI), Senin (24/1).

Suasana Kunker Komisi II DPRD Kalsel ke Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI di Jakarta

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Dewi Damayanti Said selaku ketua rombongan mengungkapkan bahwa kedatangannya bersama Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalsel untuk melakukan koordinasi awal terkait dengan rencana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel membentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Alsintan.

“Jadi tujuan kami adalah untuk konsultasi terkait rencana Pemprov Kalsel membentuk UPT Alsintan sebagai upaya dalam peningkatan terhadap pelayanan dan pengelolaannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman menilai kunjungan kerja ini menunjukkan adanya keterpaduan antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama meminta dukungan kepada Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian RI agar membantu terbentuknya UPT Alsintan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Komisi II DPRD Kalsel yang sudah mensuport dan membantu kami semua. Saya yakin untuk rakyat Kalimantan Selatan yang terbaik adalah di sektor pertanian, karena batubara sudah lewat, kayu sudah tidak ada, tinggal pangan saja. Kita membutuhkan pangan untuk perut sampai nanti ke depan,” jelasnya.

Dengan pembentukan UPT Alsintan nantinya diharapkan agar pengelolaan alsintan yang ada di Kalsel bisa bermanfaat secara keseluruhan. Selain itu, juga diharapkan dapat memberi kemudahan kepada para petani dan memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi penggunaan Alsintan. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

Dapati BLUD di Tanbu ‘Bermasalah’, Yani Helmi Ancam Akan Rapatkan Hal ini di Komisi II DPRD Kalsel

TANAH BUMBU – Anggota DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengancam akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II dan Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel setelah menciduk penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin, Tanah Bumbu, yang amburadul.

“Semua hasil yang sebagaimana kita bicarakan tadi akan disampaikan ke Komisi II melalui rapat internal akan dinaikan ke forum yang lebih tinggi lagi,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, usai melaksanakan kegiatan Monitoring Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Senin (24/1) siang.

Ancaman yang diajukan pun, lanjut Wakil Ketua Fraksi dari Partai Golkar di DPRD Kalsel membidangi ekonomi dan keuangan itu adalah penyelenggaraan RDP bersama dengan stakeholder yang menanggungjawabi keberadaan BLUD tersebut.

“Sehingga, kami ingin mengetahui secara keseluruhan sudah sejauh mana progres BLUD ini kalau pun ada hambatan ya sama-sama dirampungkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin, Tri Tono Subagio berkilah, menyebutkan, selama ini yang menjadi kendala utama dalam penerapan BLUD adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang diakui belum begitu maksimal. Sehingga, hal tersebut juga sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas dalam kinerja.

Kasubbag TU Pelabuhan Perikanan Batulicin, Tri Tono Subagio (baju sasirangan) saat menjawab pertanyaan wartawan.

“Nanti akan kami tingkatkan, dikarenakan belum mengetahui tata kelola keuangan dalam penerapan BLUD jadi ke depan akan diagendakan untuk kegiatan pengembangan khususnya bagi SDM,” bebernya.

Salah satu langkah kongkrit, tutur Tono tentu melakukan studi banding atau kunjungan kerja (kunker) ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang secara penuh berhasil menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kalsel.

“Selain untuk menambah wawasan, diharapkan pula SDM kami bisa menggali potensi yang ada serta mengasah tata pengelolaan dan sebagainya,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Exit mobile version