LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Banjarbaru — Suasana khidmat mewarnai pelaksanaan Apel Hari Santri Tahun 2025, yang digelar di halaman Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Banjarbaru, Selasa (22/10).

Dalam momentum penuh makna tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman secara resmi memasangkan selempang kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Tambrin, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil Kemenag Kalsel, Lita Ariani Tambrin, sebagai Ayah dan Bunda Santri Tahun 2025.

Acara pengukuhan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri yang tahun ini mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia.”

Pemasangan slempang Ayah dan Bunda Santri merupakan simbol komitmen bersama dalam memperkuat peran keluarga dan pesantren dalam menumbuhkan generasi muda yang berkarakter, berilmu, dan berakhlak karimah.

Dalam wawancaranya, Muhammad Tambrin menyampaikan rasa syukur dan harunya atas amanah yang diberikan.

“Penyelempangan pita sebagai ayah dan bunda santri Kalsel ini kami maknai sebagai amanah mulia untuk terus berkontribusi dalam pembinaan karakter dan keagamaan para santri. Kami memiliki santri yang spritual yang jumlahnya ribuan santri di Kalsel ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, gelar Ayah Santri bukan sekadar penghargaan, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjadi teladan bagi para santri.

“Kami sangat bersyukur dan terhormat atas kepercayaan ini. Gelar Ayah dan Bunda Santri bukan kebanggaan pribadi, melainkan tanggung jawab untuk menebar kebaikan dan semangat pembinaan umat,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen, Tambrin menegaskan akan terus mendukung kegiatan pembinaan santri di berbagai daerah, baik melalui pendampingan moral, dukungan program pesantren, maupun kegiatan pembinaan keagamaan lainnya.

“Insya Allah, kami akan terus hadir dan berkontribusi dalam setiap kegiatan pembinaan santri dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Lita Ariani Tambrin mengungkapkan, bahwa peran Bunda Santri menjadi ruang bagi dirinya untuk lebih dekat dengan dunia pesantren dan para santri.

“Menjadi Bunda Santri berarti menjadi sosok yang menghadirkan kasih sayang, memberikan motivasi, dan menumbuhkan keikhlasan dalam jiwa para santri. Kami ingin terus mendukung tumbuhnya karakter kuat dan berakhlakul mulia di lingkungan pesantren,” ucapnya.

Lita selanjutnya menyampaikan harapan, agar momentum Hari Santri menjadi energi baru bagi seluruh santri untuk terus berprestasi dan menebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin.

“Kami berharap para santri menjadi generasi berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah, serta mampu membawa nilai Islam yang menyejukkan di tengah masyarakat,” tutur Lita.

Lebih lanjut, keduanya sepakat bahwa keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter santri masa kini.

“Keluarga adalah madrasah pertama. Peran orang tua sangat menentukan agar nilai-nilai pesantren tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan anak-anak kita,” ungkapnya.

Menutup wawancara, mereka berpesan kepada seluruh orang tua agar terus mempercayai dan mendukung pendidikan berbasis pesantren.

“Mari kita sinergikan peran keluarga dan pesantren agar lahir generasi yang tangguh dalam iman, cerdas dalam ilmu, dan luhur dalam akhlak,” pesan mereka berdua.

Momentum pengukuhan Ayah dan Bunda Santri di Hari Santri Nasional ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah, keluarga, dan pesantren dalam mencetak generasi penerus bangsa yang religius dan berdaya saing global. (KemenagKalsel-RIW/APR)

Banjarbaru – Dalam upaya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di lingkup Pemprov Kalsel, yang berlangsung disalah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Selasa (21/10).

Sosialisasi ini dibuka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Hasnan Ash Shiddieqy.

Dalam sambutannya, Hasnan menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan SPBE khususnya di bidang kearsipan, serta bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mensosialisasikan langkah-langkah teknis penerapan aplikasi Srikandi di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Aplikasi ini bukan hanya sekadar alat bantu teknologi informasi, tetapi merupakan langkah konkret untuk memodernisasi sistem tata naskah dinas dan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, di era digital seperti saat ini, kecepatan dan ketepatan informasi kearsipan menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif. Melalui penerapan Aplikasi Srikandi, berbagai kendala dalam manajemen persuratan berbasis kertas dapat diatasi, seperti potensi kehilangan arsip, keterlambatan disposisi, hingga kurangnya transparansi proses administrasi.

“Dengan penerapan teknologi ini, kita dapat menghindari potensi kehilangan arsip, meningkatkan transparansi proses disposisi, serta memastikan otentikasi arsip digital secara hukum melalui tanda tangan elektronik (TTE),” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasnan menyampaikan, Pemprov Kalsel terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui percepatan implementasi SPBE. Penggunaan sistem persuratan manual dinilai sudah tidak relevan dan sering menghambat efisiensi birokrasi.

“Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, Aplikasi Srikandi ditetapkan sebagai aplikasi wajib bagi seluruh instansi pemerintah dalam tata naskah dinas dan pengelolaan arsip elektronik,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo Kalsel, Muhammad Dong menuturkan, bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam mengoperasikan aplikasi tersebut.

“Kami ingin memastikan setiap SKPD memiliki pemahaman yang sama dan kemampuan teknis yang memadai dalam menjalankan aplikasi ini. Implementasi Srikandi tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital yang memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalsel,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, diwakili Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Ariadi Noor, menghadiri Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 8.000 debitur dan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia, Selasa (21/10).

Untuk wilayah Kalimantan Selatan, kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Idham Chalid, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, dan turut dihadiri Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai.

Program nasional ini merupakan langkah konkret pemerintah, memperkuat sektor riil, membuka lapangan kerja baru, serta memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat produktif di seluruh pelosok negeri.

Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, diharapkan KUR dan KPP mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Plh Sekdaprov Kalsel, Ariadi Noor menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung penuh pelaksanaan program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah.

“Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang kita luncurkan hari ini, merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sektor riil, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat produktif di seluruh pelosok negeri,” ungkap Ariadi.

Ia menambahkan, KUR telah terbukti menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

Lebih lanjut, Ariadi menegaskan, bahwa Kalimantan Selatan siap menjadi bagian dari gerakan nasional dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Melalui semangat kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha, diharapkan masyarakat kecil dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya saing.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Di Kalimantan Selatan, sektor ini menjadi penopang utama dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Karena itu, dukungan melalui program KUR dan KPP merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkeadilan,” sahut Ariadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai mengungkapkan, pihaknya menyambut baik peluncuran program KUR dan KPP ini, karena diyakini dapat memberikan dorongan besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap pelaku UMKM dapat semakin terbantu dengan adanya program KUR ini. Akses pembiayaan yang lebih mudah akan membantu mereka memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lapangan kerja baru,” ucap Rifai.

Rifai menjelaskan bahwa saat ini terdapat delapan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, yang telah menyatakan komitmennya untuk turut membantu pelaku UMKM melalui subsidi bunga KUR.

Dengan skema tersebut, pelaku UMKM hanya perlu membayar cicilan pokok pinjaman, sementara bunganya akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah di Kalsel tidak hanya mendorong kemandirian UMKM, tetapi juga memberikan dukungan langsung agar mereka bisa tumbuh dan bertahan di tengah tantangan ekonomi,” tutup Rifai. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menghadiri peringatan HUT ke-26 SMA Negeri 4 Banjarbaru, pada Senin (20/10).

Kegiatan yang dipusatkan di halaman sekolah ini turut dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Hadeli Rosyaidi, para guru, alumni, serta seluruh siswa-siswi SMAN 4 Banjarbaru, yang dengan penuh antusias ikut memeriahkan acara tersebut.

Dalam sambutannya, Ariadi Noor menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kiprah SMAN 4 Banjarbaru, yang selama 26 tahun telah berkontribusi besar dalam mencetak generasi muda Banua yang berprestasi, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Ia berharap SMAN 4 Banjarbaru, terus menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi, serta mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kecintaan terhadap daerah dan bangsa.

“Usia dua puluh enam tahun menunjukkan pengalaman dan asam garam dalam menjalani setiap langkah kebijakan pendidikan. Saya yakin, kepala sekolah beserta jajarannya dapat belajar dari suka duka masa lalu dan menjadikannya pembelajaran untuk hari ini dan masa depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur melalui Ariadi Noor, menekankan pentingnya dunia pendidikan untuk terus beradaptasi terhadap perubahan dan pembaruan, terutama dalam menghadapi dinamika kurikulum yang terus berkembang.

Ia juga mendorong seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 4 Banjarbaru agar meningkatkan kreativitas, inovasi, serta daya saing, sejalan dengan arah pembangunan sumber daya manusia yang menjadi prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Saya mengapresiasi kerja keras bapak, ibu, dan adik-adik sekalian dalam mengharumkan nama sekolah, bahkan nama Provinsi Kalimantan Selatan. Semangat berprestasi harus terus dijaga, apapun tantangannya dari waktu ke waktu,” tegasnya.

Ariadi juga mengajak seluruh warga sekolah untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan menebarkan hal-hal positif di lingkungan pendidikan, serta menjadikan momentum HUT ke-26 sebagai wadah memperkuat rasa persaudaraan dan keharmonisan antarwarga sekolah.

“Mari tebarkan hal-hal positif di lingkungan sekolah dan teruslah menjaga semangat berprestasi, juga merawat rasa persaudaraan,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan masuk dalam zona biru pengendalian inflasi pada Oktober 2025. Berdasarkan data inflasi bulanan (month to month), Kalsel mencatat angka 2,09 persen, lebih rendah dibanding target nasional yang ditetapkan sebesar 2,65 persen.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Miftahul Chair menyampaikan, bahwa capaian ini menjadi bukti bahwa berbagai langkah konkret yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, seperti pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penguatan distribusi pangan, telah memberikan hasil positif dalam menjaga kestabilan harga di pasaran.

“Kalsel saat ini berada di zona biru dalam pengendalian inflasi. Artinya, kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah sejauh ini efektif dalam menjaga harga tetap stabil dan pasokan pangan terjaga,” ungkap Chair, usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (20/10).

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran pasokan bahan pokok menjelang akhir tahun, agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan juga akan menggelar kegiatan Pasar Murah di seluruh kabupaten/kota mulai 4 November hingga 4 Desember 2025.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan menjelaskan, bahwa pasar murah akan dilaksanakan secara bergiliran di setiap daerah, menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan gula dengan harga di bawah pasar.

“Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menekan laju inflasi pangan di daerah. Selain itu, pasar murah ini juga menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun, di mana permintaan bahan pangan biasanya meningkat cukup tinggi,” ungkap Bagiawan.

Ia menambahkan, pelaksanaan pasar murah ini tidak hanya bersifat intervensi harga sesaat, tetapi juga bagian dari strategi jangka menengah untuk memperkuat rantai pasok dan menstabilkan harga bahan pokok secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di pelosok daerah pun bisa merasakan manfaatnya. Karena itu, pelaksanaan pasar murah dilakukan secara bergilir di 13 kabupaten/kota, agar distribusi barang berjalan adil dan merata,” lanjut Bagiawan.

Bagiawan juga menegaskan, bahwa keberhasilan pengendalian inflasi di Kalsel merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, Bulog, hingga masyarakat. Ia berharap kolaborasi ini terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga hingga akhir tahun.

“Dengan kombinasi strategi pengendalian harga dan upaya nyata di lapangan, kami optimistis dapat mempertahankan capaian positif inflasi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat Banua,” tutup Bagiawan. (MRF/RIW/APR)