LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Kamis (18/9).

Forum tersebut membahas peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) baik di tingkat nasional maupun daerah tahun 2025. Kegiatan dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, Rospana Sofian.

Rospana Sofian menyampaikan, bahwa forum ini penting sebagai ruang evaluasi dan perumusan strategi bersama dalam menjaga serta meningkatkan kualitas kemerdekaan pers di Indonesia.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi dalam konteks hukum dan ketahanan nasional. Kami tentu mengapresiasi forum ini sebagai wadah sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa forum ini diharapkan tidak hanya sebatas diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang nyata bagi peningkatan kualitas kemerdekaan pers.

“Harapan kami, forum ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk peningkatan indeks kemerdekaan pers, sekaligus memperkuat peran pers dalam menjaga demokrasi dan stabilitas bangsa,” tambahnya.

Kalimantan Selatan sendiri, menjadi salah satu provinsi percontohan kemerdekaan pers dengan nilai indeks 80,91 poin, tertinggi se-Indonesia pada tahun 2024.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Indarto menegaskan, bahwa forum ini menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan IKP di provinsi lain.

“Rekomendasi dari forum ini akan ditujukan kepada kementerian, lembaga teknis, dan seluruh pemangku kepentingan di bidang komunikasi dan informasi. Implementasinya diharapkan dapat langsung dirasakan oleh insan media, masyarakat, dan semua pihak demi kestabilan politik serta keamanan negara,” jelasnya.

Eko juga berharap provinsi lain dapat mencontoh capaian Kalimantan Selatan, sehingga peningkatan kemerdekaan pers dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.

“Melalui forum ini, kami ingin mendorong provinsi-provinsi lain agar terus meningkatkan indeks kemerdekaan pers, sehingga tidak hanya Kalsel yang menjadi percontohan, tetapi juga daerah lain bisa ikut menorehkan prestasi serupa,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (18/9), bertempat di Aula Kanwil BPN Kalsel, Banjarbaru.

Kepala Kanwil BPN Kalsel, Abdul Azis, menyampaikan, bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian program Reforma Agraria sepanjang tahun berjalan, sekaligus merumuskan langkah strategis untuk tahun mendatang.

Menurutnya, Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset berupa redistribusi tanah, tetapi juga pada penataan akses bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar tanah yang sudah diredistribusikan benar-benar produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui rakor ini, kita ingin memastikan setiap tanah yang diredistribusikan tidak berhenti hanya pada pembagian sertifikat, melainkan menjadi modal produktif bagi masyarakat. Karena itu, sinergi lintas sektor harus terus diperkuat, baik dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun lembaga terkait lainnya,” ucap Azis.

Gugus Tugas Reforma Agraria di Kalimantan Selatan, selama ini telah bekerja secara sinergis dengan berbagai pihak. Tidak hanya menyangkut redistribusi tanah kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian, membuka lapangan kerja, serta mendorong kemandirian desa.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menekankan bahwa Reforma Agraria merupakan salah satu agenda nasional, untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

Salah satu komponen terpenting adalah penataan kepemilikan lahan, yang menjadi kunci dalam menyelesaikan ketimpangan penguasaan tanah, mencegah konflik agraria, serta memastikan tanah dapat dikelola secara produktif dan berkeadilan.

“Penataan lahan yang terarah dan berkeadilan akan menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat. Reforma Agraria bukan hanya soal redistribusi tanah, tetapi bagaimana tanah tersebut bisa menjadi sumber penghidupan, mendorong ekonomi daerah, dan menjaga stabilitas sosial,” ucap Ariadi.

Ia menambahkan, pelaksanaan Reforma Agraria di Kalsel diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perkebunan yang sangat bergantung pada kepastian akses lahan. Lebih jauh, Reforma Agraria juga akan berdampak pada penguatan pembangunan ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas sosial masyarakat.

“Selain sebagai agenda tahunan, rakor ini juga menjadi ruang diskusi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman, menyampaikan hambatan yang ditemui di lapangan, serta menyusun solusi bersama. Dengan demikian, Reforma Agraria tidak hanya menjadi kebijakan top-down dari pemerintah pusat, tetapi juga lahir dari kebutuhan riil masyarakat di daerah,” sahut Ariadi.

Rakor akhir tahun ini menjadi bukti komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, untuk menghadirkan Reforma Agraria yang bukan hanya sebatas program, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan langkah strategis yang disepakati dalam forum ini, diharapkan Reforma Agraria di Kalimantan Selatan mampu mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, serta memperkuat pondasi pembangunan berkelanjutan di daerah.

Hadir pada kegiatan ini sejumlah pejabat pemerintah daerah, perwakilan instansi vertikal, hingga organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu agraria. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa Reforma Agraria merupakan agenda bersama, yang keberhasilannya hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif dan partisipasi semua elemen. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan, kehadiran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pelaku Perjalanan Wisata Indonesia (ASPPERWI) Kalsel, dapat membangkitkan pariwisata di Banua.

Asisten Bidang Admistrasi Umum Setdaprov Kalsel Dinansyah mengatakan, dengan dilantiknya DPD ASPPERWI Kalsel ini, menunjukan adanya upaya peningkatan pariwisata, dari Pelaku Perjalanan Wisata di Banua.

“Provinsi Kalimantan Selatan dianugerahi kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang luar biasa. Dari Pegunungan Meratus yang indah, sungai sungai yang menjadi urat nadi kehidupan, budaya Banjar yang sarat dengan nilai, hingga kuliner khas,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Kamis (18/9).

Semua itu, lanjut Dinansyah, menjadi modal besar dan magnet kuat bagi wisatawan, apabila dikelola secara professional, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha perjalanan wisata.

“Kami berharap DPD ASPPERWI dapat meningkatkan pariwisata di Kalimantan Selatan, sehingga semakin baik kedepannya,” ucapnya lagi.

Dikatakan Dinansyah, dalam konteks inilah, pelantikan Pengurus ASPPERWI Kalsel ini, memiliki makna penting.

“Dengan kepengurusan baru ini kami yakin akan lahir ide ide segar untuk mengangkat potensi wisata Kalsel ke tingkat yang lebih tinggi di mata nasional maupun internasional,” tutur Dinansyah.

Sehingga, lanjutnya, sekalian dengan momentum ini pula, dibuka Banjarmasin Tourism Fest Tahun 2025.

“Dua agenda yang dilaksanakan ini memiliki makna yang sama, yaitu semangat untuk membangkitkan pariwisata yang ada di Kalsel,” ujarnya.

Festival ini, tambah Dinansyah, merupakan sebuah etalase besar yang menampilkan wajah pariwisata Kalimantan Selatan. Melalui seni, budaya, kuliner serta produk kreatif.

“Kita ingin menunjukkan kepada Nusantara dan dunia, bahwa Banua memiliki pesona unik yang layak menjadi destinasi wisata unggulan,” ucapnya.

Dinansyah berharap, festival ini mampu menjadi motor promosi yang efektif, mendorong usaha baru, sekaligus menjadi ruang kreativitas bagi generasi muda kedepannya.

Sementara itu, Ketua DPD ASPPERWI Kalsel Siti Aisyah mengatakan, ASPPERWI bukan hanya wadah organisasi, melainkan rumah bersama bagi para pelaku perjalanan wisata untuk berkolaborasi, memperluas jejaring, serta melahirkan inovasi inovasi terbaru, dalam upaya peningkatan pariwisata di Banua.

“Kami juga mengajak pelaku perhotelan, travel, kuliner, untuk bersama sama dalam upaya peningkatan pariwisata tersebut,” ucapnya.

Aisyah mengatakan, pihaknya juga mendukung pemerintah pada penerbangan internasional perdana Banjarmasin ke Kuala Lumpur mendatang. Yakni dengan menghadirkan paket paket wisata yang menarik. (SRI/RIW/RH)

JAKARTA – Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan pembangunan, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya, memperjuangkan infrastruktur strategis yang dinanti masyarakat.

Fokus utama adalah memastikan proyek jalan dan jembatan benar-benar terealisasi sehingga dapat meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang, dan mendukung kesejahteraan Banua.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah, usai konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta, belum lama tadi.

Turut mendampingi rombongan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Alpiya Rakhman, yang juga menyoroti perbaikan jalan nasional yang amblas di KM 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Menurutnya, perbaikan segera diperlukan karena jalur tersebut sangat vital bagi mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik.

Mustaqimah menyampaikan, tujuan konsultasi, salah satu isu penting yang dikawal adalah progres perbaikan Jembatan Sungai Batang Banyu I di Bati-Bati yang rusak berat akibat kecelakaan tunggal pada 30 Maret 2025 lalu, dan sempat menghambat arus lalu lintas.

“Anggota-anggota Komisi III lain turut menyampaikan berbagai permasalahan infrastruktur, khusus jalan dan jembatan di ranah pusat maupun provinsi pada masing-masing daerah pemilihan,” ucapnya

Aspirasi masyarakat disalurkan langsung, sementara progres penanganannya ditanyakan kepada Ditjen Bina Marga, agar setiap kebutuhan pembangunan di Banua benar-benar mendapat perhatian.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalsel, Yonatan Hendrik Parjoko menyampaikan, bahwa BPJN Kalsel tengah menjalankan empat program prioritas konstruksi fisik. Program tersebut meliputi preservasi Jalan Lingkar Walangsi–Kopralikse, peningkatan Jalan SSBN TAA, rekonstruksi jalan Bundaran Hidayat – Lumpangi–batas Kaltim, serta pembangunan Jembatan Sungai Batang Banyu I. Seluruhnya ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir 2025 dengan progres sebagian besar proyek sudah di atas 40 persen.

“Hasil pembangunan ini benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Mustaqimah menambahkan, sejumlah proyek sudah mulai masuk tahap pengerjaan. Konsultasi mengenai jalan dan jembatan, khususnya di daerah Bati-Bati, Tanah Laut. Pihaknya sudah mendapat jawaban akan dilakukan rehabilitasi. Ada juga proyek Kelok 12 dan Jembatan Pulau Laut yang progresnya dimulai tahun ini dengan skema multiyears.

“Kita berupaya, pastinya tidak ada hambatan dan proyek berjalan dengan lancar, sehingga penyelesaian tepat waktu,” pungkasnya. (ADV-NHF/RH)

BANJARMASIN — Telah terjadi insiden kebakaran di depan Gerbang Terminal Ro-Ro Pelabuhan Trisakti pada Rabu (17/9).siang. Namun api berhasil dipadamkan dengan cepat oleh Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Pelindo yang berkolaborasi dengan Tim Damkar Swadaya Masyarakat.

Kedua tim bergerak sigap begitu menerima laporan, sehingga api dapat dikendalikan dalam waktu singkat.
Berkat kesigapan tim di lapangan, kebakaran berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 20 menit.

Upaya ini memastikan api tidak sempat meluas ke area lain dan kegiatan operasional pelabuhan tetap berjalan normal tanpa gangguan.

Adapun unit yang terdampak dalam kejadian ini adalah sebagian muatan dari satu unit truk, yang mengangkut general cargo. Pelindo telah melakukan koordinasi langsung dengan pemilik unit untuk memastikan penanganan pasca kejadian.

Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang bersama tim internal Pelindo. Investigasi ini dilakukan untuk memastikan faktor penyebab dapat diidentifikasi dan langkah pencegahan dapat diperkuat di masa mendatang.

Junior Manager Umum dan Humas Pelindo Sub Regional Kalimantan, Suprayogi Sumarkan, menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi seluruh pihak.

“Kami mengapresiasi respon cepat Tim Damkar Pelindo bersama Damkar Swadaya Masyarakat yang sigap bergerak sehingga api dapat dikendalikan dalam waktu singkat. Kami pastikan operasional pelabuhan tetap berjalan normal dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap penyebab kejadian ini. Pelindo berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan keselamatan di seluruh area operasional,”
ujarnya.

Selain memastikan pemadaman berjalan efektif, Pelindo juga mengajak seluruh pengguna jasa, mitra kerja, dan masyarakat di sekitar pelabuhan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan serta kepedulian dalam mencegah potensi kebakaran. Hal ini menjadi sangat penting khususnya pada musim kemarau, sehingga risiko dapat diminimalisir dan keselamatan di area operasional tetap terjaga.

Kejadian ini sekaligus menunjukkan komitmen Pelindo dalam mengutamakan aspek HSSE (Health, Safety, Security and Environment) dengan menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional. (Pelindo-RIW/RH)

KOTABARU – Dalam upaya memperluas akses layanan perbankan hingga ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), Bank Kalsel resmi menghadirkan layanan ADINK (Agen Digital Inklusif Keuangan) di Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru. Layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat di pulau terluar tersebut.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan, bahwa kehadiran layanan ADINK di Pulau Sembilan, merupakan bentuk komitmen Bank Kalsel dalam mendukung inklusi keuangan di seluruh pelosok daerah, khususnya di wilayah yang akses terhadap layanan perbankan masih terbatas.

“Dengan hadirnya layanan ADINK di Pulau Sembilan, masyarakat tidak perlu lagi menyeberang ke daratan utama untuk melakukan transaksi perbankan. Melalui agen-agen digital kami, masyarakat dapat menikmati layanan seperti pembukaan rekening, tarik dan setor tunai, pembelian dan pembayaran tagihan, hingga layanan keuangan lainnya dengan mudah dan cepat,” jelas Fachrudin.

Layanan ADINK di Pulau Sembilan ini dijalankan oleh agen bernama Toko Umran, yang telah resmi terdaftar sebagai Agen Digital Bank Kalsel sejak 16 Januari 2025, serta telah dilatih khusus, sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional dan ramah kepada masyarakat. Kehadiran layanan ini juga diharapkan dapat mendukung perekonomian lokal melalui transaksi keuangan yang lebih efisien.

Masyarakat Pulau Sembilan menyambut baik hadirnya layanan ADINK ini. Salah satu warga, Sitti Hajar, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bank Kalsel yang telah memberikan solusi bagi kebutuhan layanan perbankan di wilayah mereka.

“Sekarang kami tidak perlu lagi repot ke kota, kebutuhan transaksi bisa dilakukan di sini. Sangat membantu sekali,” ujar Sitti Hajar.

Kehadiran layanan ADINK di Pulau Sembilan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Bank Kalsel untuk terus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi daerah.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan ADINK dan layanan perbankan lainnya, masyarakat dapat menghubungi kantor Bank Kalsel terdekat atau mengunjungi situs resmi https://bankkalsel.co.id/produk/detail/idbank-kalsel-pandaienbank-kalsel-pandai/99 . (ADV-RIW/RH)

BANJARBARU – Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, melantik pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam sebuah upacara pelantikan yang berlangsung di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Rabu (17/9) siang.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, para kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta unsur Forkopimda.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman mengucapkan selamat, kepada para pejabat yang baru dilantik, sekaligus menegaskan bahwa jabatan adalah amanah serta ujian dalam mengabdi kepada masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.

Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik, untuk menjaga integritas, kapasitas, dan dedikasi dalam melaksanakan tugas.

“Jabatan yang kita pegang adalah amanah dan kepercayaan, sekaligus ujian dalam mengabdi. Oleh sebab itu, saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap menjaga integritas, kapasitas, dan dedikasi dalam menjalankan peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ucap Hasnuryadi.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah, membangun kolaborasi yang solid, serta menjadi pemimpin yang visioner dan inovatif.

“Sebagai pejabat, saudara dituntut mampu menerjemahkan visi Kalsel Bekerja menjadi langkah nyata di lapangan. Jangan abaikan aspirasi masyarakat, serta tempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur juga mengingatkan, bahwa mutasi atau rotasi pejabat administrator dan pengawas pada prinsipnya hanya dilakukan setelah menjabat dua tahun, sesuai Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2021. Namun, aturan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan evaluasi kinerja berbasis aplikasi e-Dialog.

“Maka dari itu hasil penilaian inilah yang dapat menjadi dasar objektif dalam mempertimbangkan mutasi atau rotasi jabatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Noryadi menyebutkan, pejabat yang dilantik berjumlah 161 pejabat struktural dan 226 pejabat fungsional.

“Alhamdulillah, hari ini dilantik 76 pejabat administrator, 85 pejabat pengawas, dan 226 pejabat fungsional. Harapan kami, pejabat yang dilantik dapat mendukung program serta visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)