Minyak Goreng Harga 14 Ribu di Pasar Murah Diserbu Warga

BANJAR – Menyikapi kebijakan Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi, harga jual minyak goreng di Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan operasi pasar murah 2022 sudah berada kisaran Rp14.000 per liter.

Kegiatan yang diselenggarakan di halaman utama Kantor Dekranasda Kabupaten Banjar, Kamis (20/1), bertemakan Pasar Murah Acara Tertentu 2022 dan operasi pasar Minyak Goreng, sontak langsung dibanjiri pengunjung.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,  Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati mengatakan, diadakannya operasi pasar murah ini sesuai kebijakan dari Kementerian Perdagangan RI.

Kadis Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawaty.

“Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan pasar murah yang bekerjasama dengan Dekranasda Kabupaten Banjar,” ujarnya.

Apabila dibandingkan harga sebelumnya, keberadaan minyak gorang diakui jauh lebih mahal ketimbang sekarang. Yang mana, tahun 2021, sembako ini mampu menembus hingga Rp22.000 per liter.

“Pada 19 Januari 2022, kebijakan dari Kemendag RI menurunkan harga minyak goreng sekitar Rp14.000,” bebernya Kadis Koperasi, UM, Perindag  Banjar, I Gusti Made Suryawati.

Dalam pelaksanaanya, I Gusti Made Suryawati, mengakui, bahwa masyarakat cukup antusias menyambut keberadaan operasi pasar murah 2022 yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.

“Bahkan, sebelum pasar dibuka warga sudah berkumpul untuk membeli minyak goreng ini dan kami menyediakan stoknya sebanyak 1.200 liter,” ungkapnya.

Ia mengutarakan, sebagai bentuk respon cepat kepada pemerintah pusat. Kegiatan serupa juga akan kembali digelar di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.

“Kami sediakan 1.200 liter dengan harga yang sama pula,” tutupnya.

Selain minyak goreng, kegiatan operasi pasar murah yang dilaksanakan Pemkab Banjar itu juga menjual berbagai produk UMKM hingga kebutuhan pokok lainnya seperti, Tepung, Gula dan Beras.

Sementara itu, hadir pula dalam peninjauan operasi pasar murah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar, Ikhwansyah, yang mewakili Bupati Banjar. (RHS/RDM/RH)

Tak Terima Dapat Sanksi, Persebaru Layangkan Somasi ke Asprov PSSI Kalsel

BANJARBARU – Persebaru akhirnya melayangkan somasi ke Asprov PSSI Kalimantan Selatan, Kamis (20/1), setelah upayanya melakukan banding tidak membuahkan hasil.

Somasi ini adalah bentuk protes pihak Persebaru atas sanksi yang diberikan Komisi Disiplin Asprov PSSI Kalsel yang menyatakan bahwa Persebaru U-17 terbukti melanggar regulasi dengan memainkan pemain tidak sah. Bahkan sanksi ini, justru diperkuat oleh Komisi Banding.

Ketua Umum Persebaru, Wartono mengklaim timnya telah memenuhi mekanisme peraturan yang telah ditetapkan Asprov PSSI Kalsel untuk dapat ikut bertanding pada laga Soeratin U-17 terkait pemain.

“Dari pelepasan pemain dari klub sebelumnya hingga ke Persebaru sudah disahkan PSSI, dan regulasi ketika main di Asprov Soeratin U-17 2021 melalui aplikasi SIAP juga menyatakan sah,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Kamis (20/1).

Hal ini lah yang membuat Persebaru merasa tidak dihargai. Sebab Wartono mengaku tidak pernah ada yang dihubungi dan dimintai klarifikasi oleh komisi disiplin, dan tiba-tiba langsung ada sanksi ke Persebaru.

“Lucunya dengan regulasi yang ditentukan Asprov sendiri, kami merasa tidak ada yang salah, tiba-tiba langsung mendapat sanksi disiplin, salahnya dimana?,” tuturnya.

Kini Wartono memutuskan melayangkan somasi lewat kuasa hukum yang ditunjuk Persebaru. Dan Ia juga menegaskan bahwa pihaknya berencana menempuh upaya hukum. Kalau surat somasi yang dilayangkan Persebaru tidak mendapatkan respon

“Jika somasi tidak diindahkan, maka kami akan menempuh upaya hukum baik secara pidana, perdata atau administrasi. Sanksi ini telah merugikan kami secara materil maupun immateril,” tambahnya.

Ditegaskan Wartono dalam waktu tiga hari kalau somasi yang dilayangkan pihak Persebaru tidak ada jawabannya pihaknya akan menempuh jalur hukum.

“Langkah-langkah hukum ke Pengadilan sudah disiapkan, tinggal menunggu respon dari Asprov,” tegasnya

Dalam keputusan Komdis Asprov PSSI Kalsel dikatakan Wartono mereka memberikan sanksi dengan menganulir tiga laga yang telah dilakoni klub Persebaru. Selain itu Persebaru juga dikenakan sanksi denda sebesar Rp30 juta untuk 22 pemain yang dianggap tidak sah dan secara resmi dilarang mengikuti Piala Soeratin U-17 tahun berikutnya.

Sementara itu kuasa hukum Persebaru, Dhieno Yudhidistira mengatakan pihaknya akan langsung mengirimkan surat somasi langsung hari ini ke Asprov Kalsel.

“Dengan adanya somasi ini diharapkan bisa terjalin komunikasi antara Asprov dengan Persebaru, karena selama ini tidak pernah ada komunikasi apapun,” ungkapnya.

Terkait alasan adanya somasi ini disampaikan Dhieno, termuat dalam somasi penjabarannya, dengan harapan bisa mendapatkan jawaban dari pihak Asprov Kalsel.

“Kalau tidak dijawab pihak Asprov, maka kita akan menempuh jalur hukum ke Pengadilan setempat,” tegasnya

Dengan adanya somasi ini diterangkan Dhieno dirinya meminta agar pertandingan Soeratin U-17 Asprov Kalsel bisa ditunda, sampai permasalahan antara Asprov Kalsel dan Persebaru bisa terselesaikan. (RDM/RH)

Sambut HPN 2022, KLH dan PWI Pusat Gelar Workhsop Rehabilitasi Mangrove

JAKARTA – Ekosistem mangrove memiliki fungsi sangat penting karena berperan sebagai sabuk hijau bagi area pesisir, dan sebagai ekosistem dengan simpanan karbon terbesar. Tak hanya itu, melalui skema perdagangan karbon, Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan pendapatan hingga 350 triliun rupiah dari transaksi jual beli sertifikat emisi karbon ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, hutan mangrove memiliki sejumlah fungsi penting. Salah satunya mampu mencegah abrasi laut.

“Dari sisi fisik, mangrove berakar banyak dan batangnya kukuh mampu mencegah bahaya tsunami, ombak, dan abrasi laut,” kata Siti Nurbaya dalam sambutannya sekaligus membuka Workshop Percepatan Rehabilitasi Mangrove salah satu hotel berbintang di Jakarta, pada Kamis (20/1).

Dia juga menjelaskan mangrove memiliki fungsi ekologi, yaitu menjadi filter polusi air dan udara karena sifatnya yang bisa tumbuh pada kondisi tanah berlumpur dan mampu menyerap polusi dari udara.

“Mangrove sebagai habitat tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya,” ujar politikus Partai Nasdem itu.

Siti mengatakan, mangrove memiliki fungsi ekonomi karena menghasilkan buah atau biji yang bisa dijadikan makanan atau minuman. Kulit batang dan daun mangrove juga bisa menjadi bahan baku pewarna batik. Manfaat lainnya ialah hutan mangrove bisa dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi spot lokasi wisata alam.

Menteri Siti mengungkapkan, data Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 menunjukkan, sebaran luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3,36 juta hektar.

Dimana 2.6 juta hektare diantaranya berada di dalam kawasan dan 702 ribu hektar lainnya di luar Kawasan

Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari menegaskan, bangsa Indonesia punya tanggung jawab dan peran sangat penting mengawal perubahan iklim dunia menjadi lebih baik.

“Untuk kita tinggali dan wariskan ke anak cucu kita. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area sekitar 125 juta hektar yang didalamnya terdapat area hutan mangrove dan gambut,” jelas Atal.

Untuk itu kata Atal, fakta tersebut di atas menjadi salah satu alasan Panita Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2022, menggelar workshop tersebut untuk merumuskan komitmen bersama merehabilitasi mangrove.

“Untuk itu dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, akan kita gaungkan Gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove yang salah satu kegiatannya adalah mengadakan workshop ini. Kami, insan pers Indonesia berharap, melalui kegiatan workshop ini, bisa dirumuskan komitmen dukungan percepatan rehabilitasi mangrove yang akan ditandatangani oleh Gubernur dari 9 (sembilan) Provinsi prioritas rehabilitasi mangrove pada puncak perayaan Hari Pers Nasional,” lanjut Atal menjelaskan, dukungan PWI terhadap rehabilitasi mangrove.

Workshop ini juga menghadirkan pembicara antara lain, Hartono, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Dirjen PDAS Dyah Murtiningsih, Direktur Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman, Denny Nugroho dari Universitas Diponegoro dan Nurjaman Mochtar dari PWI Pusat.

Dalam Workshop ini juga dilakukan Penyusunan Draft Kesepakatan bersama 9 Gubernur dalam Mendukung Percepatan Rehabilitasi Mangrove, Provinsi Sumatra Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat. (HPN2022-RIW/RDM/RH)

Pemprov Tekankan Adopsi Digital Untuk Menjaga Kestabilan Inflasi

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, guna menindaklanjuti sasaran inflasi tahun 2022-2024, di Idham Chalid Setda Prov Kalsel, Kamis (20/1).

Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov Kalsel, Syaiful Azhari, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi sampai saat ini masih menjadi fokus utama dalam sentra kebijakan dalam pengendalian inflasi nasional.

“Seiring dengan dengan arahan Presiden RI dalam Rakornas pengendalian inflasi tahun 2021, kita tentu harus mendorong peran UMKM Pangan melalui komputerisasi dan digitalisasi, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan,” ucapnya.

Dengan mendorong adopsi digital, menurutnya dapat mengakselarasi perbaikan struktural untuk menjaga stabilitas inflasi Kalsel.

“Kita bisa lakukan beberapa strategi seperti digital farming, food estate, korporasi petani, model bisnis kerjasama antar daerah, dan digitalisasi UMKM,” jelasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya juga melakukan penilaian terhadap komoditas unggulan setiap daerah di provinsi ini.

“Kita lihat apa saja yang menjadi prioritas dan unggulan di setiap daerah, karena juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Roy mengakui pihaknya akan menyusun strategi agar stabilitas ekonomi Kalsel dapat terjaga dengan baik.

“Kita akan libatkan seluruh stakeholder terkait, kemudian kita akan fokus menangani daerah yang memiliki potensi terjadi inflasi,”  pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, TPID Kalsel dapat menyusun peta jalan (roadmap) pengendali inflasi yang disinergikan dengan dokumen perencanaan daerah untuk tingkat inflasi Kalsel yang stabil. (SYA/RDM/RH)

Disdik Banjarmasin Targetkan Capaian Vaksinasi Anak 70 Persen

BANJARMASIN – Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 anak di seluruh sekolah dasar di Kota Banjarmasin mulai dilaksanakan, salah satunya di SD Negeri Pangambangan 5 Banjarmasin, Kamis (20/1).

Kepala Sekolah Pangambangan 5 Banjarmasin Rahmadi mengatakan, untuk pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 6 – 11 tahun ini, untuk ditempat mereka saat ini mendapatkan jatah 50 dosis vaksin sinovac.

Kepala SDN Pangambangan 5 Banjarmasin Rahmadi

“Ditempat kami mendapatkan jatah vaksin saat ini sebanyak 50 dosis,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Rahmadi, anak anak yang diberikan suntik vaksin hanya 50 orang saja.

Rahmadi mengharapkan, di sekolah mereka mendapatkan kembali jatah suntik vaksin anak selanjutnya.

“Kami tentu berharap vaksinasi ini akan kembali dilaksanakan di sekolah ini,” ucapnya.

Mengingat, lanjut Rahmadi, Jumlah siswa di SD Negeri Pangambangan 5 sebanyak kurang lebih 340 anak.

“Namun, ada juga anak anak ditempat mereka yang sudah mendapatkan suntik vaksin secara mandiri, seperti di puskesmas serta lainnya,” ujar Rahmadi.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menargetkan capaian angka vaksinasi anak usia 6 – 11 tahun sebesar 70 persen.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto.

“Untuk kegiatan vaksinasi anak anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Banjarmasin, sudah mulai dilaksanakan pada Rabu 19 Januari 2022,” ucapnya.

Dan, lanjut Totok, untuk saat ini ada 5 sekolah dasar melaksanakan suntik vaksinasi. Salah satunya di SD Negeri Pangambangan 5 Kota Banjarmasin.

“Kami menargetkan untuk capaian angka vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Banjarmasin mencapai 70 persen,” ujar Totok. (SRI/RDM/RH)

Disdag Kalsel Monitoring Minyak Goreng di Ritel Modern

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan monitoring ke beberapa ritel modern, diantaranya Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, saat monitoring di ritel modern

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, kepada Abdi Persada FM, Rabu petang (19/1) menjelaskan, monitoring dilakukan untuk mengetahui di ritel modern yang telah mendapat kebijakan pemerintah pusat, terkait diberikan subsidi harga khususnya minyak goreng, hasil di lapangan hampir semuanya sudah melaksanakan, yaitu perliternya Rp14.000 berlaku semua merk.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani

“Disaat monitoring, kita langsung laporkan kepada Menteri Perdagangan melalui zoom, bahwa di Kalsel sudah memberlakukan,” katanya

Birhasani meminta, Kementerian Perdagangan dapat segera mendorong para produsen untuk secepatnya menyalurkan hingga ke pasar-pasar tradisional, melalui distributor dan suplayernya, agar harga minyak goreng menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

“Menteri menjawab, untuk pasar tradisional diberi waktu satu minggu, yaitu 14.000 rupiah perliter,” jelasnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, saat ini tidak semua kabupaten, kecamatan dan desa di Kalimantan Selatan memiliki ritel modern, maka pemprov Kalsel bekerjasama dengan kabupaten/kota, didukung produsen minyak lokal tetap melaksanakan Operasi Pasar tahap 2.

“Kita gelar OP mulai Kamis 20 Januari, se Kalsel dengan menggelontorkan lebih dari 20.000 liter minyak goreng seharga Rp14.000 perliter,” tutup Birhasani. (NHF/RDM/RH)

Kejar Target Vaksinasi Anak, Kapolda Kalsel Sambangi Polresta Banjarmasin

BANJARMASIN – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwnato didampingi beberapa Pejabat Utama Polda Kalsel, meninjau langsung pelaksanaan Vaksinasi Serentak yang digelar di Polresta Banjarmasin, Rabu (19/1).

Vaksinasi Serentak seluruh Indonesia ini dipimpin oleh Kapolri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui sarana video conference.

Dijelaskan Kapolda Kalsel, vaksinasi yang digelar hari ini merupakan lanjutkan dari kegiatan sebelumnya yang dimotori oleh Polri bekerjasama dengan TNI dan Pemerintah Daerah.

Suasana Vaksinasi Serentak di Polresta Banjarmasin

Untuk vaksinasi kepada anak berusia 6 – 11 tahun, Polda Kalsel menargetkan sebanyak 440.853 orang. Sejak dimulainya kegiatan ini hingga saat ini vaksinasi telah tercapai sebanyak 11,53 persen, sehingga masih banyak lagi yang perlu divaksinasi.

Berbagai rencana aksi pun telah dimiliki Polda Kalsel dan Polres Jajaran untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi kepada anak usia 6 – 11 tahun, sebagai upaya tercapainya target 100 persen yang ditetapkan oleh Pemerintah sampai Maret 2022.

“Kami berharap, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bekerjasama untuk pengadaan vaksin yang baik dan lancar, agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi,” terang Kapolda Kalsel.

Menurut Kapolda Kalsel, vaksinasi dengan sasaran anak-anak ini sangat diharapkan dan di tunggu-tunggu oleh para orang tua terutama mereka yang anak-anaknya telah mengadakan sekolah tatap muka. Untuk itu, kesempatan inilah yang dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mempercepat vaksinasi.

Kapolda dalam keterangannya juga menyampaikan, bahwa pelaksanaan vaksinasi kepada anak usia 6 – 11 tahun di Kalimantan Selatan sampai saat ini masih tidak ada kendala.

Di daerah hukum Polresta Banjarmasin hari ini, sebanyak 1.000 anak divaksin begitu juga dengan Polres-Polres Jajaran Polda Kalsel lainnya. Untuk itu pada hari ini ditargetkan sebanyak 10.000 anak tervaksin di Kalimantan Selatan.

Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi, Kapolda Kalsel juga berkesempatan membagikan bingkisan kepada anak-anak yang sudah divaksin. Dalam kegiatan ini turut hadir Karo Ops Polda Kalsel, Kabid Dokkes Polda Kalsel, Kabid TIK Polda Kalsel, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Asisten 1 Pemko Banjarmasin, Kapolresta Banjarmasin, Kasdim 1007 Banjarmasin, serta Pejabat Utama Polresta Banjarmasin. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin : Perda Revisi Penanggulangan Kebakaran Dimasukkan Nomenklatur Baru

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat, bertempat di ruang Rapat Paripurna, pasca insiden tabrakan mobil Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), saat menuju lokasi kebakaran belum lama tadi.

Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali, Rabu (19/1) menjelaskan, dari hasil rapat dengar pendapat ini, sangat tepat karena panitia khusus masih melakukan pembahasan revisi Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dengan demikian ada beberapa nomenklatur baru yang nanti sebaiknya dimasukkan dalam Perda.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, saat memberikan komentarnya pada awak media

“Kita sarankan pembagian zonasi yang diatur oleh batas sungai, armada BPK wajib KIR, dan memaksimalkan fungsi Damkar Banjarmasin sebagai koordinator lapangan ketika terjadi musibah kebakaran,” pintanya

Matnor mengatakan, dalam pembahasan revisi Perda tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran, tentunya banyak pihak yang dilibatkan seperti Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin, Satpol PP, Dinas Damkar, Ormas Barisan Pemadam Kebakaran, serta Dinas Perhubungan.

“Revisi Perda ini mengatur BPK saat terjadi musibah kebakaran, agar layak bertugas dilapangan,” jelasnya

Menanggapi hal itu, Kasatlantas Polresta Banjarmasin, Kompol Gustaf Adolft Mamuaya, meminta kedepannya semua pengguna jalan termasuk Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang sedang bertugas, tetap mematuhi aturan, sesuai Undang-Undang yang berlaku. Dengan cara semua pengguna jalan memperhatikan batas kecepatan, agar tidak terjadi kecelakaan berlalu lintas.

Kasatlantas Polresta Banjarmasin, Komisaris Polisi Gustaf Adolft Mamuaya

“Kita minta pengemudi armada BPK, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan mengimbau warga memberi jalan, ketika BPK melintas menuju lokasi kebakaran,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Banjar Harus Siapkan Dana 5 M Lebih Untuk Bangun Lagi Dua Jembatan Rusak Akibat Banjir

BANJAR – Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar, Muhammad Riza Dauly, menyebut, alokasi pembangunan ulang jembatan yang berada di Kecamatan Sungai Pinang dan Astambul ditaksir menelan anggaran Rp5 – Rp6 miliar.

Plt Kadis PUPRP Kabupaten Banjar, M. Riza Dauly

“Kedepannya, berdasarkan instruksi dari Bupati Banjar tentunya kami akan mengupayakan secara maksimal agar jembatan itu bisa kembali di bangun,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, Selasa (17/1) kemarin.

Mantan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar itu juga mengungkapkan, sesuai perencanaan teknis di Dinas PUPR bahwa kondisi jembatan yang rusak tersebut strukturnya akan diganti menjadi jembatan gantung.

“Dengan bentang kurang lebih 70 meter dan bahkan kemungkinan akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit estimasi prakiraan kami sekitar Rp5 – Rp6 miliar,” bebernya.

Riza yang juga menjabat Kepala Bappeda Litbang Banjar ini menjelaskan, penyelesaian lahan tentu harus jadi perhatian serius setiap stakeholder berwenang sebagai bentuk kesiapan pembangunan.

 “Kesiapan lahan harus dipastikan betul oleh pemerintahan desa hingga tingkat kecamatan agar tidak bermasalah,” ungkapnya.

Jumlah jembatan yang diketahui mengalami kerusakan, sedikitnya ada dua buah. Lokasi Pertama, di Sungai Pinang dan kedua di Kecamatan Astambul, di Desa Pingaran.

“Dua jembatan ini memang sudah terhantam oleh banjir khususnya sampah yang datang dari hulu. Bahkan, sudah kami bongkar karena penilaiannya apabila kenaikan air kembali terjadi dapat membahayakan keselamatan warga yang menyeberang,” papar Riza.

Meski pun dianggarkan melalui APBD Pemkab Banjar, dirinya mengakui, masih belum cukup untuk merealisasikan pembangunan tersebut karena masih memerlukan sumber biaya tambahan lainnya.

“Berdasarkan instruksi dari Bupati juga, tentu harus segera dicarikan sumber biaya tambahan lainnya, baik dari APBD Pemprov Kalsel atau Kementerian PUPR RI melalui Balai Jalan Nasional, kami juga mencoba optimalkan serta kemarin sudah membuat proposal. Selain itu, Pemkab Banjar juga sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Kalsel mengingat ini merupakan bencana sementara masyarakat sangat membutuhkan infrastruktur ini,” paparnya.

Dikatakannya lagi, adanya musibah tak terduga tersebut tentu pihaknya berupaya keras agar jembatan yang rencanakan kembali di bangun sesuai program Bupati Banjar.

“Dalam program strategis beliau adalah memperbaiki jembatan yang sudah tidak layak lagi digunakan ke depannya seperti itu,” pungkas Riza. (RHS/RDM/RH)

Hingga 16 Januari, Tempat Tidur Pasien COVID-19 di RSUD Ansari Saleh Hanya Terisi 4 Persen

BANJARMASIN – Kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren melandai hingga saat ini. Landainya penyebaran COVID-19 di Kalsel juga tampak dari menurunnya tren tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR).

Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, Izaak Zoelkarnain Akbar mengatakan sejak Desember 2021 lalu, pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Ansari Saleh sudah jauh menurun jumlahnya. Meskipun ada beberapa pasien suspect yang dirawat, namun hasilnya terkonfirmasi negatif setelah dilakukan tes PCR.

“Kita mengucapkan syukur karena sebetulnya sejak Desember tahun lalu, trennya sudah jauh menurun. Jadi yang Desember rata-rata hanya satu pasien. Kadang-kadang nol. Termasuk di Januari 2022, juga tidak ada pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Memang ada beberapa pasien suspect, namun setelah dilakukan tes PCR, hasilnya negatif,” jelasnya kepada wartawan, Senin (17/1).

Izaak menambahkan, pihaknya menyediakan sekitar 200an tempat tidur di kamar isolasi pasien COVID-19, tetapi untuk sementara ini hanya 25 tempat tidur yang digunakan dan ruangan lainnya ditutup. Namun peralatan dan petugasnya tetap disiagakan jika diperlukan sewaktu-waktu.

“Untuk kamar yang digunakan ada di ruang Kumala lantai 1 dimana perawat dan peralatannya sudah lengkap. Sedangkan ruangan lain yang dilockdown tetap ada peralatan lengkap tetapi perawatnya dialihkan ke ruangan non COVID-19. Namun jika sewaktu-waktu diperlukan, mereka bisa digeser ke ruangan COVID-19,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi SDM dan Mutu Medik RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh, Maimunah mengungkapkan hingga per 16 Januari 2022, dari 25 tempat tidur yang disediakan hanya terisi satu pasien suspect.

“Pasien suspect tersebut sudah dilakukan tes swab dan yang hasilnya negatif,” katanya.

Untuk diketahui, dari Maret 2020 hingga 16 Januari 2022, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh sebanyak 4.461 orang yang terdiri dari pasien suspect dan probable sebanyak 2031 orang dan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 2430 orang. Adapun pasien COVID-19 meninggal sekitar 789 orang. (NRH/RDM/RH)

Exit mobile version