LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalsel kembali meraih  penghargaan nasional. Kali ini Pemprov Kalsel melalui Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) meraih Bhumandala Award 2021, dari Badan Informasi Geospasial RI

Penghargaan ini diterima langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor,  di salah satu hotel berbintang di Jakarta pada Jumat (29/10) malam. Piagam dan piala  Bumandhala Award 2021 diserahkan Kepala Badan Informasi Geospasial RI, Prof Muh Aris Marfa’i.

Istemewanya, pada Anugerah Bumandhala Award 2021 ini, Pemprov Kalsel mendapat  Piala Emas. Sebelumnya pada tahun 2020, di penghargaan yang sama, Pemprov Kalsel meraih Piala Perunggu.

Selain Kalsel, daerah yang berhasil meraih Inovasi Terbaik (Piala Emas) adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Kota Banjarmasin.

Penghargaan Bhumandala, penghargaan di bidang Inovasi pemanfaatan informasi Geospasial, merupakan bentuk apresiasi Badan Informasi Geospasial kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mengembangkan inovasi pemanfaatan informasi geospasial dalam tata kelola pemerintahannya sehingga berdampak pada produktivitas efektivitas kinerja.

Usai menerima penghargaan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor  mengucapkan terima kasih kepada Badan Informasi Geospasial atas diberikannya penghargaan Bhumandala Award ini.

“Tentu kita bersyukur dan berharap dengan raihan penghargaan itu dapat meningkatkan kinerja Pemprov Kalsel dalam rangka pembangunan dan pelayanan publik,” kata Paman Birin.

Pemerintah Provinsi Kalsel terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan publik, terutama di bidang pemanfaatan geospasial.

Ia juga mengungkapkan terima kasih kepada satuan kerja perangkat daerah yang telah mengharumkan daerah.

Kepala Badan Informasi Geospasial
RI, Prof Muh Aris Marfa’i. mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas Inovasi “Sistem Informasi Pertanian Beririgasi (SITARI)” yang dikembangkan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Inovasi itu telah berhasil meraih Inovasi Terbaik (Piala Emas) bersama dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Kota Banjarmasin.

Program nasional ketahanan pangan perlu mendapat dukungan data dan informasi geospasial yang baik. Integrasi antara lokasi lahan pertanian dan jaringan irigasi yang dibuat oleh Kalsel dalam SITARI mampu memfasilitasi kebutuhan integrasi informasi tersebut.

WebGIS SITARI dibangun secara internal menggunakan kapasitas lembaga dan SDM yang dimiliki. Sistem ini memiliki berbagai fungsi analisis spasial yang baik dan terbukti mampu menyajikan informasi yang dibutuhkan.

SITARI diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem yang terintegrasi secara luas. Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan geoportal Provinsi Kalsel,  memanfaatkan data di geoportal dan sekaligus memperkaya data yang ada di geoportal.

Menteri PPN/ Bappenas melalui Deputi Bidang Pengembangan Regional Rudy Soepriadi Prawiradinata mengucapkan selamat kepada daerah penerima penghargaan. 

Rudy mengatakan prestasi nasional itu diraih tidak lepas dari komitmen kepala daerah untuk mendorong setiap inovasi yang dikaryakan perangkat daerah atau masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira mengatakan pada penilaian tahun 2020 lalu Kalsel masuk tiga besar.

Portal informasi Geospasial adalah pemetaan sebuah wilayah yang dilengkapi dengan data potensi-potensi alam dan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah tersebut.

Kalsel merupakan salah satu provinsi yang mendapat fasilitasi pembangunan simpul jaringan Geospasial melalui program lumbung.

“Perangkat keras dan perangkat lunak dari kegiatan tersebut masih digunakan dan berjalan dengan baik,” kata Fajar.

Hal ini menunjukkan perhatian Pemprov Kalsel terhadap kegiatan penyelenggaraan IG (informasi Geospasial) dan pemanfaatan yang terus berlanjut.

“Kalsel  menyediakan berbagai tema peta di geoportal. Sistem untuk akses peta yang tersedia baik dan dapat digunakan untuk pemantauan penggunaannya. Pemprov Kalsel juga mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis IG.

Kalsel  menyediakan berbagai tema peta di geoportal. Sistem untuk akses peta yang tersedia baik dan dapat digunakan untuk pemantauan penggunaannya. Pemprov Kalsel juga mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis IG untuk berbagai keperluan,” terang Fajar. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Fathurrahman menghadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Jum’at (29/10) malam.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Fathurrahman, Gubernur Kalsel menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang menyemarakkan Peringatan Maulid Nabi SAW di berbagai tempat dan daerah di Kalsel.

“Dengan Peringatan Maulid ini, semoga kehidupan kita di Kalsel bertambah agamis, bertambah berkah serta memantapkan kecintaan kita kepada junjungan kita Rasulullah  SAW,” harapnya.

Lebih lanjut, menurut Gubernur, Banua Kalsel tidak hanya dibangun dengan keberhasilan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, rumah sakit dan lain-lain, tetapi juga membangun mental spiritual. Bahkan pembangunan mental spiritual khususnya pemahaman ajaran agama sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW karena pembangunan itu sendiri digerakkan oleh manusia.

“Jika manusianya berakhlak baik maka akan baik pula pembangunannya,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Gubernur, akhlakul karimah harus terbentuk dalam diri  masing-masing dengan meneladani Nabi Muhammad SAW.

“Mudah-mudahan Peringatan Maulid ini lebih menyadarkan kita untuk memperbaiki akhlak sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi SAW, ” harapnya.

Untuk diketahui, acara Peringatan Maulid Nabi SAW yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini dihadiri diantarany para Masyayikh, Habaib dan Ulama, Guru Muhammad Rasyid, Perwakilan Kanwil Kemenag Kalsel, tokoh masyarakat, serta ribuan jamaah. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos dalam seleksi tahun ini bakal diikutsertakan ke tahap lanjutan yakni wajib mengikuti Latsar.

Meski begitu, Latihan dasar yang akan dijalankan oleh pihak penyelenggara dipastikan sangat jauh berbeda dengan penerapan pendidikan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Bahkan, Pemprov telah menunjuk BPSDMD Kalsel sebagai pihak penyelenggara dalam kegiatan latihan dasar (latsar) tersebut.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDMD Kalsel, Ahmad Bagiawan mengatakan, sebagai bentuk pemantapan perannya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalsel. Setidaknya, ini menjadi ajang untuk lebih mengedapankan kualitas serta melanjutkan visi misi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang unggul.

“Menurut Juknisnya memang PPPK nanti akan mengikuti Latsar,” ungkapnya kepada Abdi Persada FM, Jumat (29/10) siang.

Ia memaparkan, masa pelaksanaan latihan dasar (latsar) yang dikhususkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu dipastikan tidak berlangsung lama. Bahkan, waktunya pun lebih dipersingkat lagi dibandingkan CPNS.

“Biar pun statusnya sebagai ASN. Tetapi, latsarnya hanya sebentar saja tidak seperti yang dijalankan oleh calon PNS lainnya,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Selama menjadi Gubernur Kalimantan Selatan sejak periode pertama pada 2015 lalu, Sahbirin Noor dinilai sangat mampu membuat pegawai negeri sipil (PNS) bersemangat dalam bekerja sebagai abdi negara.

Diungkapkan Syarifah Norhani yang baru saja menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya untuk masa bakti 30 tahun, sejak kepemimpinan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sejak periode pertama hingga periode kedua ini sangatlah mampu membangkitkan semangat dalam bekerja.

“Sebagai PNS, kami sangat berterimakasih kepada pemerintahan saat ini (Gubernur Sahbirin Noor) yang sangat mendukung atas segala kegiatan yang dilaksanakan, sehingga menimbulkan rasa semangat dalam bekerja,” ungkapnya, Jumat (29/10), melalui sambungan telepon.

Respon baik dan cepat, tambah Syarifah, juga sangat terasa ditunjukkan oleh Paman Birin (sapaan akrab Gubernur Kalsel Sahbirin Noor).

“Ketika apa saja kegiatan yang ingin dilaksanakan, asalkan terkait dengan kepentingan masyarakat pasti diberikan dukungan oleh beliau,” ujarnya.

Syarifah Norhani yang merupakan Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Diskominfo Kalsel ini menyebut, dengan diraihnya Satyalancana Karya Satya ini, menjadi pengingat akan tugas dan kewajiban sebagai seorang birokrat. Sehingga dirinya memastikan untuk terus bekerja secara giat hingga masa pensiun.

“Meski sudah 30 tahun sebagai PNS, namun berinovasi dan berkarya dipastikan tidak akan berhenti sesuai dengan amanah dari Paman Birin,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan pada Biro Administrasi Pimpinan, Bambang Dedi Mulyadi, menyebut melalui penghargaan Satyalancana Karya Satya untuk masa bakti 10 tahun yang ia terima ini, maka ia memastikan untuk bekerja lebih baik lagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

“Sesuai arahan Paman Birin, kami harus lebih baik lagi (dalam mengabdi) karena ini merupakan sebuah kepercayaan yang diberikan,” sebutnya.

Seperti diketahui, Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada para Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Adapun untuk Pemprov Kalsel, pada Rabu (27/10) kemarin, penghargaan Satyalancana Karya Satya untuk masa bakti 10, 20 dan 30 tahun di disematkan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor kepada 30 PNS secara simbolis di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel dari total 1.450 PNS. Yang mana 1.420 lainnya mengikuti melalui daring sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan COVID-19. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kejuaraan Karate Piala Ketua KONI Kota Banjarmasin resmi digelar, usai dibuka resmi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

Pelaksanaan kejuaraan tersebut di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin Banjarmasin, Jumat (29/10).

Dalam sambutannya Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan tentunya, memberikan apresiasi kepada pengurus FORKI Banjarmasin, yang telah menyelenggarakan pertandingan Karate Se-Kalimantan ini.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan selalu pengurus FORKI Kalsel mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada pengurus FORKI Banjarmasin atas terselenggaranya acara ini,” ucapnya.

Paman Birin berpesan, dalam pertandingan karate ini, hendaknya para atlet dan juri untuk dapat menjaga sportifitas dan kejujuran dalam pertandingan.

“Kami berharap pada kejuaraan karate piala Ketua KONI Kota Banjarmasin ini dapat menemukan atlet atlet karate yang hebat di provinsi ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin meminta pada kejuaraan karate ini, untuk terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat.

“Pada pelaksanaan kejuaraan saat ini, tentu akan berbeda dengan kejuaraan sebelumnya. Mengingat, pada saat ini masih pandemi COVID-19 ini, meski status PPKM telah melandai di Provinsi Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Paman Birin, pihaknya meminta kepada seluruh peserta pertandingan karate ini, agar tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat.

“Kami berharap, seluruh peserta karate ini telah divaksin, serta dilakukan swab antigen, sehingga kejuaraan ini terbebas dari paparan COVID-19,” ucap Paman Birin. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mempelajari kegiatan kedewanan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (29/10).

Rombongan wakil rakyat Kabupaten Gunung Mas tersebut diterima oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas bersama Kabag Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi Sektretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini.

Pada kesempatan itu, Suripno Sumas menyampaikan beberapa kegiatan kedewanan, diantaranya yang baru pada Tahun 2021 berupa penyebarluasan dan sosialisasi Peraturan Daerah (sosper).

“Awalnya Sosper sekali dalam sebulan, tapi sejak Oktober 2021 dua kali dalam sebulan,” katanya.

Menurut Suripno, tujuan Sosper tersebut sebagai kewajiban moril bagi anggota Dewan untuk menyebarluaskan Perda yang merupakan produk legislatif bersama pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel.

Selain itu, agar masyarakat Kalsel secara luas mengetahui, dan pada gilirannya turut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Perda tersebut, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kota Banjarmasin tersebut.

“Kemudian yang terbaru pada Oktober ini, kami melaksanakan sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, agar agar keadaan kita tetap kondusif, baik secara daerah maupun nasional,” ucapnya.

Sementara Kabag Persidangan Hukum AKD dan Layanan Aspirasi Setwan Kalsel, M. Jaini menambahkan, tentang proses pembuatan Perda, baik dari eksekutif/Pemprov maupun inisiatif Dewan setempat.

“Kini DPRD Kalsel mulai melakukan pembahasan Raperda Provinsi Kalsel Tahun 2022 yang penyampaian Nota Keuangan/RAPBD tersebut oleh Gubernur Sahbirin Noor pada rapat paripurna Dewan kemarin (28/10),” katanya.

Sedangkan masalah-masalah lain terkait rencana kerja (Renja) Dewan, lanjut Jaini, mungkin tidak jauh berbeda dengan daerah lain atau tergantung situasi dan kondisi setempat. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bangga, Pemerintah Provinsi Kalsel, telah meraih penghargaan sebagai daerah pelayanan perlindungan konsumen nasional.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, pada Jumat (29/10) menjelaskan,
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perdagangan sejak tahun 2017, telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain edukasi konsumen dan sosialisasi perlindungan konsumen bagi pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, tokoh agama dan masyarakat, pendidik, serta UMKM. Dengan tujuan memberikan perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya dari tindakan yang merugikan, sehingga mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, yang juga untuk menjadikan pelaku usaha yang jujur serta bertanggung jawab.

“Kami biasanya melakukan pengawasan terhadap barang beredar secara berkala, bekerjasama dengan BPOM, dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Dinas dan instansi terkait lain,” ucapnya.

Birhasani menyampaikan, saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah membentuk Badan Penyelesaiaan Sengketa Konsumen (BPSK), untuk memfasilitasi upaya penyelesaian yang terjadi antara masyarakat konsumen dengan pelaku usaha, guna menegakkan keadilan sesuai norma-norma hukum.

Sejak dibentuknya BPSK pada tahun 2017, terjadi peningkatan pengaduan sengketa oleh konsumen terhadap pelaku usaha.

“Tahun 2017 pengaduan sebanyak 14 kasus, tahun 2018 sebanyak 35 pengaduan dan pada masa pandemi tahun 2020 sampai dengan Juni 2021 sebanyak 35 kasus, semua pengaduan tersebut, setelah melalui proses persidangan sesuai prosedur sebagian besar dapat diselesaikan dengan baik, meski ada beberapa kasus yang disepakati oleh kedua belah pihak harus dilanjutkan ke tingkat pengadilan,” katanya panjang lebar.

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, langkah Pemerintah Provinsi Kalsel untuk terus mendorong terwujudnya perlindungan konsumen, melalui berbagai program menjadikan konsumen yang mampu, mandiri, dan cerdas, yang mengerti akan hak dan kewajibannya, serta teliti dan selektif sebelum membeli, agar lebih mengutamakan menggunakan produk dalam negeri. Begitupun juga pelaku usaha diharapkan jujur dan bertanggung jawab akan keselamatan, kesehatan dan keamanan konsumen, sehingga terwujud hubungan yang harmonis antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga mampu mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.

“Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Banjarmasin, sudah dianggap sebagai solusi dan alternatif, sebagai upaya penyelesaian sengketa konsumen di Kalimantan Selatan, guna membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dengan pengusaha secara gratis,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)