LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Pansus II kembali menggelar rapat kerja membahas Raperda Penyelenggaraan Perdagangan, di Ruang Komisi II DPRD Kalsel, Senin (1/12)

Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, bahwa rapat ini merupakan lanjutan dari proses pendalaman materi yang telah dihimpun dari berbagai kunjungan kerja sebelumnya.

Ia menjelaskan, bahwa raperda ini disusun untuk memperkuat sistem perdagangan daerah. Salah satunya agar tidak lagi terdampak secara signifikan, seperti saat banjir besar di sejumlah wilayah Kalsel pada tahun 2020.

“Kami ingin Kalimantan Selatan tidak mengalami situasi seperti tahun 2020 ketika banjir mengganggu distribusi di banyak titik,” jelasnya.

Yani Helmi juga menekankan, bahwa zonasi pergudangan diperlukan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, agar disparitas antarwilayah tidak terlalu jauh dan tidak memicu inflasi di Kalsel.

Pansus II turut membahas penertiban perdagangan ilegal, seperti peredaran baju bekas dan penjualan sawit yang tidak tercatat, yang dinilai dapat merugikan ekonomi daerah dan mengganggu ketertiban pasar.

“Raperda ini bersifat lintas sektor karena mencakup urusan perdagangan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, pertanian, perkebunan, UMKM, dan koperasi sehingga memerlukan kolaborasi multipihak, ini memang unik karena melibatkan banyak sektor dan menjadi satu-satunya di Indonesia,” ungkapnya

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, bahwa digitalisasi masuk dalam muatan raperda untuk menyesuaikan pengaturan perdagangan online dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

“Penyusunan regulasi yang komprehensif ini, Pansus II berharap Raperda Penyelenggaraan Perdagangan dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat sistem perdagangan dan distribusi barang di Kalimantan Selatan,”
tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Kebutuhan hunian bagi ASN dan pekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendapat perhatian khusus dari Bank Kalsel.

Dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pembiayaan Rumah yang digelar BKD Kalsel, Senin (1/12), Kepala Bagian Konsumer Bank Kalsel, Henny Nurlianingsih, memaparkan sejumlah kemudahan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pegawai.

Henny menjelaskan, bahwa Bank Kalsel telah menyiapkan berbagai produk pembiayaan rumah dengan persyaratan yang lebih mudah, tenor panjang, serta suku bunga kompetitif.

Menurutnya, fasilitas ini dirancang untuk membantu ASN maupun pekerja memperoleh hunian yang layak dan sesuai kemampuan.

“Banyak pegawai yang sebenarnya bisa mengajukan pembiayaan, tetapi masih kurang memahami alur dan prosedurnya. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih jelas,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Bank Kalsel telah merealisasikan ratusan pembiayaan rumah, baik melalui skema syariah maupun konvensional.

“Alhamdulillah, sampai sekarang sudah ratusan unit yang kami realisasikan. Ini menunjukkan bahwa fasilitas pembiayaan rumah Bank Kalsel sangat diminati dan mampu membantu pegawai untuk memiliki hunian,” jelas Henny.

Ia menambahkan bahwa Bank Kalsel juga menyediakan pendampingan dalam proses administrasi agar pengajuan pembiayaan bisa berjalan cepat dan tepat.

Dengan adanya edukasi ini, Henny berharap semakin banyak ASN dan pekerja yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan rumah, sehingga kebutuhan tempat tinggal dapat dipenuhi dengan lebih mudah dan terjangkau.

“Bank Kalsel berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan pegawai melalui layanan pembiayaan yang aman, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel didukung Bank Kalsel, menggelar kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pembiayaan Rumah, yang berlangsung di Aula BKD Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (1/12).

Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dan menghadirkan narasumber dari BP Tapera Pusat serta Kepala Bagian Konsumer Bank Kalsel, Henny Nurlianingsih.

Plt. Kepala BKD Kalsel, Noryadi, melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Lily Hidayat menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi ASN maupun pekerja untuk memiliki hunian yang layak.

“Kolaborasi dan Sinergi antara BP Tapera dan Bank Kalsel ini kami harapkan dapat memberikan solusi pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Program ini sangat relevan bagi ASN dan pekerja yang sedang merencanakan kepemilikan rumah pribadi,” ucap Hidayat.

Ia menambahkan bahwa sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman langsung mengenai berbagai skema pembiayaan yang ditawarkan, termasuk syarat, prosedur, hingga manfaat yang dapat diperoleh peserta.

“Melalui kegiatan ini, peserta bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas, sehingga mereka tidak ragu lagi dalam menentukan pilihan pembiayaan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,” katanya.

Hidayat berharap kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi seluruh peserta, khususnya dalam merencanakan hunian bagi ASN dan Pekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap sosialisasi seperti ini dapat terus dilakukan secara berkala, sehingga semakin banyak ASN dan pekerja yang bisa terbantu untuk memiliki rumah sendiri dengan skema pembiayaan yang lebih ringan dan terarah,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), tengah menyelesaikan penyusunan database guru dan tenaga kependidikan sebagai dasar pemerataan dan peningkatan kesejahteraan pendidik di Banua.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengungkapkan, database tersebut menjadi bagian dari upaya analisis kebutuhan guru di seluruh kabupaten/kota untuk mengatasi ketimpangan distribusi.

“Ada daerah yang kekurangan dan ada yang bertumpuk. Ini yang kita susun agar distribusinya dapat lebih merata. Mohon dukungan semua pihak karena ini tahun pertama kita melakukan pendataan ulang,” ujarnya di Banjarmasin, belum lama tadi.

Digitalisasi pendidikan juga terus digenjot. Salah satunya melalui peluncuran Sistem Informasi Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan (SIM GTK) pada tahun ini.

Tantri menyebut, indikasi awal memang sudah menunjukkan adanya ketidakmerataan tenaga pendidik di beberapa wilayah. Namun pihaknya masih menunggu data final yang lebih solid.

“Tim sudah bekerja dan Insya Allah Desember terlihat nyata dan komprehensif. Jika ada penumpukan, kita akan mengambil kebijakan bersama,” katanya.

Ia menegaskan distribusi guru tidak hanya sekadar memindahkan dari daerah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan. Aspek domisili dan kondisi keluarga guru tetap menjadi faktor penting.

“Ketika guru ditempatkan dan urusan keluarga selesai, proses belajar mengajar pun tidak terganggu,” ucapnya.

Selain pemerataan, Tantri menegaskan peningkatan kesejahteraan guru masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia bahkan menyebut sekitar 60 persen guru di Kalsel, baik ASN maupun non ASN, belum tersertifikasi.

Semula Pemprov menargetkan penyelesaian sertifikasi berlangsung bertahap hingga 2029. Namun ada peluang akselerasi berkat kebijakan pemerintah pusat.

“Ada relaksasi dari Kementerian Dikdasmen RI. Semua pembiayaan ditanggung kementerian dan harus selesai tahun 2026,” tegasnya.

Dengan sertifikasi, menurutnya kesejahteraan guru akan meningkat signifikan.

“Pendapatan mereka otomatis naik dua kali lipat. Kalau kesejahteraan meningkat, dedikasi juga akan meningkat,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan bakti sosial donor darah di kawasan perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (1/12).

Kegiatan ini mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari berbagai kalangan, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Kalsel, anggota Satpol PP dan Damkar, hingga masyarakat yang turut hadir memberikan sumbangan darah.

Sejak pagi, peserta donor sudah berdatangan, menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap aksi kemanusiaan tersebut.

Plt Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra mengatakan, bahwa kegiatan donor darah ini merupakan wujud nyata kontribusi Korpri dalam membantu masyarakat. Selain menjadi rangkaian peringatan HUT Korpri, kegiatan ini bertujuan mendukung ketersediaan stok darah di wilayah Kalsel yang masih memerlukan suplai rutin untuk keperluan medis.

“Donor darah ini adalah bentuk kepedulian sosial dan solidaritas ASN kepada masyarakat. Kebutuhan darah terus meningkat, dan melalui kegiatan seperti ini kita berharap dapat membantu mereka yang membutuhkan transfusi,” ucap Ronny.

Menurut Ronny, setiap tetes darah yang disumbangkan memiliki nilai kemanusiaan yang sangat besar karena dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Ia pun mengapresiasi tingginya kesadaran ASN dan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Selain berdampak langsung terhadap ketersediaan darah, kegiatan ini juga menjadi ruang memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan di lingkungan Satpol PP dan Damkar.

Ronny menilai bahwa Korpri bukan hanya organisasi kedinasan, tetapi juga wadah pengembangan karakter ASN yang berorientasi pada pelayanan publik.

“Satpol PP dan Damkar Kalsel berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan positif yang bermanfaat bagi publik, tidak hanya melalui tugas pokok kedinasan seperti penegakan perda dan penanganan kedaruratan, tetapi juga melalui aksi-aksi sosial seperti ini,” lanjut Ronny.

Ronny berharap, momentum HUT Korpri dapat melahirkan semangat baru bagi seluruh ASN untuk mempererat solidaritas, meningkatkan pengabdian, serta lebih dekat kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan kemanusiaan.

Kegiatan donor darah tersebut berlangsung lancar dan tertib, dengan dukungan tenaga medis serta fasilitas penunjang dari instansi terkait.

“Melalui kegiatan sosial ini, Korpri Kalsel menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong budaya peduli dan gotong royong di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat luas,” tutup Ronny. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2025, di halaman perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (1/12). Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin.

Dalam sambutannya, Syarifuddin menyampaikan, bahwa peringatan HUT Korpri bukan hanya sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk mengingat kembali komitmen dan tanggung jawab seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia menegaskan, Korpri memiliki peran strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

“ASN dituntut bukan hanya profesional dan berintegritas, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman. Di era digital seperti saat ini, pola kerja konvensional sudah tidak relevan lagi. Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, transparan, efektif, dan berbasis teknologi,” ungkap Syarifuddin.

Syarifuddin menekankan, bahwa transformasi digital harus menjadi budaya baru dalam tubuh pemerintahan. ASN diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, mulai dari penggunaan sistem administrasi modern, penerapan layanan publik berbasis aplikasi, hingga penguatan komunikasi digital antarinstansi.

Selain itu, Ia juga mengingatkan pentingnya inovasi dalam setiap sektor pelayanan. Menurutnya, ASN tidak boleh puas dengan pola kerja lama, melainkan harus terus mengembangkan ide dan terobosan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan kompetensi yang adaptif dan inovatif, ASN dapat menjadi motor penggerak dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif.

“Kontribusi ASN selama bertahun-tahun telah menjadi bagian penting dalam kemajuan pembangunan Banua. Pemerintah provinsi, katanya, sangat menghargai setiap pengabdian yang diberikan,” lanjut Syarifuddin.

Ia berharap momentum HUT ke-54 Korpri, dapat menjadi energi baru bagi seluruh ASN untuk terus memperkuat solidaritas, meningkatkan kompetensi, serta menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas. Kinerja ASN, tambahnya, akan menjadi salah satu penentu keberhasilan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan global, khususnya dalam era digitalisasi yang semakin pesat.

“Korpri harus menjadi barisan yang kuat, profesional, dan mampu bertransformasi. ASN adalah ujung tombak yang menentukan wajah pelayanan pemerintah. Karena itu, adaptasi, inovasi, dan integritas menjadi kunci utama,” tutup Syarifuddin. (MRF/RIW/RH)

BARITO KUALA – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi III menyoroti persoalan kemacetan berkepanjangan di Simpang Empat Handil Bakti. Untuk memastikan kondisi di lapangan, rombongan komisi melakukan monitoring dan peninjauan langsung, baru-baru tadi.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah menyampaikan, bahwa kunjungan ini difokuskan pada evaluasi rekayasa lalu lintas serta jalur evakuasi jika terjadi keadaan darurat atau kecelakaan lalu lintas.

Menurutnya, kondisi simpang tersebut cukup krusial karena menjadi salah satu titik padat kendaraan yang setiap hari dilalui masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kemacetan di kawasan ini terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari perbaikan jalan hingga keterbatasan akses yang membuat arus kendaraan tidak dapat mengalir dengan optimal. Situasi ini dinilai berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat dan menurunkan aspek keselamatan.

“Kalau dari kami, harapannya adalah dibuatkan semacam flyover sehingga bisa mengurangi kemacetan. Kita tadi sudah berbincang, tapi kita melihat lagi dari sisi anggaran dan kita coba mengajukan lagi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN),” ujarnya.

Komisi III juga meminta agar instansi teknis mempertimbangkan solusi bertahap, sambil menunggu realisasi rencana jangka panjang. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tetap mendapatkan kenyamanan dan keamanan saat melintas.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II, Sigit Mintarso, menyatakan dukungan terhadap pandangan Komisi III DPRD Kalsel. Ia sependapat bahwa peningkatan keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas dalam penanganan kawasan tersebut.

“Mungkin solusi cepat yang realistis adalah paling tidak dilakukan pemasangan traffic light. Harapannya dengan ada penandaan-penandaan tersebut, bisa berguna terhadap pengguna jalan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BATULICIN – Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Selatan yang menunjukkan tren positif sepanjang tahun ini, menjadi kabar baik bagi pemerintah daerah, termasuk bagi sektor perikanan yang turut memberi kontribusi strategis.

Sejalan dengan itu, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke UPTD Pelabuhan Perikanan Batulicin (PPBTL) baru-baru tadi, untuk memastikan bahwa potensi Pendapat Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan, dapat terus diperkuat melalui optimalisasi fasilitas dan percepatan serapan anggaran di lapangan.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menegaskan, bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas arahan kepala daerah mengenai percepatan serapan anggaran, terutama bagi UPT maupun dinas yang masih memiliki PR di akhir tahun.

Ia mengapresiasi PP Batulicin yang berhasil mencapai 90 persen serapan anggaran, salah satu capaian terbaik di sektor perikanan.

“Alhamdulillah serapan BLUD sudah bagus. Namun, Alangkah lebih bagusnya jika seluruh masterplan yang memuat delapan potensi prioritas ini didukung penuh oleh pemerintah provinsi, agar pengembangan pelabuhan bisa berjalan komprehensif,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga menekankan adanya kebutuhan mendesak terkait pabrik es yang kapasitasnya saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan nelayan. Akibat keterbatasan itu, sebagian hasil tangkapan menjadi layu sebelum tiba di tempat pelelangan.

“Saya berharap ini menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat meningkatkan PAD. Karena pembahasannya sudah diketok dan Banggar juga telah berjalan. Tidak memungkinkan untuk 2026, tapi akan kami perjuangkan di 2027 mendatang,” tegasnya.

Anggota Komisi II Burhanuddin, turut menyoroti fasilitas vital lainnya, yaitu SPBN dan pabrik es, yang keduanya sangat menentukan produktivitas nelayan serta kualitas ikan yang menjadi sumber PAD daerah.

Ia menilai bahwa penambahan kuota BBM dan peningkatan aktivitas kapal penangkap ikan akan berdampak langsung pada kenaikan produksi dan pendapatan daerah.

“Yang penting SPBN dan pabrik es, karena PAD di sini bersumber dari penjualan ikan. Usulan penambahan kuota dan peningkatan jumlah kapal sangat penting untuk mendukung hal itu,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Perikanan Tangkap, Fajar P. Pramono, menyampaikan apresiasinya atas perhatian Komisi II DPRD Kalsel. Menurutnya, kunjungan tersebut memberi dorongan moral bagi jajaran PP Batulicin untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pelabuhan.

Melengkapi pertemuan tersebut, Kasi Tata Operasional PPBTL, Herry Isnaeni menegaskan, bahwa pihaknya siap menjalankan seluruh masukan dan rekomendasi yang diberikan Komisi II DPRD Kalsel. Ia menyampaikan bahwa PPBTL terus mengembangkan perbaikan manajemen operasional, pelayanan nelayan, serta percepatan fasilitas prioritas agar potensi ekonomi perikanan di Tanah Bumbu semakin maksimal. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), melaksanakan Pelatihan Komunitas Pemuda dari berbagai organisasi dan kelompok anak muda, di salah satu hotel, di Banjarmasin, pada 29-30 November 2025.

Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz diwakili Kabid Pemberdayaan Pemuda Rokhyatin Effendi menjelaskan, pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan koordinasi Dispora Kalsel, dengan komunitas pemuda pada awal November lalu.

“Pelatihan ini adalah respon dari banyaknya masukan serta feedback yang diterima dari komunitas pemuda tersebut,” ungkap Rokhyatin.

Komunitas ini, lanjutnya, berharap pemerintah hadir untuk memberikan dukungan nyata, termasuk pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan komunitas masing masing.

“Aspirasi yang dihimpun itu, kemudian dirumuskan menjadi dua kelompok besar, yaitu komunitas kewirausahaan dan komunitas konten kreator, sehingga pelaksanaan pelatihan dibuat dalam dua sesi terpisah,” jelasnya lebih lanjut.

Dikatakan Rokhyatin, tujuan dari kegiatan ini, adalah memberikan dukungan dan ruang berkembang bagi anak muda, agar dapat berkiprah sesuai dunia mereka.

“Kami ingin komunitas pemuda ini semakin maju, berani melangkah, memulai usaha, serta mengembangkan kemampuan yang relevan,” ujarnya.

Pihaknya berharap, para peserta pelatihan dapat berproses serta terhubung dengan program pengembangan pemuda lainnya di tingkat provinsi.

“Kami berharap, para peserta dapat berdaya dan mengikuti pelatihan lanjutan di bidang kewirausahaan maupun konten kreator, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar lagi untuk berkembang,” ucapnya.

Pada pelatihan ini, Dispora Kalsel mendatangkan narasumber berpengalaman agar peserta mendapatkan wawasan yang komprehensif, mulai dari dasar membangun usaha, strategi pemasaran, hingga kemampuan komunitas yang baik.

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari dengan pembagian materi berdasarkan bidang komunitas.

Hari pertama, diperuntukkan bagi komunitas kewirausahaan, sedangkan hari kedua bagi komunitas konten kreator. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Kontingen Kalimantan Selatan berhasil menorehkan pencapaian membanggakan, dengan menembus 10 besar klasemen akhir perolehan medali pada Kejurnas Tenis Meja 2025 di GOR Hasanuddin HM Banjarmasin, yang berlangsung sejak 23-30 November 2025.

Penyerahan medali dilakukan langsung Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, yang diwakili Kepala Dispora Kalsel, Perbiadin Hapiz.

Perbiadin Hapiz menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, atas dukungan penuh, sehingga Kejurnas tahun ini dapat terselenggara dengan sukses.

“Beliau memberikan dukungan sehingga kami bisa men-support kegiatan dari pengurus provinsi PTMSI Kalimantan Selatan untuk menyelenggarakan Kejurnas tenis meja tahun 2025,” ungkap Pebriadin, kepada sejumlah wartawan.

Pebriadin menilai, capaian Kalsel pada Kejurnas ini menjadi modal berharga menuju ajang PON mendatang.

“Untuk cabang-cabang bergengsi, kita hampir semuanya masuk final. Ini kalau kita seriusi, puncaknya nanti adalah untuk PON yang akan datang. Kita berharap prestasi bisa ditorehkan pada kesempatan tersebut,” ujar Pebriadin.

Pada kesempatan ini, Perbiadin juga menyampaikan, Provinsi Kalsel mendapatkan tiga slot masuk ke pemusatan latihan nasional (Pelatnas) dengan pembiayaan langsung dari Ketua Umum PB PTMSI Indonesia, Peter Layardi Lay.

“Ini memotivasi kita untuk mengasah keterampilan dan kemampuan teknik agar mampu menorehkan prestasi lebih baik di masa mendatang,” ucapnya.

Sehingga, tambah Pebriadin, kejurnas ini menjadi momen bersejarah, mengingat terakhir kali pelaksanaan Kejurnas tenis meja digelar di Kalsel adalah 49 tahun lalu.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kejurnas Tenis Meja 2025 Ahmad Faridi menilai, penyelenggaraan Kejurnas di Kalsel berlangsung sangat sukses. Tercatat 23 provinsi mengikuti kejuaraan dengan 17 kategori pertandingan.

“Antusias peserta luar biasa. Ini menunjukkan tingginya minat para atlet dari berbagai provinsi untuk bertanding di Kalsel,” ungkap Ahmad Faridi.

Karena itu, PTMSI Kalsel mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalsel serta sponsor sehingga event berjalan lancar dan dinilai terbaik.

“Panitia pusat menilai Kejurnas tahun ini merupakan yang paling sukses dibandingkan sebelumnya,” ujarnya.

Ahmad Faridi berharap, kejurnas dapat kembali digelar di Kalsel pada tahun-tahun mendatang dengan prestasi yang semakin meningkat.

Berdasarkan data resmi pelaksana, Kalsel menempati peringkat 6 dengan mengoleksi 2 medali perak dan 1 medali perunggu, sehingga total mengumpulkan 3 medali.

Sementara itu, Jawa Tengah keluar sebagai juara umum dengan total 19 medali, disusul Jawa Barat dan DKI Jakarta yang masing-masing meraih 9 medali. (SRI/RIW/RH)