LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terus menyiagakan fasilitas penanganan bencana, yang ditujukan untuk membantu masyarakat di Banua. Baik bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), maupun bencana musibah banjir.

Plt. Kepala BPBD Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bambang Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa dalam upaya memperkuat ketahanan bencana di lingkungan masyarakat, BPBD Provinsi Kalsel terus bersinergi dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap bencana. Berbagai fasilitas penanganan bencana yang dimiliki BPBD, akan terus disiagakan untuk memberikan pertolongan dan bantuan bagi masyarakat terdampak.

“Sinergitas dari seluruh pihak, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten – Kota, hingga swasta sangat penting untuk optimalnya penanganan kebencanaan,” ucap Bambang saat ditemui di Kantornya, baru – baru ini.

Dilanjutkan Bambang, pihaknya bersyukur atas dukungan dari semua pihak baik Swasta Maupun Kabupaten Kota. Dengan adanya dukungan ini, Kalsel tidak bergerak sendiri dalam menangani bencana sehingga upaya bantuan dan penanganan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

“Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat juga selalu memberikan dukungan untuk Kalsel, dan hal ini tidak terlepas dari kerja keras Gubernur Kalsel Muhidin bersama Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman,” tutup Bambang. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan berharap bonus atlet secepatnya akan dicairkan.

Plt Kadispora Kalsel Fitri Hernandi menjelas, pihaknya saat ini, masih dalam tahap pengumpulan data atlet peraih medali pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) di Sumut dan Aceh lalu. Dalam pengumpulan data atlet ini pihaknya bekerjasama dengan KONI Provinsi Kalimantan Selatan.

“Mengingat untuk data seperti nama, nomor rekening atlet, serta lainnya ada di KONI Kalsel,” ungkap Fitri, kepada sejumlah wartawan, pada Rabu (9/4).

Fitri berharap, dalam satu minggu ini Dispora Kalsel sudah menerima surat rekomendasi atau pengajuan dari KONI Kalsel.

“Tentunya kami berharap, proses pengumpulan data ini dapat selesai pada Akhir Bulan,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Fitri, pada akhir Bulan April ini, bonus dapat segera dicairkan setelah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalsel.

Sedangkan, untuk proses pendataan atlet National Paralympic Committee (NPC) Kalsel penerima bonus tersebut, sudah selesai.

“Untuk pendataan atlet NPC penerima bonus sudah selesai,” ucap Fitri.

Namun, tambahnya, anggaran untuk bonus atlet PON dan Peparnas menjadi satu, sehingga pencairan dilakukan bersamaan. (SRI/RDM/RH)

BARITO KUALA – Hingga akhir April 2025, Perum Bulog Kalsel ditargetkan mampu membeli gabah dan beras petani hingga sebanyak 6.200 ton. Dengan Harga Patokan Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar 6.500 Rupiah per kilogram.

“Hingga awal April ini, kita sudah membeli gabah dan beras petani sebanyak 7.200 ton. Ini artinya sudah melebihi target yang ditetapkan,” ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalsel, Muhammad Akbar Said kepada wartawan, disela Panen Raya dan Tanam Padi Serentak 14 Provinsi, di Desa Panca Karya Alalak, Barito Kuala pada Senin (7/4).

Pembelian gabah dan beras ini, menurut Akbar, dilakukan pihaknya dengan langsung mendatangi petani usai melaksanakan panen.

“Kita langsung ambil dari petani. Jadi dari Combine Harvester langsung kita angkut gabah kering panen dari petani dengan harga 6.500 per kilonya,” jelas Akbar.

Lebih lanjut Akbar memastikan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pembelian gabah dan beras petani ini, hingga akhir tahun nanti.

“Yang pasti sudah disediakan. Jadi petani tidak perlu khawatir, karena Bulog siap melakukan pembelian langsung usai panen sepanjang tahun ini,” tegasnya.

Bahkan menurut Akbar, pihaknya mendapat tambahan target pembelian sebesar 7.400 ton hingga akhir April mendatang. Mengingat pembelian saat ini yang sudah melampaui target hingga 100 persen lebih.

“Untuk pembelian selanjutnya, akan ada target baru yang ditetapkan,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel di ruang rapat Komisi I DPRD Kalsel lantai 4, Selasa (8/5). Kegiatan ini dilakukan untuk membahas kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali kota (PSU Pilwali) Kota Banjarbaru.

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, mengungkapkan bahwa tahapan persiapan Pilwali Kota Banjarbaru telah berjalan dengan baik dan hampir rampung. Ia mengingatkan agar sisa waktu yang ada dimanfaatkan untuk menyempurnakan berbagai aspek teknis dan partisipatif.

“Ini kan tinggal menghitung hari saja lagi untuk Pilwali Kota Banjarbaru, tahapan-tahapan persiapan dari KPU Kalsel sudah mencapai 96 persen, tersisa 4 persen saja lagi. Nah 4 persen itu nanti digunakan untuk penyempurnaan dan masukan yang kurang dari kami,” ujarnya.

Supian HK juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menggunakan hak pilih, mengingat suara mereka menentukan masa depan daerah.

“Kita juga harus waspada, jangan sampai kejadian seperti sebelumnya terulang kembali. Untuk itu kami mengharapkan pemilih menggunakan hak suaranya untuk memilih. Kotak suara itu sangat berharga, karena dari suara pemilih lah menentukan nasib Kota Banjarbaru,” tegas Supian HK.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Dirham Zain, menambahkan bahwa pihaknya mendorong KPU untuk menjalankan seluruh tahapan sesuai peraturan yang berlaku. Ia menyoroti pentingnya menjaga tingkat partisipasi pemilih agar tidak mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya.

“Selain itu kami juga meminta bagaimana untuk meningkatkan partisipasi pemilih, jangan sampai partisipasi pemilih turun dari sebelumnya. Jadi yang kita minta adalah kepercayaan publik, karena Pilwali Banjarbaru saat ini akan dipantau oleh berbagai pihak, termasuk pengamat dari nasional,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Provinsi Kalsel, Andi Tenri Sompa menjelaskan bahwa pihaknya terus bekerja maksimal menyelesaikan tahapan-tahapan krusial, terutama terkait logistik dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Semua tahapan sedang kita lakukan, utamanya terkait logistik dan sosialisasi. Surat suara sudah siap dan tinggal menunggu kedatangan kotak suara, tinta serta segel,” jelasnya.

Andi Tenri Sompa menambahkan bahwa antisipasi terhadap potensi rendahnya kehadiran pemilih terus dilakukan dengan upaya yang masif dan terukur.

“Kami berusaha agar H-3 memberikan C Pemberitahuan yang akan dilakukan oleh KPPS. Antisipasinya kita tetap harus melakukan sosialisasi secara masif. Kita sudah memasang 5 baliho di 5 kecamatan, kemudian 20 spanduk di 20 kelurahan, serta melalui radio dan media sosial. Dan tentunya rencana ke depannya lagi kita akan melakukan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas di tiap kelurahan yang akan dilaksanakan oleh PPK dan PPS,” tutupnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Selasa (8/4).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel, dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, serta dihadiri para anggota dewan dari seluruh fraksi.

Pokok-pokok pikiran yang disahkan merupakan hasil dari kegiatan reses dan penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota dewan. Pokir ini menjadi salah satu instrumen strategis untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo dalam penyampaian gambaran umum pokir DPRD tersebut mengungkapkan dalam penyusunan awal RKPD bahwa DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, saran dan pendapat berupa pokir DPRD itu akan disampaikan secara tertulis kepada gubernur melalui Kepala Bappeda, karena pokir DPRD ini merupakan hal yang sangat penting sebagai wujud nyata pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalsel kepada masyarakat.

Kartoyo menambahkan usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah untuk diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan daerah pada satu tahun kedepan.

“Berdasarkan akumulasi data yang diambil terdapat 2.036 buah pokir DPRD yang akan diajukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2026,” sebutnya.

Kartoyo juga menyampaikan bahwa dokumen pokir DPRD ini akan disampaikan secara langsung pada saat pelaksanaan Musrenvang RKPD Tingkat Provinsi Kalsel yang direncanakan pada pertengahan bulan ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, mengingatkan seluruh anggotanya untuk berhati-hati dalam mengusulkan pokok-pokok pikiran atau pokir. Ia tidak ingin ada tumpang tindih dalam usulan pokir seperti yang pernah terjadi pada tahun 2009, yang bahkan berpotensi melanggar hukum.

Supian HK menegaskan bahwa setiap program dari pokir dewan harus jelas dan sesuai dengan ranah serta kewenangan masing-masing. Ketua DPRD Kalimantan Selatan itu menambahkan, sebanyak 2.036 usulan pokir yang melibatkan 55 anggota dewan akan diseleksi terlebih dahulu. Seleksi ini bertujuan untuk memastikan kewenangan program, apakah menjadi ranah kabupaten, provinsi, atau pusat.

“Lebih aman program yang kita sampaikan, silakan anggota dewan yang merasa punya program meresmikan. Yang banyak semua menyangkut masalah tempat ibadah, tapi harus diingat kalau itu ranah kabupaten jangan lagi. Kalau sudah tahun kemarin juga jangan diusulkan. Masih banyak, jangan sampai terdoubling,” ujarnya.

Dalam rapat paripurna ini, Supian HK juga menekankan bahwa tidak akan ada pagu anggaran yang langsung dikunci. Program yang disampaikan akan disesuaikan dengan skala prioritas dan koordinasi lintas lembaga. Hal tersebut merujuk pada Pasal 78 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan aspirasi dan program pembangunan daerah. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pascalibur Idulfitri 1446 Hijriah, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan apel pagi bersama jajaran karyawan/ti, yang dirangkai dengan halalbihalal, di Halaman Kantor Dislutkan Kalsel, Selasa (8/4).

Kegiatan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Rusdi Hartono, yang beritindak sebagai pembina upacara dan diikuti seluruh jajaran.

Dalam sambutannya, Rusdi mengatakan, selain sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi pengingat pentingnya semangat kebersamaan dan sinergi dalam menjalankan tugas.

“Semoga momen ini menjadi pengingat pentingnya bekerja bersama dan merangkul semua adalah kunci membangun tim yang kuat, solid, dan penuh semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” ungkapnya.

Rusdi juga mengajak kepada seluruh jajarannya untuk kembali bekerja dengan hati yang bersih dan semangat baru.

“Setelah libur panjang Idul Fitri ini, diharapkan seluruh pegawai dilingkup Dislutkan Kalsel dapat bekerja lebih maksimal,” ucapnya. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Memasuki hari pertama kerja usai libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin memimpin pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pada Selasa (8/4).

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Asisten Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Khatimah, Karo Adpim, Berkatullah, Karo Kesra, Fatkhan, dan Karo Organisasi, Galuh Tantri Narindra.

Sidak ini merupakan langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalsel dalam menegakkan kedisiplinan pegawai serta memastikan layanan publik tetap berjalan optimal usai libur panjang.

Salah satu instansi yang dikunjungi yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel. Rombongan diterima langsung oleh Plt. Sekretaris Diskominfo, Sucilianita Akbar beserta jajaran pejabat struktural.

Dalam kesempatan itu, Pj. Sekda meninjau sejumlah fasilitas penting seperti ruang server, ruang pengamanan siber, ruang jaringan terintegrasi hingga studio podcast yang menjadi bagian dari layanan digital strategis Pemprov Kalsel.

“Kami ingin melihat langsung bagaimana kesiapan Diskominfo dalam menjaga kestabilan jaringan serta keamanan data di lingkungan pemerintahan,” ujar Syarifuddin.

Ia juga memberikan apresiasi atas kinerja Diskominfo dan menekankan pentingnya upaya sosialisasi terhadap berbagai layanan yang ada agar bisa dimanfaatkan secara maksimal.

“Layanan seperti ini perlu disosialisasikan secara lebih luas. Jika seluruh sistem jaringan dan keamanan siber terintegrasi di Diskominfo, maka gangguan bisa lebih cepat ditangani,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman didampingi istri tercintanya drg. Ellyana Trisya, mengunjungi beberapa ruangan SKPD yang ada di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru, usai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Selasa (8/4) pagi.

Kedatangan orang nomor dua di Kalsel itu disambut gembira. Hasnuryadi bersama istri yang tiba pada pukul 10.30 WITA, langsung menyalami satu per satu karyawan yang menyambut dan dilanjutkan dengan mendatangi satu persatu ruangan, hingga kantor Satpol PP dan Damkar yang ada di lantai dasar.

Didampingi beberapa kepala SKPD, Wagub Kalsel kemudian mengecek beberapa ruangan seraya menyalami pegawai dan mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin. Mulai dari ruangan Biro Administrasi Pembangunan, Biro Hukum, Biro Administrasi Pimpinan, Ruangan Asisten Pemerintahan, Ruangan Sekda, Biro Perekonomian, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Umum, Klinik Dharma Praja, Biro Organisasi, dan terakhir bersilaturahmi serta makan bersama di kantor Dinas Kehutanan Kalsel.

Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan sangat terasa dalam kunjungan ini. Para karyawan menyambut kedatangan Wakil Gubernur dan istri dengan antusias. Tak sedikit yang mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama, sebagai ungkapan rasa bahagia atas perhatian dan kedekatan pimpinan daerah terhadap jajarannya.

Wagub Hasnuryadi mengatakan, kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi pasca Idul Fitri, sekaligus sebagai bentuk perhatian dan apresiasi kepada para ASN yang telah kembali melaksanakan tugas pelayanan publik dengan semangat baru.

“Alhamdulillah hari ini kita bersilaturahmi dengan seluruh jajaran di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi dan kerja keras selama ini, serta menyampaikan harapan agar setelah Hari Raya ini, semangat bekerja semakin meningkat demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Banua,” ujar Hasnur.

Wagub juga menambahkan pentingnya menjaga kekompakan dan semangat kolaboratif di antara seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemprov Kalsel, agar setiap program pembangunan dan pelayanan bisa berjalan dengan optimal.

“Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita bisa mengabdi dengan baik sesuai dengan semangat kita yakni bekerja bersama merangkul semua,” harapnya.

Setelah berkeliling, acara ditutup dengan ramah tamah dan makan bersama yang berlangsung penuh keakraban. Kebersamaan di momentum Idul Fitri ini diharapkan dapat mempererat semangat persaudaraan, soliditas, dan kerja sama antar perangkat daerah.

Kegiatan ini menjadi simbol penting bahwa pemerintahan yang baik berangkat dari hubungan yang harmonis antara pimpinan dan jajarannya, serta komitmen bersama untuk Kalsel Bekerja yakni Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Penjabat (Pj)Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, memimpin apel pagi pertama usai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pada Selasa (8/4) pagi di Halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

Sebelum menyampaikan sambutan, Syarifuddin memerintahkan seluruh Kepala Biro dan Satuan Pol PP dan Damkar untuk menghitung jumlah ASN, PPPK dan Non ASN yang berhadir dan tidak berhadir.

“Kepada pimpinan masing-masing, coba dihitung jumlah karyawan yang berhadir dan tidak berhadir,” perintahnya.

Setelah dilakukan penghitungan, diketahui sejumlah ASN, PPPK dan Non ASN di lingkup Setdaprov Kalsel tidak berhadir pada hari pertama bekerja usai cuti bersama lebaran ini.

Atas hal ini Syarifuddin menyampaikan arahan untuk disampaikan kepada seluruh karyawan, agar disiplin dan mematuhi aturan.

“Tadi sudah kita dengarkan bersama Core Values Pemprov Kalsel, dan sesuai dengan hal tersebut, kita mengharapkan semua dapat mematuhi aturan yang berlaku. Namanya kita bekerja itu ada aturan yang harus diikuti oleh semuanya tanpa terkecuali,” sampainya.

Syarifuddin juga menyampaikan bahwa sesuai arahan Pak Gubernur, bekerja hanya untuk yang mau saja dan mengikuti aturan saja.

“Sesuai arahan Pak Gubernur bekerja ini untuk yang mau-mau saja, jangan dipaksa karena semua sudah dewasa. Oleh itu kita semua hendaknya mematuhi aturan yang ada di tempat kita, aturannya jelas hadir dan pulang jam berapa,” ujarnya.

Masih dalam suasana lebaran, atas nama Pemprov Kalsel, Syarifuddin juga mengucapkan minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir batin.

“Hari ini menjadi awal kita bekerja setelah libur panjang, marilah kita bekerja sebaik mungkin, bagaimana dapat melayani masyarakat lebih baik lagi ,” ujarnya.

Syarifuddin juga menyampaikan harapan bahwa setelah melalui bulan Ramadan seluruh karyawan dapat menerapkan kedisiplinan pada saat bekerja.

“Mudah-mudahan setelah kita berpuasa sebulan penuh, kita membawa semangat baru yang bisa ditanamkan sewaktu kita bekerja, sebagai hasil disiplin kita beribadah selama sebulan,” pesannya.

Usai apel pagi, seluruh peserta apel diawali Pejabat Eselon diikuti seluruh karyawan – karyawati lingkup Setdaprov Kalsel kemudian melakukan halal bi halal sembari bersalam-salaman.

Selanjutnya setelah apel pagi, dilaksanakan sidak berkeliling ruangan di Kantor Gubernur Banjarbaru. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)