LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

TANAH BUMBU – Total keseluruhan luas lahan kritis di Kalsel teridentifikasi berjumlah 4.700 hektare lebih. Data ini didapatkan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito.

Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dislautkan Provinsi Kalsel, Ariyadi Noor menyampaikan, apabila diakumulasikan secara pengelolaan kelautan khusus percepatan penanganan rehabilitasi ekosistem mangrove tercatat ada sekitar 100 tahun atau 2122.

“Sebagai langkah sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dengan adanya perbaikan. Melalui gerakan nyata Presiden RI, Joko Widodo, dari 4.700 lahan kritis di Kalsel sedikitnya 3.000 hektare dijadikan target realisasi dalam percepatan penanganan rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan ini diakui sangat baik sebagai tindaklanjut program padat karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” paparnya usai meninjau lokasi hutan mangrove di Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (30/11).

Kendati Kalsel masih melakukan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove seluas 3.000 hektare secara berkelanjutan. Namun, lahan kritis yang harus kembali diperbaiki menyisakan sekitar 1.700 hektare.

“Kami pun mendukung apabila ada pembinaan kelompok pelestari dan Pokdarwis dan Dislautkan Kalsel akan melukan demontrasi plot (Demplot) program yang serupa nantinya, tentu dengan adanya program rehabilitasi ini setidaknya terus bersinergi untuk bekerjasama agar terbangun secara baik dan maksimal,” bebernya.

Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, selain sudah mengidentifikasi luas lahan untuk pemulihan ekosistem mangrove yang ditetapkan sebesar empat ribu hektar lebih itu. Maka, anggaran yang diperlukan juga harus benar-benar disiapkan pemerintah.

“Makanya harus ada kolaborasi disini dan Alhamdulillah anggarannya tersedia tinggal pemerintah pusat melakukan apa, dan Pemprov hingga Pemkab Tanbu juga menyesuaikan dengan program sinergi,” ucapnya.

Bahkan, Wakil Ketua Fraksi dari Partai Golkar di DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani membidangi ekonomi dan keuangan ini menegaskan, agar pemerintah bisa segera melaksanakan program ini secepatnya sebagai langkah dalam percepatan pemulihan ekosistem mangrove khusudnya Tanah Bumbu.

“Saya minta tahun depan program ini sudah harus berjalan karena selain dikomunikasikan dengan masyarakat sekitar, pemerintah pusat juga bisa tetap bersinergi baik pemerintah pusat ataupun daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Segumbang, Mustafinal, mengaku, bersyukur dengan adanya program rehabilitasi hutan mangrove yang diakui cukup luas hingga 4.700 hektare itu meskipun diketahui masih banyak terdapat kekuarangan dalam merealisasikannya.

“Dengan adanya program ini kami menyambut baik, terutama ada tiga desa yakni Sepunggur, Segumbang dan Kresik Putih yang mendapatkan perbaikan ekosistem mangrove yang tersebar di Kecamatan Kusan Hilir dan Batulicin serta untuk target luas lahan sekitar 600 hektar yang harus dipulihkan di Tanbu,” ungkapnya.

Apabila rehabilitasi ini berhasil, maka, eko wisata mangrove menjadi perencanaan dalam sektor Pendapatan Asli Desa (PADes). Terlebih, selain mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dampak dari pasang air laut ke permukiman tempat tinggal hingga persawahan dapat diminimalisir.

“Selain membuatkan jalan untuk akses menuju laut dari 8 hingga 10 meter yang telah dihibahkan oleh sejumlah masyarakat nanti tinggal dari pusat, pemprov dan Pemkab untuk membantu dalam pengelolaan asetnnya nantinya,” tutup Kades Segumbang, Mustafinal. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Daerah harus memastikan berjalannya tiga hal agar agenda politik kepala daerah berjalan, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Aplikasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy Mahani Harahap, ketika menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (1/12).

“SPIP akan membantu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah dan juga mengatasi korupsi di Pemerintah Daerah yang marak di Kalimantan Selatan. Karenanya, harus ada terkait strategi implementasi SPIP di Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Menurut Rudy, yang juga alumni Harvard Kennedy School, strategi implementasi SPIP mencakup penguatan internal dan penguatan eksternal. Ditekankannya, BPKP akan mendorong SPIP di Pemerintah Daerah tidak sekadar sebagai kewajiban (mandatory), tetapi benar-benar untuk dimiliki (ownership) dan menjadi kebutuhan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Siswaskeudes sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam mengawasi keuangan desa. Sebab, Pemerintah Daerah wajib mengawasi keuangan desa dengan anggaran desa yang semakin besar dan korupsi yang marak di desa.

Diungkapkan oleh Rudy, APIP daerah dengan SDM yang terbatas kemampuan dan jumlahnya, akan terbantu ketika mengaudit keuangan desa dengan Siswaskeudes.

Disisi lain, SAKIP adalah salah satu bagian penting dari SPIP yang perlu ditingkatkan kualitas implementasinya agar kinerja Pemerintah Daerah meningkat.

“Langkah-langkah meningkatkan kualitas SAKIP adalah, peningkatan kualitas pengorganisasian, perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review, dan evaluasi kinerja,” tegas Rudy yang merupakan Doctor of Philosophy (PhD) dari Auckland University of Technology (AUT), New Zealand.

Audiensi yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Inspektur, Kepala Bagian Organisasi, dan Kepala Bapelitbang Kabupaten Barito Kuala ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakah perintah langsung Bupati Barito Kuala Noormiliyani AS, untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. (BPKP.KALSEL-RIW/RDM/RH)

TAPIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 Kabupaten Tapin, di Pendopo Galuh Bastari, Rantau Baru, Selasa (30/11).

Wagub Muhidin atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat Hari Jadi ke-56 pada Kabupaten Tapin.

“Semoga di usia ke-56 tahun ini, seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tapin semakin bersemangat untuk memajukan daerah, membangun sinergi dan kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan,” ajaknya.

Diketahui, salah satu keunggulan Tapin terletak pada sektor pertaniannya.

Varietas lokal yang saat ini terus dikembangkan adalah cabai rawit hiyung. Cabai ini kemudian diolah menjadi berbagai macam produk, seperti sambal, cabai bubuk, hingga abon.

Pemprov kalsel pun mendukung dan memfasilitasi sektor pertanian di Tapin, dengan menyalurkan bantuan senilai 1,2 miliar rupiah pada Oktober 2021 lalu.

“Di usia ke-56 ini, telah banyak capaian pembangunan yang diraih oleh Kabupaten Tapin. Apalagi saat ini Tapin memegang peran sentral bagi kemajuan Kalimantan Selatan,” paparnya Muhidin.

Untuk mengoptimalkan pembangunan, kata Muhidin, perlu menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

“Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Tapin, agar terus membangun semangat kebersamaan dan kerukunan, sehingga berbagai agenda pembangunan berjalan dengan baik,” ujar Muhidin.

Sementara itu, Bupati Tapin Arifin Arpan mengungkapkan, tantangan pembangunan ke depannya makin tinggi.

Kalimantan Selatan diproyeksikan sebagai jalur logistik dan penyangga pangan bagi ibukota baru.

“Kita, segenap warga Tapin, harus mempersiapkan diri untuk mengembangkan sektor pertanian lebih baik lagi,” kata Bupati.

Terkait capaian vaksinasi, ia menyebutkan telah mencapai angka sekitar 50 persen. Tapin  terus berupaya mengejar 70 persen di bulan Desember.

“Saya imbau kepada warga Tapin yang belum vaksin, agar segera melakukan vaksinasi,” imbaunya.

HUT Kabupaten Tapin kali ini mengusung tema “Tapin Maju, Tapin Unggul, Harapan Kita”.

Acara dirangkaikan dengan penantanganan prasasti pembangunan gedung di Kabupaten Tapin, disaksikan oleh Wakil Gubernur Kalsel. (BIROADPIM/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Sebanyak 3.000 hektare lahan di Kalsel menjadi target rehabilitasi mangrove tahun 2021. Agar program ini terealisasi, Pemprov kini bersinergi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito.

Terkait hal itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, dengan keprihatinan atas kondisi ekosistem mangrove sejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi dasar adanya program rehabilitasi tersebut.

“Inilah kenapa kami hadir untuk masyarakat di sini, baik dari Kementerian KLHK, Dishut dan Dislautkan Kalsel bahwa penanganan untuk rehabilitasi mangrove tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Maka dari itu, sinergi menjadi hal utama dan kita lihat sekarang pusat, provinsi dan kabupaten sudah jadi satu. Diharapkan, tahun depan perbaikan ekosistem tersebut sudah dilaksanakan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/11) siang, usia meninjau lokasi rehabilitasi tanaman mangrove di Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.

Bahkan, ia menilai, terkait kondisi yang telah terjadi seluruhnya bukan kesalahan dari masyarakat, tetapi, harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

“Mereka juga peduli terhadap alam, jangan salah, ini kadang pemerintah juga menyalahkan. Tetapi tidak, ternyata kita sadari bahwa mereka berdomisili di Kecamatan Kusan Hilir dan Batulicin juga memahami arti dari bencana yang terjadi selama ini,” tegas Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan, Tanah Bumbu, Dewi Wulandari, menuturkan, khusus target lahan yang digarap di Tanah Bumbu diketahui mencapai 600 hektare.

“Kami Dishut Kalsel juga bekerjasama dan bersinergi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito,” ucapnya.

Dari 600 hektar lahan rehabilitasi mangrove yang ditargetkan, dia menyebutkan, berada di wilayah Kusan Hilir dan Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

“Mudahan-mudahan capaian target tersebut mampu terpenuhi. Yang mana, daerah ini meliputi Sepunggur, Segumbang dan Kresik Putih,” bebernya.

Namun, ia menyampaikan, pemerintah menyediakan lahan rehabilitasi mangrove secara total keseluruhan mencapai 3.000 hektare.

“Jadi, ini tidak hanya menyangkut KPH Kusan saja tetapi tersebar diseluruh unit kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan,” papar Plt Kepala KPH Kusan, Tanah Bumbu, Dewi Wulandari.

Selain itu, Fungsional PEH Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito, Tri Wibowo, menyebutkan, sejalan dengan program Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), sedikitnya ribuan lahan di Kalsel harus dilakukan perbaikan atau rehabilitasi.

“Menindaklanjuti adanya aspirasi dari DPRD Kalsel dan Pemda, kami BPDASHL dan BRGM memang sudah menargetkan untuk di Kalsel seluas 3.000 Ha untuk percepatan rehabilitasi mangrove,” tuturnya.

Langkah ini, lanjut Tri, merupakan program padat karya yang digaungkan oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Indonesia khususnya di Kalsel melalui percepatan rehabilitasi ekosistem mangrove.

“Tahun ini, kami sudah melakukan rehabilitasi lahan mangrove di Kalsel sekitar 50 hektare (Ha) serta sisanya dari 3.000 kini menjadi 2.950 lagi dan akan dilakukan reboisasi bahkan dilanjutkan pada 2022 nanti. Tetapi, adanya sinergi bersama Dishut hingga Dislautkan planing perencenaan sudah ada di 2021,” tukasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI Provinsi Kalsel Masa Bakti 2021 – 2025 menyampaikan hasil penjaringan mereka terhadap bakal calon Ketua KONI Provinsi Kalsel. Untuk pendaftar atas nama Bambang Heri Purnama dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan Sutarto Hadi tidak memenuhi syarat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI Provinsi Kalsel Masa Bakti 2021 – 2025 Sarmidi.

“Hasilnya, Bambang Heri Purnama lolos sedang Sutarto Hadi tidak memenuhi persyaratan,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (30/11).

Hasil tersebut, lanjutnya, didapat setelah pihaknya melakukan verifikasi terhadap dukungan dari kedua bakal calon tersebut.

“Bambang Heri Purnama dinyatakan lolos verifikasi administrasi dengan dukungan yang sah dari 12 KONI kab/kota dan 31 dukungan dari pengurus cabang olahraga (cabor),” jelas Sarmidi.

Sedangkan, lanjutnya, untuk Sutarto Hadi hasil verifikasi tidak memenuhi persyaratan yang mewajibkan mengantongi surat dukungan resmi sekurang-kurangnya tiga suara dari KONI kabupaten/kota dan minimal suara dari 10 Cabor anggota KONI Kalsel termasuk fungsional.

“Pada verifikasi tersebut Sutarto tidak didukung KONI kab/kota dan hanya satu KONI yang mendukung namun ternyata ganda dan dianggap tidak sah yang juga memberikan dukungan terhadap Bambang Purnama,” ucapnya.

Begitu juga, tambahnya, dengan 11 Cabor yang mendukung Sutarto ada lima Cabor yang tidak memenuhi persyaratan. Sehingga secara verifikasi administrasi tidak terpenuhi.

“Setelah ini kami akan menyerahkan berkas hasil penjaringan kepada panitia Musprov KONI se kab/kota untuk menentukan apakah calon tunggal tersebut layak menjabat sebagai Ketua KONI Kalsel periode 2021-2025,” ucap Sarmidi. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau, para pelaku usaha memanfaatkan bantuan pemerintah (Banper) tahun 2022.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan baru-baru tadi mengatakan, saat ini Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membuka penerimaan proposal bantuan pemerintah yang dibuka mulai 8 November – 8 Desember 2021.

“Bantuan yang diberikan berupa fasilitasi revitalisasi prasarana infrastruktur dan sarana fisik ruang kreatif,” ucapnya

Syarifuddin menjelaskan, pihaknya sangatlah menyambut baik dengan dibuka Banper ini dalam pembangunan dan pengembangan, mulai dari infrastruktur, ekonomi dan kreatif, agar seluruh pelaku usaha di 13 kabupaten dan kota dapat memanfaatkannya.

“Masih ada waktu untuk para pelaku ekonomi kreatif dalam mengajukan proposal Banper,” pintanya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, selain Banper, pada tahun 2022 mendatang, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan juga akan mengajukan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk pengembangan sumber daya manusia disektor pariwisata.

“Kita mengusulkan terkait bantuan untuk destinasi wisata yang terdampak banjir pada bulan Januari 2021. Rencananya pada awal pekan Desember akan berkunjung ke Kemenparekraf bersama Dinas Pariwisata kabupaten dan kota, untuk menyampaikan usulan, dan menerima program dari pemerintah pusat, supaya nanti bisa dibawa ke daerah masing-masing,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJAR – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Kalimantan Selatan (Kalsel) sukses menggelar kegiatan puncak Ragam Pesona Budaya Banjar Tahun 2021, di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Senin (29/11) malam.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Kalimantan Selatan Yusuf Effendi, mengapresiasi kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan seni budaya di banua ini.

“Kegiatan ini dapat menjadi wadah para seniman di seluruh Kalsel untuk mengembangkan dan juga dapat melestarikan kebudayaan yang kita miliki,” ucap Yusuf.

Sementara itu Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti mengatakan kegiatan tersebut diperingati sekaligus dalam rangka Hari Guru 2021 dan HUT Korpri ke 50 Tahun 2021.

“Kegiatan Pantul Berlakon dan bermusik ini adalah puncak kegiatan Festival Seni Budaya Banjar 2021, yang digelar dalam beberapa hari,” kata Suharyanti.

Diterangkan Suharyati, Pantul Berlakon adalah seni budaya khas Banjar yang perlu dilestarikan.

“Pantul berlakon ini mengalami perkembangan sekarang, dulu kan pemainnya menggunakan topeng, tapi sekarang kita menampilkan dengan menggunakan rias wajah, jadi kali ini berbeda,” terang Suharyanti.

Suharyanti berharap, pagelaran seni kerja sama antara Taman Budaya dan seniman dapat terus terjalin, sebagai wadah untuk berkarya.

“Taman Budaya akan selalu memberi ruang kepada para seniman di Kalsel dan menunggu karya-karya seni nya. Itu semua sebagai bentuk pelestarian dan pengembangan seni budaya di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Dalam giat Festival Budaya Banjar 2021 telah dilibatkan 167 sanggar dan komunitas seni di Kalsel. Meskipun di guyur hujan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor turut meramaikan kegiatan malam puncak ini dengan berpatisipasi dalam pentas kesenian Pantul Berlakon bersama seniman dari Sanggar Lawang Banjarmasin dan The Bongkoes Band. (TR21-01/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih penghargaan  Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) 2021. Penghargaan Subroto digelar sejak 2012  merupakan apresiasi pemerintah melalui Kementerian ESDM kepada instansi pemerintah yang berkomitmen kuat dan melakukan aksi nyata melakukan upaya konservasi energi dan efisiensi energi. Untuk tahun 2021, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas PUPR dinobatkan sebagai juara III PSBE kategori perkantoran  pemerintah.

Trofy dan piagam penghargaan diserahkan Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Luh Nyoman Puspa Dewi kepada Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, di Desa Kiram,  Kabupaten Banjar, Senin (29/11).

Dalam sambutannya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, penghargaan serupa pada kategori lain telah juga pernah  diterima Pemprov Kalsel sebelumnya, dan diharapkan tahun depan provinsi ini menjadi juara pertama.

“Penghargaan bidang efisiensi energi ini harus dibarengi dengan upaya peningkatan dan inovasi,” ungkap Sahbirin Noor.

Sementara itu Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Luh Nyoman Puspa Dewi mengatakan penghargaan yang diraih Dinas PUPR bisa menjadi teladan bagi dinas-dinas lainnya, bahkan instansi di luar Pemprov Kalsel.

“Keberhasilan ini harus diikuti kantor-kantor yang lain, karena saat ini Kementerian ESDM atau Pemerintah  tengah menggaungkan pengurangan  emisi,” ucap Luh Nyoman.

Puspa menambahkan, ia mengharapkan PSBE menjadi perwujudan atas komitmen Pemerintah dalam program percepatan konservasi energi, yang ditujukan untuk mengarusutamakan sikap-sikap efisiensi energi di masyarakat.

“Hal lain dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan efisiensi energi di Indonesia,” tutupnya.

Untuk diketahui, Penghargaan Subroto terbagi dalam empat kategori, yaitu Kategori A- Gedung Hemat Energi. Kategori B – Manajemen Energi di Industri dan Gedung. Kategori C – Penurunan dan Perdagangan Emisi Karbon di Sektor Energi. Kategori D – Penghematan Energi di Gedung Perkantoran Pemerintah, diikuti oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. (BIROADPIM/MRF/RDM/RH)