LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dua Tahun Berturut-turut Tak Masuk Daftar Kasus ILC, Menaker: Bukti Dialog Sosial di Indonesia Terwujud

Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Indonesia mencatat capaian positif di forum ketenagakerjaan internasional. Selama dua tahun berturut-turut, Indonesia tidak tercantum dalam daftar kasus, baik long list maupun short list of country cases, pada Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC).

Menaker mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti komitmen Indonesia memenuhi standar ketenagakerjaan internasional, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis dan konstruktif.

Menurutnya, hal ini tidak lepas dari kerja bersama pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha dalam membangun dialog sosial.

“Capaian ini mencerminkan dialog sosial di Indonesia terwujud serta terpeliharanya hubungan industrial yang harmonis dan konstruktif di antara para pemangku kepentingan ketenagakerjaan,” kata Menaker Yassierli saat silaturahmi bersama Delegasi Tripartit Indonesia di sela-sela ILC ke-114, Jenewa, Selasa (9/6).

Menaker menyampaikan, capaian ini penting bagi masyarakat karena hubungan industrial yang kondusif berdampak langsung pada dunia kerja sehari-hari. Ketika pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki ruang dialog yang sehat, persoalan ketenagakerjaan dapat dibahas lebih terbuka, penyelesaian masalah kerja memiliki saluran yang jelas, dan keberlangsungan usaha dapat tetap terjaga.

Dalam pertemuan tersebut, Menaker juga menekankan pentingnya soliditas Delegasi Tripartit Indonesia pada ILC ke-114.

Menurut Menaker, komposisi perwakilan dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan dialog sosial sebagai bagian penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

Kebijakan yang menyangkut pekerja dan dunia usaha, kata Menaker, perlu dibangun melalui keterlibatan para pihak agar lebih adil, realistis, dan dapat dilaksanakan.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kemitraan tripartit Indonesia, sekaligus memperteguh komitmen kita dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan,” ujar Menaker.

Menaker juga menyampaikan apresiasi kepada unsur pekerja/buruh dan pengusaha atas kontribusi aktif dalam menjaga kondusivitas hubungan industrial nasional, termasuk dalam pelaksanaan May Day 2026 yang berlangsung aman dan tertib.

Menaker menilai, soliditas tripartit semakin penting di tengah perubahan dunia kerja global. Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), ekonomi platform, transisi hijau, dan perubahan demografi menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan pekerja, penciptaan pekerjaan layak, serta keberlangsungan usaha.

Karena itu, Indonesia memandang transformasi dunia kerja perlu dikelola secara inklusif melalui penguatan dialog sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan perlindungan sosial, serta penerapan standar ketenagakerjaan yang adaptif dan selaras dengan norma internasional.

Sejumlah agenda strategis ILC ke-114 juga menjadi perhatian Indonesia, antara lain pembahasan standar kerja layak dalam platform economy, kesetaraan gender di dunia kerja, penguatan dialog sosial dan tripartisme, serta laporan implementasi konvensi dan rekomendasi ILO.

Menaker menegaskan, partisipasi Indonesia dalam ILC tidak hanya untuk menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga memperkuat kontribusi Indonesia dalam membangun tata kelola ketenagakerjaan global yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial.

“Seluruh Delegasi Indonesia perlu terus menjaga soliditas, memperkuat koordinasi, dan aktif me mbangun kolaborasi dengan negara-negara sahabat selama pelaksanaan konferensi ini,” kata Menaker. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Hadapi Risiko Pekerjaan Tergeser AI, Menaker Ajak Negara Asia Pasifik Perkuat Pelatihan Tenaga Kerja

Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, mengajak negara-negara anggota Asia Pacific Group (ASPAG), memperkuat kerja sama pelatihan dan pengembangan keterampilan masa depan.

Ajakan tersebut disampaikan dalam Asia Pacific Group Ministerial Meeting pada rangkaian Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss, sebagai respons atas perubahan dunia kerja akibat disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Indonesia percaya, kerja sama antarnegara kini semakin penting. Tantangan ketenagakerjaan tidak dapat di hadapi sendiri. Kekuatan kita ada pada kemauan untuk saling berbagi praktik baik dan saling belajar,” kata Menaker Yassierli pada Selasa (9/6).

Menaker mengatakan, negara-negara Asia Pasifik menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks, mulai dari pengangguran, meningkatnya pekerjaan informal, risiko pergeseran pekerjaan akibat disrupsi teknologi dan AI, hingga kebutuhan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

Menurut Menaker, kerja sama antarnegara diperlukan agar setiap negara dapat saling berbagi pengalaman, kebijakan, dan praktik baik dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sekaligus memastikan pekerja tetap memperoleh perlindungan yang layak.

Menaker menyampaikan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menempatkan pengembangan keterampilan sebagai prioritas untuk menjawab ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri yang terus berubah.

Salah satu langkah yang dilakukan Indonesia adalah Program Pemagangan Nasional bagi lulusan perguruan tinggi. Program ini memberikan pengalaman kerja terstruktur selama enam bulan di industri, dengan dukungan uang saku dari pemerintah setara upah minimum. Tahun ini, program tersebut ditargetkan menjangkau 150.000 peserta pemagangan.

Selain itu, Pemerintah Indonesia menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional yang menyasar lulusan sekolah menengah atas dan sederajat. Program ini ditargetkan menjangkau 300.000 peserta.

Menaker menegaskan, kedua program tersebut dirancang inklusif. Kesempatan peningkatan keterampilan dibuka secara setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dari wilayah terpencil dan perbatasan.

Bagi masyarakat, kerja sama keterampilan masa depan penting karena perubahan dunia kerja sudah terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pencari kerja membutuhkan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, lulusan baru membutuhkan pengalaman kerja, pekerja membutuhkan keterampilan baru agar tetap relevan, dan kelompok rentan membutuhkan akses yang lebih adil untuk masuk ke pasar kerja.

Dalam forum ASPAG, Indonesia juga membuka ruang kerja sama pada sejumlah bidang prioritas, meliputi pengembangan kurikulum pelatihan vokasi untuk keterampilan masa depan, pembentukan pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, pengembangan komunitas di sektor pertanian, serta pembentukan klinik produktivitas dan pusat teknologi tepat guna.

Menurut Menaker, bidang kerja sama tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi pekerja dan masyarakat. Kurikulum vokasi diperlukan agar pelatihan selaras dengan kebutuhan industri.

Pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas penting untuk membuka akses kerja yang lebih setara. Pengembangan komunitas pertanian dapat membantu masyarakat meningkatkan produktivitas.

Sedangkan klinik produktivitas dan pusat teknologi tepat guna dapat membantu pekerja serta pelaku usaha beradaptasi dengan perubahan.

“Indonesia siap berbagi dan belajar. Kita memiliki banyak hal yang dapat saling ditawarkan untuk membangun kawasan yang lebih kuat dan tangguh bagi para pekerja,” ujar Menaker.

Melalui kerja sama ASPAG, Indonesia ingin memastikan perubahan teknologi dan industri tidak membuat pekerja tertinggal, tetapi menjadi peluang untuk memperluas keterampilan, membuka akses kerja yang lebih adil, dan memperkuat perlindungan pekerja. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Wamenaker: LKS Bipartit Sarana Penting Mencegah Perselisihan Hubungan Industrial

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menegaskan, bahwa Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit merupakan sarana penting mencegah perselisihan hubungan industrial melalui penguatan komunikasi dan dialog antara pekerja dan pengusaha di tempat kerja.

“LKS Bipartit hadir sebagai forum komunikasi dan konsultasi yang berfungsi memecahkan persoalan ketenagakerjaan secara dini sekaligus menciptakan ketenangan bekerja. Karena itu, LKS Bipartit tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif perusahaan,” kata Afriansyah.

Afriansyah menyampaikan hal tersebut saat membuka Webinar Sharing Session bertajuk “Menuju Hubungan Industrial Bebas Konflik melalui LKS Bipartit” yang diselenggarakan secara daring, Selasa (9/6).

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), hingga April 2026 tercatat sebanyak 28.236 LKS Bipartit telah terbentuk di berbagai perusahaan di Indonesia.

Keberadaan forum tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat dialog sosial dan membangun hubungan industrial yang harmonis.

Afriansyah mengatakan, berbagai perselisihan hubungan industrial umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Perselisihan sering kali berawal dari komunikasi yang tersendat, aspirasi yang tidak tersampaikan, atau kebijakan perusahaan yang belum dipahami secara utuh oleh para pihak.

“LKS Bipartit berperan sebagai ruang dialog awal, ruang klarifikasi, sekaligus mekanisme deteksi dini terhadap potensi persoalan di tingkat perusahaan,” ujarnya.

Menurutnya, apabila forum tersebut berfungsi dengan baik, berbagai per soalan dapat dibicarakan sebelum berkembang menjadi perselisihan terbuka.

Aspirasi pekerja dapat didengar lebih awal, sementara perusahaan memiliki ruang untuk menjelaskan kebijakan dan kondisi usaha secara terbuka sehingga solusi dapat dicari bersama.

Ia menambahkan, semangat dialog dan musyawarah tersebut sejalan dengan nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila yang terus didorong penerapannya di lingkungan kerja.

“Kehadiran pemerintah dalam hubungan industrial bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan memastikan ruang dialog tetap terbuka, hak-hak pekerja terlindungi, dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” tegas Afriansyah.

Melalui webinar ini, Ia berharap pemahaman mengenai LKS Bipartit tidak berhenti pada aspek pemenuhan regulasi, tetapi berkembang menjadi praktik nyata yang dijalankan secara aktif dan dipercaya pekerja maupun pengusaha.

Dengan demikian, potensi perselisihan dapat dikenali, dibicarakan, dan diselesaikan sejak dini demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Kemnaker Permudah Pengajuan Job Fair Lewat SIAPkerja

Jakarta – Pengajuan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (job fair) kini semakin mudah setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), memperkuat fitur layanan pada platform SIAPkerja.

Pembaruan ini dihadirkan untuk menyederhanakan proses pengajuan hingga penerbitan persetujuan dalam satu sistem digital yang terintegrasi.

Melalui laman jobfair.kemnaker.go.id, seluruh proses mulai dari pengajuan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan surat rekomendasi atau persetujuan kini dapat dilakukan secara digital.

Sistem ini dirancang agar proses berjalan lebih cepat, praktis, serta dapat dipantau secara real time.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani mengatakan, digitalisasi ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih modern, transparan, dan efisien.

“Pengembangan ini membuat proses pengajuan job fair menjadi lebih terintegrasi, cepat, dan transparan,” ujar Estiarty dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan, layanan ini dapat dimanfaatkan instansi pemerintah maupun penyelenggara swasta. Kemnaker juga mengimbau agar setiap penyelenggara mengajukan permohonan melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota melalui platform SIAPkerja pada fitur job fair.

Selain itu, penyelenggara diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan fitur SIAPkerja dalam pelaksanaan job fair, baik secara daring maupun hibrid.

Kemnaker menegaskan, penguatan layanan digital ini diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan job fair sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi kesempatan kerja di berbagai daerah.

“Mari manfaatkan layanan job fair untuk mendukung penyelenggaraan bursa kerja yang lebih efektif, transparan, dan modern,” ajaknya. (KemenakerRI-RIW/EYN)

Gandeng TP PKK, DPKP Kalsel Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi, bekerja sama dengan Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), di area perkantoran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, mulai Rabu (10/6) hingga Kamis (11/6).

GPM bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Gerakan Pangan Murah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga tampak antusias mendatangi lokasi kegiatan, untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga di bawah pasar.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengatakan, GPM merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, dalam upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Menurutnya, Gerakan Pangan Murah tidak hanya bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi salah satu langkah strategis, menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah dinamika harga komoditas di pasaran.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan TP PKK ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat agar tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan pangan di Kalimantan Selatan,” ujar Syamsir.

Ia menjelaskan, berbagai komoditas pangan strategis disediakan dalam kegiatan tersebut, di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Syamsir menilai, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah juga berperan penting mendukung pengendalian inflasi daerah. Penyediaan bahan pangan dengan harga murah, menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan potensi kenaikan harga bahan pokok.

“Intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah sangat penting, terutama pada komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat dapat terbantu, sementara stabilitas harga tetap terjaga,” katanya.

Lebih lanjut, Syamsir menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk distributor, pelaku usaha pangan, serta instansi terkait, untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan di daerah.

“Langkah ini penting untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok,” sahutnya.

Selain menjaga stabilitas harga, Gerakan Pangan Murah juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan pangan secara bijak dan mendukung konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih stabil, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (MRF/RIW//EYN)

Komisi III Dorong Transformasi Transportasi Hijau, Bus Listrik Jadi Arah Baru Layanan Publik di Kalsel

Jawa Timur – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan layanan transportasi publik yang modern, ramah lingkungan, dan terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian adalah pengembangan armada angkutan umum bertenaga listrik, untuk mendukung mobilitas masyarakat yang lebih efisien sekaligus mengurangi emisi kendaraan.

Komitmen tersebut mengemuka saat Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke PT Bagong Dekaka Mandiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (8/6).

Suasana pertemuan ke PT Bagong Dekaka Mandiri di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung proses perakitan armada bus yang selama ini melayani masyarakat Kalimantan Selatan, sekaligus menjajaki peluang pengembangan transportasi umum berbasis energi bersih di masa mendatang.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, bahwa kebutuhan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjangkau harus diimbangi dengan inovasi teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, penggunaan bus listrik dapat menjadi solusi jangka panjang, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menjawab tantangan ketersediaan BBM jenis solar, yang masih menjadi kendala di beberapa wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami berharap ke depan PT Bagong Dekaka dapat mengembangkan armada bus listrik untuk mendukung transportasi publik yang lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi, serta memberikan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” katanya.

Selain membahas pengembangan armada masa depan, Komisi III juga memberikan apresiasi terhadap kualitas layanan transportasi publik yang selama ini dioperasikan PT Bagong Dekaka Mandiri, khususnya layanan Bus Trans Banjarbakula, yang melayani kawasan Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah

Kehadiran layanan tersebut dinilai telah memberikan dampak positif, mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong penggunaan angkutan umum sebagai pilihan utama transportasi sehari-hari.

“Pengembangan bus listrik diharapkan menjadi langkah awal menuju ekosistem transportasi hijau yang mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat daya saing daerah di masa depan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bagong Dekaka Mandiri, Budi Susilo, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPRD Kalsel terhadap pengembangan transportasi publik.

Ia menegaskan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaga keberlanjutan operasional angkutan umum di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap layanan yang telah berjalan di Kalimantan Selatan dapat terus berlanjut dan berkembang. Angkutan umum ini telah menjadi kebutuhan dan andalan masyarakat, sehingga keberlanjutannya sangat penting,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi mengungkapkan, bahwa tingkat keterisian penumpang (loading factor) Trans Banjarbakula hingga Mei 2026 telah mencapai 87,77 persen.

Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang tersedia saat ini.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi dasar kuat untuk menambah armada serta perluasan koridor layanan agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati akses transportasi aman, nyaman, dan terjangkau.

“Transportasi publik yang terintegrasi akan semakin memudahkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi maupun kegiatan sehari-hari. Dengan dukungan layanan BTS beserta jaringan feeder yang terus dikembangkan, kami optimis kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum akan semakin meningkat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Belajar dari DKI Jakarta, Komisi II Siap Dorong Ekosistem Industri Hijau di Kalsel

Jakarta – Komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan terus diperkuat Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Senin (8/6).

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan, kunjungan ini bertujuan menggali berbagai strategi pengelolaan limbah yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, dengan fokus mempelajari tata kelola minyak jelantah sebagai limbah rumah tangga dan industri kecil.

Suasana pertemuan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta.

“Hasil diskusi berkembang lebih luas hingga membahas keberhasilan DKI Jakarta membangun ekosistem industri hijau yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ucapnya.

Disampaikan Firman, pendekatan yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bagaimana limbah tidak lagi dipandang sebagai persoalan semata, melainkan dapat menjadi sumber daya yang bernilai dan membuka peluang usaha baru.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi kuat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut mampu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya berbagai inovasi berbasis ekonomi hijau.

“Kami pelajari bukan hanya soal pengelolaan minyak jelantah, tetapi bagaimana DKI Jakarta berhasil membangun industri hijau melalui kolaborasi yang nyata. Ini menjadi pelajaran berharga bagi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan program serupa,” ungkapnya.

Firman menilai, konsep industri hijau sangat relevan dengan arah pembangunan Kalimantan Selatan yang tengah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peluang pengembangan usaha berbasis pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular di Banua dinilai sangat terbuka.

“Dengan semangat Kalimantan Selatan Bekerja, kita dapat membangun platform kolaborasi yang mampu melahirkan berbagai inovasi dan industri ramah lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Nuzula Dhina, menyambut baik kunjungan Komisi II DPRD Kalsel.

Penyerahan cendramata sumber Humas DPRD Kalsel.

Ia menilai pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus memperkuat sinergi antardaerah dalam mengembangkan sektor industri yang berkelanjutan.

Menurut Nuzula, selain menyampaikan berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan di DKI Jakarta, pihaknya juga memperoleh perspektif baru mengenai potensi pengembangan industri di Kalimantan Selatan yang memiliki karakteristik dan sumber daya berbeda.

“Kami mengapresiasi kunjungan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan. Diskusi ini memberikan banyak wawasan baru dan semoga berbagai gagasan positif yang muncul dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan serta potensi daerah masing – masing,” tutupnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap dapat membawa berbagai inspirasi dan praktik terbaik yang nantinya dapat diadaptasi untuk memperkuat pengelolaan limbah, mendorong ekonomi sirkular, serta mempercepat lahirnya industri hijau yang mampu menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Resmi Dimulai, Disdik Banjarmasin Monitoring PPDB Tingkat SMP

BANJARMASIN – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Menengah Pertama (SMP) resmi dimulai, Senin (9/6).

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada hari pertama pelaksanaan PPDB langsung memonitoring dua SMP Negeri yaitu , SMP Negeri 31 dan SMPN 13. Pemantauan dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan, Ryan Utama.

Ket foto : Kadisdik Banjarmasin Ryan Utama

“Tahapan PPDB tingkat SMP resmi dimulai Selasa 9 Juni 2026. Dimana gelombang pertama PPDB tingkat SMP ini, dibuka untuk jalur prestasi akademik dan non akademik, serta afirmasi,” ungkap Ryan, kepada sejumlah wartawan.

Di hari pertama, lanjutnya, monitoring PPDB di SMP Negeri 31 dan SMPN 13 Banjarmasin, terpantau berjalan lancar.

“Kami mencoba melakukan monitoring bagaimana pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 31 serta 13 ini,” ucap Ryan.

Pada saat pelaksanaan, pihaknya melihat relatif lanjar, tetapi karakteristik masyarakat di lingkungan kedua SMP tersebut, lebih banyak harus dibantu tenaga pelayanan penerimaan di SMP.

“Sehingga, banyak orangtua siswa datang langsung ke sekolah, untuk proses PPDB tersebut,” ucap Ryan lagi.

Untungnya, beberapa sekolah masih menyediakan operator pendaftaran untuk membantu orangtua yang kesulitan, saat mendaftarkan anaknya secara online.

“Salah satu kesulitan yang banyak dihadapi para orangtua saat pendaftaran online, adalah penginputan data, yang masih mendapat bantuan dari pihak sekolah,” jelas Ryan.

Bantuan yang diberikan, berupa pemeriksaan kelengkapan berkas siswa, serta pengecekan pada saat penginputan yang dilakukan secara online oleh orangtua siswa.

“Para orangtua yang datang langsung ke sekolah tetap mendapatkan pelayanan, sehingga apa yang menjadi kesulitan orangtua siswa pada saat mendaftar online dapat diketahui,” ucap Ryan. (SRI/RIW/EPS)

Dasar Pengembangan Karier dan Penempatan Jabatan, Pemkab Banjar Petakan Kompetensi ASN

Banjarbaru – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat kualitas aparatur sipil negara (ASN) melalui penilaian kompetensi yang digelar di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII Banjarmasin, Selasa (9/6).

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengatakan, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Karena itu, pemerintah membutuhkan ASN yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga integritas, kemampuan beradaptasi, dan kecakapan dalam menghadapi dinamika masyarakat yang beragam.

Foto bersama kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN Kabupaten Banjar.(foto : MC Kab Banjar)

“Untuk menghadapi berbagai permasalahan, tantangan, dan dinamika globalisasi, diperlukan ASN yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi dalam menjalankan perannya,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Menurutnya, tuntutan terhadap pelayanan publik yang semakin baik mengharuskan setiap ASN terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri.

Penilaian kompetensi menjadi salah satu instrumen penting untuk mengetahui sejauh mana potensi dan kemampuan yang dimiliki pegawai.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengembangan sumber daya manusia.

“Penilaian kompetensi ini menjadi sarana untuk memetakan potensi, kemampuan, dan kapasitas ASN sebagai dasar pengembangan karier serta peningkatan kualitas SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar,” katanya.

Hasil penilaian nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan karier, peningkatan kompetensi, hingga penempatan pegawai pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi.

Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar, Nor Azizah menjelaskan, sebanyak 90 ASN dijadwalkan mengikuti penilaian kompetensi. Namun, dua peserta berhalangan hadir karena alasan cuti dan sakit.

“Dari 90 peserta yang diundang, sebanyak 88 orang hadir mengikuti kegiatan,” ujarnya.

Peserta berasal dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari pelaksana yang diproyeksikan menjadi pejabat pengawas, pejabat pengawas menuju pejabat administrator, hingga pejabat fungsional ahli muda dan ahli madya.

Menurut Azizah, sebagian besar peserta merupakan ASN yang baru mendapatkan promosi jabatan atau mengalami perpindahan jenjang karier sehingga perlu dilakukan pemetaan kompetensi secara lebih mendalam.

Ia menambahkan, penilaian kompetensi merupakan bagian dari penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, yakni sistem yang menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar utama dalam pengelolaan kepegawaian.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat terwujud ASN yang profesional, adaptif, dan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Banjar serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Lepas 51 Lulusan, SLB-C Negeri Pembina Kalsel Dorong Siswa Kembangkan Potensi

Banjarbaru – Sekolah Luar Biasa (SLB)-C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan menggelar acara perpisahan siswa tahun ajaran 2025/2026, bertempat di Aula SLB-C Negeri Pembina, Banjarbaru, Selasa (9/6).

Sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, meluluskan sebanyak 51 siswa dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA.

Ket : Suasana perpisahan siswa di SLB C Negeri Pembina Kalsel

Kepala SLB-C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan, Salmah mengatakan, kelulusan para siswa merupakan hasil dari proses pembelajaran, pembinaan, serta dukungan orang tua selama menempuh pendidikan di sekolah.

“Keberhasilan anak-anak menyelesaikan pendidikan merupakan pencapaian yang sangat membanggakan dan patut diapresiasi. Kami berharap para lulusan terus mengembangkan potensi yang dimiliki serta melanjutkan pendidikan maupun keterampilan sesuai kemampuan masing – masing,” ujarnya.

Salmah menjelaskan, dari total 51 lulusan tersebut terdiri dari 16 siswa tingkat TK, 13 siswa tingkat SD, 18 siswa tingkat SMP, dan 4 siswa tingkat SMA.

Menurutnya, bagi siswa yang masih memiliki jenjang pendidikan lanjutan diharapkan dapat terus melanjutkan sekolah, sementara lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan menerapkan keterampilan yang telah diperoleh selama bersekolah.

“Bagi anak-anak yang masih memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan, kami harapkan terus belajar. Sedangkan yang sudah lulus, semoga dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan masyarakat dan menjadi lebih mandiri,” katanya.

Pada kegiatan tersebut, para siswa turut menampilkan berbagai pertunjukan hasil pembinaan sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, seperti pencak silat, pembacaan puisi, serta berbagai keterampilan lainnya.

Salmah menuturkan, penampilan tersebut menjadi wadah siswa menunjukkan kemampuan dan bakat yang selama ini dikembangkan di sekolah.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi. Tidak ada anak yang gagal, karena di balik setiap keterbatasan pasti ada kelebihan yang bisa dikembangkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sekolah terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang siswa melalui berbagai program pembelajaran dan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

“Kami akan terus mendukung potensi siswa-siswi agar mereka memiliki rasa percaya diri, keterampilan, dan kemandirian untuk menghadapi kehidupan di masa depan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)