BANJAR – Forum Wartawan Dewan Kota (Forwadek) Banjarmasin, melakukan study komparatif ke DPRD Kabupaten Banjar, Selasa (30/11).
Kasubbag Protokol dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Fahriansyah, kepada wartawan menyampaikan, selama ini jalinan kemitraan dengan media, khususnya di DPRD setempat berjalan sangat baik. Namun untuk lingkup Kabupaten, kemitraan menjadi satu dengan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Kasubbag Protokol dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Fahriansyah, (ditengah), saat memberikan komentarnya
“Jalinan sinergitas jadi satu dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik),” ucapnya.
Disampaikan Fahri, pola kemitraan selalu merangkul kebersamaan dengan media, baik cetak, elektronik, dan online, agar tetap terjaga dengan baik, kemitraan itu dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama. Kemudian mekanismenya relatif sama dengan yang dilaksanakan di DPRD Banjarmasin.
“Kami menyesuaikan anggaran dan tetap ada kesamaan persepsi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Dewan Kota (Forwadek) Banjarmasin Bambang Santoso mengatakan, dari hasil study komparatif ini, sangat banyak informasi yang didapatkan, terutama terkait kerjasama dan kebijakan lembaga dalam menjaga kemitraan dengan media, supaya tetap terus berjalan dengan baik.
“Kita akan selalu menjaga hubungan kemitraan ini, untuk saling bersama-sama membangun kemajuan khususnya di kota seribu sungai,” tutupnya.
Foto bersama Forum Wartawan Dewan Kota Banjarmasin dengan Ketua DPRD Kabupaten Banjar dan media DPRD Kabupaten Banjar
Untuk diketahui, study komparatif Forum Wartawan Dewan Kota (Forwadek) Banjarmasin, diikuti sebanyak 17 media baik media cetak, elektronik, maupun online. (NHF/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menegaskan kepada pemerintah untuk tetap melibatkan warganya yang rata-rata tinggal di wilayah pesisir agar diikutsertakan dalam program rehabilitasi mangrove.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, M. Yani Helmi saat disambut oleh BPDASHL Barito di Balai Desa Segumbang, Batulicin, Tanah Bumbu saat diskusi sosialisasi percepatan rehabilitasi mangrove di Kalsel.
“Masyarakat itu sebenarnya sangat memahami dengan penyampaian yang telah diberikan. Tetapi, sebagai pemerhati pastinya tidak ada pekerjaan itu sia-sia. Apa yang harus kita tanam tentu harus berhasil, selain pengawasan juga harus ada pembinaan kembali agar program tersebut berjalan baik,” tegasnya dalam penyampaian kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan di Balai Desa Segumbang, Batulicin, Kotabaru, Selasa (30/11).
Demi berkelanjutan, anggota Dapil IV Kotabaru dan Tanah Bumbu di DPRD Kalsel yang membidangi ekonomi dan keuangan ini menyatakan, sangat wajar harus dipersiapkan semaksimal mungkin oleh pemerintah.
“Tidak mungkin menginstruksikan hanya dengan ucapan saja kan harus ada bukti kerja nyata dengan gerakan,” cetusnya.
Tetapi, dia menyarankan pemerintah harus serius membuat konsep pengelolaan rehabilitasi ekosistem ini secara baik dengan tetap bersinergi agar program yang dicanangkan mampu terealisasi optimal.
“Tolong dipikirkan serta dikonsep benar-benar melalui anggaran dari BKSDA selain itu BPDASHL, BRGM yang kaitannya dengan Dishut, Dislautkan Kalsel hingga DLH dibicarakan baik-baik dan yang tidak hadir disampaikan juga ke masing-masing pimpinan diinstansinya,” ucapnya.
Bahkan, dirinya menyatakan siap membantu apabila sejumlah tim merasa kesulitan dalam menganggarkan program realisasi peningkatan rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir di Kalimantan Selatan.
“Baik itu insentifnya, tetapi, dari Kementerian juga tetap bisa bahu membahu. Kalau Bicara soal anggaran dana desa itu nanti, hubungannya ada ditingkat kabupaten. Saya akan diskusikan selanjutnya dengan Sekdaprov Kalsel agar program itu tidak terkesan sia-sia,” tutur anggota Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa paman Yani.
Soal dipertaruhkannya kerugian, ia memaparkan, ada dua kemungkinan dampak negatif yang bakal didapatkan warga yang tinggal di sebagian wilayah pesisir yang mayoritas pekerjaannya juga masih terlihat sebagai petani, budidaya ikan dan nelayan.
“Saya tidak ingin seperti daerah Kurau di Kabupaten Tanah Laut yang sudah terkena dampak airnya. Tentu, ditegaskan daerah Kusan Hilir dan Batulicin tenggelam sehingga merugikan sektor pertanian mengalami dampak begitu besar,” paparnya.
Ia menyebutkan, ada sekitar tiga desa di Tanah Laut tenggelam akibat hutan mangrove tidak terawat secara optimal bahkan menurutnya sangat fatal apabila menjadi pembiaran.
“Meskipun itu bukan wewenang kewilayahan. Justru tidak mau terjadi di dapil saya. Maka dari itu, Kementerian, Pemprov dan Pemkab bisa duduk bersama untuk menyamakan persepsi agar masyarakat di Tanbu bisa memahami ini dan menangkap secara baik atas program tersebut,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
TAPIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 Kabupaten Tapin, di Pendopo Galuh Bastari, Rantau Baru, Selasa (30/11).
Wagub Muhidin atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat Hari Jadi ke-56 pada Kabupaten Tapin.
“Semoga di usia ke-56 tahun ini, seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tapin semakin bersemangat untuk memajukan daerah, membangun sinergi dan kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan,” ajaknya.
Diketahui, salah satu keunggulan Tapin terletak pada sektor pertaniannya.
Varietas lokal yang saat ini terus dikembangkan adalah cabai rawit hiyung. Cabai ini kemudian diolah menjadi berbagai macam produk, seperti sambal, cabai bubuk, hingga abon.
Pemprov kalsel pun mendukung dan memfasilitasi sektor pertanian di Tapin, dengan menyalurkan bantuan senilai 1,2 miliar rupiah pada Oktober 2021 lalu.
“Di usia ke-56 ini, telah banyak capaian pembangunan yang diraih oleh Kabupaten Tapin. Apalagi saat ini Tapin memegang peran sentral bagi kemajuan Kalimantan Selatan,” paparnya Muhidin.
Untuk mengoptimalkan pembangunan, kata Muhidin, perlu menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
“Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Tapin, agar terus membangun semangat kebersamaan dan kerukunan, sehingga berbagai agenda pembangunan berjalan dengan baik,” ujar Muhidin.
Sementara itu, Bupati Tapin Arifin Arpan mengungkapkan, tantangan pembangunan ke depannya makin tinggi.
Kalimantan Selatan diproyeksikan sebagai jalur logistik dan penyangga pangan bagi ibukota baru.
“Kita, segenap warga Tapin, harus mempersiapkan diri untuk mengembangkan sektor pertanian lebih baik lagi,” kata Bupati.
Terkait capaian vaksinasi, ia menyebutkan telah mencapai angka sekitar 50 persen. Tapin terus berupaya mengejar 70 persen di bulan Desember.
“Saya imbau kepada warga Tapin yang belum vaksin, agar segera melakukan vaksinasi,” imbaunya.
HUT Kabupaten Tapin kali ini mengusung tema “Tapin Maju, Tapin Unggul, Harapan Kita”.
Acara dirangkaikan dengan penantanganan prasasti pembangunan gedung di Kabupaten Tapin, disaksikan oleh Wakil Gubernur Kalsel. (BIROADPIM/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Sebanyak 3.000 hektare lahan di Kalsel menjadi target rehabilitasi mangrove tahun 2021. Agar program ini terealisasi, Pemprov kini bersinergi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito.
Terkait hal itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, dengan keprihatinan atas kondisi ekosistem mangrove sejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi dasar adanya program rehabilitasi tersebut.
Yani Helmi bersama BPDASHL Banjarbaru, KPH Kusan dan Pemdes memantau lokasi ekosistem mangrove di budidaya ikan payau di Segumbang, Batulicin, Tanbu.
“Inilah kenapa kami hadir untuk masyarakat di sini, baik dari Kementerian KLHK, Dishut dan Dislautkan Kalsel bahwa penanganan untuk rehabilitasi mangrove tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Maka dari itu, sinergi menjadi hal utama dan kita lihat sekarang pusat, provinsi dan kabupaten sudah jadi satu. Diharapkan, tahun depan perbaikan ekosistem tersebut sudah dilaksanakan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/11) siang, usia meninjau lokasi rehabilitasi tanaman mangrove di Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.
Menuju lokasi rehabilitasi ekosistem mangrove di Batulicin, Tanah Bumbu.
Bahkan, ia menilai, terkait kondisi yang telah terjadi seluruhnya bukan kesalahan dari masyarakat, tetapi, harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
“Mereka juga peduli terhadap alam, jangan salah, ini kadang pemerintah juga menyalahkan. Tetapi tidak, ternyata kita sadari bahwa mereka berdomisili di Kecamatan Kusan Hilir dan Batulicin juga memahami arti dari bencana yang terjadi selama ini,” tegas Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel tersebut.
Sementara itu, Plt Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan, Tanah Bumbu, Dewi Wulandari, menuturkan, khusus target lahan yang digarap di Tanah Bumbu diketahui mencapai 600 hektare.
“Kami Dishut Kalsel juga bekerjasama dan bersinergi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito,” ucapnya.
Dari 600 hektar lahan rehabilitasi mangrove yang ditargetkan, dia menyebutkan, berada di wilayah Kusan Hilir dan Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
“Mudahan-mudahan capaian target tersebut mampu terpenuhi. Yang mana, daerah ini meliputi Sepunggur, Segumbang dan Kresik Putih,” bebernya.
Namun, ia menyampaikan, pemerintah menyediakan lahan rehabilitasi mangrove secara total keseluruhan mencapai 3.000 hektare.
“Jadi, ini tidak hanya menyangkut KPH Kusan saja tetapi tersebar diseluruh unit kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan,” papar Plt Kepala KPH Kusan, Tanah Bumbu, Dewi Wulandari.
Selain itu, Fungsional PEH Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito, Tri Wibowo, menyebutkan, sejalan dengan program Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), sedikitnya ribuan lahan di Kalsel harus dilakukan perbaikan atau rehabilitasi.
“Menindaklanjuti adanya aspirasi dari DPRD Kalsel dan Pemda, kami BPDASHL dan BRGM memang sudah menargetkan untuk di Kalsel seluas 3.000 Ha untuk percepatan rehabilitasi mangrove,” tuturnya.
Langkah ini, lanjut Tri, merupakan program padat karya yang digaungkan oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Indonesia khususnya di Kalsel melalui percepatan rehabilitasi ekosistem mangrove.
“Tahun ini, kami sudah melakukan rehabilitasi lahan mangrove di Kalsel sekitar 50 hektare (Ha) serta sisanya dari 3.000 kini menjadi 2.950 lagi dan akan dilakukan reboisasi bahkan dilanjutkan pada 2022 nanti. Tetapi, adanya sinergi bersama Dishut hingga Dislautkan planing perencenaan sudah ada di 2021,” tukasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI Provinsi Kalsel Masa Bakti 2021 – 2025 menyampaikan hasil penjaringan mereka terhadap bakal calon Ketua KONI Provinsi Kalsel. Untuk pendaftar atas nama Bambang Heri Purnama dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan Sutarto Hadi tidak memenuhi syarat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI Provinsi Kalsel Masa Bakti 2021 – 2025 Sarmidi.
Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua KONI Kalsel Sarmidi
“Hasilnya, Bambang Heri Purnama lolos sedang Sutarto Hadi tidak memenuhi persyaratan,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (30/11).
Hasil tersebut, lanjutnya, didapat setelah pihaknya melakukan verifikasi terhadap dukungan dari kedua bakal calon tersebut.
“Bambang Heri Purnama dinyatakan lolos verifikasi administrasi dengan dukungan yang sah dari 12 KONI kab/kota dan 31 dukungan dari pengurus cabang olahraga (cabor),” jelas Sarmidi.
Sedangkan, lanjutnya, untuk Sutarto Hadi hasil verifikasi tidak memenuhi persyaratan yang mewajibkan mengantongi surat dukungan resmi sekurang-kurangnya tiga suara dari KONI kabupaten/kota dan minimal suara dari 10 Cabor anggota KONI Kalsel termasuk fungsional.
“Pada verifikasi tersebut Sutarto tidak didukung KONI kab/kota dan hanya satu KONI yang mendukung namun ternyata ganda dan dianggap tidak sah yang juga memberikan dukungan terhadap Bambang Purnama,” ucapnya.
Begitu juga, tambahnya, dengan 11 Cabor yang mendukung Sutarto ada lima Cabor yang tidak memenuhi persyaratan. Sehingga secara verifikasi administrasi tidak terpenuhi.
“Setelah ini kami akan menyerahkan berkas hasil penjaringan kepada panitia Musprov KONI se kab/kota untuk menentukan apakah calon tunggal tersebut layak menjabat sebagai Ketua KONI Kalsel periode 2021-2025,” ucap Sarmidi. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau, para pelaku usaha memanfaatkan bantuan pemerintah (Banper) tahun 2022.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan baru-baru tadi mengatakan, saat ini Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membuka penerimaan proposal bantuan pemerintah yang dibuka mulai 8 November – 8 Desember 2021.
“Bantuan yang diberikan berupa fasilitasi revitalisasi prasarana infrastruktur dan sarana fisik ruang kreatif,” ucapnya
Syarifuddin menjelaskan, pihaknya sangatlah menyambut baik dengan dibuka Banper ini dalam pembangunan dan pengembangan, mulai dari infrastruktur, ekonomi dan kreatif, agar seluruh pelaku usaha di 13 kabupaten dan kota dapat memanfaatkannya.
“Masih ada waktu untuk para pelaku ekonomi kreatif dalam mengajukan proposal Banper,” pintanya
Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, selain Banper, pada tahun 2022 mendatang, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan juga akan mengajukan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk pengembangan sumber daya manusia disektor pariwisata.
“Kita mengusulkan terkait bantuan untuk destinasi wisata yang terdampak banjir pada bulan Januari 2021. Rencananya pada awal pekan Desember akan berkunjung ke Kemenparekraf bersama Dinas Pariwisata kabupaten dan kota, untuk menyampaikan usulan, dan menerima program dari pemerintah pusat, supaya nanti bisa dibawa ke daerah masing-masing,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
BANJAR – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Kalimantan Selatan (Kalsel) sukses menggelar kegiatan puncak Ragam Pesona Budaya Banjar Tahun 2021, di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Senin (29/11) malam.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kalimantan Selatan Yusuf Effendi, mengapresiasi kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan seni budaya di banua ini.
“Kegiatan ini dapat menjadi wadah para seniman di seluruh Kalsel untuk mengembangkan dan juga dapat melestarikan kebudayaan yang kita miliki,” ucap Yusuf.
Sementara itu Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti mengatakan kegiatan tersebut diperingati sekaligus dalam rangka Hari Guru 2021 dan HUT Korpri ke 50 Tahun 2021.
“Kegiatan Pantul Berlakon dan bermusik ini adalah puncak kegiatan Festival Seni Budaya Banjar 2021, yang digelar dalam beberapa hari,” kata Suharyanti.
Diterangkan Suharyati, Pantul Berlakon adalah seni budaya khas Banjar yang perlu dilestarikan.
“Pantul berlakon ini mengalami perkembangan sekarang, dulu kan pemainnya menggunakan topeng, tapi sekarang kita menampilkan dengan menggunakan rias wajah, jadi kali ini berbeda,” terang Suharyanti.
Suharyanti berharap, pagelaran seni kerja sama antara Taman Budaya dan seniman dapat terus terjalin, sebagai wadah untuk berkarya.
“Taman Budaya akan selalu memberi ruang kepada para seniman di Kalsel dan menunggu karya-karya seni nya. Itu semua sebagai bentuk pelestarian dan pengembangan seni budaya di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Dalam giat Festival Budaya Banjar 2021 telah dilibatkan 167 sanggar dan komunitas seni di Kalsel. Meskipun di guyur hujan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor turut meramaikan kegiatan malam puncak ini dengan berpatisipasi dalam pentas kesenian Pantul Berlakon bersama seniman dari Sanggar Lawang Banjarmasin dan The Bongkoes Band. (TR21-01/RDM/RH)
BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) 2021. Penghargaan Subroto digelar sejak 2012 merupakan apresiasi pemerintah melalui Kementerian ESDM kepada instansi pemerintah yang berkomitmen kuat dan melakukan aksi nyata melakukan upaya konservasi energi dan efisiensi energi. Untuk tahun 2021, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas PUPR dinobatkan sebagai juara III PSBE kategori perkantoran pemerintah.
Trofy dan piagam penghargaan diserahkan Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Luh Nyoman Puspa Dewi kepada Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, di Desa Kiram, Kabupaten Banjar, Senin (29/11).
Dalam sambutannya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, penghargaan serupa pada kategori lain telah juga pernah diterima Pemprov Kalsel sebelumnya, dan diharapkan tahun depan provinsi ini menjadi juara pertama.
“Penghargaan bidang efisiensi energi ini harus dibarengi dengan upaya peningkatan dan inovasi,” ungkap Sahbirin Noor.
Sementara itu Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Luh Nyoman Puspa Dewi mengatakan penghargaan yang diraih Dinas PUPR bisa menjadi teladan bagi dinas-dinas lainnya, bahkan instansi di luar Pemprov Kalsel.
“Keberhasilan ini harus diikuti kantor-kantor yang lain, karena saat ini Kementerian ESDM atau Pemerintah tengah menggaungkan pengurangan emisi,” ucap Luh Nyoman.
Puspa menambahkan, ia mengharapkan PSBE menjadi perwujudan atas komitmen Pemerintah dalam program percepatan konservasi energi, yang ditujukan untuk mengarusutamakan sikap-sikap efisiensi energi di masyarakat.
“Hal lain dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan efisiensi energi di Indonesia,” tutupnya.
Untuk diketahui, Penghargaan Subroto terbagi dalam empat kategori, yaitu Kategori A- Gedung Hemat Energi. Kategori B – Manajemen Energi di Industri dan Gedung. Kategori C – Penurunan dan Perdagangan Emisi Karbon di Sektor Energi. Kategori D – Penghematan Energi di Gedung Perkantoran Pemerintah, diikuti oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. (BIROADPIM/MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Isu perubahan iklim dan lingkungan yang menjadi program utama Partai Gelombang Rakyat (Gelora) semakin masif dilakukan. Kali ini dengan program penanaman 10 juta pohon, Partai Gelora siap untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim di Indonesia.
Suasana penanaman pohon di Hutan Kota Banjarbaru
Mengingat, sejak tahun 1995 hingga tahun 2010, Indonesia kehilangan hutan dalam jumlah yang luar biasa, diperkirakan sekitar 2.21 juta hektar setiap tahun. Akibat dari kerusakan lingkungan ini, negara Indonesia mengalami kenaikan suhu hingga 0.9 derajat celcius pada tahun 2020.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Riswandi mengungkapkan kegiatan menanam 10 juta pohon yang dilaksanakan pada peringatan Hari Menanam Pohon Nasional pada Minggu (28/11) melibatkan sekitar 500 ribu lebih kader Partai Gelora di seluruh Indonesia, termasuk di Kalsel.
“Jadi target 10 juta pohon ini akan kami kerjakan selama satu tahun,” katanya.
Di Kalsel, lanjut Riswandi, pihaknya menargetkan akan menanam sebanyak 130 ribu pohon selama satu tahun.
“Kami sudah menanam 500 pohon di hutan kota Banjarbaru. Seharusnya hari ini (28/11) juga akan dilakukan penanaman serentak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun karena air naik dan status siaga bencana, kemungkinan akan kita tunda sampai kondisi memungkinkan,” jelas Mantan Legislator DPRD Kalsel ini.
Dengan giat penanaman pohon tersebut, Riswandi berharap, sedikit banyaknya bisa kembali menghijaukan Kalsel dan membirukan langit.
Sementara itu, Sam’ani selaku ketua pelaksana mengungkapkan pihaknya akan segera melanjutkan serbuan pohon di Kalsel. Ia menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan siapapun untuk menghijaukan kembali Banua Kalsel.
Untuk diketahui, tanaman yang ditanam dalam kegiatan tersebut adalah semua tanaman hutan. Selain itu, ada pohon jengkol, sengon dan petai. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2022 telah ditetapkan sebanyak 23 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Anggota Badan Pembentukan Perda (BP Perda) DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah menyampaikan Gubernur Kalsel menyampaikan surat tertanggal 22 November 2021 kepada Ketua DPRD Kalsel tentang penyampaian program pembentukan Perda tahun 2022 yang terdiri dari delapan usulan Raperda termasuk tiga raperda dalam daftar kumulatif terbuka.
“Selain itu BP Perda juga telah menerima usulan-usulan Raperda inisiatif dari masing-masing pimpinan komisi DPRD Kalsel sebanyak 15 usulan raperda,” katanya kepada wartawan, belum lama tadi.
Selanjutnya, lanjut Abidinsyah, BP Perda melaksanakan rapat koordinasi dan harmonisasi bersama masing-masing pimpinan komisi DPRD serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Kalsel pada 25 November 2021 dimana hasil rapat koordinasi tersebut akhirnya menyepakati usul Raperda dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2022 sebanyak 23 buah.
Untuk diketahui, Propemperda DPRD Kalsel tahun 2022 tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua Dewan, Supian HK, pada Kamis (25/11).
Sementara, beberapa raperda yang masuk dalam Propemperda Kalsel tahun 2022 tersebut, diantaranya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Raperda tentang perubahan APBD 2022, Raperda tentang APBD 2023, Raperda Perubahan Atas Dasar Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalsel Tahun 2015-2035, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Revolusi Hijau, Raperda Penanaman Penyertaan Modal Pemprov Kalsel kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel, Raperda tentang Penambahan Penyertaan modal kepada PDAM Intan Banjar, Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil, Raperda tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Air Limbah di Wilayah Provinsi Kalsel, Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Wilayah Kalsel, Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Raperda tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pondok Pesantren, Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan, Raperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata, Raperda tentan Inovasi Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Raperda tentang Pengendalian Usaha Pertambangan dan Bahan Galian C pada Wilayah Sungai. (NRH/RDM/RH)
