LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Dewan Pengurus Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (DPW Forsesdasi) Komisariat Kalimantan Selatan, kini telah terbentuk dan dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan (Sekda Kalsel), Roy Rizali Anwar di hotel berbintang, di Banjarbaru, Kamis (28/7).

Dengan dikukuhkannya Pengurus Forsesdasi Kalsel periode 2021 – 2024 diharapkan dapat memberi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan aktual terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pusat.

“Kita tahu peran strategis Sekda adalah salah satu perumus kebijakan yang bisa disampaikan ke pemerintah pusat, dan itu menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ucap Roy.

Tidak kalah penting lanjut Roy, dengan adanya forum ini, rapat rencana kerja untuk membahas isu strategis daerah ataupun nasional dapat teragendakan dengan rutin.

“Sehingga pada saat rapat tersebut diperoleh suatu kebijakan atau kesepakatan bersama yang nantinya sangat berdampak pada daerah maupun pusat,” terangnya.

Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri, menyebut, tujuan utama pembentukan Forsesdasi sendiri yaitu untuk menyamakan aspirasi tata kelola dari setiap Sekda di Kalsel.

“Kelanjutannya, mereka akan menyusun program kerja dan melakukan rapat kerja setiap beberapa waktu,” ungkapnya.

Dalam persoalan pembangunan, diakuinya pasti ada beberapa kebijakan yang harus direspon oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Kalsel.

Sehingga dengan adanya forum ini, diharapkan seluruh Sekda mampu menyatukan pemikiran untuk merespon setiap kebijakan pemerintah pusat. Seperti kebijakan penghapusan tenaga honorer yang harus ada penyelesaian pada akhir tahun 2023.

“Mungkin nanti rekan-rekan yang tergabung di Forsesdasi ini akan membahas hal tersebut. Semoga nanti akan menjadi sebuah kebijakan yang bisa dilaksanakan bersama-sama,” harapnya.

Untuk diketahui, dalam kegiatan pengukuhan, Sekda Kota Banjarbaru, Said Abdullah, terpilih menjadi ketua DPW Forsesdasi Kalsel periode 2021-2024. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Menyambut perayaan Hari Jadi ke-72 Provinsi Kalimantan Selatan, Pemprov Kalsel menggelar rapat koordinasi, pada Rabu (27/7) di Gedung Idham Chalid di Setdakprov Banjarbaru.

Rapat yang dihadiri seluruh SKPD Prov Kalsel, juga mengundang pihak kepolisian dan TNI untuk keamanan, serta Event Organizer sebagai pelaksana event hari jadi.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Nurul Fajar Desira sebagaimana arahan Gubernur Sahbirin Noor, disepakati rangkaian kegiatan hari jadi ke-72 Prov Kalsel selama 4 hari , yaitu mulai 12-15 Agustus 2022.

“Jadi kita sepakati, rangkaian hari jadi Kalsel selama 4 hari yaitu tanggal 12-15 Agustus,” sebutnya.

Dijelaskan Fajar, untuk puncak peringatan hari jadi Kalsel dilaksanakan pada Senin 15 Agustus 2022 yang dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin.

Dalam puncak hari jadi juga akan kembali digelar pesta rakyat, dimana akan disediakan makanan gratis bagi masyarakat yang hadir.

Hari jadi Kalsel nanti juga akan diramaikan oleh Rhoma Irama yang akan tampil bersama Soneta Grup.

“Hari jadi kali ini, akan dimeriahkan oleh penampilan Rhoma Irama bersama Soneta grup di Kiram Park,” tambah Fajar.

Selain itu, hari jadi Kalsel juga dimeriahkan oleh ragam budaya, berbagai lomba, dan berbagai macam hiburan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan rapat kerja dalam rangka membahas penataan kelembagaan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kalsel, Rabu (27/7).

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan pihaknya akan mendorong agar perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah bisa diselesaikan dengan segera.

“Kami Pansus I akan terus menjalin komunikasi dengan baik serta mendorong agar perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah bisa terselesaikan dengan segera dan mendapatkan hasil yang baik juga,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin berharap perubahan SOTK ini bisa disepakati bersama dan segera terwujud. Ia menyakini dengan menjalin komunikasi yang baik akan bisa mendapatkan hasil yang baik juga nantinya.

“Terkait perubahan SOTK ini bisa kita sepakati bersama, saya berharap ini tidak terlalu lama, saya hanya ingin memperkuat apa yang menjadi usulan kita, saya yakin dengan adanya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif tentu apa yang kita inginkan ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Suripno Sumas didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin, dihadiri oleh Anggota Pansus I lainnya serta dari Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel, Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – 24 atlet Nasional Paralympic Commite (NPC) Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti, Kejuaraan Asean Paragames di Solo, Jawa Tengah, untuk mewakili Indonesia.

Plt Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Budiono mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya bersyukur, dengan masuknya 24 atlet NPC Kalimantan Selatan, untuk mengikuti Asean Paragames ke 11 di Solo mendatang.

“Tentu kami bersyukur dengan masuknya 24 atlet NPC Kalsel, pada ajang Asean Paragames di solo,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Kamis (28/7).

Menurut Budiono, pihaknya menerima surat pemberitahuan tersebut dari NPC pusat, ke NPC Provinsi Kalimantan Selatan, waktu pelaksanaan Asean Paragames ke XI di Solo pada 30 Juli sampai 6 Agustus 2022 mendatang, dan rencananya dibuka oleh Wakil Presiden RI.

“Dari 24 atlet NPC Kalimantan Selatan, pada Asean Paragames tersebut, akan memperkuat Kontingen Indonesia pada 5 cabang olahraga,” ujarnya.

Cabang olahraga tersebut, lanjutnya, yaitu, Atletik, Sepakbola, Renang, Panahan, serta Menembak.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dukungan terhadap 24 atlet NPC tersebut,” ujarnya.

Budi berharap, 24 atlet dari NPC Kalimantan Selatan dapat memberikan prestasi terbaik mereka pada ajang Asean Paragames ke 11 di Solo mendatang.

“Kami berharap ke 24 atlet NPC Kalsel tersebut dapat memberikan prestasi terbaik mereka,” ucap Budiono. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggandeng Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel), dalam hal mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi.

Pencegahan dilakukan dengan cara melibatkan peran serta keluarga dan masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga besar Polri.

Pola kerjasama atau kolaborasi seperti ini, merupakan yang pertama kali dilakukan oleh KPK bersama instansi Korps Bhayangkara.

Menandai kolaborasi antara KPK dengan Polda Kalsel, digelar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek).

Mengusung tema “Membangun Keluarga Berintegritas Menuju Sumber Daya Manusia yang Presisi dan Anti Korupsi”, sosialisasi ini dihadiri Kapolda Kalsel, Wakapolda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Kapolres/Ta Jajaran, dan Bhayangakari Daerah Kalsel.

Selain itu, turut hadir juga Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri dan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sujadi selaku Pemateri dalam kegiatan yang bertempat di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Polda Kalsel, Banjarmasin, Kamis (28/7).

Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto menyampaikan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk upaya mewujudkan upaya anti korupsi.

“Upaya Polda Kalimantan Selatan dalam mewujudkan anti korupsi telah diwujudkan lewat budaya-budaya yang selama ini dikelola Inspektorat Pengawasan dengan melaksanakan sosialisasi sejumlah aturan Kapolri supaya sampai ke jajaran,” katanya.

Ia menuturkan, para Kasatker di jajaran Polda Kalsel telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam rangka melaksanakan seluruh program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran secara trasparan dan akuntabel.

Dipaparkan Kapolda Kalsel, keikutsertan Bhayangkari dalam kegiatan ini bertujuan agar upaya membangun budaya anti korupsi juga bisa dimulai dari tingkat keluarga.

Karena perempuan sebagai isteri dan ibu, juga bagian dari masyarakat besar dalam mencegah terjadinya korupsi.

“Hari ini KPK hadir di Kalimantan Selatan terutama Polda Kalsel untuk memberikan sosialisasi pendidikan kepada keluarga besar Polri, terutama untuk membentuk kesadaran keikutsertaan dalam mencegah adanya perbuatan korupsi,” jelasnya.

Diharapkan melalui upaya kerjasama KPK RI dengan Polda Kalsel ini, bisa memberikan pemahaman, pengetahuan, dan membentuk kesadaran untuk melakukan pencegahan perbuatan korupsi di tengah masyarakat, khususnya di tengah keluarga besar Polri serta membangun keluarga berintegritas menuju sumber daya manusia yang Presisi dan anti korupsi.

Sementara itu, Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri mengatakan, bahwa KPK memiliki program Pendidikan Keluarga untuk mewujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi. Sebab keluarag memiliki peran penting dan strategis membangun keluarga yang anti korupsi.

Menurutnya, perilaku-perilaku koruptif dapat dicegah mulai dari kehidupan lingkungan keluarga. Seperti halnya bagaimana peran isteri agar tetap menjadi keluarga yang sederhana, menanamkan nilai-nilai kejujuran, menawarkan nilai-nilai integritas anak-anak dengan menanamkan semangat untuk belajar.

Terlebih lagi, lanjut Ketua KPK, isteri sebagai roda dalam kehidupan berumah tangga, sehingga memiliki peran untuk membangun keluarga dan jiwa keluarga yang anti korupsi, dan itulah hal yang ditanamkan dalam kegiatan ini. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – BPKP akan memberikan rekomendasi strategis untuk memastikan reklamasi tambang batubara di Provinsi Kalimantan Selatan berjalan dengan baik. Hal ini penting karena sektor pertambangan penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 18,91 persen.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, ketika melakukan entry meeting bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, dan para pihak terkait, di Aula Ruang Rapat Aberani Sulaiman Banjarbaru, pada Rabu (27/7).

Entry meeting adalah dalam rangka pengawasan atas pemenuhan kewajiban reklamasi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Rudy menyampaikan, reklamasi menjadi isu strategis terkait lingkungan/lahan yang terganggu dan jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh pemegang IUP.

Melalui pendekatan Three Lines of Models (3LoM), Alumnus Auckland University of Technology (AUT) di Selandia Baru ini menjelaskan, reklamasi harus melibatkan governing body, yakni Kepala Daerah, Forkopimda, Sekretaris Daerah.

Selain itu, reklamasi juga melibatkan unsur manajemen, yakni OPD terkait, dan Internal Audit, yakni Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Karena itu, perlu sinergi yang kuat untuk memastikan reklamasi oleh para pemegang IUP dilakukan sesuai dengan best mining practice.

”Perizinan IUP, penempatan jaminan reklamasi, dan pelaksanaan reklamasi harus dipenuhi sesuai dengan kaidah. Peralihan kewenangan kepada Kementerian ESDM juga harus segera dituntaskan,” ungkap Rudy.

Roy Rizal Anwar, pada kesempatan tersebut menyambut baik peran BPKP dalam pengawasan atas pemenuhan kewajiban reklamasi tambang ini. Ia juga meminta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Sekretaris Kabupaten yang memiliki lokasi tambang untuk mendukung kegiatan pengawasan tersebut.

Selanjutnya Rudy berharap, pengawasan BPKP dapat berperan strategis sehingga para pemangku kepentingan well-informed, seluruh pihak berkontribusi berkontribusi menjalankan reklamasi tambang, dan reklamasi tambang memperhatikan sustainability tiga hal, yaitu People, Planet, dan Profit. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Dialog Teater di Gedung Balairungsari, Rabu (27/7).

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Suharyanti, mengatakan, untuk semakin meningkatkan pengetahuan dibidang kesenian melalui pertunjukkan Teater, dalam Program Ragam Pesona Budaya Banjar 2022, digelar Dialog Teater, menghadirkan narasumber aktor film dari Yogyakarta, Rukman Rosadi, aktor Bayu Bastari Setyawan, aktor/ sutradara sanggar sesaji Rudi Karno, aktor/ sutradara M Syahriel M Noori, dan aktor Yogyakarta Udik Supriyana.

“Kami undang di dialog teater ini perwakilan di 13 Kabupaten dan Kota, masing-masing dua orang,” ucapnya

Suharyanti menjelaskan, setelah Dialog Teater, dilanjutkan Workshop Teater dengan mengangkat tema ‘Membangun Karakter Melalui Proses Kreatif Teater’ selama tiga hari mulai 28 – 30 Juli 2022, bertempat di Gedung Balairungsari. Para peserta diberikan materi dari narasumber yaitu tentang Dramaturgi, Penyutradaraan, Management, Keaktoran dan Naskah.

“Setelah diberikan materi akan digelar praktek, peserta nanti dibagi perkelompok, tahun depan rencananya akan ada lomba teater,” jelas Yanti (sapaan akrabnya)

Sementara itu, salah satu narasumber Dialog Teater, Rukman Rosadi, menambahkan, dalam Dialog Teater ini pihaknya ingin para pelaku seni menggali ide baru, untuk membangun ruang ekspresi, khususnya seni teater, agar semakin termotivasi dalam memberikan karya seni drama yang berkualitas. Ia berpesan bagi seniman lokal, kalau ingin dilirik perfilman Nasional buatlah di sosial media dalam bentuk karya yang dimiliki, karena yang menyaksikan tidak terbatas jumlahnya.

“Manfaatkan promosi di sosmed, bisa saja para produser dapat mengetahui skill yang dimiliki,” tutupnya.

Untuk diketahui, Dialog dan Workshop Teater ini warga dapat menyaksikan melalui akun Youtube Taman Budaya Kalsel. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Kebutuhan bawang merah di Kalsel mencapai 10 ribu ton per tahun. Namun kenyataannya, komoditi ini hanya mampu menopang dibawah target, bahkan tak sampai ribuan ton. Artinya ketersedian stok masih belum mencukupi. Disisi lain, harga yang dijual di pasar tradisional pun ikut meroket.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalsel, Fathurrahman, mengakui, bahwa provinsi ini bukan penghasil bawang merah. Untuk menyiasatinya harus mengambil dari luar daerah.

“Pusat produktivitas bawang merah ini kan ada brebes (Jateng) dan Bima (NTB),” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Soal ketersediaan, diakuinya, juga masih mengalami kekurangan. Hal ini juga dipicu adanya cuaca ekstrim di Jateng dan NTB sehingga produksinya pun terdampak.

“Akibatnya harga di pasar tradisional Kalsel alami kenaikan,” ungkapnya.

Tak hanya di Kalsel, Fathur menyebut, juga terjadi di semua provinsi. Bahkan, akibat ketersediaannya tak mencukupi komoditi bawang merah disana pun turut mengalami lonjakan tinggi.

“Kategorinya merah semuanya khusus untuk komoditi bawang merah,” ungkapnya.

Melalui data dinas ketahanan pangan kabupaten/kota di Kalsel, ia menjabarkan rata-rata telah menyentuh dikisaran harga yang tak biasa yakni diangka Rp75 ribu per kilogram.

“Tentu cuaca ekstrim juga jadi pemicu dan ini tentu jadi masalah,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapabilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Antikorupsi di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (27/7). Dibuka langsung oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

Firli menyampaikan, digelarnya Bimtek di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan bertajuk Pemberdayaan Budaya Antikorupsi.

“Karena KPK menyadari bahwa upaya upaya yang telah dilakukan, untuk tindakan antikorupsi sudah dilakukan dengan berbagai upaya, yang telah dimaksimalkan baik tindakan maupun pencegahan,” ungkapnya.

Tetapi, lanjutnya, KPK telah menyadari untuk melakukan pemberantasan korupsi tersebut, diperlukan dukungan dari masyarakat.

“Dengan adanya bimtek yang melibatkan masyarakat ini, diharapkan masyarakat menyadari dan melaporkan bahwa ada tindakan korupsi disekitar mereka. Seperti, adanya dugaan korupsi pada anggaran APBD dan lainnya,” ujar Firli.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak membangun Banua yang bersih dari korupsi.

Seperti yang disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor pada saat memberikan sambutan, pada acara yang sama.

“Dalam rangka meningkatkan budaya antikorupsi dengan melibatkan masyarakat, maka kita mengajak masyarakat untuk ‘begarak barataan’ (bergerak semua; red) untuk membangun Banua ‘Nang barasih’ (yang bersih; red) dari korupsi,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Gubernur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mewujudkan reformasi birokrasi, guna membangun budaya birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan disertai masyarakat memiliki pemahaman yang baik terkait sistem, saluran dan cara-cara untuk aktif mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga segala upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan semakin baik di Banua ini,” ucap Gubernur.

Sedangkan, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi mengatakan, pihaknya saat ini melakukan bimbingan teknis pencegahan tindakan antikorupsi, ke daerah-daerah, salah satunya Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan adanya Bimtek ini, lanjutnya, diharap bisa benar-benar memahami akan pentingnya peran serta masyarakat, agar cita-cita dan tujuan untuk mencegah praktik-praktik korupsi dapat tercapai.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk dapat menyatukan langkah dan gerak dalam memberantas korupsi dan memanfaatkan momentum ini, untuk menguatkan tekad bersama dalam mencegah terjadinya korupsi agar korupsi bisa ditekan seminimal mungkin,” ucapnya. (SRI/RDM/RH)