LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Banjarbaru – Arah pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru kini memasuki babak baru. Pola lama yang selama puluhan tahun menjadi praktik umum yakni kumpul, angkut, lalu buang ke tempat pemrosesan, akhirnya mulai ditinggalkan. Kini, Banjarbaru bergerak menuju pendekatan yang lebih mendasar, yakni pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya: rumah tangga.

Perubahan ini bukan sekadar program, melainkan arah kebijakan yang ditegaskan melalui Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2023, tentang Pengelolaan Sampah.

Regulasi tersebut menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam sistem persampahan kota, sekaligus menandai pergeseran cara pandang terhadap sampah.

Sampah tidak lagi diposisikan sebagai beban yang harus segera disingkirkan, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat.

Di sejumlah kawasan permukiman, perubahan tersebut mulai terlihat. Warga kini membiasakan diri memilah sampah sejak dari rumah menjadi tiga kategori utama, organik, anorganik yang bernilai daur ulang, dan residu.

Skema sederhana ini menjadi fondasi penting dalam menekan volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA), sekaligus membuka peluang ekonomi melalui bank sampah dan aktivitas daur ulang.

Pemerintah daerah turut memperkuat gerakan ini dengan menghadirkan berbagai sarana pendukung, mulai dari tempat penampungan sementara (TPS), fasilitas TPS 3R, hingga pengembangan bank sampah sebagai bagian dari penguatan ekonomi sirkular di tingkat masyarakat.

Di sisi lain, pelaku usaha juga didorong untuk mengurangi penggunaan kemasan yang sulit terurai serta bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan.

Namun, di balik seluruh skema tersebut, satu faktor tetap menjadi penentu utama, yakni kesadaran masyarakat. Dan perubahan itu dimulai dari rumah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru, Shanty Eka Septiani mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk menyusun strategi pengelolaan sampah berbasis kesepakatan bersama masyarakat di masing-masing wilayah.

“Pemilahan nantinya difokuskan menjadi dua jenis, yakni organik (sisa dapur atau makanan/sampah basah) dan anorganik. Sampah organik harus diselesaikan dari sumbernya atau di sekitar rumah, misalnya dengan diolah menjadi kompos,” ujarnya, Rabu (8/4).

Ia juga menambahkan, pihaknya mendorong penetapan lokasi percontohan pemilahan sampah di setiap kelurahan dengan target jumlah rumah yang melakukan pengolahan sampah organik di tingkat RT/RW.

“Selain itu, dilakukan identifikasi bersama warga terkait fasilitas pengolahan sampah organik yang akan digunakan di masing – masing wilayah. Persoalan sampah ini merupakan tanggung jawab bersama, tidak bisa diselesaikan oleh DLH saja,” tambahnya.

Untuk itu, Ia mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, agar dapat mendorong partisipasi aktif warga dalam mengelola sampah secara mandiri.

“Harapannya, setelah studi tiru di Kelurahan Rorotan, camat dan lurah bersama DLH serta SKPD terkait dapat terus mengedukasi masyarakat agar mulai memilah sampah dari rumah,” katanya.

Salah satu potret nyata pengelolaan sampah dapat dilihat di RT 33 RW 07 Kelurahan Syamsudin Noor. Selama delapan bulan terakhir, warga secara konsisten menjalankan program “Markisa” (Mari Kita Sedekah Sampah). Setiap Minggu pagi, sampah nonorganik yang masih memiliki nilai ekonomi dikumpulkan, dipilah, dan dikelola melalui bank sampah warga.

Sementara itu, sampah organik tidak lagi dibuang, melainkan diolah melalui sumur komposter yang ditempatkan di lingkungan permukiman.

Setiap sampah yang masuk bahkan dicatat secara sistematis untuk mengetahui volume sampah yang berhasil ditekan agar tidak berakhir di TPS.

Pendekatan ini menjadikan pengelolaan sampah tidak sekadar aktivitas lingkungan, tetapi juga berbasis data. Dari pencatatan tersebut, warga dapat menghitung kebutuhan fasilitas secara lebih akurat.

Bahkan, satu sumur komposter diperkirakan mampu menampung hingga satu ton sampah organik.

Dengan pola ini, alur pengelolaan sampah menjadi lebih jelas: sampah organik diolah, anorganik dimanfaatkan kembali, dan hanya residu yang dibuang ke TPA.

Gerakan serupa juga mulai berkembang di Kelurahan Mentaos. Di wilayah RW 04, empat RT telah ditetapkan sebagai kawasan percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Program ini mencakup pembangunan komposter komunal, penyediaan sepuluh titik tong organik, serta pelibatan sekitar 20 relawan lingkungan yang aktif mengedukasi warga melalui praktik pengolahan sampah rumah tangga dengan metode ember tumpuk.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru, tidak lagi berjalan sporadis, melainkan mulai bergerak menuju sistem yang lebih terstruktur, terencana, dan berkelanjutan.

Di titik inilah peran RT menjadi sangat krusial. Ke depan, setiap RT di Banjarbaru didorong untuk menyusun roadmap pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

Perencanaan ini penting agar gerakan pengelolaan sampah tidak berhenti sebagai kegiatan insidental, tetapi berkembang menjadi sistem yang berkelanjutan dan terukur.

Setiap lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari jumlah kepala keluarga, kepadatan permukiman, pola konsumsi masyarakat, hingga kedekatan dengan fasilitas pengolahan sampah. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan tidak dapat diseragamkan.

RT didorong untuk merancang langkahnya sendiri, mulai dari menghitung kebutuhan komposter, menentukan titik pengumpulan sampah, merancang pola pengangkutan, hingga menyiapkan para penggerak utama di wilayahnya.

Roadmap tersebut setidaknya memuat tahapan yang jelas, mulai dari edukasi warga, penyediaan sarana, pembentukan relawan lingkungan, hingga penguatan kelembagaan melalui bank sampah atau unit pengelola di tingkat masyarakat.

Peran RW dan kelurahan menjadi penting sebagai penguat kebijakan, memastikan setiap RT bergerak dalam arah yang sama, sekaligus memberi ruang inovasi sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

Banjarbaru kini berada pada fase penting, dari sekadar membangun kesadaran menuju pembentukan sistem pengelolaan sampah kota yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, sistem tersebut bertumpu pada simpul terkecil kehidupan masyarakat, yakni RT.

Jika setiap RT mampu menyusun dan menjalankan roadmap pengelolaan sampahnya, maka transformasi kota bukan lagi sekadar harapan, melainkan gerakan nyata yang tumbuh dari rumah, digerakkan warga, dan bersama-sama mewujudkan Banjarbaru yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. (PemkoBanjarbaru-BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui kolaborasi tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Cempaka, sukses melaksanakan kegiatan skrining kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Banjarbaru, Rabu (8/4). Kegiatan proaktif yang berlangsung sejak pukul 08.30 hingga 14.15 WITA ini, memfokuskan pemeriksaan pada tiga penyakit menular utama. Yakni Tuberkulosis (TBC), Human Immunodeficiency Virus (HIV), dan Hepatitis.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Juhai Triyanti Agustina menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin pemerataan layanan kesehatan, termasuk bagi warga binaan.

Dari target sasaran sebanyak 200 orang warga binaan, tim kesehatan berhasil merealisasikan skrining terhadap 162 orang.

“Telah dilaksanakan skrining kesehatan yang menyasar Warga Binaan Lapas Kelas II Banjarbaru. Dari hasil pemeriksaan hari ini, kami menemukan beberapa kasus yang akan segera ditindaklanjuti secara medis. Terdapat 4 orang reaktif HIV, 1 orang reaktif Hepatitis C, dan 20 orang terduga TBC,” jelas Juhai.

Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyiapkan langkah penanganan komprehensif, bagi warga binaan yang terindikasi reaktif dan terduga.

Tindak Lanjut HIV, bagi 4 orang yang reaktif HIV, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan reagen 1 dan 2 dalam kurun waktu 2 hingga 4 pekan ke depan. Jika hasil pemeriksaan lanjutan tetap reaktif, pengobatan Antiretroviral (ARV) akan segera dimulai.

Tindak Lanjut Hepatitis C: Satu orang yang dinyatakan reaktif Hepatitis C akan menjalani pemeriksaan Viral Load (VL) di RSUD Idaman Banjarbaru. Pemeriksaan ini dijadwalkan bersamaan dengan pemeriksaan VL bagi pasien Orang Dengan HIV (ODHIV) yang berada di Lapas.

Tindak Lanjut TBC, untuk 20 orang terduga TBC, petugas kesehatan akan segera melakukan pemeriksaan lanjutan secara lebih spesifik menggunakan metode Tes Cepat Molekuler (TCM).

Pelaksanaan kegiatan skrining kesehatan di Lapas Kelas II Banjarbaru ini, juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana, turut hadir meninjau langsung jalannya pemeriksaan. Kunjungan tersebut kemudian disusul kehadiran Rafiqie, Anggota Komisi XIII DPR RI, yang meninjau lokasi untuk memberikan dukungan langsung terhadap program layanan kesehatan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Melalui deteksi dini ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap dapat mencegah penularan penyakit di dalam fasilitas pemasyarakatan sekaligus memberikan hak akses pengobatan yang tepat sasaran dan cepat bagi warga binaan yang membutuhkan. (PemkoBanjarbaru-RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, mulai tancap gas memperkuat pertahanan digital daerah. Langkah ini diawali dengan pembentukan Tim Persiapan Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kematangan Siber dan Sandi (PPTKSS) Tahun 2026.

Pembentukan tim ini merupakan respon cepat atas arahan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN-RI), melalui surat resmi tertanggal 25 Februari 2026.

Dalam instruksi tersebut, Kalimantan Selatan dijadwalkan menjalani PPTKSS secara luring pada 27 April hingga 1 Mei 2026 mendatang.

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar menjelaskan, bahwa persiapan harus dilakukan secara matang agar IKASANDI (Indeks Keamanan Siber dan Sandi) serta indeks Keamanan Informasi (IKAMI) provinsi tetap terjaga dengan baik.

“Merujuk pada jadwal dari BSSN, kami bergerak cepat membentuk tim ini untuk mengawal proses penilaian,” ujar Sucilianita.

Sebagai langkah awal koordinasi, Diskominfo mengundang perwakilan dari berbagai bidang terkait untuk merumuskan strategi di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfo, pada Rabu (8/4).

Pertemuan ini fokus pada sinkronisasi data dan kesiapan teknis sebelum tim assesor dari pusat tiba di kalimantan selatan.

“Melalui assesment ini, diharapkan potret keamanan siber dan sandi di lingkungan Pemprov Kalsel dapat terukur secara akurat, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meminimalisir celah kerawanan digital di masa depan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil langkah strategis, untuk mendukung kebijakan efisiensi pemerintah dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penghematan energi sekaligus peningkatan efektivitas kinerja di lingkungan pemerintahan.

Penerapan WFH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait langkah efisiensi di sektor pemerintahan.

Melalui kebijakan ini, aktivitas kerja aparatur tetap berjalan produktif dengan pola kerja yang lebih fleksibel, namun tetap terukur dan bertanggung jawab.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menegaskan, bahwa kebijakan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia memastikan seluruh sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat tetap menjalankan pelayanan secara normal.

“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Dinas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti kesehatan dan perpajakan tetap bekerja seperti biasa,” tegasnya pada Rabu (8/4).

Menurutnya, penerapan WFH dilakukan secara selektif dan proporsional. Pemko Banjarbaru memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penghematan energi, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas ASN melalui pola kerja yang lebih adaptif.

Wali Kota juga menekankan, bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk perbandingan dengan kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.

Langkah tersebut murni merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat yang juga didorong arahan gubernur kepada seluruh kepala daerah di Kalimantan Selatan, untuk melakukan efisiensi di wilayah masing-masing.

Dalam mekanisme pelaksanaannya, kebijakan ini akan dilaporkan secara berjenjang. Setelah Surat Edaran diterbitkan, Pemerintah Kota Banjarbaru akan menyampaikan laporan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari monitoring pelaksanaan kebijakan efisiensi nasional.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap langkah efisiensi energi dan pengelolaan anggaran dapat berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen pemerintah daerah tetap jelas: menghadirkan birokrasi yang efisien, responsif, dan tetap mengutamakan kepentingan publik di atas segalanya. (MediaCenterBJB-BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, optimis seluruh perangkat daerah mampu menghasilkan berbagai inovasi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan pada tahun 2026.

Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat, baru – baru ini menjelaskan, bahwa inovasi menjadi salah satu kunci penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah.

Menurut Thaufik, perangkat daerah tidak hanya dituntut untuk menghadirkan ide-ide baru, tetapi juga harus mampu mengimplementasikannya secara nyata di lapangan.

“Inovasi yang dihasilkan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi kinerja, maupun dalam menjawab berbagai permasalahan di daerah,” ungkap Thaufik.

Selain itu, Ia juga menekankan bahwa inovasi perlu didukung dengan perencanaan yang matang, penguatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna.

“Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan solusi yang relevan serta berkelanjutan,” lanjut Thaufik.

Dalam upaya mendukung hal tersebut, BRIDA Kalimantan Selatan juga terus mendorong penguatan kapasitas perangkat daerah agar mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.

Thaufik menjelaskan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta pemahaman terhadap inovasi menjadi faktor utama dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

“BRIDA secara aktif memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada perangkat daerah dalam pengembangan inovasi, termasuk melalui pelatihan dan bimbingan teknis,” sahut Thaufik.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dan hasil riset juga terus didorong sebagai dasar dalam penyusunan program kerja yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan ekosistem inovasi di Kalimantan Selatan semakin berkembang, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan keselamatan berlalu lintas di masyarakat, Polda Kalimantan Selatan, resmi meluncurkan Safety Driving Center (SDC) di Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (8/4).

Fasilitas ini diresmikan langsung Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, dan turut dihadiri Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, serta jajaran Forkopimda.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, mengapresiasi Polda Kalimantan Selatan yang menghadirkan Safety Driving Center sebagai sarana edukasi keselamatan berkendara bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis untuk membangun budaya tertib berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Ia juga menegaskan komitmennya, untuk menghadirkan polisi lalu lintas yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat.

“Indikator keberhasilan Polantas adalah seberapa dekat dengan masyarakat. Kita ingin kehadiran Polantas tidak lagi menakutkan, tetapi menjadi pelayan yang responsif dan bersahabat,” ujarnya.

Ia juga berharap, kehadiran Safety Driving Center dapat memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya fatalitas korban meninggal dunia.

“Ke depan, kehadiran kita di lapangan bukan hanya mengatur lalu lintas, tetapi memastikan setiap perjalanan masyarakat berlangsung aman,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, menyampaikan apresiasi atas peluncuran fasilitas tersebut yang dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan keselamatan berkendara.

“Dengan adanya langkah ini, diharapkan tidak terjadi lagi kecelakaan yang berdampak parah. Launching hari ini juga menunjukkan komitmen dan kepedulian kita terhadap keselamatan berlalu lintas di masyarakat,” ungkap Muhidin.

Ia menambahkan, tren penurunan angka kecelakaan di Kalimantan Selatan diharapkan terus berlanjut dengan adanya dukungan berbagai program keselamatan, termasuk kehadiran SDC.

Bahkan, menurutnya, capaian keselamatan lalu lintas di Kalsel saat ini sudah cukup baik dan dapat menjadi perbandingan dengan negara lain seperti Singapura dan Jepang.

Muhidin juga mengapresiasi dukungan Korlantas Polri yang dinilai signifikan, termasuk penambahan bantuan kendaraan operasional dari rencana awal 10 unit menjadi 30 unit, serta dua unit mobil operasional tambahan.

Di sisi lain, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan mengungkapkan, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Upaya ini kami lakukan secara konsisten, termasuk turun langsung ke lapangan, meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang menjadi titik rawan atau blank spot,” jelasnya.

Kapolda menekankan bahwa faktor utama penyebab kecelakaan masih didominasi human error atau kesalahan pengemudi, terutama kurangnya pemahaman terhadap etika dan teknik berkendara yang aman.

“Penegakan hukum saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Polda Kalsel membangun Safety Driving Center sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan berkendara yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan karakter dan disiplin berlalu lintas.

Pembangunan SDC sendiri telah dimulai sejak 2023 di kawasan Kilometer 21 Liang Anggang, dilanjutkan pada 2024 dengan pembangunan gedung utama dan fasilitas pendukung, serta pengembangan sirkuit dan infrastruktur lainnya pada 2025.

Ke depan, fasilitas ini diharapkan menjadi pusat unggulan (center of excellence) dalam mencetak pengemudi yang berkompeten dan berbudaya tertib lalu lintas, untuk menekan angka kecelakaan secara berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai memasuki musim rawan.

Muhidin menegaskan, salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama adalah kawasan Liang Anggang, mengingat dampak kebakaran di wilayah tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas vital.

“Liang Anggang ini harus kita jaga bersama. Kalau terjadi kebakaran dan menimbulkan asap, maka penerbangan di Bandara Syamsudin Noor bisa terganggu. Ini tentu berdampak pada pergerakan ekonomi,” ujarnya, di Banjarbaru, belum lama tadi.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan sejumlah strategi, diantaranya pembangunan kanal dan resapan air di wilayah rawan karhutla.

Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelembaban lahan agar tidak mudah terbakar saat musim kemarau.

“Kita instruksikan pembuatan kanal resapan air, khususnya di Liang Anggang, supaya kondisi tanah tetap basah dan tidak mudah terbakar,” jelasnya.

Selain langkah teknis, Gubernur juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah karhutla. Ia mengingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena berisiko memicu kebakaran yang lebih luas.

Muhidin juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi pembakaran hutan atau lahan secara ilegal di lingkungan sekitar.

“Kami mengimbau masyarakat untuk berhati – hati, terutama saat musim panas. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar, karena api bisa merembet dan meluas. Selain merusak lingkungan, juga ada sanksi hukum,” tegasnya. (SYA/RIW/EPS)