LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Meriahkan HUT RI ke-77, PAUD CTB Banjarbaru Gelar Lomba Untuk Anak Hingga Orang Tua

BANJARBARU – Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 ini. Berbagai pihak terlihat memeriahkannya dengan berbagai kegiatan menarik. Tak terkecuali PAUD Terpadu Citra Tunas Bangsa (CTB) Kota Banjarbaru.

Dengan melibatkan komite sekolah, PAUD CTB Banjarbaru menggelar berbagai lomba yang dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Masjid Agung Al Munawarah Banjarbaru, Sabtu (13/8).

Kepada Abdi Persada FM, Kepala PAUD CTB Banjarbaru Lilis Tiati Noor mengaku senang bisa melaksanakan kegiatan ini, dan bangga dengan antusias anak didik bersama orang tuanya dalam mengikuti gelaran ini.

“Memeriahkan dirgahayu kemerdekaan tahun ini, kami menggelar banyak lomba. Lombanya bukan hanya untuk anak didik, tapi juga para orang tua,” ujarnya.

Kegiatan yang bertemakan merah putih ini pula menurut Lilis, untuk lebih mengakrabkan guru dan orang tua peserta didik.

“Bukan hanya menggelar lomba, dalam kegiatan ini juga kami tadi makan bersama lesehan dengan beralaskan daun pisang, yang makanannya semua dibawa oleh para orang tua. Sederhana, tapi akrab. Kebersamaan yang luar biasa,” ucap Lilis dengan senang.

Untuk diketahui, masih dalam rangkaian memeriahkan HUT RI ke-77 sebelumnya pada Rabu (10/8) peserta didik PAUD CTB Banjarbaru juga mengikuti Fashion Week menggunakan kostum daur ulang yang diselenggarakan di Perpustakaan Palnam Banjarmasin. (RDM/RH)

Warga Diharapkan Manfaatkan Pasar Murah Harjad Kalsel ke-72

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Bank Kalsel, menggelar pasar murah selama tiga hari.

Suasana Pasar Murah di depan Siring Nol KM

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, kepada wartawan pada Jumat (12/8), pasar murah ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalsel ke-72 dan HUt Kemerdekaan RI ke-77. Kegiatan dimulai sejak 12 – 14 Agustus 2022 yang berlokasi di depan Siring 0 KM Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin.

“Warga bisa datang langsung berbelanja mulai Jam 08.00 WITA,” katanya

Birhasani menjelaskan, kegiatan pasar murah ini beberapa SKPD terkait ikut meramaikan diantaranya Dinas Perkebunan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Puluhan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Dari masing-masing stand tidak hanya menjual keperluan bahan pokok, juga ada kain sasirangan, tas purun dan kriya,” jelasnya

Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Bahriah menyampaikan, pihaknya sangat senang mengikuti pasar murah ini, untuk menjual beberapa produk andalan seperti baju blazer, hijab dan sepatu dari kain sasirangan serta beberapa tas purun dengan beragam bentuk, dengan bahan dasarnya dari Ecoprinting.

“Untuk harga bervariasi dari Rp35 ribu rupiah, Rp 100ribu rupiah, hingga Rp 500ribu rupiah, tutupnya.

Untuk diketahui, Ecoprinting adalah sebuah teknik cetak dengan pewarnaan kain alami yang cukup sederhana namun dapat menghasilkan motif yang unik dan otentik. Prinsip pembuatannya adalah, melalui kontak langsung antara daun, bunga, batang atau bagian tubuh lain yang mengandung pigmen warna dengan media kain tertentu. (NHF/RDM/RH)

Pemprov Ajak Kab/Kota Lebih Serius Tangani Persoalan Sampah

BANJARBARU – Pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) dinilai tidak serius dalam mendukung program “Merdeka Sampah” yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel).

Nyatanya, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar masih banyak ditemukan di sejumlah titik jalan protokol, salah satunya di sisi jalan Gubernur Subarjo yang masuk wilayah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Hanifah Dwi Nirwana, saat menjadi pionir dalam aksi bersih-bersih jalan protokol yang melibatkan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Jumat (12/8).

Hanifah menyayangkan, pemerintah kabupaten/kota seakan tidak mengapresiasi dan tidak memiliki atensi yang kuat, serta tidak serius dalam mendukung program merdeka sampah jalan protokol. Padahal program ini didedikasikan untuk kabupaten/kota.

“Banyak TPS yang masih harus dirapikan, karena ini tanggung jawab pemerintah daerah,” ucapnya disela kegiatan aksi bersih-bersih jalan protokol di Jalan Gubernur Subarjo.

Dalam penanganan sampah, lanjut Hanifah, Pemprov Kalsel bahkan telah menginisiasi bantuan melalui dana Corporate Social Responsibillity (CSR) dari perusahaan di wilayah Kalsel, untuk menyediakan sarana prasarana armada sampah ke pemerintah kabupaten/kota. Namun hingga saat ini diakuinya, sejumlah bantuan tersebut masih belum dioperasionalkan.

“Seperti di Kabupaten Banjar, kami telah memberikan beberapa tosa, satu buah mobil pick up dan juga kontainer. Tetapi (bantuan itu) belum juga dioperasionalkan,” lanjutnya menyayangkan.

Sebab itu, Hanifah mengajak pemerintah daerah agar lebih serius lagi dalam menangani persoalan sampah, agar tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman.

“Ayo kita sama-sama peduli akan persoalan sampah ini,” imbuhnya.

Aksi bersih-bersih program merdeka sampah kali ini menyasar beberapa ruas jalan, yakni 7 lokasi di Kabupaten Banjar, 1 lokasi di Kota Banjarmasin , dan 1 titik di Kota Banjarbaru.

Selain merupakan bentuk keseriusan Pemprov Kalsel terhadap penanganan sampah, aksi bersih-bersih ini juga dilakukan demi menyambut Hari Jadi Kalsel ke 72 serta HUT RI ke 77.

“Kita harapkan kegiatan ini dapat direplikasi di kabupaten/kota, karena mereka (pemerintah kabupaten/kota) yang justru punya tugas dan bertanggung jawab dalam penanganan sampah,” tegasnya.(SYA/RDM/RH)

Panti Lansia Masih Enggan Terima Tamu Dari Luar Karena COVID-19

BANJARBARU – Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PRPSLU) Budi Sejahtera Kalimantan Selatan masih enggan menerima kunjungan dari luar setelah akhir-akhir ini kasus COVID-19 kembali menghantui.

Kepala Panti PRPSLU Budi Sejahtera Kalsel, Surya Fujianorrochim, mengatakan, tidak diperkenankannya tamu atau pengunjung dari luar memasuki lingkungan wisma adalah bertujuan untuk menekan penularan.

“Sampai saat ini kami tidak memperkenankan warga (pengunjung) lansia untuk bertemu langsung di dalam wismanya,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, Jumat (12/8) siang.

Alasan diberlakukannya itu, menurut dia, merupakan kebijakan bersama yang sebelumnya telah dijalankan pengelola panti bersama Dinas Sosial Provinsi Kalsel selama masih adanya penyebaran pandemi COVID-19.

“Saat ini kondisi lansia masih aman, tetap saja, minimal kami tetap menjaga agar mereka tidak terpapar COVID-19 lagi,” ucapnya.

Meski rata-rata lansia dilingkungannya telah mendapatkan dosis ketiga (booster). Namun, dirinya mengungkapkan, proteksi pencegahan tetap menjadi prioritas pihaknya.

“Salah satunya tetap menggunakan masker saat berkomunikasi dengan lansia dan menjaga jarak sesuai anjuran,” ungkapnya.

Sebagai bentuk solusi kepada pengunjung apabila ingin melepas rindu, lansia akan difasilitasi pengelola panti berupa video call melalui smartphone untuk berkomunikasi.

“Biasanya kami fasilitasi video call melalui handphone pintar (smart phone) baik Whatsapp ataupun Zoom Meet,” bebernya.

Meski ada larangan kunjungan diseputar kawasan wisma PRPSLU Budi Sejahtera Kalsel, ternyata pengunjung masih mendapat pelonggaran untuk bertemu dengan lansia secara tatap muka. Tetapi, harus dilokasi yang telah disediakan.

“Seperti biasa kami sediakan ruangan dikantor karena memudahkan untuk pengawasan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

RSUD Ulin Banjarmasin Bagikan Bendera dan Bersihkan Jalan Jelang Harjad dan HUT RI

BANJARMASIN – Dalam rangkaian Peringatan Hari Jadi (Harjad) Provinsi Kalsel ke 72 serta HUT Kemerdekaan RI ke 77, RSUD Ulin Banjarmasin melaksanakan kegiatan berbagi bendera, kepada pengunjung serta aksi bersih bersih di Jalan A.Yani, dipimpin langsung Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar, beserta jajarannya, Jumat (12/8).

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar saat melakukan aksi bersih bersih

“Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dalam rangka memperingati Harjad dan HUT RI, melaksanakan beberapa kegiatan. Seperti, saat ini melaksanakan senam bersama, membagi bendera, serta melakukan aksi bersih bersih di Jalan A.Yani depan RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkap Izzak.

Sebelumnya, lanjutnya, RSUD Ulin Banjarmasin juga melaksanakan berbagai kegiatan, lomba olahraga, lomba kebersihan, lomba teladan, serta lainnya.

“Untuk pembagian hadiah pemenang, akan diserahkan pada upacara bendera peringatan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2022 di Halaman RSUD Ulin Banjarmasin,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Izzak juga menyampaikan harapannya, kepada warga Kalsel agar tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, pada saat memperingati Harjad dan HUT RI.

“Kami berharap kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat melaksanakan kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi dan HUT RI, tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Karena pandemi masih ada dilingkungan sekitar,” tuturnya.

Masyarakat diminta tetap menggunakan masker, menjaga jarak, sering cuci tangan, serta menjaga selalu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi.

“Masyarakat diharapkan terus menaati aturan protokol kesehatan COVID-19,” ucap Izzak. (SRI/RDM/RH)

Kemenag Buka Rekrutmen 6.000 Pendamping Proses Produk Halal

JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka rekrutmen 6.179 Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH). Proses rekrutmen ini dilakukan secara online melalui laman ptsp.halal.go.id mulai 15-31 Agustus 2022.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyatakan, rekrutmen ini dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian target 10 juta produk bersertifikat halal tahun 2022.

“Para Pendamping PPH ini nantinya bertugas untuk membantu proses sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare),” ujar Aqil, di Jakarta, Jumat (12/8).

Aqil menyampaikan, rekrutmen Pendamping PPH ini dilakukan di 229 kecamatan pada 13 provinsi di Indonesia, yaitu Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

“Provinsi-provinsi ini menjadi target percepatan sertifikasi halal semester ke-2 tahun 2022 ini,” ungkap Aqil.

Ia menambahkan, Pendamping PPH adalah orang perorangan yang melakukan proses pendampingan PPH.

“Biasanya, rekrutmen Pendamping PPH dilakukan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH). Tapi untuk kali ini, kita laksanakan secara terpusat melalui laman ptsp.halal.go.id,” ujar Aqil.

Untuk dapat mengikuti Pelatihan Pendamping PPH, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon pelamar, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk, dan berpendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat

“Para pelamar nantinya akan mengikuti pelatihan Pendamping PPH di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) yang mereka pilih. Selanjutnya bila lulus dan mendapatkan sertifikat, berhak menjadi Pendamping PPH,” imbuh Aqil.

Sebagai informasi awal, calon pelamar dapat mempelajari kriteria produk yang masuk kategori self declare yang terdapat pada Keputusan Kepala BPJPH nomor 33 tahun 2022, pada tautan berikut: bit.ly/kepkaban33.

Informasi lebih lanjut juga akan disampaikan melalui akun instagram BPJPH (https://instagram.com/halal.indonesia).

Adapun kuota rekrutmen Pendamping PPH per provinsi, sebagai berikut:

Bali: 242 orang
Banten: 100 orang
DI Yogyakarta: 114 orang
DKI Jakarta: 318 orang
Jawa Barat: 3.600 orang
Jawa Tengah: 800 orang
Jawa Timur: 300 orang
Kalimantan Timur: 11 orang
Kepulauan Bangka Belitung: 33 orang
Riau: 17 orang
Sulawesi Tengah: 400 orang
Sumatera Selatan: 205 orang
Sumatera Utara: 100 orang. (KEMENAG.RI-RIW/RDM/RH)

Tingkatkan PAD, Paman Yani Dorong Pengembangan BLUD

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemprov dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi kepada wartawan, Kamis (11/8).

Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menjelaskan pada APBD Kalsel Tahun 2023 mendatang, proyeksi pendapatan daerah ada kenaikan sebesar Rp6,5 triliun lebih. Hal ini tentu saja memerlukan peran semua pihak, salah satunya UPTD-UPTD milik Pemprov yang sudah berstatus BLUD.

Suasana Rapat Komisi II DPRD Kalsel dengan Dinas Lingkungan Hidup Kalsel

“Dari presentasi yang disampaikan BLUD di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, mereka memiliki potensi pendapatan yang luar biasa. Namun ternyata ada kendala seperti perizinan di tingkat pemerintah pusat,” katanya.

Menurut Paman Yani, permasalahan ini harus segera dicarikan solusinya. Jika diperlukan Dinas dapat mengundang pihak legislatif dalam hal ini Komisi II untuk persoalan BULD-nya, bersama-sama melobi ke Kementerian terkait.

“Karena kita tidak ingin proyeksi pendapatan sebesar Rp6,5 triliun itu lepas. Sehingga harus benar-benar kita perjuangkan agar menjadi proyeksi yang real,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan potensi BLUD dalam rangka menambah PAD Kalsel.

“Pertemuan dengan Dewan Kalsel ini menjadi penting karena kami dapat menginformasikan semua hal berkenaan dengan target, realisasi yang sudah dicapai, kendala yang dihadapi dan harapan ke depannya,” katanya.

Selain fungsi ekologi, diharapkan BLUD-BLUD dibawah Dinas LH Kalsel, seperti Laboratorium Lingkungan dan TPA Sampah Regional Banjarbakula juga dapat berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan PAD. (NRH/RDM/RH)

DPRD Kalsel Apresiasi Pasar Murah Dalam Rangkaian Harjad ke 72 di Siring Nol Kilometer

BANJARMASIN – Pasar Murah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangkaian Hari Jadi (Harjad) ke 72 yang berlokasi di Siring 0 KM, mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, pada saat melakukan peninjauan ke Pasar Murah tersebut, Jumat (12/8).

Wakil Ketua komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi

“Kami melakukan pemantauan terhadap produk UMKM, yang di pasarkan pada Pasar Murah tersebut. Seperti, produk olahan ikan yang ada di stand Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel untuk produk olahan pangan bawang goreng, serta lainnya,” ungkap Anggota DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani.

Paman Yani saat melakukan peninjauan di Stand DKP Kalsel

Menurut Paman Yani, DPRD Provinsi Kalsel tentu memberikan dukungan terhadap, peningkatan produk olahan ikan serta pangan tersebut, serta Pemerintah Provinsi terus memberikan dukungan terhadap peningkatkan produk UMKM di banua ini.

“Produk olahan ikan serta pangan dari Kalsel, memiliki rasa enak,” ucapnya.

Oleh karena itu, tambah Paman Yani, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar mendukung produk UMKM lokal dari Provinsi Kalimantan Selatan ini.

“Untuk warga di Kalsel, agar dapat mendukung produk UMKM lokal Banua ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Paman Yani juga memberikan apresiasi kepada produk olahan ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, pada Pasar Murah tersebut.

“Kami juga memberikan apresiasi terhadap produk olahan ikan, yang ditampilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti produk olahan ikan pakasam, abon haruan, ikan presto bandeng, ikan nila segar siap saji, serta lainnya,” ucapnya lagi.

Paman Yani berharap, peningkatan perekonomian dari sektor UMKM terus mengalami peningkatan. Melalui pembinaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. (SRI/RDM/RH)

Banjarbaru Targetkan Prevelensi Stunting 2024 Harus Pada 14 Persen

BANJARBARU – Meski Kota Banjarbaru masuk predikat hijau persebaran stunting dengan prevalensi 18,6 persen. Namun, pemerintah pusat menekankan agar 2024 penurunan harus berada dikisaran 14 persen. Artinya, upaya Pemko Banjarbaru harus terealisasi.

Wakil Presiden RI, Ma’aruf Amin menegaskan, agar Puskesmas dan Posyandu seluruh Tanah Air berperan sebagai sentra percepatan penanganan stunting.

“Mungkin ada yang sudah, masih ada yang dalam proses, tapi Kemenkes (harus) menyiapkan Posyandu di seluruh Indonesia bisa melakukan pelayanan,” tegasnya saat mengunjungi Posyando Kenanga, Jalan Gotong Royong, Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, Kamis (11/8) siang.

Menanggapi itu, Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, sebagai langkah yang tepat dilakukan pemerintah daerah salah satunya adalah mengoptimalkan peran Sumber Daya Manusia serta memanfaatkan peran serta fungsi dari Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

“Jadi kami sudah punya program Banjarbaru Singkirkan Stunting (BASINGSING). Ketuanya itu terdiri dari Wakil Wali Kota bekerjasama dengan PKK, penyuluh KB, penyuluh kesehatan dan kader posyandu agar stunting dapat ditekan,” ujarnya, usai mendampingi Wapres RI Ma’aruf Amin.

Menurutnya, saat ini Banjarbaru berada diangka hampir 18,6 persen. Artinya, ada sekitar 5 persen untuk bisa berada pada capaian 14 persen.

“Hampir 19 persen artinya dua tahun kedepan target 5 persen harus terealisasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas P2KBMP2A Kota Banjarbaru, Sri Lailana, mengatakan, upaya optimal lainnya yang bakal dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai komitmen kepala daerah melalui instruksi Wakil Presiden RI adalah menerapkan program Bapak Asuh Anak Stunting.

“Hal ini akan kami laporkan kepada Wali Kota Banjarbaru dan kami akan melakukan rapat. Tetapi, belum bisa menentukan waktunya. Nanti akan ada ayah asuh anak stunting, tak hanya dari Forkopimda melainkan seluruh kepala SKPD dan camat dapat menjadi orang tuanya,” bebernya. (RHS/RDM/RH)

Anggota DPRD Kalsel Keluhkan Perbaikan Lift Gedung Yang Terkesan Lamban

BANJARMASIN – Rusaknya server lift menuju Lantai IV Gedung B atau ruang rapat Ismail Abdullah DPRD Kalsel membuat banyak tamu mengeluh hingga menjadi sorotan Anggota Dewan di ‘Rumah Banjar’.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas meminta permasalahan ini harus segera dicarikan solusi dalam waktu dekat. Mengingat banyaknya agenda dewan yang mempergunakan ruangan tersebut.

“Saat ini untuk menjangkau ruangan rapat tersebut, satu-satunya cara menggunakan alternatif tangga. Itu cukup melelahkan apalagi bagi saya dan beberapa anggota dewan lain yang sudah tua,” katanya kepada wartawan, Rabu (10/8).

Lebih jauh dijelaskan Suripno, perbaikan lift tersebut sebenarnya sudah dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2022. Namun realisasinya baru bisa dilakukan pada Oktober mendatang.

“Jadi harus menunggu kurang lebih dua bulan lagi, ini lama. Harus ada solusi lain,” tegasnya.

Oleh karena itu, Suripno meminta Sekwan DPRD Kalsel bisa berkoordinasi dengan pihak Pemprov Kalsel yang dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) agar bisa dicarikan solusi anggarannya.

“Karena untuk anggaran kita sudah siapkan di APBD-P 2022, sehingga dari pemprov apakah teknisnya pinjam dan kemudian dikembalikan. Bisa juga bantuan pihak ketiga yang mau mengerjakan lebih awal dengan pembayaran belakangan agar secepatnya lift dewan dapat diperbaiki,” jelasnya.

Sebelumnya, dua dari tiga unit lift gedung A DPRD Kalsel mengalami kerusakan pada servernya. Dimana setiap lift di gedung dewan dilengkapi dua server untuk pengoperasiannya. Anggaran pengadaan server tersebut diusulkan sebesar Rp800 juta untuk perbaikan dua unit lift di Gedung A DPRD Kalsel. (NRH/RDM/RH)