LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Dalam rangka menyamakan persepsi serta meningkatkan kolaborasi internal, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Workshop Capacity Building di Bukit Bintang Park dan Resort, Kota Banjarbaru, pada Selasa (9/12).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan informasi publik yang terpadu, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Workshop diikuti seluruh pegawai Diskominfo Kalsel dan menghadirkan narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim diwakili Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan ruang penting untuk menyamakan pola pikir dalam menghadapi dinamika informasi publik yang terus berkembang.

“Kita ingin memastikan setiap pegawai memahami perannya dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang terpadu dan responsif,” ujar Mashudi.

Ia menegaskan, bahwa kolaborasi lintas unit harus terus diperkuat sebagai budaya kerja. Menurutnya, keselarasan dalam penyampaian informasi menjadi faktor penting yang tak boleh diabaikan.

“Informasi yang terlambat adalah informasi yang kehilangan maknanya. Karena itu, kita harus memiliki satu suara: konsistensi pesan, harmonisasi data, dan koordinasi sebagai kunci utama,” tegasnya.

Mashudi berharap, workshop ini menjadi momentum untuk membangun komunikasi internal yang lebih sehat sekaligus meneguhkan kembali komitmen seluruh pegawai sebagai bagian dari keluarga besar Diskominfo Kalsel.

“Mari kita jadikan kegiatan ini langkah bersama menuju Diskominfo yang lebih solid, lebih cepat, dan lebih responsif,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Tarwin Patik Mustafa menuturkan, bahwa pihaknya akan memperkuat kerja sama dengan media dalam rangka mewujudkan layanan informasi publik yang lebih terintegrasi.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menyatukan suara Diskominfo agar informasi publik yang diterima masyarakat hadir dalam satu narasi yang sama,” katanya.

Ia turut menekankan pentingnya menjaga moralitas dan profesionalitas aparatur negara.

“Jangan sampai niat memperkuat kolaborasi justru melemahkan integritas. Keduanya harus berjalan harmonis, dan itu yang kita bangun melalui Workshop Capacity Building ini,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – RSUD Ulin Banjarmasin memperingati Hari Ibu dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025, dengan menggelar kegiatan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim, melalui pemeriksaan HPV-DNA secara gratis, bagi karyawati RSUD Ulin, Selasa (9/12).

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin yang pada kesempatan ini diwakili Kepala Bidang Pelayanan Medik, dr. Yoyi Farizah menyampaikan, bahwa kegiatan ini terkait dengan pengampuan layanan prioritas Kanker dari Kemenkes RI.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kepada Program Kemenkes RI,” ungkap Yoyi.

Menurut Yoyi, perempuan tenaga administrasi maupun tenaga kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin, memegang peran penting dalam keluarga maupun dalam dunia pelayanan kesehatan. Sehingga kesehatan mereka menjadi prioritas.

“Oleh karena itu pemeriksaan ini perlu dilakukan, agar pencegahan sejak dini dapat dilakukan,” ucapnya.

Yoyi berharap, kegiatan ini dapat terus berlanjut, karena memberikan manfaat bagi perempuan, terutama di internal rumah sakit ini.

Dalam kesempatan tersebut, diungkapkan RSUD Ulin Banjarmasin juga memberikan dukungan, terhadap Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam peningkatan mutu layanan kesehatan di Banua.

Dokter RSUD Ulin Banjarmasin Setyo Teguh Waluyo mengatakan, salah satu dukungan itu, adalah dengan menggelar deteksi dini, risiko kanker serviks ini.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan karyawati RSUD Ulin dapat memeriksa kesehatannya secara tepat dan akurat,” ungkapnya.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan serta mendorong budaya hidup sehat melalui pemeriksaan dan pencegahan penyakit sejak dini.

Melalui kegiatan ini, RSUD Ulin mengajak seluruh karyawati untuk memanfaatkan fasilitas pemeriksaan HPV-DNA tanpa biaya, sebagai wujud cinta terhadap diri sendiri dan keluarga.

“RSUD Ulin meyakini bahwa perempuan yang sehat akan menciptakan keluarga yang kuat, dan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini diselenggarakan Tim Kanker RSUD Ulin bekerja sama dengan Tirta Medical Center, sebagai bentuk dukungan terhadap program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang juga bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional dan Hari Ibu tahun 2025.

Seperti diketahui, kanker leher rahim (kanker serviks) adalah pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di leher rahim (serviks), bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Seringkali disebabkan infeksi virus HPV (Human Papilloma Virus), yang dapat ditularkan melalui hubungan seks, dan umumnya berkembang perlahan, sehingga penting untuk melakukan deteksi dini. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan TNI, bukan sekadar kerja sama administratif, tetapi merupakan wujud komitmen nyata, mendukung pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) di wilayah Kalimantan Selatan. Penandatanganan ini juga sekaligus menandai percepatan pembangunan sarana fisik, berupa gerai, pergudangan, serta kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Muhidin saat menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pangdam XXII Tambun Bungai di Gedung Idham Chalid, Setdaprov Kalsel, Rabu (10/12).

Muhidin menegaskan, langkah strategis ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan sosial semata, tetapi juga menyentuh dimensi keamanan, kedaulatan, serta kemandirian bangsa.

“Rencana pembentukan Komando Daerah Militer atau Kodam di wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2027, merupakan tonggak penting bagi penguatan postur pertahanan di wilayah Kalimantan. Kehadiran Kodam nantinya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pertahanan negara, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah,” ungkap Muhidin.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, lanjut Muhidin, menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung, bersinergi, serta mengawal seluruh proses pembentukannya agar berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Selain mendukung pembangunan Makodam, Gubernur Muhidin juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan fisik berupa gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas akses distribusi barang, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Koperasi harus menjadi pilar utama dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Ini selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo, yaitu pendirian Koperasi Merah Putih dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial,” lanjut Muhidin.

Gubernur Muhidin berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI yang terbangun melalui kesepakatan ini dapat memberikan dampak nyata, tidak hanya dalam aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam penguatan ekonomi masyarakat serta percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung rencana tersebut, baik dari sisi koordinasi lintas sektor maupun kesiapan fasilitas yang diperlukan,” tutup Muhidin. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, menyoroti lokasi pembangunan Stadion Internasional Kalsel di Kilometer 17, Landasan Ulin Barat, Banjarbaru. Lokasi ini menuai perhatian, karena jaraknya yang relatif dekat dengan Bandara Internasional Syamsudin Noor, yaitu sekitar 6 kilometer.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menyatakan, bahwa pihaknya telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel dan pihak Angkasa Pura. Hasilnya, jarak ideal antara bandara dan bangunan besar seperti stadion adalah sekitar 15 kilometer.

Ia berharap, keselamatan dan keamanan penerbangan, harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan stadion internasional ini.

“Kami akan menjadwalkan kembali pembahasan terkait sisi ketinggian bangunan dan aspek teknis, agar tidak mengganggu operasional bandara,” katanya Selasa (9/12) sore

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyyib menyampaikan, bahwa pemilihan lokasi pembangunan stadion bertaraf internasional di Kilometer 17 sudah melalui hasil studi kelayakan.

Lokasi ini dipilih karena memiliki akses yang strategis dan luas lahan yang memadai untuk pembangunan stadion. Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan proses pembebasan lahan yang ditargetkan rampung akhir Desember 2025.

“Pengadaan tanah dijadwalkan dimulai awal 2026, dan pembangunan stadion dapat dimulai Juli 2026 mendatang,” ungkapnya

Yasin juga menjelaskan, bahwa stadion internasional ini akan memiliki kapasitas sekitar 30.000 penonton dan akan dilengkapi dengan fasilitas yang modern serta sesuai dengan standar internasional.

“Proses pembangunan stadion internasional ini akan memastikan semua aspek yang terkait baik dari keselamatan dan keamanan,” tutupnya

Komisi III DPRD Provinsi Kalsel juga menggelar rapat kerja dengan Mitra Kerja Dinas PUPR Provinsi, terkait evaluasi program kerja tahun 2025 dan rencana 2026.

Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan stadion internasional dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Menjelang periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan memastikan, seluruh terminal penumpang di wilayah kerjanya, dalam kondisi siap melayani lonjakan aktivitas penumpang maupun kapal.

Berbagai aspek kesiapan telah dipastikan berjalan optimal, mulai dari fasilitas terminal, kesiapan operasional, hingga penguatan sistem pengendalian layanan berbasis teknologi.

Junior Manager Umum dan Humas, Suprayogi Sumarkan menyampaikan, bahwa persiapan intensif telah dilakukan sejak awal Desember.

“Seluruh tim di lapangan kami instruksikan untuk memastikan layanan berjalan lebih cepat, aman, dan nyaman, dengan standar operasi yang telah ditingkatkan khusus untuk periode Nataru,” ujarnya.

Kesiapan fasilitas terminal menjadi fokus utama, termasuk ruang tunggu yang lebih nyaman, area check-in yang diperluas, penambahan fasilitas disabilitas, ruang laktasi, area bermain anak, hingga kelengkapan keselamatan seperti APAR dan jalur evakuasi.

Selain itu, sebagian terminal penumpang kini telah menerapkan auto gate, baik untuk kendaraan maupun penumpang. sehinygga proses keluar–masuk area pelabuhan menjadi lebih cepat, tertib, dan terpantau secara sistem.

Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan juga memastikan kebersihan terminal diperketat, melalui penambahan tenaga kebersihan dan sistem pemantauan berkala di seluruh area pelayanan.

Dari sisi operasional, seluruh pelabuhan telah menyiapkan operasi sandar kapal yang lebih efisien, termasuk penyesuaian jadwal kedatangan–keberangkatan kapal, kesiapan tugboat, pandu, serta peralatan operasional lainnya.

Jalur embarkasi dan debarkasi penumpang juga diatur lebih terstruktur untuk menghindari penumpukan, dengan tambahan petugas pelayanan dan pengamanan.

Untuk mendukung kelancaran logistik selama periode Nataru, Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan memastikan, alur bongkar muat barang tetap terkontrol dengan baik tanpa mengganggu pergerakan penumpang.

Pemisahan jalur logistik dan penumpang telah diterapkan di seluruh cabang guna menjaga keamanan dan kenyamanan.

Seluruh proses pengendalian layanan terintegrasi dalam Plan and Control System, yang memonitor kesiapan fasilitas, arus kapal, pergerakan penumpang, hingga respons cepat terhadap potensi gangguan layanan.

Sistem ini menjadi pusat kendali untuk memastikan seluruh layanan berjalan sesuai standar operasi terbaik Pelindo.

“Dengan kolaborasi seluruh unit dan dukungan stakeholder, kami optimistis layanan angkutan laut Nataru tahun ini berlangsung lancar, aman, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pengguna jasa,” tutup Suprayogi Sumarkan. (Pelindo-RIW/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka menegaskan komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), Bank Kalsel melaksanakan kegiatan Surveillance Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada 10–11 Desember 2025 di Banjarmasin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Auditor dari Lembaga Sertifikasi Chesna Certification, Mokhammad Fakhtur Rokhim bersama Ni luh Adiansunyani dan Amar Vijai Nasrulloh.

Selain itu, hadir pula jajaran internal Bank Kalsel, diantaranya Direktur Kepatuhan, Mitra Damayanti, Kepala Divisi Kepatuhan dan Kebijakan Prosedur, Kepala Divisi Human Capital, serta seluruh peserta yang terlibat aktif dalam penerapan dan penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Bank Kalsel.

Kegiatan surveilans ini, merupakan proses evaluasi independen untuk menilai konsistensi, efektivitas, dan keberlanjutan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Bank Kalsel.

Tidak sekadar berfokus pada pemenuhan persyaratan sertifikasi, surveilans SMAP juga dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pencegahan dan pengendalian penyuapan dijalankan secara konsisten, termasuk mengevaluasi tindak lanjut atas temuan audit tahun sebelumnya, serta mengidentifikasi potensi risiko baru beserta langkah mitigasinya.

Sehingga, anti penyuapan merupakan budaya kerja yang melekat dalam setiap proses bisnis, bukan hanya kewajiban administratif.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya Bank Kalsel dalam memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG) serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Dalam Sambutannya, Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, Mitra Damayanti menegaskan, bahwa pelaksanaan surveillance SMAP memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan integritas perusahaan.

Menurutnya, evaluasi ini merupakan momentum penting untuk memastikan sistem manajemen anti penyuapan tidak hanya terdokumentasi secara formal, tetapi benar – benar dipahami dan diterapkan secara efektif oleh seluruh Insan Bank Kalsel, dalam setiap aktivitas dan pengambilan keputusan.

“Surveillance Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 ini, merupakan wujud komitmen Bank Kalsel dalam memastikan pengendalian risiko penyuapan berjalan secara konsisten dan berkelanjutan,” ujar Mitra.

Bagi Bank Kalsel, prinsip anti penyuapan bukan sekadar pemenuhan sertifikasi, melainkan nilai dan budaya kerja yang harus dijalankan oleh seluruh Insan Bank Kalsel. Melalui proses evaluasi ini, insan Bank Kalsel terus mendorong perbaikan berkelanjutan, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas dan tata kelola perusahaan.

Senada disampaikan Auditor dari Lembaga Sertifikasi Chesna Certification, Mokhammad Fakhtur Rokhim. Ia mengapresiasi komitmen Bank Kalsel dalam melaksanakan surveillance SMAP secara berkelanjutan.

Ia menilai bahwa kegiatan ini mencerminkan keseriusan manajemen, dalam menjaga integritas organisasi melalui evaluasi yang objektif dan berkesinambungan.

Pelaksanaan surveillance SMAP Bank Kalsel, tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan standar SNI ISO 37001:2016, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pengendalian penyuapan serta kesiapan organisasi dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko baru.

“Langkah ini penting untuk memastikan sistem yang diterapkan tetap relevan, adaptif, dan mampu mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten,” ungkap Rokhim.

Melalui pelaksanaan surveillance ini, Bank Kalsel berharap dapat terus memastikan terwujudnya perbaikan berkelanjutan, penguatan sistem pengendalian internal, serta komitmen bersama seluruh Insan Bank Kalsel dalam membangun organisasi yang bersih, transparan, dan berintegritas guna mendukung keberlanjutan usaha dan kepercayaan publik. (ADV-RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), meminta pihak Bandara Internasional Syamsudin Noor, mematangkan seluruh aspek layanan menghadapi potensi lonjakan penumpang jelang 5 Rajab dan libur akhir tahun.

Kepada sejumlah wartawan, usai rapat kerja Selasa (9/12), Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD, untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan aman bagi masyarakat, dengan menghadirkan jajaran manajemen Bandara Syamsudin Noor.

“Kami ingin memastikan pihak bandara bersiap menghadapi kemungkinan lonjakan penumpang,” ucapnya

Disampaikan Mustaqimah, pada Desember 2025 ini, ada empat event besar yang akan terjadi. Yakni momen 5 Rajab, Hari Raya Natal, libur sekolah, dan libur tahun baru 2026.

Rangkaian agenda tersebut hampir dipastikan meningkatkan mobilitas masyarakat, termasuk penggunaan jasa transportasi udara.

“Kita minta ada antisipasi potensi gangguan layanan, mulai dari kepadatan di area keberangkatan dan kedatangan, ketersediaan petugas, hingga kelancaran fasilitas pendukung bandara,” jelasnya

Lebih lanjut Mustaqimah menambahkan, pihaknya ingin pengunjung mendapatkan pelayanan terbaik, tanpa harus mengalami antrean berlebihan atau gangguan teknis lainnya, apalagi sekarang sudah menjadi Bandara Internasional.

“Masyarakat dapat menikmati masa liburan dan kegiatan keagamaan tanpa kendala,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – UPTD Kebun Raya Banua, merayakan hari jadinya yang ke-9 tahun, pada Selasa (9/12). Hadir pada perayaan sederhana ini, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mursyidah Aminy dan Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendrian.

Selain ditandai dengan pemotongan tumpeng, perayaan HUT ke-9 Kebun Raya Banua, juga menjadi momen perdana, diluncurkannya film animasi pendek maskot Kastura. Dimana film animasi berdurasi 19 menit ini, memvisualisasikan upaya Kastura, sebagai maskot Kebun Raya Banua, untuk menyelamatkan Banua dari kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan dan pertambangan ilegal.

Mursyidah Aminy, usai pemotongan tumpeng bersama Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, serta Plt Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah, kepada wartawan menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan Kebun Raya kebanggaan masyarakat Banua ini.

“Semoga Kebun Raya Banua dapat mempertahankan posisinya sebagai Kebun Raya terbaik di Indonesia, dan selalu berinovasi untuk mempertahankan prestasi ini, dan pengembangan kedepannya,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah menegaskan, bahwa dukungan penuh pemerintah provinsi, khususnya komitmen serius Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, menjadi salah satu faktor penentu, capaian prestasi Kebun Raya Banua.

“Dari 48 Kebun Raya di seluruh Indonesia, Kebun Raya Banua berhasil mencapai peringkat Terbaik 1, setelah dua tahun sebelumnya berada di posisi 2. Semua ini tidak lepas dari support kepala daerah, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak hanya dari sisi anggaran, tapi juga kebijakan,” paparnya.

Firman memastikan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas Kebun Raya Banua, sehingga mampu mempertahankan posisi Terbaik 1 Nasional tersebut.

“Kita sudah melakukan pengaspalan, dan juga membangun jembatan, agar kendaraan yang akan mengelilingi Kebun Raya tidak perlu keluar ke jalur jalan perkantoran. Selain itu kita juga sudah memiliki taman khusus untuk disabilitas,” urainya.

Diusianya yang ke-9 tahun ini, Kebun Raya Banua diharapkan tetap menjadi tempat edukasi, wisata, penjaga lingkungan serta konservasi terbaik, yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan. (RIW/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – DPRD Kalimantan Selatan menilai, para guru TK memiliki peran strategis sebagai penanam nilai toleransi pertama bagi anak.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, usai menggelar Sosialisasi Perda Kalsel Nomor 12 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di aula TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), baru-baru tadi.

Desy mengatakan, dalam upaya memperkuat nilai toleransi sejak usia dini melalui kegiatan Sosialisasi Perda, lembaga ini menekankan pentingnya pendidikan karakter yang inklusif agar manfaatnya dirasakan masyarakat, khususnya dunia pendidikan anak usia dini.

“Guru-guru adalah pintu awal pembentukan karakter. Di usia emas, anak belajar dari contoh yang mereka lihat setiap hari,” ujarnya.

Disampaikan Desy, perda tersebut merupakan panduan etis untuk menciptakan ruang sosial yang harmonis. Ia menyebutkan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi teladan. Implementasi toleransi tidak boleh berhenti pada slogan. Sekolah harus menjadi lingkungan aman bagi semua anak.

“Para peserta, yang mayoritas guru TK, diajak memahami poin-poin perda yang relevan bagi praktik pendidikan sehari-hari, seperti penghargaan terhadap keberagaman, pencegahan diskriminasi, dan pembiasaan interaksi yang sehat,” ungkapnya

Lebih lanjut Desy menambahkan, guru memegang peran kunci karena anak usia dini meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Ia berharap sosialisasi ini memperkuat komitmen tenaga pendidik dalam membangun budaya sekolah yang inklusif.

Jika nilai toleransi tertanam sejak TK, maka Kalsel sedang menyiapkan masyarakat masa depan yang lebih damai.

“DPRD Kalsel akan terus mendorong implementasi perda, agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” tutupnya.(ADV-NHF/RIW/RH)