LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dukung Program Komcad, Gubernur Muhidin Siapkan Solusi Pembiayaan

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyatakan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung program Komponen Cadangan (Komcad) sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan negara.

Gubernur Muhidin menegaskan, program Komcad merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat yang sejalan dengan arahan Presiden, dimana pemerintah daerah didorong untuk berperan aktif dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki semangat bela negara.

Menurutnya, salah satu bentuk konkret dukungan daerah adalah dengan mengirimkan peserta untuk mengikuti pelatihan di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) selama dua bulan.

“Presiden mengharapkan setiap daerah dapat berkontribusi dengan mengirimkan sekitar 50 peserta untuk mengikuti pelatihan di Rindam. Program ini bertujuan membentuk karakter bela negara sekaligus meningkatkan kompetensi dasar kedisiplinan dan kesiapsiagaan,” ujar Muhidin, belum lama ini.

Ia menjelaskan, secara prinsip Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah siap mendukung pelaksanaan program tersebut, termasuk dalam hal kesiapan calon peserta.

Namun, saat ini terdapat kendala pada aspek pembiayaan yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pada dasarnya kami sangat siap mendukung, baik dari sisi komitmen maupun kesiapan peserta. Hanya saja, untuk saat ini kami masih menghadapi keterbatasan anggaran yang belum tersedia dalam APBD,” ungkapnya.

Meski demikian, Muhidin memastikan pihaknya tidak akan berhenti pada kendala tersebut. Ia menegaskan akan mencari berbagai alternatif solusi agar program Komcad tetap dapat dilaksanakan di Kalimantan Selatan.

“Kami akan berupaya mencari skema pembiayaan yang memungkinkan, sehingga program ini tetap berjalan. Kami ingin program Komcad ini benar-benar memberikan manfaat bagi daerah sekaligus memperkuat pertahanan negara,” tambahnya.

Muhidin berharap, melalui program Komcad dapat lahir generasi muda yang tangguh, disiplin, serta memiliki semangat nasionalisme dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

“Melalui program ini, kami berharap terbentuk generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan dasar pertahanan, tetapi juga jiwa nasionalisme yang kuat serta kesiapan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)

Musrenbang RKPD 2027, Gubernur Kalsel Paparkan Proyek Strategis hingga Antisipasi Banjir dan Karhutla

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memaparkan sejumlah program prioritas dan proyek strategis daerah, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RKPD Kalsel Tahun 2027, yang digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4).

Dalam kesempatan tersebut, Muhidin menegaskan, bahwa pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah provinsi untuk mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu proyek yang kembali ditegaskan adalah pembangunan Jembatan Pulau Laut yang saat ini masih dalam tahap pemantapan. Proyek tersebut telah berjalan sejak 2025 dan ditargetkan rampung pada 2028.

“Jembatan Pulau Laut masih kita mantapkan. Pekerjaan sudah berjalan sejak 2025 dan kita targetkan selesai pada 2028,” ujarnya.

Selain itu, pembangunan stadion juga masuk dalam prioritas. Pada tahun ini, pemerintah fokus pada proses pembebasan lahan yang diperkirakan berlangsung hingga akhir 2026, sebelum dilanjutkan pembangunan fisik secara multiyears hingga 2028.

Di sektor konektivitas darat, Pemprov Kalsel juga merencanakan pembangunan Jalan Tengah yang menghubungkan Mataraman menuju Binuang. Jalur ini diharapkan mampu mengurai kepadatan arus lalu lintas di ruas Jalan A. Yani, khususnya jalur Martapura menuju wilayah Hulu Sungai.

“Pembebasan lahannya kita lakukan tahun ini, dan pelaksanaan pembangunan jalannya direncanakan mulai 2027,” jelasnya.

Foto bersama saat kegiatan Musrenbang penyusunan RKPD Kalsel di Gedung Idham Chalid.

Tak hanya infrastruktur, Muhidin juga menyoroti penanganan banjir yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sejumlah langkah telah disiapkan, diantaranya pembangunan sudetan sungai di kawasan Tanjung menuju Hulu Sungai Utara untuk mengalirkan air ke Sungai Barito.

Selain itu, normalisasi sungai juga akan dilakukan di beberapa wilayah, seperti pengerukan di kawasan Alalak, Banjarmasin, serta penanganan pendangkalan sungai di Hulu Sungai Selatan.

“Kita berupaya mengurangi dampak banjir dengan mengatur aliran air melalui sudetan dan pengerukan sungai,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rawan terjadi saat musim kemarau. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan kanal dan resapan air di wilayah Liang Anggang.

“Kita instruksikan pembuatan kanal resapan air agar kondisi lahan tetap basah, sehingga bisa meminimalisir risiko kebakaran,” ungkapnya. (SYA/RIW/EYN)

Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan, Dispora Sasar Puluhan Pemuda 3 Kab/Kota

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Pemuda, kembali menggelar Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tahun 2026, di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Selasa (7/4). Pelatihan dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz, diwakili Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Rika Ayu Zaenab.

Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Rika Ayu Zaenab.

“Tujuan dari pelatihan ini bukan sekadar pembekalan sesaat, melainkan bagian dari proses panjang pembentukan pemimpin muda yang kompeten dan siap terjun ke masyarakat,” ungkap Rika, kepada sejumlah wartawan.

Sehingga, lanjutnya, para peserta diharapkan terus aktif mengikuti pelatihan dan kegiatan organisasi lainnya, agar bekal yang diperoleh benar benar terasah secara nyata kedepannya.

“Pelatihan kali ini merupakan zona kedua dari rangkaian pelatihan yang dirancang menjangkau seluruh 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan secara merata,” ujar Rika.

Dengan jumlah peserta sebanyak 45 peserta, masing masing 15 orang dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Barito Kuala.

“Peserta pelatihan kami batasi pada usia 16 hingga 30 tahun dan dipersyaratkan berasal dari organisasi kepemudaan, yang telah memiliki nomor anggota resmi,” ucap Rika.

Rika juga mengungkapkan, bahwa antusiasme pemuda Kalsel terhadap program ini sangat tinggi, hingga melampaui kuota yang tersedia.

“Kita bahkan overload. Setiap kabupaten kota hanya bisa mengirim 15 orang, tapi pendaftar jauh melebihi itu. Akhirnya kita kualifikasi kembali berdasarkan usia dan keanggotaan organisasi kepemudaan,” tuturnya.

Materi pelatihan dirancang variatif, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari praktisi wetland, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk sesi dinamika kelompok, hingga praktisi media.

Pembekalan komprehensif ini bertujuan memberikan wawasan kepemimpinan yang luas kepada para peserta muda.

“Harapannya generasi muda bisa meneruskan tongkat kepemimpinan yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Karena pemuda adalah cikal bakal pemimpin untuk generasi ini. Kami hanya memberikan pembekalan agar mereka lebih kompeten, namun seiring waktu mereka harus terus aktif di organisasi masyarakat maupun mahasiswa agar benar – benar siap tampil sebagai pemimpin,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan mengajak para pemuda untuk bersama tingkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

“Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah, karena itu kami terus mengajak pemuda di 13 kabupaten kota untuk bersama sama meningkatkan angka IPP,” ucapnya.

Dijelaskan Rika, untuk angka IPP Provinsi Kalimantan Selatan masih ada beberapa indikator yang belum tercapai, seperti pemuda berwirausaha serta kepemimpinan pemuda.

“Karena itu, kedua indikator ini terus ditingkatkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melalui sejumlah pelatihan. Termasuk pelatihan kepemimpinan pemuda,” tutup Rika. (SRI/RIW/EYN)

DPRD Kalsel Dorong 1.774 Pokir, Jadi Arah Nyata Pembangunan 2027

Banjarbaru – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, dengan mendorong 1.774 usulan pokok – pokok pikiran (pokir) menjadi arah konkret pembangunan daerah tahun 2027.

Komitmen ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD 2027, di Gedung Auditorium K.H. Idham Chalid, Selasa (7/4).

Ketua DPRD Kalsel Supian HK, secara langsung membacakan seluruh usulan pokir yang merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat di berbagai daerah.

Supian HK menegaskan, pokir DPRD bukan sekadar daftar administratif, melainkan cerminan kebutuhan riil masyarakat yang harus menjadi pijakan utama dalam perencanaan pembangunan.

DPRD Kalsel berharap, seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi secara optimal dalam dokumen RKPD 2027, sehingga program yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pokir ini adalah suara masyarakat. Karena itu, harus benar-benar menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.

Supian HK menekankan, pentingnya Musrenbang sebagai ruang strategis untuk melahirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat perekonomian daerah, serta menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan.

Apresiasi turut disampaikan kepada Bappeda Kalimantan Selatan, atas perannya dalam menyusun perencanaan yang partisipatif dan inklusif.

“DPRD menilai, kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menghadirkan program pembangunan yang inovatif, efektif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Supian HK menambahkan, aspek mitigasi bencana juga menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, untuk memastikan Kalsel lebih tangguh menghadapi berbagai risiko.

Pihaknya mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi demi mewujudkan pembangunan Kalimantan Selatan yang merata dan berkelanjutan.

“Musrenbang sudah dilaksanakan, saatnya kita wujudkan Kalsel yang bekerja untuk semua,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Kalsel Muhidin, jajaran anggota DPRD, Sekretaris DPRD Muhammad Jaini, serta para pemangku kepentingan lainnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Perkuat Kesiapan Musim Tanam 2026/2027, Komisi II DPRD Kalsel Monitoring Pengendalian OPT

Tanah Bumbu – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), menggelar rapat koordinasi Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) sekaligus kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan se-wilayah Laboratorium PTPH Mudalang, Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, pada Kamis (2/4).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni, bersama jajaran, diantaranya Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura, serta Kasubbag Tata Usaha.

Rapat koordinasi POPT sekaligus kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan se-wilayah Laboratorium PTPH Mudalang, Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

Rapat ini membahas berbagai agenda penting, mulai dari penyampaian arahan pimpinan hingga laporan para petugas POPT terkait kondisi terkini Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di wilayah kerja masing-masing.

Informasi tersebut menjadi dasar, menyusun langkah antisipasi terhadap potensi serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) menjelang musim tanam 2026/2027.

Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni, menekankan pentingnya deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi serangan hama dan penyakit tanaman. Menurutnya, peran petugas POPT di lapangan sangat strategis dalam menjaga stabilitas produksi pertanian di daerah.

Ia menjelaskan, melalui koordinasi yang intensif dan pelaporan yang akurat, langkah pengendalian dapat dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, sinergi antara petugas lapangan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menghadapi ancaman OPT yang dapat berdampak pada produktivitas pertanian.

“Upaya perlindungan tanaman harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan, pencegahan, hingga pengendalian. Ini penting agar produksi pertanian tetap terjaga, terutama dalam menghadapi musim tanam mendatang,” ujar Sri Lestari, saat ditemui dikantornya, Senin (6/7) siang.

Sementara itu, kunjungan kerja yang juga dihadiri langsung Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi ekonomi dan keuangan, dipimpin Muhammad Yani Helmi bersama anggota Burhanuddin, dimana kehadiran legislatif ini dalam rangka melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengamanan produksi pertanian dari serangan OPT dan dampak perubahan iklim, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah, sehingga perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam hal perlindungan tanaman dari ancaman hama dan penyakit.

Menurutnya, penguatan peran petugas POPT serta dukungan sarana dan prasarana menjadi hal yang penting agar upaya pengendalian OPT dapat berjalan maksimal.

Ia juga mendorong adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan petugas di lapangan, sehingga setiap potensi gangguan dapat segera ditangani.

“Kami ingin memastikan bahwa upaya pengamanan produksi pertanian berjalan dengan baik. Jika produksi terganggu akibat serangan OPT, tentu akan berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat,” tegas Yani Helmi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, petugas teknis, dan legislatif dalam menjaga produktivitas pertanian di Kalimantan Selatan.

Selain itu, langkah – langkah antisipatif terhadap serangan OPT dan dampak perubahan iklim dapat semakin diperkuat, sehingga musim tanam 2026/2027 dapat berjalan optimal. (MRF/RIW/EYN)

Dorong Industri Hijau, Disperin Gelar Verifikasi Emisi Gas Rumah Kaca

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perindustrian, menggelar sosialisasi verifikasi dan validasi emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai langkah strategis mendukung pengendalian perubahan iklim, sekaligus mendorong transformasi menuju industri hijau di daerah.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Chair, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Selasa (7/4).

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Miftahul Chair.

Dalam sambutannya, Miftahul Chair menegaskan, bahwa isu perubahan iklim saat ini telah menjadi perhatian global yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk sektor industri.

Menurutnya, peningkatan emisi gas rumah kaca memberikan dampak nyata terhadap lingkungan, ekonomi, serta keberlanjutan industri itu sendiri.

“Peningkatan emisi gas rumah kaca memberikan dampak nyata terhadap lingkungan, ekonomi, dan keberlanjutan industri. Oleh karena itu, sektor industri tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan emisi,” ujar Miftahul Chair.

Ia menambahkan, pelaksanaan verifikasi dan validasi emisi GRK merupakan langkah penting, untuk memastikan pelaporan emisi dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel.

Hal ini juga sejalan dengan komitmen nasional Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement serta Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon.

Menurut Miftahul, Kalimantan Selatan sebagai daerah dengan aktivitas industri yang cukup signifikan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional.

Dengan ribuan unit industri kecil dan menengah serta ratusan industri besar dan sedang yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar, namun di sisi lain potensi emisinya juga perlu dikelola dengan baik.

Melalui kegiatan ini, Dinas Perindustrian Kalsel mendorong pemetaan profil emisi sektor industri secara lebih komprehensif. Selain itu, upaya efisiensi energi dan pemanfaatan teknologi rendah karbon juga terus didorong sebagai bagian dari transformasi industri berkelanjutan.

“Verifikasi dan validasi emisi bukan sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing produk industri Banua di pasar nasional maupun global,” lanjut Miftahul.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perindustrian, juga terus mendorong penguatan kawasan industri serta hilirisasi produk unggulan daerah. Dalam konteks tersebut, transparansi data emisi dan kepatuhan terhadap standar lingkungan menjadi nilai tambah yang penting bagi pelaku industri.

Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada pelaku industri, termasuk dalam penerapan efisiensi energi dan produksi bersih.

“Kami mengajak seluruh pelaku industri di Kalimantan Selatan untuk menjadikan pelaporan dan verifikasi emisi sebagai bagian dari transformasi menuju industri hijau yang berkelanjutan,” tutup Miftahul Chair. (MRF/RIW/EYN)

Hadapi Kemarau Ekstrem, Pemprov Kalsel Imbau Masyarakat Berperan Aktif Cegah Karhutla

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau seluruh masyarakat, untuk berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama menjelang musim kemarau yang rawan terjadi kebakaran.

Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra menjelaskan, bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci utama, menekan angka kejadian karhutla di daerah.

Menurut Ronny, sebagian besar kasus kebakaran hutan dan lahan disebabkan aktivitas manusia, khususnya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apapun, serta lebih berhati-hati dalam beraktivitas di lingkungan yang rawan kebakaran.

“Peran masyarakat sangat penting, karena pencegahan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kesadaran bersama menjadi faktor utama agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun,” ujar Rony, pada Senin (6/4).

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menjaga lingkungan sekitar, khususnya di kawasan permukiman, dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan serta menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menghadapi potensi karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah mengeluarkan surat edaran terkait kesiapsiagaan kepada seluruh kabupaten kota.

Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari edaran yang sebelumnya diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Ronny menjelaskan, melalui surat edaran tersebut pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mulai dari pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel dan peralatan, hingga pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.

“Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terpadu. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh daerah di Kalimantan Selatan dapat lebih siaga dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan,” lanjut Rony.

Lebih lanjut, Ronny mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan potensi kebakaran di lingkungan sekitar, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas terkait.

Menurutnya, deteksi dini sangat penting untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

“Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan potensi karhutla di Kalimantan Selatan dapat ditekan seminimal mungkin, serta lingkungan tetap terjaga dan aman selama musim kemarau berlangsung,” tutup Rony. (MRF/RIW/APR)

Fasilitasi Peserta MagangHub Kantongi Sertifikasi Kompetensi, Kemnaker Siapkan Reward bagi Perusahaan

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan reward dan prioritas program bagi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi kompetensi peserta Magang Nasional (MagangHub). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program pemagangan tidak berhenti sebagai pengalaman kerja semata, tetapi benar – benar menjadi jalan bagi peserta untuk memperoleh pengakuan kompetensi yang dibutuhkan saat masuk ke dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan, penguatan pemagangan yang terintegrasi dengan sertifikasi kompetensi merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, peserta magang perlu dibekali pengalaman kerja sekaligus bukti kompetensi yang terstandar agar lebih siap bersaing dan lebih mudah dikenali kebutuhannya oleh dunia industri.

“Kami ingin memastikan program pemagangan tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki pengakuan resmi melalui sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ujar Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (6/4).

Ia menilai dunia usaha memiliki peran strategis, menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Karena itu, keterlibatan aktif perusahaan, memfasilitasi sertifikasi peserta magang menjadi nilai tambah yang akan terus diperkuat pemerintah melalui reward dan prioritas program.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyatakan, langkah ini juga bertujuan memastikan peserta magang memperoleh standar kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.

Dengan begitu, hasil pemagangan tidak hanya dirasakan saat program berlangsung, tetapi juga memberi manfaat jangka lebih panjang bagi peserta ketika mencari pekerjaan atau memasuki proses rekrutmen.

“Kami sangat mengapresiasi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi bagi peserta magang. Ini penting agar peserta memiliki bukti kompetensi yang terstandar dan diakui dunia industri,” kata Darmawansyah.

Ia menjelaskan, perusahaan yang mendukung sertifikasi kompetensi akan diprioritaskan dalam program pemagangan ke depan, serta memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan dan program strategis ketenagakerjaan.

Langkah ini diharapkan menciptakan hubungan yang saling menguatkan antara pemerintah, dunia usaha, dan peserta magang, sehingga pemagangan benar – benar menghasilkan manfaat yang terukur.

Saat ini, program pemagangan nasional diikuti sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai perusahaan, kementerian, dan lembaga.

Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk Batch I, sebanyak 14.952 peserta dijadwalkan menyelesaikan masa pemagangan pada 19 April 2026.

Sebagai bentuk pengakuan atas partisipasi peserta, Kemnaker juga memastikan setiap peserta memperoleh dokumen sesuai durasi keikutsertaannya.

Peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan namun kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Bagi peserta, dokumen ini penting sebagai bekal awal untuk menunjukkan pengalaman dan kesiapan kerja secara lebih meyakinkan.

“Hal ini menjadi bekal penting bagi peserta magang untuk benar – benar siap masuk ke dunia kerja,” ujarnya.

Ke depan, Kemnaker akan terus memperluas akses sertifikasi kompetensi melalui penguatan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan mitra industri di berbagai sektor.

Melalui langkah ini, Kemnaker menargetkan pemagangan tidak hanya membuka kesempatan belajar di tempat kerja, tetapi juga melahirkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing tinggi. (BiroHumasKemenaker-RIW/APR)

Tegaskan Posisi sebagai Pembayar Zakat Terbesar di Indonesia, BSI Salurkan Rp289 Miliar melalui BAZNAS RI

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) kembali menegaskan perannya sebagai motor penggerak ekonomi umat, dengan menyalurkan zakat perusahaan dan pegawai sebesar Rp289 miliar kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI. Dengan penyerahan dana zakat tersebut, BSI kembali menegaskan posisinya sebagai pembayar zakat korporasi terbesar di Indonesia.

Total dana zakat yang disetorkan BSI pada tahun 2025 naik 7,77% (YoY), memperkuat tren peningkatan kontribusi zakat BSI yang konsisten sejalan dengan pertumbuhan kinerja bisnis perseroan. Secara kumulatif, sejak berdiri pada 2021 hingga 2025, total zakat yang telah disalurkan BSI mencapai Rp1,07 triliun.

Zakat BSI sejak berdirinya telah menjadi katalisator penggerak ekonomi umat terutama dari sisi penerima manfaat. Pada tahun 2025, dari dana zakat Perseroan tahun 2024 sebesar Rp268,6 miliar, BSI dapat menjangkau lebih dari 1,2 juta penerima manfaat melalui lebih dari 40 program di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi.

Penyerahan secara resmi zakat yang terdiri atas Rp250,3 Miliar zakat Perseroan dan Rp39,5 miliar zakat pegawai, dilakukan Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo kepada Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid di Jakarta, Rabu (1/4 disaksikan pimpinan BAZNAS dan jajaran BSI.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menegaskan, bahwa zakat merupakan bagian dari strategi utama perusahaan dalam menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan kepada rakyat Indonesia.

“Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga memastikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Zakat kami posisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi umat dan mendorong pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.

Peran strategis ini semakin relevan mengingat potensi zakat nasional yang sangat besar dan terus berkembang, sehingga optimalisasi pengelolaannya menjadi kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi inklusif berbasis syariah.

Untuk distribusi penguatan ekonomi, BSI berkolaborasi dengan BAZNAS RI dan BSI Maslahat melalui program pemberdayaan mustahik, menyalurkan diantaranya dalam bentuk program ekonomi (77 Desa BSI termasuk Sentra UMKM BSI di seluruh Indonesia) dan progam pendidikan (BSI Scholarship untuk pelajar dan mahasiswa dengan total penerima lebih dari 10 ribu pelajar dan mahasiwa), Progran Rumah Qur’an dan lainnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid dalam sambutannya mengatakan, sangat berterima kasih kepada Bank Syariah Indonesia yang sudah menjadi kontributor terbesar pembayar zakat.

“Kami siap mengembangkan dan mendistribusikan untuk program-program yang berdampak terhadap ekonomi umat dan BAZNAS siap melanjutkan pada program-program strategis lainnya”, ujarnya.

Lebih lanjut, Anggoro juga mengungkap, bahwa sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual, BSI menyediakan kemudahan pembayaran ZISWAF bagi masyarakat melalui kanal offline (cabang BSI yang berjumlah 1.130) serta e-channel melalui ATM, QRIS, BYOND by BSI, BSI Mobile dan Fitur Transaksi Terjadwal, maupun yang dilakukan melalui jalur pindah buku dari bank lain.

Terdapat juga program khusus seperti wakaf untuk rumah sakit, sekolah yang dapat diakses nasabah BSI melalui aplikasi BYOND by BSI di mana program tersebut kerjasama dengan nazhir terpercaya.

Jumlah penghimpunan donasi melalui berbagai channel pembayaran BSI tahun 2025 menembus Rp236 miliar dengan total transaksi 10,5 juta transaksi.

“Kami lihat tren 2026 angka pengumpulan ZISWAF per bulannya lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Dan sebagai bank kami cukup bangga”, tambahnya.

Selain kontribusi sosial, BSI juga terus memperkuat peran dalam pembangunan ekonomi nasional melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk pembiayaan sektor riil dan UMKM, dukungan terhadap program prioritas pemerintah, serta pengembangan ekosistem keuangan syariah yang inklusif.

Kinerja bisnis yang solid turut menopang kontribusi tersebut, dengan laba perusahaan mencapai Rp7,57 triliun pada 2025 (tumbuh 8,02% YoY) dan basis nasabah yang telah mencapai 23 juta.

Ke depan, BSI berkomitmen untuk terus memperluas dampak sosial melalui optimalisasi penghimpunan dan penyaluran ZISWAF, termasuk melalui penguatan layanan digital seperti superapps BYOND by BSI. Melalui fitur “Berbagi”, masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan zakat, infak, wakaf, dan donasi yang saat ini telah terintegrasi dengan 49 Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi di Indonesia. (RIW/EPS)

Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah, Bangun Jembatan Garuda

Banjarmasin – Sinergi antara TNI Kodim 1007 Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarmasin, kembali diwujudkan melalui aksi nyata pembangunan infrastruktur. Yaitu berupa pembangunan Jembatan Garuda di Kelurahan Basirih, Senin (6/4). Pembangunan ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama Jembatan Garuda, yang menjadi bagian dari program pembangunan serentak di wilayah Kodam Tambun Bungai.

Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus menyampaikan, bahwa pembangunan jembatan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat.

“Dimana kendala geografis, selama ini menjadi penghambat utama mobilitas warga di wilayah terpencil,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Pembangunan Jembatan Perintis Garuda ini, menurutnya, merupakan hasil kolaborasi erat antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.

“TNI memastikan akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, dan distribusi logistik menjadi lebih efisien demi meningkatkan taraf hidup warga secara signifikan, dengan adanya jembatan Garuda,” ujar Yunus.

Secara keseluruhan, di wilayah Korem 101/Antasari, pembangunan ini dilakukan serentak di 16 titik, yang tersebar di berbagai Kodim di Banua, salah satunya di Kota Banjarmasin.

“Proyek tersebut terdiri dari 8 jembatan gantung dan 8 jembatan beton, yang difokuskan pada daerah daerah sulit terjangkau,” jelas Danrem.

Untuk wilayah Banjarmasin, lokasi pembangunan dipilih di kawasan Basirih berdasarkan aspirasi masyarakat, melalui perangkat RT dan Kelurahan setempat.

“Kondisi jembatan lama yang sudah sangat memprihatinkan menjadi alasan utama urgensi pembangunan tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Dandim 1007/Banjarmasin, Kolonel CZI Slamet Riyadi menjelaskan, bahwa jembatan ini merupakan akses vital bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah.

Mengingat kondisi tanah di lokasi merupakan area rawa, pihaknya memberikan perhatian khusus pada konstruksi jembatan.

Dirinya menargetkan, waktu pengerjaan ini kurang lebih 3 bulan, diusahakan lebih cepat. Jika di tanah darat ditargetkan 45 hari, namun karena kondisi rawa, waktu pengerjaan disesuaikan agar hasil lebih maksimal dan kokoh.

“Kondisi sebelumnya memang sangat memprihatinkan dan ini akses yang sangat diperlukan. Kami menargetkan dalam 3 bulan selesai, mudah – mudahan bisa lebih cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” pungkas Kolonel CZI Slamet Riyadi.

Dengan dimulainya pembangunan jembatan dengan panjang 74 meter dan lebar 2 meter ini, diharapkan keterbatasan akses yang selama ini dirasakan warga Basirih segera berakhir, membawa harapan baru bagi kemajuan ekonomi dan pendidikan di wilayah tersebut. (SRI/RIW/EPS)