BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin, kepada Abdi Persada FM pada Selasa (8/3) mengatakan, saat ini untuk memajukan karya seni, maka teknologi digital harus mampu digunakan secara maksimal, terutama oleh para seniman. Momen peringatan Musik Nasional bukan hanya seremonial saja, namun lebih menjadikan setiap pergelaran dapat semakin maju terdepan.
“Medsos berperan besar, mengenalkan karya para seniman,” katanya
Disampaikan Syaripuddin, peran dari legislatif Provinsi Kalimantan Selatan untuk memajukan karya seni daerah, tentunya terus didukung dalam anggaran. Selain itu dengan dimilikinya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal, yang isinya menjadikan generasi muda untuk lebih mengenal budaya sendiri dan menyukainya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin
“Kita sangatlah mengapresiasi pelaku seni terus berkarya, meski masih dalam suasana pandemi COVID-19,” ucap bang Dhin (sapaan akrabnya)
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (DPD PAPPRI) Kalimantan Selatan, Dino Sirajuddin menyampaikan, dengan diperingatinya Hari Musik Nasional ini, merupakan simbol kebangkitan musik daerah hingga ke tingkat nasional. Ia berharap dapat membuat seluruh lapisan masyarakat lebih mencintai dan menghargai karya musik terutama daerah masing-masing.
Ketua DPD PAPPRI Kalsel, Dino Sirajuddin
“Sekarang ini pelaku seni lebih mudah promosi dalam berkarya, terbantu dengan media sosial dan warga dapat menilai langsung hasilnya, sehingga haruslah memanfaatkan kecanggihan teknologi itu,” tutup Dino. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Taman Budaya dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, memperingati Hari Musik Nasional, melalui pergelaran seni dan budaya, selama dua hari yaitu 8 – 9 Maret 2022.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya, Disdikbud Provinsi Kalsel, Suharyanti kepada Abdi Persada FM pada Selasa (8/3) menjelaskan, pergelaran ini akan tampil enam group musik, yaitu Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Kalsel, JEF Banjar, grup musik Banjarbakula Enterprise, Pandaz Music, jurusan musik dari SMKN 4 Banjarmasin dan Orkes Melayu Sinar Bahagia.
“Pergelaran dilaksanaka di panggung terbuka Taman Budaya Kalsel, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” ucapnya
Suharyanti menjelaskan, dalam pergelaran itu selain bisa disaksikan secara langsung, juga dapat ditonton melalui laman Youtube Taman Budaya Kalsel pada jam 20.30 WITA. Dan, Ia sangat mengapresiasi para seniman daerah, terutama pencipta lagu banjar yang terus memberikan karya terbaik, meski masih dalam suasana pandemi COVID-19.
“Kami terus membina kesenian daerah, agar makin maju hingga ke tingkat nasional,” jelasnya
Yanti (sapaan akrabnya) menambahkan, dengan diluncurkannya sebanyak 12 Album Musik Lagu Banjar pada bulan Januari 2022 tadi, berjudul ‘Balahindang Dindang Banua’ sebagai upaya memajukan kesenian musik daerah, baik yang tradisi maupun modern.
“Kita sarankan setiap event, lagu banjar menjadi prioritas untuk ditampilkan,” tutupnya
Untuk diketahui, setiap tanggal 9 Maret diperingati Hari Musik Nasional, untuk mengingat hari lahir Wage Rudolf (WR) Soepratman, yaitu pencipta lagu Indonesia Raya. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2013, disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disebutkan Hari Musik Nasional bukanlah hari libur. (NHF/RDM/RH)
TANAH LAUT – Banjir di Kabupaten Tanah Laut akibat hujan deras yang terjadi Senin (7/3) membuat banyak pihak siaga.
Salah satunya adalah Kantor Pencarian dan pertolongan (Basarnas) Banjarmasin. Pihaknya menerjunkan 1 tim untuk memantau dan mengantisipasi apabila ada warga membutuhkan pertolongan maupun evakuasi akibat adanya banjir tersebut.
Dalam rilis yang diterima Abdi Persada FM, Selasa pagi (8/3), Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin Al Amrad mengatakan tim pihaknya disiagakan untuk memberikan pertolongan dan mengevakuasi warga yang daerahnya terdampak banjir.
“Satu tim ‘Rescue’ Basarnas Banjarmasin menuju lokasi kejadian pada jam 17.40 WITA sore Senin kemarin untuk mengevakuasi warga terdampak banjir,” katanya.
Menurut informasi tim di lapangan melalui koordinator lapangan Suwarto, disampaikan Amrad, tim telah melakukan evakuasi warga yang terdampak di desa Karang Jawa dan dievakuasi ke halaman desa Batu Tungku.
“Kami tadi sempat mengevakuasi ibu-ibu dan anak-anak, tapi banyak juga warga yang memilih mengungsi ke rumah sanak keluarganya yang tidak terkena banjir,” tuturnya.
Saat ini tim Rescue Basarnas Banjarmasin berada di posko SAR Gabungan di kantor BPBD Tanah Laut dengan beberapa tim rescue lainnya yang terlibat. Diantaranya BPBD Tanah Laut, TNI/Polri, Dinas Sosial, Tanah Laut, PMI Tanah Laut, dan rekan potensi SAR lainnya.
“Harapan kami semoga banjir berangsur surut, agar warga dapat beraktivitas kembali dengan normal,” pungkasnya.
Berdasarkan laporan yang diterima Basarnas Banjarmasin Senin 7 Maret 2022, intensitas hujan yang cukup tinggi dengan durasi yang lama mengakibatkan beberapa pemukiman warga terendam, dengan ketinggian air antara 1 – 1,5 meter.
Sebanyak 3 kecamatan di Tanah Laut, terdampak banjir, di antaranya kecamatan Panyipatan, Takisung dan Pelaihari. (BASARNAS.BJM-RDM/RH)
BANJAR – Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah, Rusdiansyah, menyebut, bakal beradaptasi dalam perubahan status dan tata kelola badan hukum Perusahaan Umum.
“Tentu ini akan disesuaikan dengan aturan yang telah diatur dalam perusahaan umum yang ke depannya nanti diterapkan,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.
Terlebih, ia juga berterima kasih kepada kepala daerah dan DPRD Banjar yang telah mendukung sepenuhnya dalam perubahan status badan hukum yang baru menjadi Perumda.
“Kami berterima kasih kepada DPRD Banjar dan Bupati Banjar Saidi Mansyur dalam hal ini mendukung dan telah mempercepat proses perubahan status Perumda ini,” ungkapnya.
Terkait perubahan, PD Pasar Bauntung Batuah hingga kini masih menunggu tindak lanjut dalam pengesahan badan hukum menjadi Perumda.
“Nanti akan disahkan terlebih dahulu dalam sidang Paripurna di DPRD Banjar apabila badan hukum tersebut disetujui bahkan semua persiapan dalam perubahan telah rampung,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan penghargaan bagi pelaku usaha menengah (UKM), yang mampu mengekspor produknya.
salah satu pelaku UKM Sarigading Abdi, saat menerima penghargaan dari Kepala Dinas Perdagangan Kalsel
Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, pada Senin (7/3) mengatakan, pihaknya memberikan piagam penghargaan kepada dua sosok anak muda, karena telah mampu melakukan ekspor secara kontinyu dan konsisten yaitu kepada Muhammad Mahfud sebagai pelaku UKM produk minuman teh Gaharu dan Abdi sebagai pelaku UKM Sarigading yang selama ini juga aktif melakukan perdagangan antar provinsi serta dalam dan lua negeri.
“Kami beri penghargaan ini pekan kemarin, ia berharap mereka semakin memajukan produk usahanya,” pinta Birhasani.
Disampaikan Birhasani, pemberian penghargaan kepada pelaku usaha menengah ini, dari hasil penilaian keaktifan mereka menjaga ketersediaan bahan pokok, dan turut berpartisipasi dalam kegiatan pasar murah. Ia berharap dapat menjadi motivasi dan spirit bagi regenerasi muda di tiga belas kabupaten dan kota, terutama yang sudah aktif dalam menjalankan usahanya.
“Kami nilai pelaku usaha yang paling lama ikut berpatisipasi dalam kegiatan pasmur, baik dari jumlah atau komoditas barang,” jelasnya
Sementara itu, salah satu pelaku UKM Sarigading Abdi menyampaikan, pihaknya sangat berterima kasih telah diberikan penghargaan dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, dan siap untuk semakin memajukan usahanya menjadi lebih baik serta besar lagi.
“Kita selama ini juga ikut aktif dalam kegiatan temu bisnis yang digelar Disdag Kalsel, manfaatnya mudah dalam setiap mempromosikan produk,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU– Penanganan stunting menjadi perhatian khusus di setiap daerah terutama di Kalsel. Ditahun 2024, Pemprov Kalsel menargetkan angka stunting di provinsi ini dapat mencapai 12 persen.
Diketahui, Kalsel saat ini masih berada dalam 10 besar tertinggi kasus stunting se Indonesia dengan jumlah presentase sebesar 30 persen.
Terpilih sebagai ketua pencegahan stunting Kalsel, Wagub Kalsel Muhidin berencana melaksanakan rapat penurunan stunting pada pertengahan tahun mendatang dengan menghadirkan seluruh perwakilan Kabupaten Kota se Kalsel yang terlibat dalam pencegahan ini.
“Kita akan pastikan penanganan stunting ini dapat menyasar keseluruh Kabupaten Kota se Kalsel,” ucap Muhidin dalam sambutannya pada kegiatan Coffee Morning di Setdaprov Kalsel, pada Senin (7/3).
Sementara itu Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar menekankan pentingnya kolaborasi dan gotong royong seluruh stakeholder dalam meminimalkan kasus stunting.
Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar
Pencegahan stunting menurutnya penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal.
“Kita masih menyusun strategi dan pembiayaannya nanti seperti apa,” ucap Roy.
Beberapa upaya yang telah dan sedang dikerjakan dalam penanganan stunting di kalimantan selatan, dijelaskannya, antara lain denganmelakukan monev surveilans gizi melalui aplikasi EPPGBM setiap triwulan untuk mengetahui secara langsung hasil entry pengukuran berat badan, panjang badan/tinggi badan balita melalui pengukuran di tingkat posyandu.
Lalu melalui monitoring evaluasi kinerja Kabupaten Kota oleh tim KP2S provinsi, menindak lanjuti tahapan-tahapan aksi integrasi konvergensi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kota, meningkatkan kapasitas petugas di tingkat puskesmas dan jajarannya untuk optimalisasi pelaksanaan surveilans gizi, serta pemantapan kinerja KP2S Kabupaten Kota. (SYA/RDM/RH)
BANJAR – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banjar bakal mengembangkan sistem informasi pengelolaan industri nasional yang dirancang secara digital.
“Tentu ini merupakan langkah dalam membantu meningkatkan industri di Kabupaten Banjar,” ujar Kabid Perindustrian Diskumperindag Kabupaten Banjar, Lily Agustriana, baru-baru tadi.
Langkah ini juga ditunjukkan Pemkab Banjar, selain mengembangkan IKM di di wilayahnya, pihaknya akan menggelar pelatihan yang dikhususkan untuk masyarakat umum.
“Kami bekerjasama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian itu dalam pelatihan pengelolaan digital yang diikuti masyarakat umum,” beber Lily.
Kendati begitu, ia mengungkapkan, tak hanya fokus pada program pengembangan industri secara digital saja, melainkan langkah strategis di bidang perindustrian juga tetap dilaksanakan optimal.
“Salah satunya pengembangan industri melalu pelatihan kain sasirangan dan cutting batu mulia. Selain itu, kami juga melakukan penyuluhan produk IKM pangan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJAR – Salah satu langkah strategis Pemkab Banjar untuk memitigasi permasalahan banjir yang sering terjadi di sejumlah wilayah adalah mengharapkan bendungan riam kiwa dapat segera terealisasi.
Posisi bendungan raksasa ini nantinya berada di dua desa di Kecamatan Paramasan yaitu Angkipih dan Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar, yang diprakirakan pelaksanannya pada 2023 mendatang dan bakal menelan biaya sebesar Rp1,8 triliun melalui APBN Kementerian PUPR.
Plt Kepala PUPRP Kabupaten Banjar, Muhammad Riza Dauly, menyampaikan, meski program tersebut bersumber pada anggaran pemerintah pusat. Tetapi, major project ini ternyata juga merupakan langkah strategis Pemkab Banjar.
“Kemarin, Bupati Banjar juga telah menyampaikan dan memohon agar pemerintah pusat dapat mempercepat proses pembangunan Bendungan Riam Kiwa,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.
Namun, saat ini tercatat ada sekitar 700 Hektar (Ha) lahan yang masih berstatus milik warga sekitar. Sehingga, Pemkab Banjar masih harus melakukan negosiasi terkait pembebasan lahan itu.
“Memang dari sisi pembebasan lahan pada 2021 lalu sudah dilaksanakan dan mudah-mudahan tahun ini bisa segera diselesaikan. Nah, paling tidak 2022 atau 2023 nanti pembangunannya bisa berlangsung,” bebernya.
Sebelumnya, Bupati Banjar Saidi Mansyur, ungkap Riza, juga sudah berdiskusi dengan pemerintah pusat supaya pembangunan Bendungan Riam Kiwa dipercepat.
“Karena ini salah satu langkah mitigasi kita untuk mereduksi jumlah air di daerah yang rawan terhadap banjir seperti Martapura dan sekitarnya,” ungkapnya.
Tentu, Riza mengungkapkan, agar program mitigasi banjir ini bisa berjalan lancar dan segera terealisasi, Pemkab Banjar dan Pemprov Kalsel bersama Balai Wilayah Sungai II terus melakukan koordinasi.
“Jadi, langkah-langkah apa saja yang dilakukan Pemkab Banjar ataupun Pemprov Kalsel kepada pemerintah pusat agar bendungan ini dapat terwujud tetapi kemungkinan pelaksanaannya tetap di 2023 karena masih fokus pembebasan lahan warga setempat,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan SMA/Sederajat Tahun 2022 selama dua hari yaitu 7 dan 8 Maret 2022 di salah satu hotel berbintang. Kegiatan ini diikuti sekitar 90 orang pengelola perpustakaan SMA/Sederajat dari 13 Kabupaten/Kota di Kalsel.
Dalam sambutannya pada acara pembukaan kegiatan, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie yang diwakili Sekretarisnya, Muhammad Ramadhan menyatakan rasa syukurnya bahwa ditahun 2022 ini, Kalsel diberi kesempatan untuk melaksanakan bimbingan teknis untuk pengelola perpustakaan sekolah.
Sekretaris Dispersip Kalsel, M. Ramadhan (kanan) didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Dispersip Kalsel, Wildan Akhyar (kiri).
“Hal ini berkat dukungan dari Perpustakaan Nasional RI sehingga melalui Bimtek ini, para pengelola perpustakaan sekolah di Kalsel akan mendapatkan tambahan wawasan, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan perpustakaannya dengan baik,” katanya, Senin (7/3).
Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 23 disebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Salah satu komponen standar untuk pengelolaan perpustakaan sekolah yang harus dipenuhi adalah tenaga pengelola perpustakaan sekolah yang terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, atau kompetensi.
“Seorang pustakawan memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma II dalam bidang perpustakaan. Jika yang bersangkutan bukan berlatar belakang ilmu perpustakaan maka diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan. Salah satu pelatihan dimaksud adalah seperti yang kita laksanakan pada hari ini,” jelas Ramadhan.
Seorang pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, lanjut Ramadhan, harus memiliki kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. Aspek pengetahuan adalah pengetahuan tentang ilmu perpustakaan dan informasi, termasuk keahlian dalam pekerjaan-pekerjaan teknis pengelolaan perpustakaan, dan sikap kerja dalam melayani para pemustaka yang datang perpustakaan.
Ditambahkan Ramadhan, tugas Pemerintah Daerah dalam hal ini Dispersip Kalsel berdasarkan UU tersebut yaitu menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing. Selain itu, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing serta mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.
“Salah satu tugas pembinaan tersebut adalah melaksanakan pembinaan terhadap para pustakawan dan tenaga perpustakaan, terutama pada hari ini untuk para pengelola perpustakaan sekolah di Kalsel,” tambahnya .
Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI, Adriati selaku narasumber kegiatan, mengharapkan melalui kegiatan pelatihan ini, para peserta mendapatkan wawasan terkait pengelolaan perpustakaan. Sehingga setelah kegiatan ini, mereka dapat menyiapkan perpustakaan sekolah masing-masing agar mendapatkan akreditasi untuk memastikan perpustakaan itu dikelola secara tertib, teratur dan profesional.
Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI, Adriati
“Sesuai data yang saya ketahui, dari 4 ribuan sekolah di Kalsel, baru 92 perpustakaan sekolah yang terakreditasi. Mudah-mudahan dengan adanya Bimtek ini, pengelola perpustakaan SMA/sederajat bisa menyiapkan perpustakaannya untuk diakreditasi,” harapnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (Booster), selama dua hari di ruang mini Dewan Banjarmasin.
Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Iwan Ristianto, kepada wartawan pada Senin (7/3) menjelaskan, kegiatan vaksin ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melalui Puskesmas S Parman, pemberian vaksinasi sebagai penunjang vaksin dosis 1 dan 2, terlebih adanya varian Omicron, maka tahap ketiga ini bertujuan untuk semakin menekan penyebaran COVID-19.
Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto, saat memberikan komentar pada media massa
“Aktifitas anggota Dewan ini lumayan padat yaitu turun langsung ke masyarakat,” ucapnya.
Iwan menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (Booster) ini tidak hanya diperuntukan bagi anggota dewan dan keluarganya, tetapi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer di lingkungan Sekretariat Dewan Banjarmasin, serta terbuka untuk umum.
“Vaksin digelar selama dua hari yaitu senin dan selasa, 7 hingga 8 Maret 2022,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Darma Sri Handayani menilai, pihaknya mengapresiasi vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (Booster) terlebih lagi kegiatan ini diperuntukan seluruh anggota dan keluarga dewan. Ia berharap edukasi ini akan membuat warga untuk melaksanakan vaksin, apalagi yang sudah divaksinasi dosis pertama dan kedua, untuk meningkatkan imunitas tubuh.
Anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Darma Sri Handayani
“Meski sudah divaksin booster, kita juga harus tetap disiplin protokol kesehatan,” tutupnya.
Untuk diketahui, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (Booster), dimulai jam 10.00 – 12.30 WITA, telah diikuti hampir 40 orang, terdiri dari anggota DPRD dan sebagian keluarga, para Aparatur Sipil Negara dan honorer di lingkungan Sekretariat Dewan Banjarmasin. Vaksin berjenis Pfizer dan AstraZeneca, disediakan sebanyak 7 vial. (NHF/RDM/RH)
