LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Jelang Nataru Pokdarwis Diimbau Makin Disiplin Prokes

BANJARMASIN – Menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tiga belas kabupaten/kota, semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama bagi destinasi wisata yang dikelola.

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan baru baru mengatakan, dengan disiplinnya protokol kesehatan (prokes), agar di Kalsel kasus COVID-19 tidak akan mengalami peningkatan, meskipun saat ini sudah mulai melandai.

“Kami imbau, taat prokes mulai wajib pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jika perlu bisa terapkan aplikasi peduli lindungi pada pintu masuk destinasi wisata,” pintanya

Syarifuddin menyarankan, pemerintah daerah di tiga belas kabupaten/kota, diminta terus mengupayakan ketatnya protokol kesehatan, dibarengi kebijakan yang seimbang, yaitu destinasi wisata ramai dikunjungi, dan tentu tidak mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi.

“Setiap kebijakan kita serahkan kepada masing-masing kabupaten/kota, karena lebih memahami karakter warga setempat,” ucapnya.

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, faktor capaian percepatan vaksinasi juga menjadi indikator penting di sektor kepariwisataan, supaya dapat berjalan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk membuat tingkat kunjungan wisatawan baik luar daerah dan mancanegara.

“Kita tidak ingin ada klaster baru, akibat berwisata,” tutupnya. (NHF/RDM/MTB)

Pemprov Kalsel Salurkan Bantuan Bagi Peternak Itik

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan hibah ternak itik kepada peternak terdampak banjir awal 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Rabu (15/12).

Bantuan yang didistribusikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan ini berasal dari Kementerian Pertanian melalui Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Pelaihari.

Pendistribusian kali ini dilakukan melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Bidnakeswan) bersama tim BPTU HPT Pelaihari dan Dinas Pertanian Kabupaten HST. Adapun bantuan yang diberikan sebanyak 6.700 ekor Day Old Duck (DOD) yang terdiri dari 6.030 ekor DOD itik Alabio dan 670 ekor DOD itik Mojosari yang disebar keempat kelompok ternak yaitu Kelompok Ternak Tunas Muda di Desa Haruyan sebanyak 2.500 ekor DOD, Kelompok Ternak Baruh Daun di Desa Jaranih sebanyak 1.500 ekor DOD, Kelompok Ternak Baruh Jukah di Desa Maasiran sebanyak 1.500 ekor DOD dan Kelompok Ternak Mufakat di Desa Kayu Rabah sebanyak 1.200 ekor DOD.

Kegiatan distribusi hibah bantuan ternak itik ini mencapai total 35.880 ekor itik untuk 37 Kelompok Ternak yang tersebar di 5 kabupaten yang terdampak banjir di awal tahun 2021.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi mengungkapkan pemberian bantuan juga tidak terlepas dari arahan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor terkait penanganan pascabanjir, melalui program pemulihan dan pembinaan intensif agar ketersedian pangan asal hewan tetap terjaga.

“Dengan tersalurnya bantuan ini diharapkan para peternak itik bisa beternak kembali, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternaknya, yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan peternak itik yang ada di Hulu Sungai Tengah,” terangnya. (ASC/RDM/MTB)

Percepatan Penurunan Stunting, 3072 Orang TPK Tingkat Provinsi Kalsel Dikukuhkan

BANJARMASIN – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan pengukuhan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tingkat Provinsi Kalsel di gedung Mahligai Pancasila, Kamis (16/12).

Pengukuhan sebanyak 3072 orang TPK tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutannya, Roy menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan tersendiri bagi upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, capaian yang sudah baik selama 7 tahun terakhir, yang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 44,3 persen pada tahun 2013 menjadi 31,75 persen pada tahun 2019.

“Hal ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kembali untuk mencapai target 14 persen pada akhir tahun 2024,” katanya.

Suasana Pengukuhan TPK Tingkat Provinsi Kalsel oleh Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Lebih lanjut, Roy menyatakan Pemprov juga memahami bahwa pelaksanaan beberapa program pada tahun 2020 terpengaruh pandemi, terutama kegiatan layanan yang memerlukan interaksi langsung dengan masyarakat. Alokasi anggaran dan layanan kesehatan juga terfokus pada upaya untuk mengatasi COVID-19. Hal ini tentu saja mempunyai dampak bagi pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

“Untuk itu dengan dikukuhkannya TPK yang akan bergerak di desa-desa dan kelurahan di Kalsel, saya harapkan stunting dapat dicegah dan ditangani secepat mungkin, mengingat waktu yang cukup singkat untuk mencapai target 14 persen tahun 2024,” harapnya.

Suasana Pengukuhan TPK tingkat Provinsi Kalsel.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan menjelaskan TPK terdiri dari tim penggerak PKK, bidan atau tenaga kesehatan yang ada di desa. Mereka bertugas untuk mengedukasi dan mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui dan bayi di bawah dua tahun (baduta).

“Dengan adanya TPK ini diharapkan dapat terpetakan semua keluarga yang berisiko stunting agar dapat dilakukan percepatan penurunan angka stunting di Kalsel,” pungkasnya.

Kegiatan pengukuhan TPK tingkat Provinsi Kalsel ini juga dilaksanakan secara dalam jaringan (daring). (NRH/RDM/MTB)

Tidak Ada Pembatasan Dan Penyekatan Pada Malam Nataru Di Banjarmasin

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Forkopimda menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat, untuk tidak melakukan pembatasan pada malam Nataru mendatang.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, untuk persiapan Nataru Pemerintah Kota Banjarmasin telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak termasuk dari Forkopimda, bahwa pada malam Natal dan Tahun Baru (Nataru) tersebut, di Kota Banjarmasin tidak diberlakukan pembatasan maupun penyekatan.

“Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, maka Pemko Banjarmasin memutus tidak dilakukan pembatasan maupun penyekatan di Kota Banjarmasin,” ungkap Ibnu, kepada sejumlah wartawan, pada Rabu Sore (15/12).

Menurut Ibnu, setelah Pemerintah Pusat membatalkan untuk pemberlakuan PPKM Level 3 menjelang Nataru, maka saat status PPKM di Kota Banjarmasin kembali ke level 2 dengan pembatasan serta penerapannya Protokol COVID-19 yang ketat.

“Kemudian untuk malam Natal di Kota Banjarmasin, tentunya Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki aturan sendiri untuk malam perayaan hari hari besar keagamaan,” jelasnya.

Pada malam hari besar keagamaan tentu untuk THM ditutup, sedangkan untuk malam Natal berlangsung pada malam Jumat, sehingga otomatis THM tutup atau tidak beroperasi.

“Sedangkan pada malam tahun baru terjadi pada malam Sabtu, sehingga THM serta lainnya tidak ditutup. Namun, diberlakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat,” tutur Ibnu.

Dengan, adanya aturan baru dari Pemerintah Pusat tersebut, maka Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin akan melakukan sosialisasi kepada hotel, THM, serta lainnya, tentang tidak adanya larangan pembatasan penyekatan di malam tahun baru tersebut.

“Sebelumnya, Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin telah melakukan sosialisasi terhadap larangan Mengingat adanya pemberlakuan PPKM Level 3 pada malam Nataru tersebut,” ucapnya.

Karena, tambah Ibnu, Pemerintah Pusat telah dicabut pemberlakuan PPKM level 3, maka Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi kembali, untuk tidak ada larangan pembatasan dan penyekatan di Kota Banjarmasin.

“Masyarakat Kota Banjarmasin diminta untuk tetap menjaga jarak, pakai masker, serta lainnya,” pesan Ibnu. (SRI/RDM/MTB)

Pemko Banjarmasin Lakukan Antisipasi Musibah Banjir

BANJARMASIN – Jelang puncak banjir kiriman yang diprediksi akan berlangsung pada 19 Desember 2021 mendatang, serta malam Nataru. Maka Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Forkopimda menggelar rapat, untuk mengantisipasi hal tersebut.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Forkopimda menggelar rapat bulan rutin dan saat ini dilaksanakan di penghujung tahun 2021.

“Rapat bersama Forkopimda ini merupakan rapat rutin,” ungkap Ibnu, kepada sejumlah wartawan, disalah satu hotel berbintang, di Kota Banjarmasin, Rabu Sore (15/12).

Menurut Ibnu, pada rapat tersebut pihaknya membahas isu isu penting, seperti bencana banjir, serta persiapan malam Nataru di Kota Banjarmasin.

“Pada bencana banjir ini, Pemerintah Kota Banjarmasin memerintahkan kepada seluruh camat dan lurah untuk melakukan pendataan rumah rumah warga yang mengalami Kerusakan,” ujarnya.

Nantinya, lanjut Ibnu, akan dilihat Kerusakan yang layak untuk dibantu Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas PUPR.

“Untuk kelengkapan bantuan kesiapsiagaan musibah banjir termasuk Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, telah siaga saat ini,” ungkapnya.

Menurut Ibnu, kesiagaan tersebut dilakukan karena Pemerintah Kota Banjarmasin telah belajar dari kejadian banjir pada awal tahun lalu.

“Pada awal tahun lalu musibah banjir terbanyak dikawasan Kecamatan Banjarmasin Timur, sedangkan pada akhir tahun ini Kecamatan Banjarmasin Barat serta Banjarmasin Utara,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)

Pemkab Banjar Petakan Lahan Kritis Untuk Antisipasi Dampak Banjir

BANJAR – Masyarakat Kabupaten Banjar diharapkan agar tidak panik saat terjadi bencana banjir di wilayahnya, kaji cepat banjir sangat bermanfaat untuk memetakan kerusakan lingkungan di suatu wilayah, termasuk lahan kritis mana yang perlu direboisasi atau diberi perlakuan yang berbeda.

Hal ini diungkapkan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab Banjar Mursal, saat membuka secara resmi Rakoor Antisipasi dan Pengendalian Dampak Banjir, di salah satu hotel berbintang di Kecamatan Gambut, Rabu ( 15/12).

Disampaiman Mursal,intensitas hujan saat ini sudah meningkat, dan diharapkan durasi hujan kedepan tidak terlalu lama, karena jika durasi hujan cukup lama maka akan rawan berakibat banjir. Dan kepada masyarakat jika terjadi banjir diharapkan agar tidak panik, jika terjadi banjir maka masyarakat diharapkan mengamankan barang berharga mereka seperti dokumen di tempat yang tinggi dan aman.

“Kaji cepat banjir sangat bermanfaat untuk memetakan kerusakan lingkungan di suatu wilayah, termasuk lahan kritis mana yang perlu direboisasi atau diberi perlakuan yang berbeda. Misalnya dengan merubah kawasan kebun sayur menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman keras seperti kopi yang dampaknya cukup baik, karena mampu mengikat tanah sehingga bisa berfungsi sebagai pengendali banjir alami,” ungkap Mursal.

Ditambahkan Mursal, Diperlukan stakeholder yang memahami pentingnya perubahan iklim secara komprehensif terkait cuaca dampak dari bencana hidrometereologi pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Banjar.

“Periode La Nina (musim dingin) yang dimulai sejak awal November hingga akhir Februari 2022 sesuai dengan prediksi IKLIM dari Sistem Informasi LIHAI (Layanan Informasi Handal untuk manajemen Lingkungan) DLH Kabupaten Banjar,” tutup Mursal. (HUMASBANJAR-MRF/RDM/RH)

2022 Minyak Goreng Curah Tetap Boleh Beredar

BANJARMASIN – Sebelumnya telah disosialisasikan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan. Namum Pemerintah telah membatalkan hal itu dilaksanakan ditahun 2022 dan tetap mengizinkan beredarnya minyak goreng curah di pasaran.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, kepada wartawan Rabu (15/12) menjelaskan, alasan boleh beredarnya minyak goreng curah dipasaran, karena kondisi masih pandemi COVID-19, yang berdampak dalam perkembangan ekonomi masyarakat.

“Kita rasa tidak tepat memaksa warga membeli minyak goreng non curah, apalagi bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang menghambat nanti dalam penjualan dagangan,” ucapnya

Birhasani menyampaikan, saat ini memang masih terjadi kenaikan harga CPO atau minyak sawit mentah di pasar internasional,
yang menyebabkan harga minyak goreng tinggi dipasaran. Ia berharap, harga minyak goreng akan mengalami penurunan di bulan Februari 2022 mendatang.

“Dengan digelarnya pasmur dan operasi pasar tadi, akan dapat mampu terpenuhi keperluan minyak goreng,” jelasnya

Sementara itu salah satu, produsen minyak goreng kemasan di Kalsel, Eksekutif Sales Marketing PT Sime Darby Oils Agus Andriono, menilai dengan batalnya aturan minyak goreng kemasan beredar dipasaran, pihaknya tidak keberatan. Namun saat ini untuk proses pengemasan tetap saja dilakukan dari satu liter dan dan dua liter. Terkait sebelumnya sudah pernah dikemas setengah liter untuk di pasaran, ternyata di pasaran belum terlalu laku, sehingga nanti yang beredar tetap satu dan dua liter.

“Kami legowo saja dengan aturan pemerintah, dan tetap memproduksi minyak goreng berkemasan, karena tingkat penjualan tidak hanya lokal, juga sudah merambah ke pasar nasional,” ujarnya.

Seperti diketahui, kenaikan harga minyak goreng di pasaran sejak November, untuk harganya bervariasi sesuai jenis dan merk, yaitu sebelumnya minyak goreng curah seharga Rp14.500per liter kini menjadi Rp17.000 perliter. Sedangkan minyak goreng kemasan dulunya Rp15.000 perliter, kini dikisaran Rp18.000 – Rp20.000 perliter. (NHF/RDM/RH)

Pemkab Banjar Resmikan Booster Pump Gambut

BANJAR – Permasalahan tingkat kebocoran air dan belum meratanya keberadaan jaringan sarana dan prasarana air bersih, membuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar selalu berupaya melakukan pembenahan-pembenahan berdasarkan skala prioritas penanganan terutama pada kegiatan pengembangan unit distribusi dan unit pelayanan dengan pemanfaatan idle capacity.

Bertempat di Perumahan Guru Kecamatan Gambut, Pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan peresmian Booster Pump Gambut, Rabu (15/12). Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Banjar Saidi Mansyur, didampingi Wakil Bupati Kab Banjar Said Idrus Al-Habsyie, Direktur Utama PDAM Intan Banjar, Syaiful Anwar, serta sejumlah Pejabat SKPD Lingkup Banjar.

Dalam sambutannya Bupati Banjar Saidi Mansyur menjelaskan, pertumbuhan pelanggan dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. Tahun 2021 ini jumlah pelanggan 100.088 Sambungan Langganan (SL) dibanding dengan tahun 2020 dengan pelanggan sebanyak +96.076 SL, maka PDAM Intan Banjar diharapkan akan terus meningkatkan kemampuan pelayanannya dari waktu ke waktu, mengikuti pertumbuhan penduduk dan kenaikan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Banjar.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Walikota Banjarbaru selaku pemilik atau sebagai penyerta modal PDAM Intan Banjar. Semoga kerjasama yang kita telah jalin ini dapat bermanfaat dalam melangkah kedepan,” ucap Saidi.

Saisi menambahkan, Pemerintah Kabupaten Banjar akan terus mendukung PDAM Intan Banjar dalam meningkatkan mutu dan pelayanannya kepada Masyarakat.

“Insya Allah dengan niat tulus seluruh masyarakat dan juga pemerintah akan selalu mendukung PDAM Intan Banjar dalam meningkatkan mutu pelayanannya,” tutupnya. (HUMASBANJAR-MRF/RDM/RH)

Gubernur Kalsel Optimis Sektor Perkebunan Berpotensi Jadi Pondasi Ekonomi Kalimantan

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor optimis sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, mampu menjadi tulang punggung ekonomi Kalimantan.

Hal itu Ia sampaikan saat membuka kegiatan Borneo Palm Oil Forum Keempat disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Rabu (15/12).

Borneo Palm Oil Forum diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Borneo Forum keempat ini mengusung tema “Meningkatkan Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Dalam Kondisi Pandemi COVID-19”.

“Insya Allah, forum ini akan mendorong pembangunan kelapa sawit yang lebih maju di regional Kalimantan, khususnya melalui hilirisasi industri kelapa sawit yang berkelanjutan,” terang Sahbirin Noor dalam sambutannya.

Paman Birin, sapaan akrabnya, menyebut, sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan saat ini menjadi penyumbang devisa nomor dua setelah sektor tambang.

Perkebunan kelapa sawit memiliki peluang dan tantangan ke depannya yang harus dikelola dengan baik.

Tidak hanya sektor sawit, Paman Birin mengungkapkan, Provinsi Kalsel juga serius menggarap sektor perkebunan lainnya seperti karet dan kopi.

Ujarnya, sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam meningkatkan pembangunan daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penerimaan devisa.

Salah satu langkah strategis Pemprov Kalsel dalam rangka pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, yakni melaksanakan Peremajaan Sawit Rakyat.

“Meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit dengan Peremajaan Sawit Rakyat. Target PSR di Kalsel dari tahun 2018 sampai 2021 seluas 16.217 hektar,” jelas Gubernur.

Adapun Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengungkapkan, sektor sawit mampu bertahan di tengah pandemi. Bahkan, devisa yang diberikan justru meningkat signifikan.

“Dengan kinerja yang membaik hingga akhir tahun, diperkirakan industri sawit menyumbang devisa 35 miliar dolar. Itu angka tertinggi yang bisa kita capai,” bebernya.

Menurutnya, demi meningkatkan kinerja industri sawit nasional, penting sekali upaya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Kolaborasi yang saya maksud, pemerintah maupun pelaku usaha bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk aspek implmentasi,” jelasnya.

Borneo Palm Oil Forum Keempat ini, dihadiri oleh seluruh Gubernur se Kalimantan, baik secara langsung maupun daring, Kepala Dinas Perkebunan se Kalimantan, dan Forkopimda Kalsel. Turut menyampaikan sambutan secara virtual, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Musdhalifah Mashmud. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

PKK Kalsel Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Digital

BANJARMASIN – PKK Kalimantan Selatan menggelar kegiatan “Pelatihan Peningkatan Pemasaran dengan Penerapan Teknik Digital di Kalsel”, Rabu (15/11), disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Suasana pelatihan UMKM oleh TP PKK Kalsel

Pelatihan tersebut merupakan inisiasi TP PKK Pusat, dengan penyelenggaraan serentak di tiga kota, yaitu Banjarmasin, Samarinda, dan Makassar.

Ketua PKK Kalsel Raudatul Jannah Sahbirin Noor, diwakili Ketua Bidang I PKK Kalsel Aminatus Alifah Roy Rizali Anwar, membuka acara yang diikuti 107 peserta ini. Turut hadir, Ketua Pokja Bidang IV PKK Pusat Safriati Safrizal.

Disebutkan, pelatihan pemasaran digital sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah, khususnya bagi pelaku UMKM yang banyak terdampak pandemi COVID-19.

“Hampir seluruh produk UMKM yang mengandalkan pemasaran dengan cara perdagangan di pasar-pasar, di arena olahraga, lokasi wisata, mengalami penurunan penjualan, bahkan sampai tutup usahanya,” terang Raudatul Jannah dalam sambutannya yang dibacakan Aminatus Alifah.

Ia melanjutkan, hanya UMKM yang memanfaatkan pasar secara digital yang mampu bertahan di tengah pandemi, bahkan ada yang bisa berkembang pesat.

Menurutnya, tren pemasaran ke depan lebih banyak memanfaatkan kecanggihan digital. Wilayah pemasaran tidak terbatas dan mampu menjangkau mancanegara.

“Karena itu, UMKM di Kalimantan Selatan, sejak sekarang kita dorong ke arah pemasaran digital,” ujarnya.

Ketua Pokja Bidang IV PKK Pusat, Safriati Safrizal, memotivasi para kader PKK agar bersemangat melahirkan kreativitas dan inovasi.

“Bukan tidak mungkin usaha kecil menembus pasar luar negeri. Semua itu tergantung dari kemasan produk. Jika kemasannya menarik, bukan tidak mungkin bisa sampai ke Australia dan sebagainya,” kata mantan Penjabat Ketua TP PKK Kalsel ini.

Selain inovasi produk, menurutnya, dukungan pemasaran digital sangat penting di era sekarang. Dunia berada dalam genggaman internet, tergantung bagaimana memanfaatkannya.

Pelatihan pemasaran digital ini digelar selama dua hari, menghadirkan pemateri dari Google Indonesia. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)