BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini ikutserta, melestarikan silat budaya. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansya mengatakan, salah satu cara pelestarian silat budaya tersebut, dengan menggelar Festival Silat Budaya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
“Festival Silat Budaya tersebut telah dilaksanakan selama dua hari Sabtu 18 hingga Minggu 19 Maret 2023 di kawasan Kiram,” ungkapnya.
Sehingga diharapkan, dengan adanya Festival Silat Budaya ini, para atlet Silat tersebut, dapat terus berlatih. Sehingga, mereka berprestasi dan dapat mewakili Kalsel pada tingkat nasional.
“Seperti harapan gubernur agar para atlet silat budaya, dapat terus berprestasi,” ucapnya.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Hermansyah (Depan)
Dalam kesempatan tersebut, Hermansyah mengungkapkan, jika para pemenang pada Festival Silat Budaya akan mewakili Kalsel pada Pekan Olahraga Tradisional Nasional (Pornas) Tahun 2023 di Jawa Barat.
“Pada Festival Silat Budaya Tingkat Provinsi diikuti 100 Peserta dari 13 Kabupaten dan kota di Kalsel,” ucapnya.
Dan, para pemenang diharapkan dapat mempertahankan prestasi terbaik mereka saat ini. Mengingat, mereka akan mewakili Kalsel pada ajang Pornas di Jawa Barat mendatang.
“Kami berharap, pada ajang Pornas di Jawa Barat para atlet dapat meraih medali sebanyak banyaknya,” ujar Hermansyah. (SRI/RDM/APR)
BANJARMASIN – Peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia atau dikenal World Oral Health Day (WOHD) yang digelar setiap 20 Maret 2023, sebagai ajang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan gigi dan mulut.
Hal itu disampaikan, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Teguh Hadianto, disela kegiatan Bakti Sosial, pada Senin (20/3).
Teguh menjelaskan, kegiatan Bakti Sosial ini untuk memperingati World Oral Health Day (WOHD), bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi ULM dan Unilever, dimaksudkan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat di Banua, sesuai fungsi dan tugas RSGM Gusti Hasan Aman. Selain itu sebagai pendidikan bagi dokter gigi muda.
“Baksos ini merupakan media promosi pelayanan kesehatan bagi warga di Kalsel,” ucapnya
Disampaikan Teguh, dengan peringatan World Oral Health Day (WOHD), berdampak semakin meningkatkan kesadaran warga, untuk selalu mengutamakan menjaga kebersihan, kesehatan gigi dan mulut sejak dini hingga diusia tua. Mengingat masih banyak warga yang takut untuk memeriksa giginya meskipun tidak sakit, padahal dengan rutin diperiksa setiap enam bulan sekali, dapat mencegah berbagai penyakit.
“Semoga masyarakat terbiasa melakukan perawatan dan pengobatan, serta menjadi kegiatan rutin memelihara gigi,” pinta Teguh
Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Teguh Hadianto dengan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Gigi ULM, Irham Taufiqurrahman
Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Gigi ULM Irham Taufiqurrahman mengatakan, untuk kegiatan kerjasama dalam bentuk Bakti Sosial ini merupakan pertama kali, dan sangat mengapresiasi banyaknya pasien. Ia berharap warga dapat semakin menyadari untuk meningkatkan dalam menjaga kebersihan, kesehatan gigi dan mulut.
“Dengan diberikan sarana edukasi untuk anak -anak, kedepan mereka bisa lebih baik lagi dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut,” tutupnya
Dalam kegiatan Bakti Sosial World Oral Health Day (WOHD) ini, ada sebanyak 141 pasien yaitu, untuk dewasa pembersihan karang gigi sebanyak 60 orang, sedangkan bagi anak – anak pelayanan Fissure Sealant 39 orang serta Topikal Aplikasi Fluor 42 orang. Melibatkan dokter gigi spesialis, dokter gigi umum, baik dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan dan Fakultas Kedokteran Gigi ULM sebanyak 35 orang.
Untuk diketahui, peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia, dibuka secara resmi, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Teguh Hadianto, didampingi Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Gigi ULM Irham Taufiqurrahman, dihadiri Perwakilan Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kalsel dan PDGI cabang Banjarmasin, Jajaran Direksi serta Pegawai RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, bertempat di Halaman Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman berlokasi di Jalan Simpang Ulin Banjarmasin. (NHF/RDM/APR)
Banjar – Akibat dilanda banjir, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Banjar semakin bertambah. Saat ini saja, Kabupaten Banjar menjadi salah satu daerah yang jumlah RTLH-nya sangat banyak dibanding daerah lain mencapai 20 ribuan.
Tokoh Desa Gudang Tengah, Maidah mengatakan karena berada di dataran rendah, banyak rumah yang rusak bahkan roboh karena terjangan banjir. Sedangkan, menurutnya, usulan demi usulan telah disampaikan pihak terkait namun tidak bisa ditangani sepenuhnya.
“Banyak yang tidak layak huni, karena memang rumahnya sudah tua maupun terendam banjir jadi rusak. Kami sudah usulkan ke aparat desa. Alhamdulillah sebagian sudah ada yang diperbaiki tapi ada juga sebagian yang belum,” katanya kepada wartawan, usai mengikuti sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2019 yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Isra Ismail, Senin (20/3).
Sementara, warga Desa Gudang Tengah, Arsuni menambahkan pihaknya mengusulkan agar pemerintah daerah, baik Pemprov Kalsel maupun Pemkab Banjar memberikan perhatian khusus kepada warga yang terdampak banjir, termasuk rumah mereka yang rusak.
“Karena daerah kami berada di dataran rendah, banyak rumah yang terendam banjir saat ini, jadu kami perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti masalah banjir tersebut,” jelasnya.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Anggota Komisi DPRD Kalsel, Isra Ismail menyebutkan bahwa kabupaten Banjar memang menjadi perhatian utama dirinya. Mengingat kabupaten ini merupakan salah satu daerah yang jumlah RTLH-nya sangat banyak dibanding daerah lain, bahkan mencapai 20 ribuan jika ditotal dengan rumah yang tidak layak huni karena bencana saat ini.
“Saya selaku anggota DPRD ingin memperjuangkan harapan dari masyarakat yang terkena dampak banjir maupun yang terkait RTLH. Mereka melalui Kades bisa mengusulkan perbaikan untuk RTLH tersebut. Mungkin rumahnya sudah tua dan kemampuan untuk memperbaiki tidak ada,” tuturnya.
Selain perumahan, Isra juga berharap agar kawasan permukiman dapat tertata dengan baik, misalnya terkait drainase, tata kelola sampah dan sebagainya. Ia juga berharap agar Pemprov Kalsel dan Pemkab Banjar memberikan perhatian untuk perbaikan RTLH warga yang tidak mampu.
Untuk diketahui, sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini menghadirkan narasumber yaitu Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel, Isma Agrianti yang juga memaparkan mengenai teknis pengajuan atau usulan agar RTLH bisa segera tertangani pemerintah. (NRH/RDM/APR)
BANJARMASIN – Pasokan Ikan Laut Segar di Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat menjelang dan selama Ramadhan tahun ini dipastikan mencukupi.
Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin melalui Kasi Tata Operasional Darmuni menjelaskan, lancarnya pasokan ikan laut di tempat mereka tersebut, dengan banyaknya kapal nelayan yang masuk ke Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, sejak beberapa hari ini.
“Saat ini pasokan ikan lancar,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, Senin (20/3).
Menurut Darmuni, Kapal nelayan yang masuk berkisar 6 sampai 7 kapal membawa masing masing sekitar 10 sampai 20 ton berbagai jenis ikan laut. Seperti ikan tongkol, peda, lajang, serta lainnya.
“Sehingga total pasokan ikan laut segar yang masuk berkisar 60 sampai 120 ton setiap harinya,” ujarnya.
Sehingga, dapat dipastikan untuk pasokan ikan laut segar aman dan lancar menjelang dan saat Ramadhan berlangsung di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.
Sementara itu, untuk harga ikan laut segar di pasaran saat ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan.
Untuk harga ikan peda sampai saat ini dijual masih dikisaran harga 35 ribu perkilo, ikan lajang dijual 25 ribu perkilo, sedangkan ikan tongkol sisik berkisar 20 sampai 22 perkilo, dan ikan tongkol gundul 18 ribu per kilo, serta ikan salmon berkisar 25 ribu per kilonya.
“Dengan harga tersebut, maka harga ikan laut segar dipastikan tidak ada kenaikan atau masih normal,” tuturnya.
Menurut Darmuni, saat ini kapal nelayan yang masuk ke Pelabuhan Perikanan cukup banyak, sehingga tidak terjadi kenaikan harga ikan saat ini.
“Harga ikan bisa mengalami kenaikan apabila kapal nelayan yang masuk hanya 1 sampai 2 kapal saja,” ucap Darmuni. (SRI/RDM/APR)
KOTABARU – Warga Kotabaru akhirnya bisa benafas lega. Pasalnya, kepengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) nantinya dapat dilakukan di Kantor Pembantu Pelayanan BPKB milik Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalsel yang berlokasi di Taman Kapet Batulicin, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.
Sebelumnya, kepengurusan yang cukup memakan waktu berhari-hari itu akhirnya menemukan titik terang, setelah Ditlantas Polda Kalsel memberikan lampu hijau mempermudah urusan. Apalagi, jarak Kotabaru ke Banjarbaru sangat memakan waktu. Sehingga, adanya rencana pembangunan kantor unit pembantu itu sangat membantu.
M. Yani Helmi saat menyampaikan Perda Pajak Daerah Provinsi Kalsel kepada warga Sungai Taib
Kepala Desa Sungai Taib, Sunarto, mengapresiasi atas langkah yang telah ditempuh Komisi II DPRD Kalsel dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
“Terutama, Paman Yani yang telah berusaha sampai saat ini dan terus memperjuangkan hingga akhirnya kami tidak jauh-jauh lagi mengurus,” ujarnya usai mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan Perda Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalsel, Senin (20/3) siang.
Ditambahkannya, dengan adanya kantor Unit Pembantu Pelayanan (UPP) BPKB Ditlantas Polda Kalsel di Tanah Bumbu, urusan BBN-KB, dapat diselesaikan tanpa menguras waktu.
“Yang jelas kami sangat bersyukur tidak jauh lagi berurusan,” imbuhnya.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, usaha ini telah dilakukan mulai 2019 lalu hingga tahun ini akhirnya membuahkan hasil positif. Apalagi, jajaran Polda Kalsel turut mendukung penuh adanya pembangunan infrastruktur tersebut.
“Kita ketahui seperti Kotabaru konturnya adalah kepulauan jadi wajar perlu kami perjuangkan. Saya dipilih rakyat dan orang memberikan kepercayaan tentu harus menyuarakan aspirasi. Tahun ini akhirnya berhasil dan terealisasi. Nantinya warga Kotabaru tidak lagi harus ke Banjarmasin karena Polda Kalsel akan membangun cabang pembantu pelayanan di Kabupaten Tanah Bumbu,” ungkapnya.
Legislatif membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kalsel yang akrab dikenal Paman Yani itu mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi atas pemahamannya untuk penerimaan pendapatan daerah.
Suasana acara Sosper Pajak Daerah oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel M Yani Helmi di Kantor Desa Sungai Taib, Kotabaru
“Kami sangat berterima kasih atas tanggapan positif dari Kapolda Kalsel. Tentu ini hasil kerja keras bersama baik Komisi II DPRD Kalsel dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) apalagi kerjanya pimpinannnya sangat cepat, tentu, ini keberhasilan bersama antar mitra dan jajaran Pemprov,” jelasnya.
Terlebih, tutur dia, setelah adanya kesepakatan dengan bidang aset BPKAD tentu telah mempermudah penyelesaian lahan untuk pembangunan.
“Titik koordinatnya sudah ditentukan, pembersihan sudah dilakukan. Tinggal penganggarannya saja lagi, tetapi ingat, hal ini tidak semuanya berjalan sekarang karena butuh proses terlebih dahulu yakni pembangunan gedung hingga penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM),” bebernya.
Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Kotabaru, Muhammad Fahmi Arif, mengungkapkan, dengan keberadaan kantor pembantu BPKB di Tanbu tentu lebih memudahkan masyarakat untuk taat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.
“Yang pasti akan berefek positif kepada pendapatan daerah. Terlebih, jarak tempuhnya tidak harus dilakukan di Banjarmasin tetapi nantinya bisa dilaksanakan di Tanah Bumbu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena ini juga merupakan usaha seluruh jajaran Komisi II DPRD Kalsel terlebih dari Paman Yani,” ucapnya. (RHS/RDM/APR)
Banjar – Bencana banjir yang melanda di beberapa wilayah di provinsi Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya, Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Syarifah Rugayah.
Selain turun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir, Syarifah Rugayah juga berupaya menguatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
“Oleh karena itu sudah seharusnya bila nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam perilaku termasuk ketika terjadi bencana,” katanya kepada wartawan, Senin (20/3).
Lebih lanjut, Syarifah menjelaskan beberapa contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kondisi di terjadi bencana. Yakni sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung makna bahwa setiap orang harus meyakini bahwa adanya keberadaan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.
Suasana Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
“Kita berdoa dan berserah diri kepada Allah SWT untuk keselamatan agar bencana ini segera berakhir,” terangnya.
Penerapan sila ke 2, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, kata Syarifah Rugayah, misalnya memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika, sehingga muncul rasa memanusiakan manusia.
“Kemudian implementasi sila ke 3, Persatuan Indonesia, contohnya bersama-sama tolong menolong dalam menghadapi dan mengatasi bencana ini dengan memberikan bantuan materiil dan non materi serta doa untuk saudara-saudara kita,” tuturnya.
Sedangkan penerapan Sila Ke-4, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, misalnya peran masyarakat menjadi unsur yang penting tidak hanya pemerintah saja dalam mengatasi dan menghadapi dampak dari bencana.
“Serta implementasi Sila Ke-5, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, contohnya dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerja sama antara masyarakat dan masyarakat serta kerja sama antara masyarakat dan pemerintah serta bersikap adil,” tuturnya.
Ditambahkan Syarifah Rugayah, intinya Pancasila hadir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwa semua pihak tetap harus bekerja sama serta bersatu dalam menanggulangi bencana.
Untuk diketahui, sosialisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menghadirkan narasumber yaitu Widyaiswara BPSDM Provinsi Kalsel, Ratna Rosana dan diikuti dengan antusias puluhan warga Desa Panggalaman Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Sabtu (18/3) lalu. (NRH/RDM/APR)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalumantan Selatan, menggelar Rapat Kerja Teknis (Rekernis) Bidang Lingkungan Hidup se-Kalimantan Selatan tahun 2022 disalah satu Hotel Berbintang di Kota Banjarbaru pada Senin (20/3). Rakernis dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar.
Pada rakernis tersebut juga dilaksanakan penyerahan sertifikat Program Penilaian peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Sebanyak puluhan perusahaan mendapatkan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdapat 77 perusahan yang mendapatkan PROPER dari KLHK, dan 16 perusahan yang mendapat PROPER Daerah.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, disampaikan Bahwa Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengaperesiasi adanya program penilaian tingkat perusahaan, dalam rangka mendorong perkembangan lingkungan di Kalimantan Selatan. PROPER ditujukan untuj mendorong setiap aktivitas industri, untuk taat terhadap lingkungan hidup dari dunia usaha.
Setdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar
“Dengan banyaknya peraih Propernas di Kalsel, kedepan bisa terjadi peningkatan pengelolaan lingkungan di lingkup perusahaan,” ujar gubernur.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan ada beberapa perusahan yang mendapat Properda yang menjadi prospek untuk mendapatkan Propernas. Dari 77 perusahan yang mendapat Propernas terbagi 1 Proper Emas, 10 Proper Hijau dan 63 Proper Biru serta 3 Proper Merah. Kemudian untuk Properda, 1 perusahaan mendapat Proper Hijau dan 15 perusahaan mendapat Proper Biru.
“Semua perusahan yang mendapatkan Propernas langsung dinilai oleh KLHK didampingi dari Pemprov Kalsel,” ungkap Hanifah.
Hanifah menambahkan, Kedepan. Untuk perusahan-peruhaan di Kalsel, pihaknya berharap semakin banyak yang mengikuti Properda guna mendorong perusahaan dalam pemenuhan lingkungan hidup.
“Dengan banyaknya yang ikut, menjadi alat ukur pelaku usaha telah melakukan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidupnya, diharapkan juga bisa melakukan hal-hal lebih dari yang diwajibkan dalam dokumen lingkungan hidup maulun regulasinya,” tutupnya.
Sekedar diketahui ada beberapa kriteria yang dilakukan dalam penilaian proper lingkungan oleh Kementerian LHK. Mulai dari pengendalian pencemaran air, pemeliharaan sumber air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan non B3, sampai pengendalian kerusakan lahan. (MRF/RDM/APR)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) 078 tahun 2022 terkait Pedoman manajemen keamanan informasi (PKMI SPBE) literasi digital kesadaran keamanan informasi, di ruang rapat H Maksid Setdaprov Kalsel pada Senin (20/3). Sosialisasi dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel Muhammad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Tanwiriah, dan dihadiri Stakeholder lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Tanwiriah
Kepada Abdi Persada FM, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Tanwiriah menyampaikan, dengan adanya sosialisasi manajemen keamanan informasi, pihaknya mengharapkan kedepannya data dapat terfokus untuk keamanan data disetiap SKPD Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan pula pada sosialisasi tersebut, adanya dukungan dari berbagai SKPD lingkup Kabupaten-Kota untuk manajemen keamanan data. Yakni melalui Diskominfo Provinsi Kalsel, namun hal ini tentu harus difokuskan pada Fasilitas, Infrastruktur, dan SDM yang dimiliki Diskominfo Kalsel.
“Kedepannya data dapat terfokus, dantentu saja dengan sokongan SKPD berbagai pihak Pemerintah Daerah, baik fasilitas infrasturktur maupun SDM nya,” ungkapnya.
Tanwiriyah menambahkan, Sosialisasi yang berhubungan dengan keamanan informasi, akan terus pihaknya lakukan disetiap kegiatan. dengan harapan berkesinambungan sehingga akan dapat terfokuskan melalui Diskominfo Provinsi Kalsel. Dengan adanya sosialisasi lanjutan terkait keamanan informasi, maka sistem manajemen SKPD Lingkup Provinsi Kalsel akan lebih maksimal.
“Harapannya kalau bisa difokuskan ke Kominfo Kalsel, dan kita sudah harus memenuhi persyaratan, seperti jaringan internet yang kuat, kita berharap sistem manajemen yang lebih kuat,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)
Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (BI Kalsel) akan menyelenggarakan layanan penukaran uang Rupiah selama Ramadan. Kegiatan itu dirangkum dalam tajuk SERAMBI 2023, singkatan dari “Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri 2023”.
Pembukaan (launching) SERAMBI 2023 akan dilaksanakan Selasa (21/3). Dalam keterangan yang dirilis Humas BI Kalsel, Direktur BI Kalsel, Budi Widihartanto mengatakan, sebelumnya pihaknya telah melaksanakan rangkaian uji coba inovasi layanan penukaran uang Rupiah, yaitu kas keliling susur sungai Martapura pada 14 Maret 2023, dan layanan tukar uang tanpa turun kendaraan (drive-through) di kantor BI Kalsel pada 16 Maret 2023.
Layanan penukaran uang di kas keliling susur sungai
Dari hasil uji coba tersebut, Budi mengatakan, animo masyarakat cukup tinggi. Sehingga demi memenuhi kebutuhan uang kartal bagi masyarakat dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan kualitas yang layak edar (clean money policy), maka BI Kalsel akan melanjutkan layanan penukaran uang tunai selama bulan Ramadan.
“Ada tiga jenis inovasi layanan penukaran yang akan kami lakukan selama Ramadan. Yaitu kas keliling susur sungai Martapura menggunakan perahu bermotor (kelotok), layanan tukar uang tanpa turun kendaraan (drive-through), dan kas keliling di Pasar Wadai Ramadan menggunakan mobil kas,” tutur Budi.
Untuk itu, lanjut Budi, pihaknya telah menyusun jadwal layanan penukaran uang untuk masing – masing kegiatan. Pertama, kas keliling susur sungai Martapura, akan diselenggarakan selama dua kali, yaitu 17 April 2023 dan 19 April 2023. Kedua, layanan tukar uang tanpa turun kendaraan di kantor BI Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, akan dilakukan sebanyak sembilan kali. Yaitu pada pembukaan kegiatan SERAMBI 2023, pada 21 Maret 2023, kemudian tanggal 3 sampai 6 April 2023, dan tanggal 10 sampai 13 April 2023. Terakhir, layanan kas keliling di Pasar Wadai Ramadan, akan diselenggarakan secara bergantian di Taman Siring nol kilometer Banjarmasin, dan Menara Pandang Siring Banjarmasin. Totalnya sebanyak empat kali, dimulai sejak 10 – 13 April 2023.
Kapal kas keliling susur sungai
Selain melalui tiga kegiatan penukaran yang dilakukan BI Kalsel tadi, Budi juga mengingatkan dan mengimbau bahwa masyarakat juga bisa menukarkan uang Rupiah melalui kantor cabang bank umum dan BPR di Kalimantan Selatan.
“Tepatnya ada 207 kantor cabang bank umum dan BPR yang berpartisipasi dalam kegiatan SERAMBI 2023 ini,” jelas Budi.
Masyarakat yang ingin menukarkan uangnya dapat terlebih dahulu mempelajari syarat penukaran uang Rupiah melalui kas keliling yang dapat diakses pada tautan https://pintar.bi.go.id/Order/SyaratPenukaranKasKeliling maupun syarat penukaran uang rusak/uang cacat pada tautan https://pintar.bi.go.id/Order/SyaratPenukaran.
“Ke depan, BI Kalsel akan terus berkomitmen memberikan layanan kas yang prima agar masyarakat semakin mudah untuk memperoleh uang Rupiah layak edar, dalam jumlah yang cukup, dan pecahan yang sesuai,” tutup Budi. (BIKalsel-RIW/RDM/APR)
TANAH BUMBU – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), mendorong pelaku usaha atau perusahaan besar sawit (PBS) untuk mengintegrasikan sapi-sawit, baik oleh perusahaan atau melalui kemitraan dengan peternak disekitarnya.
Menurut SYL, kemitraan usaha inti-plasma dalam integrasi sapi-sawit, akan mampu mendukung peningkatan populasi dan produksi sapi potong di dalam negeri, serta pertanian berkelanjutan di Indonesia. Hal ini Ia sampaikan saat menghadiri panen pedet dan Kick Off SISKA KU INTIP (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma) di lokasi SISKA Ranch PT. Buana Karya Bhakti, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Sabtu (18/3).
Mentan (paling kanan) didampingi Gubernur saat berada di lokasi kick off SISKA KUINTIP.
Pada kesempatan ini, Mentan SYL mengatakan, sistem integrasi sapi-sawit dan kemitraan yang dilakukan di Kalimantan Selatan ini, adalah contoh kerjasama saling menguntungkan antara pengusaha kelapa sawit dengan para peternak disekitarnya, yang dapat direplikasi di provinsi lainnya.
Menurut SYL, usaha integrasi sapi-sawit dan kemitraan usaha ini akan berkontribusi positif terhadap peningkatan populasi dan produksi sapi potong dan pengembangan pertanian berkelanjutan di Indonesia.
“Saya mengimbau kepada para pemilik perusahaan perkebunan sawit lainnya yang belum melaksanakan integrasi sapi-sawit untuk segera bergabung dan dapat dilakukan melalui kemitraan dengan peternak sekitarnya”, kata SYL.
Syahrul menjelaskan, Indonesia memiliki perkebunan sawit yang luasnya mencapai 16,38 juta hektar, sehingga jika dimanfaatkan 20 persen saja untuk pengembangan ternak sapi, maka akan menghasilkan kurang lebih 1,6 juta ekor sapi.
“Jika integrasi sapi-sawit dan kemitraan ini bisa berjalan dengan baik, maka tentunya akan mendukung peningkatan populasi dan produksi sapi potong di dalam negeri dan mewujudkan pertanian perkelanjutan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajarannya, dengan komitmennya yang tinggi telah mewajibkan pengusaha perkebunan sawit untuk melakukan integrasi sapi sawit atau bermitra dengan peternak sekitarnya,”kata Mentan.
Lebih lanjut Syahrul mengatakan, hasil dari pengembangan integrasi sapi-sawit ini sangat luar biasa, dan ternyata mampu menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas dan pertumbuhan sawit yang juga bagus,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengatakan, SISKA KU INTIP adalah program unggulan yang dilaksanakan sebagai upaya pengembangan sistem usaha dan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terintegrasi guna mendukung percepatan swasembada sapi potong di provinsi Kalimantan Selatan.
Sebagai wujud komitmennya, Gubernur Kalimantan Selatan juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 053 tahun 2021 tentang percepatan swasembada sapi potong melalui program integrasi sapi sawit. Dalam Peraturan Gubernur itu, diwajibkan bagi pengusaha perkebunan sawit untuk mengimplementasikan SISKA KU INTIP pada tahun 2024.
Paman Birin (sapaan khas Gubernur) menjelaskan, potensi pengembangan sistem integrasi sapi sawit di Kalimantan Selatan sendiri masih terbuka lebar. Hingga Maret 2023, di Kalimantan Selatan telah tergabung secara aktif 18 kluster SISKA KU INTIP yang berada di 12 grup perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) dan 1 koperasi. Jumlah anggota sebanyak 279 orang pekebun peternak plasma. Adapun total kepemilikan sapi sebanyak 2.394 ekor yang digembalakan di lahan kebun sawit seluas 21.331 hektar.
“Potensi lahan perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan SISKA KU INTIP di Kalsel ini adalah seluas 250.000 ha dengan potensi daya tampung 125.000 ekor ternak sapi,” tutup Paman Birin. (RIW/RDM/EYN)
