LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, mengawali kegiatan di tahun 2023 ini dengan menggelar Temu Pelanggan. Acara di gelar di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Kamis (2/3).

Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Disnakertrans Kalimantan Selatan, Noorlianisyah, kepada wartawan di sela acara mengatakan, kegiatan ini merupakan acara rutin tahunan, menyesuaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, serta Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 018 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan pada Unit PelaksanaTeknis Daerah yang Menerapkan Badan Layanan umum Daerah.

“Kami undang bukan hanya pelanggan lama juga yang baru, semoga pertemuan ini tidak hanya menjalin tali silaturahmi, juga memberi edukasi dan memperkenalkan pelayanan LAB K3 milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya

Disampaikan Noorlianisyah, dalam kegiatan Temu Pelanggan ini, mengangkat tema “Pemanfatan Fasilitas Layanan Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan kerja, agar terwujud Pekerjaan Layak yang Berbudaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di setiap Tempat Kerja. Hal itu dimaksudkan, meningkatkan kesadaran, kepatuhan norma, dalam keselamatan di setiap perusahaan. Sehingga, terwujud Sumber Daya Manusia yang mampu berdaya saing, para pekerja, sehat, selamat dan sejahtera dalam bekerja.

“Beberapa narasumber dihadirkan, seperti Bidang Pengawasan Disnakertrans Kalsel, BPJS Ketenagakerjaan Kalsel dan salah satu Dokter Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Ansyari Saleh Kalsel,” jelasnya

Lebih lanjut Noorlianisyah menambahkan, ada beberapa materi yang disampaikan, diantaranya kebijakan K3 era digital, peran pimpinan mewujudkan budaya K3 di tempat kerja, dan waspada penyakit akibat kerja. Ia berharap dengan kegiatan ini menjadi edukasi bagi para peserta, untuk terus pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan.

“Setiap perusahaan harus memahami pentingnya penerapan K3,” tutup Lily (sapaan akrabnya)

Untuk diketahui, kegiatan Temu Pelanggan dibuka secara resmi Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Disnakertrans Kalsel Noorlianisyah, diikuti sebanyak 145 peserta, terdiri dari perwakilan perusahaan, dan instansi Pemerintah di tiga belas Kabupaten dan Kota. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil dan KB) Kalsel masih menunggu regulasi pemerintah pusat soal KTP digital yang akan diberlakukan secara masif di Indonesia sebagai pengganti elektronik.

Kepala Dinas Dukcapil dan KB Kalsel, Zulkipli, menyampaikan, hingga saat ini KTP berbasis elekronik (e KTP) berbahan blanko masih tetap berjalan dan belum ada batas akhirnya.

“Memang ini merupakan transformasi baru dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan. Namun, sampai sekarang regulasinya kami masih menunggu,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Ia menerangkan meski belum berlaku. Akan tetapi, sistem berbasis digital sudah mulai dijalankan bahkan sudah bisa diterapkan.

“Sasaran utama atau target dari maksud itu adalah warga yang sudah memiliki e KTP, sehingga, mudah dalam mendapatkan digital,” ucapnya.

Kendati begitu, ia melanjutkan, sampai saat ini Dirjen Dukcapil Kemendagri RI masih memproduksi bahan baku e KTP yakni blanko. Bahkan, masih terus disalurkan ke seluruh kabupaten/kota.

“Dari laporan dukcapil di daerah masih ada yang menerima seperti di Kabupaten Banjar, HSS, HST Balangan,” ungkapnya.

Namun demikian, tutur dia, apabila memiliki KTP digital manfaat yang didapatkan tentu sangat berdampak positif. Salah satunya apabila terjadi kehilangan atau pun terkena musibah.

“Karena KTPnya tersimpan di dua maya. Jadi, tanda pengenal tersebut dapat mudah diakses melalui aplikasi dan jaringan internet, itu lah tujuan utama dari sistem digital ini ada,” bebernya.

Permulaan, program transisi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bakal dilakukan terlebih dahulu dilaksanakan dilingkup pemerintahan.

“Karena ASN itu lebih mudah dihimpun. Yang nantinya, warga yang sudah memiliki e KTP juga bisa memanfaatkan sistem ini,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan melaksanakan bedah “Buku Fiqih Game” bagaimana Islam mengatur permainan game yang digemari semua kalangan ini. Acara berlangsung di Aula Gedung Dakwah PWNU Kalimantan Selatan, Rabu (1/3) tersebut dihadiri para kalangan alim/ulama, akademisi, jajaran Syuriah dan Tanfidziyah, lembaga, lajnah dan banom dilingkungan kabupaten/kota terdekat serta para undangan dari mahasiswa dan umum.

Ketua Tanfidziyah PWNU Kalsel, KH Hasib Salim dalam sambutan dan sekaligus membuka kegiatan bedah buku Fiqih Game yang ditulis Diki Rifattama menyebutkan, bahwa buku ini menghidupkan tradisi fiqih sebagai wujud dari pentingnya bahstul masail (forum membahas yang belum ada dalil) yang selalu dilakukan Nahdlatul Ulama, karena hukum akan dipertemukan dengan hal-hal baru sehingga diperlukan hujjah / dalil untuk menjadi panduan sehari-hari.

“Tidak terkecuali masalah game yang hari ini sangat digandrungi bukan hanya oleh orang dewasa juga anak-anak kita, sehingga perlu pedoman,” katanya.

Ditambahkan panitia kegiatan yang juga Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PWNU Kalsel, Muhammad Hafizh Ridha, semoga karya fiqih game ini bisa menjadi pemantik diskusi dan memperkaya literasi buat semua pihak, sehingga punya landasan dan mengupayakan perbaikan demi perbaikan dalam pengambilan hujjah.

Karena ini, paparnya, bagian dari fiqih sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Semoga semua pihak berkenan mensupport untuk menyebarkan luaskan tulisan-tulisan dengan nilai kemanfaatan ini,” tuturnya.

Dipaparkan Hafizh, buku Fiqih Game yang ditulis Diki Rifattama ini merupakan produk fiqih modern yang digagas atau dikaji hasil dari tuntutan zaman. Semakin bertambahnya hari, game menjadi salah satu kebutuhan yang paling digemari oleh manusia terutama anak-anak, oleh karenanya game saat ini menjadi masalah yang cukup serius karena dapat mengancam kesehatan dan akal yang justru hal tersebut merupakan bagian dari Maqashid Syari’ah.

Oleh karena itu Islam dengan fiqihnya harus turut mengatur dan memperhatikannya.
Dengan adanya Fiqih Game ini, setidaknya orang-orang mempunyai landasan atau sandaran dalam bermain game agar tidak bertentangan dengan hukum-hukum Syariat. Tidak hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk keluarganya terutama bagi yang mempunyai anak.
Dijelaskannya, Fiqih Game disini berfokus tidak hanya untuk anak-anak, melainkan semua kalangan contohnya bagaimana hukum balita bermain game dan bagaimana hukum jompo bermain game.

Sementara itu, Humaidi akademi UIN Antasari Banjarmasin/Wakor Kopertais Wil XI Kalimantan yang menjadi narasumber menyebutkan sebuah karya yang patut dapresiasi menghidupkan lagi nalar berfikir kritis sesuai dengan zamannya. “Sebagaimana dulu Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan banyak karangan beliau terkait fiqih,” tuturnya.

Begitu juga yang disampaikan Arif, Praktisi Game, Sekretaris IESPA ‘Indonesia Esport Association KALSEL menyebut buku ini referensi yang dibutuhkan mengingat perkembangan game yang sangat luar biasa, karena game online punya banyak warna dan dimainkan disegala usia.

Untuk itu perlu pemilahan dan pemilihan game secara tidak langsung bukan hanya mempengaruhi fisik pemain juga psikologis sehingga diperlukan regulasi dari pemerintah secara khusus. “Ini yang kami perjuangkan,” pintanya.

Hal serupa juga disampaikan Habib Saleh, Syuriah PWNU KALSEL, bahwa klasifikasi hukum pada permainan game sangat diperlukan agar menjadi panduan, bukan hanya sekadar imbauan semata.

Semisal mana yang memenuhi unsur kekerasan, pornografi maupun judi, jelas berbeda dengan sifatnya sport/olahraga atau hanya permainan biasa disemua rentang usia. “Wabil khusus untuk anak-anak kita agar tidak lalai dan meninggalkan yang wajib demi bermain,” katanya.

Sedangkan Ustadz Khairullah Zain, Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Kalimantan Selatan yang menjadi panelis mengapresiasi setinggi-tingginya untuk sebuah karya dengan dimensi fiqih di era kekinian.
Dengan melihat aspek sosial kemasyarakatan dan dalam hal ini mengangkat masalah FIQIH GAME. Ini menjadi tanggung jawab bersama sembari menguatkan hujjah serta referensi terkait. “Karena fiqih adalah nalar hukum sosial kita yang menyangkut banyak hal,” tutupnya.
Dengan adanya diskusi ini, besar harapan semoga Fiqih Game ini dapat bermanfaat untuk umat, tak hanya muslim dan muslimah melainkan juga orang-orang non muslim yang diharapkan juga dapat merasakan nilai-nilai Fiqih Game ini sehingga terwujudnya Islam yang Rahmatan lil Alamin. (RILIS-RDM/RH)

BANJAR – Pemprov Kalsel dipimpin Gubernur Sahbirin Noor, menggelar coffee morning sembari membagikan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Banjar, Kamis pagi (2/3).

Dimulai dari Kampung Keramat, Martapura Timur, usai sholat Subuh, rombongan Pemprov dibagi ke 6 titik lokasi diantaranya Desa Dalam Pagar, Teluk Selong, Sungai Rangas hingga Kampung Melayu.

Adapun bantuan yang diberikan berupa beras dan ikan asin. Selain itu adapula makanan yang dapat dikonsumsi langsung. Mulai dari nasi bungkus, roti, gorengan dan sebagainya.

Berbondong warga keluar rumah setelah mengetahui kedatangan orang nomor satu di Kalsel beserta jajarannya, datang membagikan bantuan kepada mereka.

“Ini yang kita sadari bahwa kita merasakan rakyat kita sedang mendapat cobaan, mendapat musibah. Kedatangan kami adalah bentuk kepedulian, karena pemerintah (memang) harus hadir,” ungkap Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin.

Paman Birin merasa sedih melihat ribuan warga yang masih tetap bertahan meski ketinggian air mencapai paha orang dewasa. Sembari menahan tangis, Paman Birin berharap musibah yang dialami warga saat ini dapat segera usai, sehingga dapat beraktifitas seperti sedia kala.

“Semoga banjir ini segera terlepas dari warga,” harapnya.

Paman Birin juga menuntut agar Pemerintah Daerah setempat dapat lebih memperhatikan wilayahnya terutama di bidang infrastruktur.

“Jalan ini kan rendah, ini butuh ditinggikan,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengungkapkan, singkronisasi terhadap arah kebijakan soal ekonomi dan keuangan syariah dalam meningkatkan ketahanan nasional kini telah disusun dan tinggal meminta dukungan pusat.

“Ada 30 program dan 13 menjadi prioritas. Alhamdulillah sudah terpetakan. Ke depan akan diinvetarisasi lagi program mana yang mendukung ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya, usai menerima audiensi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di ruang tamu Sekdaprov Kalsel, Rabu (1/3) siang.

Terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Kalimantan Selatan, ia turut mengapresiasi. Bahkan, tercatat sebagai provinsi yang masuk dalam skala prioritas.

“Kami juga berterima kasih karena Kalsel masuk dalam daerah prioritas,” ucapnya.

Roy yang juga ditunjuk sebagai Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalsel juga meminta agar sinergi dengan pusat bisa terus berjalan baik agar program singkronisasi serta kebijakan strategis ini dapat berjalan.

“Harapannya program pusat terkait ekonomi dan keuangan syariah dapat juga dibantu oleh pusat dalam hal ini KNEKS,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat, menyebut, Kalsel merupakan delapan provinsi yang menjadi daerah prioritas dalam hal pengembangan perekonomian berbasis syariah.

“Menurut Master Plan Ekonomi Syariah, daerah ini memiliki potensi besar terhadap perkembangan terhadap ekonomi syariah,” paparnya.

Lembaga non struktural yang langsung dibentuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan telah diundangkan itu berharap kepala daerah khususnya Kalsel agar dapat mendukung program dari KNEKS.

“Serta ini dapat mempermudah kepala daerah dalam hal ini gubernur dalam menjalankan kebijakan terhadap program ekonomi syariah,” jelasnya.

Dilokasi yang sama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan, Bimo Epyanto, menuturkan, dengan hadirnya lembaga ini tentu turut memberikan penguatan terhadap perekonomian terutama disektor syariah.

“Jadi pengembangan ekonomi syariah itu tidak lagi eksklusif untuk umat muslim tetapi sudah inklusif atau terbuka untuk umum. Jadi, siapa saja bisa berinteraksi di dalam ekosistem ini,” tuturnya. (RHS/RDM/RH)

BATOLA – Kehadiran Bunda Literasi Barito Kuala (Batola) diharapkan dapat semakin meningkatkan minat baca di daerah tersebut. Mengingat Indeks Pembangunan Literasi (IPL) di Kabupaten Batola masih terkategori rendah dibanding daerah lain di Provinsi Kalimantan Selatan.

Harapan itu disampaikan Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani, kepada wartawan, melalui siaran persnya, Rabu (1/3).

“Indeks pembangunan literasi di Batola ini masih rendah dibanding daerah lain di Kalsel, yakni nomor 2 terbawah. Dengan hadirnya Bunda Literasi ini harapannya menjadi semangat baru untuk meningkatkan minat baca,” katanya.

Apalagi, lanjut Nurliani, didukung adanya gedung layanan perpustakaan Kabupaten Batola yang megah dan baru, dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi sarana penunjang peningkatan pembangunan literasi.

“Tentu harus lebih aktif dan masif lagi untuk meningkatkan literasi dan kegemaran membaca masyarakat disini,” jelasnya.

Ditambahkan Nurliani, pengukuhan Bunda Literasi Batola ini menyusul Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, Kota Banjarbaru dan Tanah Laut, yang telah lebih dahulu dikukuhkan.

“Semoga semua Kabupaten/Kota di Kalsel segera punya Bunda Literasi. Hal ini sangat penting perannya untuk mendongkrak minat baca di Banua,” harapnya.

Sementara itu, Bunda Literasi Batola, Suharyanti Mujiyat menyatakan siap untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya untuk bersama-sama membumikan kegemaran membaca di bumi “Ije Jela”.

“Kita akan bergerak ke berbagai sekolah dan pelosok, untuk mensosialisasikan kegemaran membaca, dibantu pengurus PKK Kecamatan dan unsur lainnya,” tegasnya.

Untuk diketahui, pengukuhan Bunda Literasi Batola Suharyanti Mujiyat dilaksanakan di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Batola, Senin (27/2). Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya, penjabat Bupati Batola Mujiyat, Kepala Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan Nurliani Dardie, Kepala Dispersip Kabupaten Batola beserta jajarannya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pariwisata Kalsel, menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kalsel, bertempat di salah satu Hotel Banjarmasin.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, kepada sejumlah wartawan, kegiatan Rakornis ini, dengan mengangkat tema “Transformasi Wisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Pengembangan Geopark dan Kearifan Lokal, Dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan. Hal itu dimaksudkan untuk membangun komunikasi dan koordinasi dalam upaya menselaraskan dan sinergitas program kegiatan percepatan pembangunan Kepariwisataan serta
Ekonomi Kreatif di Kalsel.

“Kami ingin terbangun kesamaan persepsi dan pemahaman dari seluruh pelaku usaha pariwisata dalam mendukung kemajuan wilayah dan Ekraf,” katanya, Rabu (1/3).

Disampaikan Syarifuddin, Rapat Koordinasi Teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kalsel ini, digelar selama tiga hari, dimulai 1 – 3 Maret 2023, di salah satu hotel di Banjarmasin. Menghadirkan Narasumber, Ketua Badan Pengelola Geopark Meratus Ariadi Noor,Kepala Sub direktorat Mineral Pertambangan dan Panas Bumi Bappenas, Togu Pardede, Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Rispiaga, Subkoordinator Pengembangan Destinasi II Area Kementerian Pariwisata dan Ekraf, Antariksa, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalsel, Bimo Epyanto, dan Kabid Pelayanan Umum Kanwil Kemenkumham Kalsel, Riswandi.

“Rakornis ini diikuti sekitar 100 orang peserta, terdiri Dinas Pariwisata, Bakueda, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Mitra Kerja Bidang Pariwisata Kalsel,” jelasnya

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah, mengatakan, sektor Pariwisata sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja dan promosi pertukaran Budaya. Mengingat Kalsel memiliki kekayaan alam yang luar biasa indah seperti hutan hujan tropis, sungai, pantai dan gunung.

“Hasil Rakornis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kalsel nantinya, dapat semakin mengembangkan jaringan destinasi wisata, melalui Pemda yang turut memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan budaya, dengan cara mengelola Sumber Daya Alam, dan mempromosikan produk lokal serta mempertahankan kearifan lokal,” tutupnya.

Dalam Rakornis, dimeriahkan puluhan Pelaku Ekonomi Kreatif, yang menjual berbagai produk khas Kalimantan Selatan, seperti kain sasirangan, tas purun kreasi, produk makanan olahan diantaranya, keripik pisang, kacang hijau goreng, dan abon haruan.

Untuk diketahui, Rakornis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kalsel, dibuka secara resmi, Gubernur Kalimantan Selatan diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah, didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, Ketua Badan Pengelola Geopark Meratus Ariadi Noor, dihadiri Perwakilan Kepala Daerah ditiga belas Kabupaten dan Kota, serta Unsur Forkopimda Kalsel. (NHF/RDM/RH)