LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial terus memperkuat tata kelola data sosial dengan menyosialisasikan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Terpadu Sosial Banua (DATU SOBAN).

Rancangan regulasi tersebut disiapkan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan data sosial agar lebih terpadu, akurat, mutakhir, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung ketepatan program pelayanan serta intervensi pemerintah bagi masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, mengatakan, regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian setiap tahapan pengelolaan DATU SOBAN, mulai dari pengumpulan, verifikasi dan validasi, pemutakhiran hingga pemanfaatan data.

Menurutnya, sejak diluncurkan pada November 2021, DATU SOBAN telah menjadi salah satu wadah data kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan yang mencakup 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan 12 jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dari 13 kabupaten/kota.

“Sejak diluncurkan, DATU SOBAN sudah banyak dimanfaatkan, tidak hanya oleh Dinas Sosial, tetapi juga oleh perangkat daerah lainnya. Karena itu, diperlukan penguatan dari sisi regulasi agar pengelolaannya lebih tertib, terpadu, dan berkelanjutan,” ujar M. Farhanie, Kamis (24/9).

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, diantaranya perbedaan data antarinstansi, pembagian peran yang belum seragam, serta pemutakhiran data yang belum dilakukan secara berkala.

Menurut Farhanie, kondisi tersebut perlu dibenahi agar data yang digunakan pemerintah dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat dan sesuai dengan keadaan di lapangan.

Penguatan tata kelola data daerah juga semakin penting seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menempatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama dalam berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial.

“Pengelolaan data sosial di daerah tentunya harus selaras dan terhubung dengan DTSEN. DATU SOBAN kita perkuat agar mampu mendukung kebutuhan data di daerah sekaligus mengikuti kebijakan nasional,” jelasnya.

Farhanie menegaskan, data sosial tidak hanya berupa kumpulan angka dan nama, tetapi berkaitan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan intervensi pemerintah. Karena itu, akurasi, kemutakhiran, serta keamanan data menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

Pengelolaan DATU SOBAN juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Hal ini penting agar pemanfaatan dan berbagi pakai data antarperangkat daerah dapat dilakukan secara bertanggung jawab serta tetap memperhatikan perlindungan data masyarakat.

Penguatan DATU SOBAN juga dinilai relevan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang diawali melalui uji coba di Kota Banjarmasin.

“Ketepatan data akan sangat menentukan ketepatan sasaran program. Kalau datanya akurat dan mutakhir, maka kebijakan dan bantuan yang diberikan pemerintah juga diharapkan semakin tepat sasaran,” katanya.

Melalui sosialisasi tersebut, Dinas Sosial Kalsel turut membuka ruang bagi pemerintah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rancangan regulasi sebelum ditetapkan.

Farhanie meminta jajaran Dinas Sosial kabupaten/kota aktif menyampaikan berbagai kendala dan kebutuhan yang ditemui dalam pengelolaan data di lapangan.

Masukan tersebut dinilai penting untuk menyempurnakan regulasi agar dapat diterapkan sesuai kondisi di masing – masing daerah.

“Dinas Sosial kabupaten/kota adalah ujung tombak pengelolaan data di lapangan. Jangan hanya hadir secara administratif, tetapi sampaikan kendala dan usulan yang ada. Dari pengalaman nyata di daerah itulah aturan ini bisa kita sempurnakan agar benar-benar dapat dilaksanakan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin meresmikan Poliklinik Ortopedi di Rumah Sakit Sultan Suriansyah, Rabu (23/9). Kehadiran layanan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan terkait tulang dan sistem gerak.

Yamin mengatakan, keberadaan Poliklinik Ortopedi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang mengalami patah tulang maupun kondisi lain yang membutuhkan penanganan ortopedi.

“Adanya Poliklinik Ortopedi di RS Sultan Suriansyah ini diharapkan bisa menjadi salah satu sarana alternatif untuk membantu masyarakat kita yang mengalami patah tulang dan sebagainya,” ujar Yamin.

Ia juga berharap pelayanan ortopedi di RS Sultan Suriansyah tidak hanya sebatas pemeriksaan dan penanganan awal.

Menurutnya, pelayanan perlu dikembangkan secara komprehensif, mulai dari penanganan, pemeriksaan penunjang, terapi hingga pengobatan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan lengkap.

“Kita harapkan ortopedi ini tidak hanya sampai di sini berhenti, tapi dari penanganan sampai laboratoriumnya, terapinya dan pengobatannya. Ini harus semuanya ada di sini, selesai. Jadi komprehensif, semuanya ada di sini,” jelasnya.

Yamin juga meminta Direktur RS Sultan Suriansyah bersama Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, untuk terus melakukan sinkronisasi dan koordinasi guna melengkapi berbagai kebutuhan pelayanan Poliklinik Ortopedi.

“Kita harapkan kepada direktur rumah sakit dan Dinas Kesehatan untuk bisa mensinkronkan, mengkoordinasikan agar hal-hal yang menjadi kekurangan untuk pelayanan di klinik masalah ortopedi ini bisa komplit, dari awal sampai penanganan – penanganan dan lainnya,” katanya.

Menurut Yamin, hadirnya Poliklinik Ortopedi menjadi salah satu kemajuan pelayanan kesehatan di Kota Banjarmasin. Ia pun mendorong pengembangan inovasi dan kreativitas agar pelayanan kesehatan yang diberikan semakin optimal bagi masyarakat.

“Kita harapkan ini menjadi satu hal yang kemajuan untuk Banjarmasin dan tentu kita inginkan inovasi, kreativitas untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk dunia kesehatan di Kota Banjarmasin,” pungkasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Rangkaian Hari Jadi (Harjad) ke-500, Kota Banjarmasin berkomitmen terhadap peningkatan kualitas sanitasi serta pemenuhan standar pelayanan minimum di masyarakat.

Untuk mendukung hal tersebut, terbaru, Pemko Banjarmasin bersama PAM Bandarmasih menyediakan sarana sanitasi berupa fasilitas toilet umum yang layak dan dapat dimanfaatkan warga, khususnya di kawasan Sungai Baru dan Pekapuran Laut.

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, langsung meresmikan toilet umum yang berlokasi di Jalan Pekapuran Laut B, RT 02, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah tersebut, Kamis (24/9) petang.

Peresmian sarana sanitasi publik ini terasa istimewa karena hadir bertepatan dengan puncak peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin yang menjadikannya sebagai kado nyata infrastruktur sosial yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.

Pembangunan fasilitas sanitasi tersebut terealisasi berkat dukungan penuh program Corporate Social Responsibility (CSR) PAM Bandarmasih. Di lokasi yang sama, juga digelar Pasar Murah dan Cek Kesehatan Gratis bagi warga yang memerlukan.

Usai meninjau, Wali Kota Yamin menyebut hadirnya toilet umum yang lebih representatif ini bukan sekadar upaya untuk menata lingkungan permukiman khususnya di bantaran sungai. Tetapi, juga sebagai upaya menghentikan kebiasaan warga buang air kecil (BAK) dan BAB sembarangan langsung ke sungai.

“Setelah sebelumnya kolaborasi dengan BWS untuk menormalisasi sungai, kami melihat kondisi pengelolaan sanitasi di sini agak kurang, sehingga kami bersama dengan PAM Bandarmasih memanfaatkan lahan milik pemko yang ada di sekitar untuk kemudian dibangun toilet,” ujar Yamin.

Dirinya mengingatkan sudah semestinya tidak ada lagi jamban yang berdiri di sepanjang bantaran sungai.

Mengingat masih adanya jamban yang terlihat, Yamin dibantu tim Dinas PUPR Banjarmasin langsung membongkar jamban terakhir yang ada di kawasan tersebut.

Ke depan, Yamin meminta unsur perangkat daerah terkait seperti Camat dan Lurah terutama yang wilayahnya berada di jalur sungai agar dapat turun melakukan pengecekan apabila masih didapati jamban-jamban liar.

“Kita tentu tidak ingin lagi ada jamban yang berada di badan sungai apalagi sampai ke tengah sungai. Ada beberapa wilayah, seperti Kelayan misalnya itu perlu jadi perhatian,” jelasnya.

Yamin menekankan, perlu adanya pendekatan persuasif dari pihak kecamatan dan kelurahan di kawasan lain, agar mensosialisasikan ke masyarakat untuk beralih dari praktik MCK tradisional (Jamban, red) ke toilet pribadi atau umum sesuai standar sanitasi.

Dengan adanya program tersebut, Ia berharap pengelolaan sanitasi termasuk air limbah di Kota Banjarmasin lebih optimal, aman dan merata.

“Tentu ini bentuk ikhtiar kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan,” pungkas Yamin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS

Banjarmasin – Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin, Kamis (24/9), menjadi momentum refleksi perjalanan lima dasawarsa, sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk menjaga kota bagi generasi mendatang.

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menyampaikan, bahwa tahun ini, peringatan Hari Jadi ke-500 dilaksanakan dengan lebih sederhana, sejalan dengan kondisi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai musibah.

“Atas nama pribadi, saya mohon maaf apabila peringatan Hari Jadi ke-500 ini tidak seperti yang dibayangkan masyarakat. Dalam kondisi saat ini, banyak musibah yang terjadi, sehingga perayaan kita laksanakan dengan sesederhana mungkin,” ungkap Yamin.

Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan yang bersifat hiburan dan seremonial ditiadakan dan semangat peringatan diarahkan pada kepedulian serta saling kuat menguatkan antar sesama.

Keputusan tersebut sebelumnya telah disampaikan Pemko Banjarmasin dengan mempertimbangkan kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kualitas udara, kekeringan, persoalan air bersih, serta musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8.

Menurut Yamin, usia 500 tahun bukan sekadar angka, tetapi menjadi titik awal untuk melihat kembali apa yang telah dikerjakan dan menentukan warisan apa yang akan ditinggalkan bagi anak cucu.

“Ini adalah awal titik untuk menitikberatkan ke depannya apa yang ingin kita perbuat dan apa yang ingin kita tinggalkan untuk masa depan anak cucu kita,” katanya.

Yamin menegaskan, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam membangun Kota Banjarmasin. Kolaborasi seluruh pihak diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah tentunya perlu kolaborasi. Sesuai dengan tema 500 tahun, Lima Abad Kami Kawa Gawi Sabumi, ayo kita sama-sama bekerja bersama untuk mewujudkan Banjarmasin yang lebih baik,” tuturnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Yamin adalah keberlanjutan lingkungan. Ia berharap generasi mendatang dapat melihat bahwa pemerintah dan masyarakat hari ini telah mengambil langkah untuk menjaga sungai, anak sungai, kanal, serta kebersihan kota.

“Kita harus mempersiapkan dari sekarang. Kita menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga sungai, menjaga jumlah anak sungai dan menjaga kanal-kanal yang ada di Banjarmasin. Ini adalah hal yang penting bagi kita semua,” tekannya lagi.

Ia menambahkan, Banjarmasin tidak hanya dikenal sebagai Kota Seribu Sungai, tetapi juga memiliki peran sebagai pusat jasa, perdagangan dan pariwisata.

Karena itu, pembangunan kota perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter dan lingkungan yang menjadi bagian dari identitas Banjarmasin.

Di momentum lima abad ini, Yamin juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat memberikan dukungan, saran, kritik dan pendapat kepada pemerintah untuk kepentingan kemajuan kota.

“Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-500 tahun, lima abad demi kawa gawi sabumi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang saya cintai dan saya sayangi. Pemerintah perlu didukung dan pemerintah juga siap menerima saran, kritik dan pendapat demi kemajuan dan kepentingan masyarakat Kota Banjarmasin,” pungkasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin — Lima abad perjalanan Kota Banjarmasin menjadi momentum penting untuk tidak hanya mengenang perjalanan panjang kota, tetapi juga menatap masa depan dengan menyiapkan apa yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.

Memperingati Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin, DPRD menggelar Rapat Paripurna dengan suasana yang lebih sederhana dibandingkan peringatan tahun-tahun sebelumnya.

Kesederhanaan tersebut tidak mengurangi makna peringatan lima abad Banjarmasin. Justru, momentum ini menjadi ruang untuk bersyukur sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang masih harus diselesaikan bersama.

Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri mengatakan, peringatan hari jadi tetap menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat yang selama ini ikut berperan dalam perjalanan dan pembangunan.

Menurutnya, memasuki usia 500 tahun harus menjadi kesempatan untuk melihat kembali berbagai capaian sekaligus mempersiapkan langkah ke depan.

“Ini bukan hanya untuk 500 tahun ini saja lebih baik, tapi kita harus menyiapkan bagaimana persoalan – persoalan yang belum selesai itu harus diselesaikan. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, untuk berkomunikasi ke depan,” ucapnya.

Rikval menekankan, pembangunan Banjarmasin ke depan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun lembaga legislatif. Diperlukan komunikasi dan kolaborasi seluruh unsur masyarakat untuk menentukan arah pembangunan kota.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membuka ruang komunikasi, sehingga berbagai persoalan yang belum terselesaikan dapat dibahas dan dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama.

Dengan demikian, peringatan Hari Jadi ke-500 tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi momentum memperkuat kebersamaan untuk menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi Kota Banjarmasin.

Pesan serupa disampaikan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin. Menurutnya, usia lima abad harus menjadi titik awal untuk menentukan apa yang ingin dikerjakan dan apa yang nantinya akan ditinggalkan bagi generasi berikutnya.

Yamin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang selama ini memberikan dukungan dalam pembangunan Kota Banjarmasin.

Ia menilai pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh elemen lainnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Di hari jadi yang ke-500 tahun ini, kita berharap ini menjadi titik awal bagaimana kita menitikberatkan ke depannya, apa yang ingin kita perbuat dan apa yang ingin kita tinggalkan untuk masa depan,” jelasnya.

Bagi Yamin, warisan pembangunan tidak hanya berbentuk infrastruktur. Lingkungan dan karakter kota juga harus dijaga agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Banjarmasin memiliki karakter yang kuat sebagai kota yang kehidupannya tidak terlepas dari sungai. Di sisi lain, kota ini juga berkembang sebagai salah satu pusat jasa dan perdagangan di Kalimantan Selatan.

Karena itu, masyarakat harus bersama-sama menjaga kebersihan, lingkungan, sungai, serta anak-anak sungai yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Banjarmasin.

“Kita menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga sungai, menjaga anak-anak sungai yang ada di Banjarmasin. Ini adalah hal yang penting bagi kita semua,” pungkasnya.

Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin juga diisi dengan kegiatan yang mengangkat sejarah, budaya, seni, serta tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi bagi perjalanan kota.

Salah satunya melalui peluncuran sejumlah buku dan pemberian piagam penghargaan. Sejumlah buku diluncurkan dalam rangkaian kegiatan tersebut, di antaranya karya Windiasti Kartika, Handry Imansyah, Zulfa Jamalie, Mansyur Wajidi, Bagong Tidarta Trikadibusana dan Muhammad Ary Achdyani.

Selain itu, Dewan Kesenian Kota Banjarmasin turut mempersembahkan Buku Antologi Puisi 500 Tahun Kota Banjarmasin.

Dilanjutkan Penghargaan diberikan kepada BPK Balakar 654 Kota Banjarmasin, melalui Ketua dan Bendahara Umum, Faisal Hariyadi dan Edyansyah.

Piagam penghargaan juga diberikan kepada pegiat seni Misbach Tamrin, serta Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia, Ronny Longkutoy.

Piagam kehormatan turut diberikan kepada istri almarhum Taufik, anggota DPRD yang telah memberikan pengabdian dalam perjalanan pemerintahan dan legislatif di Kota Banjarmasin. (DPRDBANJARMASIN-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Komisi II bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja gabungan di Ruang Rapat Komisi II, Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Rabu (23/9).

Rapat koordinasi lintas komisi ini membedah pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dengan menghadirkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Biro Perekonomian Setda Kalsel, Disdikbud Kalsel, para kepala SMKN BLUD se-Kalsel, serta Plt. Kepala SMAN 1 Aluh-Aluh.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menegaskan bahwa penerapan sistem BLUD di sekolah kejuruan bertujuan fundamental membekali peserta didik dengan keahlian praktis serta jiwa kewirausahaan yang matang.

Melalui unit usaha seperti perhotelan, manufaktur, industri kreatif, hingga makanan dan minuman, para siswa disiapkan menjadi pelaku usaha mandiri.

Kendati demikian, ini menggarisbawahi bahwa kegiatan usaha tidak boleh mengaburkan fungsi utama sekolah.

“BLUD diupayakan untuk mendorong dunia pendidikan kita agar para lulusan memiliki keahlian nyata. Namun, fondasi utamanya tetaplah pendidikan. Jangan sampai pihak sekolah justru terbebani urusan bisnis sehingga esensi belajarnya terganggu,” tegas Yani Helmi.

Yani Helmi menyampaikan, pembahasan ini merupakan tahap awal, kelengkapan data administratif dari pihak sekolah masih perlu disempurnakan.

Oleh sebab itu, Komisi II menjadwalkan rapat tindak lanjut pada Oktober mendatang , untuk menakar target pendapatan yang riil sesuai kapasitas masing-masing satuan pendidikan.

Terkait pembenahan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah kejuruan, koordinasi teknis diarahkan bersama Komisi IV, sedangkan tata kelola laporan keuangan diselaraskan dengan BPKAD dan Biro Perekonomian.

“Kami ingin menyiapkan payung hukum yang jelas agar kawan-kawan pengelola BLUD di sekolah memiliki perlindungan hukum dalam bekerja. Pihaknya juga berencana menginisiasi pameran atau expo khusus produk karya SMK BLUD bersama dinas terkait agar produk anak-anak sekolah lebih dikenal masyarakat, memacu semangat inovasi, dan mampu menembus pasar internasional,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)