LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJAR – PS Barito Putera mencatatkan kemenangan meyakinkan atas Bali United FC dengan skor 3-1 dalam laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2025 di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kabupaten Banjar, Senin (24/2) malam.

Hasil raihan tiga poin tersebut semakin memperkokoh posisi tim berjuluk Laskar Antasari ini di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Bermain dihadapan ribuan penonton, sejak awal pertandingan Barito Putera tampil dominan. Dua gol berhasil mereka cetak di babak pertama dengan menunjukkan agresivitas serangan yang tajam.

Memasuki babak kedua, mereka kembali menambah satu gol, sementara Bali United hanya mampu membalas satu gol lewat titik putih, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan tim tuan rumah.

Kemenangan ini turut disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus CEO PS Barito Putera, Hasnuryadi Sulaiman didampingi sang istri, drg. Ellyana Trisya bersama tamu lainnya di tribun VVIP.

Usai pertandingan, Hasnuryadi mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan ini, yang mana keberhasilan Barito Putera tak lepas dari doa dan dukungan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah, kemenangan ini berkat doa dan dukungan seluruh masyarakat Banua. Ini sesuai dengan cita-cita pendiri PS Barito Putera, almarhum H. Abdussamad Sulaiman dan almarhumah Hj. Nurhayati, yang ingin menjadikan tim ini sebagai pemersatu kita semua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasnuryadi berharap keberadaan Barito Putera bisa terus memberikan kebanggaan dan kebahagiaan bagi masyarakat Banua.

Selain itu, ia juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tim agar semakin kompetitif di kancah sepak bola nasional.

“Dengan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kalsel, serta arahan dari Bapak Gubernur Kalsel, Muhidin, kami akan terus berjuang memberikan yang terbaik untuk Banua,” pungkasnya.

Setelah pertandingan, Hasnuryadi bersama para pemain menyapa para suporter dengan mengelilingi stadion. Sambutan hangat dan teriakan semangat dari para pendukung semakin menambah euforia kemenangan Barito Putera di laga tersebut. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar pelatihan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalsel.

Pelatihan berlangsung mulai 24-28 Februari 2025, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dari berbagai SKPD.

Saat mewakili Plt Kepala BPSDMD Kalsel Sulkan, memimpin upacara pembukaan, Ketua Asosiasi Widyaiswara Kalsel Tina Purnamawati, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada peserta.

Keikutsertaan mereka dalam mengikuti pelatihan itu, menurutnya menunjukkan komitmen perhatian terhadap upaya Pemrpov Kalsel untuk terus berbenah membangun budaya kinerja yang baik, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan memberikan pelayanan publik terbaik.

“SAKIP merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Tina Purnamawati menilai, keberhasilan dalam pencapaian instansi pemerintah harus terukur dan terarah tujuannya. Mulai dari pengelolaan sistem yang tepat sampai kepada pencapaian target sasaran dan capaian hasil kinerja SKPD yang berdampak positif bagi provinsi Kalimantan Selatan.

“Sistem akuntabilitas kinerja yang disusun dan dikelola oleh SKPD harus sinkron dengan visi misi dan prioritas pembangunan daerah provinsi Kalimantan Selatan yang tercantum dalam RPJMD dan tersusun dalam dukungan SAKIP,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Tina, tiap SKPD harus memiliki ukuran terstandardisasi dengan baik serta memiliki indikator yang jelas dan tajam. Atau tepat sasaran yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi misi dan program prioritas SKPD dan pembangunan daerah.

“Dengan kata lain penguatan SAKIP menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh instansi pemerintah yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP,” jelasnya.

Tina menambahkan, dengan akuntabilitas kinerja yang berjalan dengan baik dan bersinergi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program pemerintah dapat digunakan untuk menunjang kinerja pelayanan publik dan pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Petugas Pemutakhiran Data Fakir Miskin Tahun 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt Kepala Dinsos Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifa’i, pada Senin (24/2).

Sebanyak 60 peserta mengikuti Bimtek ini, terdiri dari supervisor data kabupaten/kota se Kalsel, petugas data kabupaten/kota se Kalsel, petugas pemutakhiran data tingkat kecamatan yang diwakili oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta perwakilan dari Dinsos Kalsel.

Dalam sambutannya, Gusti Yanuar Noor Rifa’i menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban), yang digunakan untuk mengelola data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Pemanfaatan aplikasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Dinsos Kalsel, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam proses digitalisasi data,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kualitas, kapasitas, dan pengetahuan supervisor serta petugas data, guna memastikan pemutakhiran data fakir miskin 2025 berjalan profesional dan akuntabel.

Menurutnya, penggunaan dua basis data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi (DATASEN) milik Kementerian Sosial RI, serta Datu Soban yang dikelola Dinsos Kalsel, akan saling melengkapi dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial di daerah.

“Pengelolaan Datu Soban telah sesuai dengan Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Permensos Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” jelasnya.

Gusti Yanuar berharap Datu Soban dapat terus menyediakan data kesejahteraan sosial yang akurat dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi terkait. Ke depan, Datu Soban diharapkan menjadi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam proses penyaluran bantuan sosial di Kalimantan Selatan serta sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan akademisi.

Ia juga menekankan pentingnya Bimtek ini sebagai momentum bagi para supervisor, petugas data, dan petugas pemutakhiran data untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melakukan pendataan, verifikasi, serta validasi data fakir miskin 2025.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta agar terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam melakukan pendataan. Semua ilmu yang diperoleh dalam Bimtek ini harus dikembangkan dan diterapkan untuk menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara optimal,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pengelolaan Data Dinsos Kalsel, Sugiyono, dalam laporannya, menyampaikan kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Plt Kepala Dinas Sosial Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifa’i, Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Nor, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel, Gusnanda Effendi, perwakilan Diskominfo Kalsel, serta Poliban Banjarmasin. (NRH/RDM/RH)

YOGYAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel Periode 2024-2027 bekerja maksimal dalam melakukan pemilihan komisioner yang baru melalui koordinasi dengan KPID Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Rapat koordinasi diikuti oleh seluruh Tim Seleksi, seluruh anggota KPID DIY, serta perwakilan dari LPPL TVRI DIY guna membahas tahapan seleksi dan meningkatkan pengetahuan terkait penyiaran.

“Koordinasi ini sangat penting untuk pembekalan Tim Seleksi dalam bekerja nantinya, agar mampu memilih komisioner yang berkualitas, sehingga penyiaran di Banua bisa lebih baik,” ujar Ketua Tim Seleksi Muhammad Amin di Yogyakarta, Sabtu (22/2).

Salah satu narasumber dari KPI Pusat, Evri Rizqi Monarshi menegaskan bahwa regulasi untuk seleksi KPID sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan KPI Nomor 1/2014 dan Nomor 1/2024, serta Keputusan KPI Nomor 3/2024.

“Regulasinya sudah jelas, sehingga tugas Tim Seleksi memastikan seluruh rangkaian proses sesuai aturan, agar tidak terjadi tuntutan secara hukum,” tegas Evri.

Pada kesempatan tersebut, Tim Seleksi juga berdiskusi dengan komisioner KPID DIY untuk berbagi pengalaman tentang pelaksanaan seleksi dan pengawasan isi siaran di Yogyakarta.

“Kolaborasi KPID dengan pemerintah daerah sangat harmonis, dimana KPID telah diberikan wewenang yang jelas melalui Perda Penyiaran yang dibuat oleh Pemprov DIY, sehingga komisioner mampu menjalankan tugas secara lebih optimal,” terang Ketua KPID DIY Hazwan Iskandar Jaya.

Penyiaran di kota budaya dan pendidikan tersebut, sangat menjaga kearifan lokal minimal 10% program siaran lembaga penyiaran berbahasa jawa.

Perwakilan TVRI DIY Mediana menguraikan bagaimana lembaga penyiaran harus mampu berinovasi mengikuti perkembangan teknologi digital.

“Tim Seleksi harus memilih komisioner KPID yang mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk Artificial Intelligence atau AI dalam penyelenggaraan penyiaran daerah,” imbau Mediana.

Proses pemilihan KPID Kalsel saat ini sedang dalam tahapan seleksi administrasi hingga 25 Februari mendatang. Selanjutnya adalah tahapan uji kompetensi (CAT, Psikotest, wawancara), uji publik, uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. (DISKOMINFO.KALSEL-BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pemuda di Kota Banjarmasin.

Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi menjelaskan, pada Tahun 2025 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya memberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja pemuda di daerah. Salah satunya di Kota Banjarmasin.

“Dukungan terhadap peningkatan kualitas pemuda di Kota Banjarmasin ini, difokuskan di kawasan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Peningkatan kualitas pemuda yang diharapkan tentunya, pemuda dapat lebih kreativitas, inovatif, memiliki kemandirian, sehingga para pemuda tersebut dapat memiliki daya saing dalam peningkatan kualitas diri.

Dalam kesempatan tersebut, saat ini pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini dinilai menghadapi tantangan yang cukup berat.

“Menjadi pemuda saat ini cukup berat serta memiliki tantangan yang harus dihadapi,’ ujarnya.

Tantangan tersebut seperti tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, rendahnya daya saing dan kurangnya publik speaking serta berorganisasi oleh pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan ini.

“Karena itu angka indeks pembangunan pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan tidak begitu tinggi,” ucap Rokhyatin Effendi. (SRI/RDM/RH)

JAWA TENGAH – Mengenakan baju hijau loreng, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin mengikuti kegiatan Retret Kepala Daerah bersama 505 peserta di Magelang, Jawa Tengah pada Jum’at (21/2) siang.

Mengikuti agenda ini, Gubernur Muhidin menjalani kegiatan sehari – harinya hingga Jumat (28/2) bersama para kepala daerah mengenakan kostum seperti tentara. Dengan sepatu boot, celana, baju, dan topi loreng. Mereka menjalani tradisi semi militer.

Sesaat menuju lokasi penyambutan retreat, Gubernur Muhidin tampak gagah dan menyampaikan bahwa dirinya siap mengikuti rangkaian kegiatan Retret Kepala Daerah se-Indonesia.

“Hari ini kita sudah berpakaian lengkap dalam rangka mengikuti pembukaan orientasi atau Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang. Mari kita ikuti di hari pertama ini,” sampai Gubernur Kalsel, Muhidin tersenyum dan berjalan keluar pintu.

Gubernur Muhidin menilai, bahwa kegiatan retreat ini sangat penting dan baik diikuti bagi kepala daerah dalam melatih kepemimpinan, sehingga mampu mengambil keputusan serta kebijakan yang pro rakyat.

“Retreat ini penting. Kita yakin dapat membangkitkan disiplin, jiwa korsa, cepat dan strategis dalam tindakan serta mengambil keputusan,” tegas Muhidin.

Di barisan keempat, Gubernur, Muhidin terlihat disamping Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran kepala daerah lainnya. Sejak awal, suami Fathul Jannah ini terlihat bersemangat bergabung di kawah Candradimuka Gunung Tidar.

Penyambutan kepala daerah diiringi sejumlah anggota drum band dari Taruna (Genderang Seruling Canka Lokananta) begitu meriah, Gubernur, Muhidin melambaikan tangan kepada masyarakat sekitar.

Tidak lama pada peserta memasuki kawasan pintu gerbang Lapangan Rindam IV/Diponegoro, Gubernur, Muhidin bersama sejumlah kepala daerah mengikuti pembinaan berupa peningkatan kapasitas dan orientasi selama 8 hari untuk kepala daerah baru.

Kemudian dari Rindam, para kepala daerah dibawa menggunakan 14 bus menuju Wisma Sumbing persis di depan Gerbang Akademi Militer (Akmil) Magelang. Lalu, peserta dibagi per pleton.

Di Mess Sumbing, Gubernur, Muhidin bersama kepala daerah lainnya diberikan arahan, dan diajarkan yel-yel untuk membangkitkan semangat.

Setelah itu semua peserta memasuki lokasi Akmil dan di sana disambut secara resmi oleh Gubernur Akmil, Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw dan Mendagri, Tito Karnavian.

Selama sepekan, Gubernur, Muhidin bersama gubernur, bupati dan wali kota se-Nusantara, dibekali teori dan praktik kepemimpinan selaras visi dan misi kenegaraan, serta program Asta Cita.

Dari keterangan resmi Wakil Menteri Mendagri Bima Arya, sebanyak 488 kepala daerah menyatakan hadir.

Dari 488 kepala daerah tersebut, 19 orang diberi tanda gelang warna merah, dinyatakan yang bersangkutan perlu atensi khusus dalam hal kondisi kesehatan.

Dari 488 kepala daerah, lanjut Bima Arya, 55 orang tidak hadir, 6 diantaranya telah melayangkan surat izin sakit 5 orang, 1 orang izin acara keluarga, dan 49 orang tidak ada kabar. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, tahun 2025 ini akan menerapkan inovasi Virtual Reality (VR) Meta di Tourism Information Center (TIC), bertempat di Bandara Syamsudin Noor.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, baru-baru tadi mengatakan, inovasi baru ini sebagai upaya mempromosikan destinasi wisata unggulan dengan memanfaatkan teknologi Virtual Reality (VR) Meta, setelah sebelumnya sukses diperkenalkan saat gelaran Kalsel Expo 2024 lalu di Lapangan Murjani Banjarbaru.

“Hasil evaluasi ternyata ratusan pengunjung tertarik menggunakan alat khusus seperti kacamata untuk melihat destinasi wisata, meski lewat video pendek,” ucapnya

Ia menyampaikan, layanan VR Meta akan menampilkan informasi tentang sektor pariwisata di Kalimantan Selatan, seperti kuliner, destinasi wisata unggulan, dan berbagai macam produk konomi kreatif. Dimana, wisatawan dapat memilih langsung informasi wisata yang diinginkan.

“Layanan VR ini wisatawan merasakan sensasi seperti langsung berada di lokasi” jelasnya.

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, saat ini ada tiga unit VR Meta di Bandara Syamsudin Noor dan disediakan gratis. Kedepan rencananya, akan dilakukan penambahan untuk dipromosikan dalam setiap event tahunan yang digelar oleh Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan.

“Beberapa event akan kami gelar seperti Festival Budaya Pasar Terapung, Kampung Banjar dan Festival Wisata Mancanegara,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah (BPKD) Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel terus memastikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di berbagai perusahaan.

Kepala BPKD Wilayah II Provinsi Kalsel, Taufiqurrahman, mengatakan bahwa pihaknya secara rutin melakukan pengawasan terhadap perusahaan guna memastikan standar K3 dijalankan dengan baik.

“Kami terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan, apakah di lingkungan kerjanya sudah menerapkan K3 sesuai prosedur. Kami juga memastikan bahwa dalam penerapannya dapat mencapai zero incident,” katanya belum lama tadi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh di wilayah kerja BPKD Wilayah II Kalsel, yang meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Tapin.

Penerapan K3 di perusahaan-perusahaan di wilayah ini nantinya juga akan dinilai langsung oleh tim dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

“Perusahaan-perusahaan tersebut tetap mendapatkan pengawasan yang hasilnya akan dinilai oleh Kementerian secara online. Jadi mereka harus melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan K3,” jelasnya.

Taufiq menambahkan bahwa dalam pengawasan ini, pihaknya juga memberikan edukasi kepada perusahaan mengenai pentingnya K3 agar tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

“Kami ingin memastikan bahwa K3 bukan hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja yang diterapkan oleh perusahaan dan pekerja,” tuturnya.

Ia pun berharap kesadaran perusahaan terhadap pentingnya K3 semakin meningkat, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan kondusif bagi tenaga kerja.

“Kami berharap semua perusahaan dapat menjalankan K3 dengan optimal, sehingga kecelakaan kerja bisa ditekan sekecil mungkin dan pekerja dapat bekerja dengan nyaman dan selamat,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)