BANJARBARU – Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-97 Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar upacara peringatan, di halaman Kantor Diskominfo Provinsi Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (22/12).
Upacara berlangsung dengan khidmat dan diikuti jajaran pejabat serta seluruh pegawai di lingkungan Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar.
Kabid Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar saat memimpin upacara peringatan Hari Ibu 2025
Usai upacara, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa peringatan Hari Ibu merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali peran strategis perempuan, khususnya ibu, dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pembangunan bangsa.
“Diskominfo menyambut baik peringatan Hari Ibu ini. Tadi juga dibacakan sejarah panjang Hari Ibu yang menggambarkan perjuangan para ibu dalam menyetarakan peran dan kedudukannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, peringatan Hari Ibu tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada kaum perempuan, tetapi juga sebagai penguatan komitmen bersama dalam mendukung kesetaraan, pemberdayaan, serta partisipasi aktif perempuan di berbagai sektor.
“Peringatan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya peran ibu dalam kehidupan,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)
BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kalsel tercatat sebagai provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi se-Indonesia, sebuah capaian yang mencerminkan kuatnya kinerja fiskal daerah serta tingginya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.
Capaian tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nur Yaumil, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang berlangsung di Ruang Command Center Setdaprov Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (22/12).
Kepala Bapenda Provinsi Kalsel, Subhan Nur Yaumil
Subhan menjelaskan, keberhasilan Kalimantan Selatan meraih posisi pertama nasional PAD tertinggi, merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi seluruh pihak. Mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga dukungan masyarakat sebagai wajib pajak.
“Capaian ini tidak lepas dari kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Tingkat kesadaran wajib pajak di Kalimantan Selatan terus meningkat, dan ini menjadi faktor utama dalam optimalisasi penerimaan PAD,” ujar Subhan.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut juga menunjukkan efektivitas strategi pengelolaan pendapatan daerah yang selama ini dijalankan Bapenda Kalsel. Termasuk melalui peningkatan pelayanan perpajakan, pemanfaatan sistem digital, serta inovasi dalam optimalisasi potensi pajak daerah.
Menurut Subhan, tingginya PAD menjadi modal penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.
Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta mendukung berbagai program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Dengan PAD yang kuat, daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini juga menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” lanjut Subhan.
Lebih lanjut, Subhan berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan pendapatan daerah agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Ke depan, kami akan terus berupaya menghadirkan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap rupiah PAD dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkas Subhan.
Dengan capaian PAD tertinggi se-Indonesia ini, Kalimantan Selatan semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan kinerja keuangan daerah terbaik di tingkat nasional. (MRF/RIW/RH)
BANJARBARU – Irjen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Heri Jerman, memimpin penekanan tombol groundbreaking pembangunan rumah susun (rusun) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, di Jalan Aneka Tambang, Banjarbaru, Senin (22/12).
Penekanan tombol ground breaking menjadi tanda dimulainya pembangunan rusun Kejati
Rusun akan dibangun dengan 44 unit kamar dan fasilitas pendukung, dirancang untuk meningkatkan kenyamanan hunian pegawai Kejati Kalsel, sekaligus mendukung produktivitas kerja mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Heri Jerman menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan keselamatan kerja (K3) selama proses pembangunan rusun yang ditargetkan selesai dalam 10 bulan sesuai kontrak kerja.
“Saya sudah sampaikan, bekerja dengan jujur, penuh integritas. Jaga bersama-sama, jangan sampai ada penyimpangan. Apabila ada penyimpangan dalam bentuk apa pun, segera laporkan, akan ditindak tegas,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kesiapan awal proyek yang telah dilengkapi rambu-rambu K3, sebagai bentuk komitmen kontraktor melaksanakan pekerjaan dengan aman dan profesional.
Kepala Kejati Kalsel, Tiyas Widiarto, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak, terutama dari Kementerian PKP, sehingga pembangunan rusun pegawai Kejati Kalsel dapat segera dimulai. Ia juga memberikan penghargaan kepada Kajati Kalsel sebelumnya, yang telah berperan memperoleh dukungan anggaran dari pusat.
“Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Semoga pembangunan rusun ini berjalan lancar, tertib, sesuai aturan, dan tidak ada hal-hal yang menyimpang,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan Kementerian PKP dalam penyediaan pendanaan pembangunan rusun Kejati Kalsel.
Menurutnya, bantuan pendanaan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan hunian layak bagi aparatur negara, sekaligus mendukung penataan kawasan perkantoran Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pembangunan rusun ini tidak hanya menjawab kebutuhan hunian ASN, tetapi juga berdampak pada efisiensi anggaran dan waktu perjalanan pegawai. Dengan jarak tempat tinggal yang lebih dekat ke kantor, produktivitas dan kualitas pelayanan publik diharapkan meningkat,” jelasnya. (SYA/RIW/RH)
BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel), mengumumkan bahwa kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif dan stabil hingga akhir November 2025. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata – rata nasional, pengelolaan anggaran yang efektif, dan dukungan kuat terhadap sektor-sektor kunci seperti UMKM, Kalsel berhasil menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan lokal dan global.
Data ini disampaikan KaKanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, saat Publikasi AlCo Regional Kalsel hingga 30 November 2025, pada Senin (22/12), dikantornya kawasan Jalan D.I Panjaitan Banjarmasin.
Turut hadir Syamsinar, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Abien Prastowidodo, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, dan Antonius Arie Wibowo, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.
Catur memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kalsel mencapai 5,19% (yoy) pada Triwulan III 2025, didukung sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Pengelolaan fiskal berjalan optimal, dengan belanja APBN mencapai 89,06% dari pagu dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang dominan sebesar Rp29,43 triliun.
“Kinerja APBD juga menunjukkan surplus yang tinggi, menandakan potensi besar untuk percepatan pembangunan,” paparnya.
Dukungan terhadap UMKM, menurut Catur, juga berjalan efektif, dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,61 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp63,67 miliar, yang menjadi bukti komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Kalimantan Selatan.
Catur menambahkan, hingga November 2025, Neraca Perdagangan Kalsel mencatatkan surplus sebesar US$988,28 juta. Meski masih mencetak surplus, angka ini mengalami kontraksi sebesar 20,92% (yoy) dibanding tahun sebelumnya.
Kinerja ini dipengaruhi nilai ekspor November yang tercatat sebesar US$1.121,44 juta dan nilai Impor sebesar US$133,16 juta.
Dari sisi harga, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada November 2025 tercatat sebesar 3,35% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,22.
“Angka ini masih berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,72% year on year,” tambahnya.
Secara bulanan (month-to-month), Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,73%, juga lebih tinggi dari kondisi nasional yang mencatatkan inflasi 0,17%.Tekanan inflasi bulan ini terutama didorong kenaikan harga pada komoditas tertentu.
“Komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah emas perhiasan, terong, dan beras,” ujarnya.
Di sisi lain, beberapa komoditas seperti daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, dan mangga justru memberikan andil deflasi, membantu menahan laju inflasi lebih lanjut.
Sementara itu, Kinerja APBN di Kalimantan Selatan hingga 30 November 2025, menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp36,89 triliun (89,06% dari pagu Rp41,42 triliun). Belanja negara tumbuh positif tipis sebesar 0,26% (yoy).
Pertumbuhan ini ditopang peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 2,77% (yoy), dimana TKD mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 79,80% (Rp29,43 triliun).
Sedangkan dari sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp13,07 triliun atau 59,44% dari target penerimaan sebesar Rp21,98 triliun. Dimana terdapat penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh signifikan 78,72% (yoy).
Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga November 2025 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp8,67 triliun. Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp40,27 triliun (95,97% dari target).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 6,65% (yoy) didorong oleh kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (+25,04%) dan pajak daerah. Sedangkan dari realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp31,59 triliun atau mencapai 62,09% dari pagu Rp50,89 triliun. (DJPbKalsel-RIW/RH)
BANJARMASIN – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, mencatat kinerja positif arus penumpang angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) periode H-15 hingga H-4 Natal 2025.
Berdasarkan data kumulatif hingga Senin (22/12), total pergerakan penumpang di seluruh cabang wilayah kerja mencapai 25.462 orang, atau tumbuh 2% (year on year) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar 24.999 orang.
Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat pada momentum libur akhir tahun, sekaligus menunjukkan kesiapan layanan kepelabuhanan Pelindo dalam mendukung kelancaran arus penumpang di wilayah Kalimantan.
Secara rinci, pertumbuhan signifikan tercatat di Batulicin dengan total 2.695 penumpang, meningkat 31% (YoY). Trisakti Banjarmasin juga menunjukkan tren positif dengan total 8.310 penumpang, tumbuh 5% (YoY).
Sementara itu, Kumai mencatat 10.888 penumpang, Sampit 2.481 penumpang, dan Kotabaru 1.088 penumpang. Secara agregat, Pelindo Sub Regional Kalimantan tetap membukukan pertumbuhan positif.
Junior Manager Umum dan Humas Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan, Suprayogi Sumarkan menyampaikan, bahwa sejak awal Desember pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi, untuk memastikan kelancaran layanan selama periode Nataru.
“Kami mempersiapkan seluruh aspek layanan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan fasilitas terminal penumpang, pengaturan operasional sandar kapal, hingga penguatan pengamanan dan pelayanan di lapangan. Tujuannya agar masyarakat dapat melakukan perjalanan laut dengan aman, nyaman, dan lancar selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujar Suprayogi.
Ia menambahkan, kesiapan fasilitas terminal menjadi perhatian utama, antara lain peningkatan kenyamanan ruang tunggu, penataan area check-in, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, ruang laktasi, area bermain anak, serta kelengkapan keselamatan seperti APAR dan jalur evakuasi.
Sejumlah terminal penumpang juga telah menerapkan auto gate untuk kendaraan dan penumpang, guna mempercepat serta menertibkan arus keluar–masuk pelabuhan.
Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kepelabuhanan yang prima dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kelancaran konektivitas transportasi laut di Kalimantan, khususnya pada periode dengan intensitas pergerakan penumpang yang tinggi. (Pelindo-RIW/RH)
BALI – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Jumat (19/12), untuk mendalami inovasi pengelolaan sektor perikanan berbasis energi terbarukan.
Pemanfaatan teknologi solar system dinilai memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan, khususnya dari sektor kelautan dan perikanan.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Anggota Komisi II Umar Sadik serta Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin dan Kotabaru, mengungkapkan ketertarikannya terhadap penerapan mesin pengering ikan berbasis tenaga surya yang telah dikembangkan di Provinsi Bali.
Foto : sumber Humas DPRD Kalsel
Menurutnya, inovasi tersebut mampu meningkatkan efisiensi pengolahan hasil tangkapan nelayan karena tidak lagi bergantung pada kondisi cuaca.
“Mesin pengering ikan ini sangat menarik karena menggunakan sistem tenaga surya, sehingga proses pengeringan dapat berjalan optimal tanpa menunggu sinar matahari langsung. Ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya dalam menjaga kualitas dan ketersediaan ikan,” ujarnya.
Yani Helmi menyampaikan, penggunaan teknologi energi terbarukan dalam sektor perikanan sangat relevan untuk diterapkan di Kalsel, terutama dalam meningkatkan mutu hasil tangkapan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel juga mempelajari sistem pengelolaan pelabuhan perikanan di Bali yang terintegrasi dengan sektor pariwisata.
Integrasi ini memungkinkan distribusi ikan berlangsung cepat, di mana hasil tangkapan nelayan dapat langsung diserap pasar dan diolah menjadi makanan siap saji di kawasan sekitar pelabuhan, sehingga tidak memerlukan penyimpanan jangka panjang menggunakan cold storage.
“Hal tersebut menjadi ilmu baru bagi kami, bagaimana pariwisata dapat berjalan beriringan dengan pelabuhan perikanan. Berbeda dengan di Kalimantan Selatan, distribusi ikan masih memerlukan waktu beberapa hari sehingga cold storage tetap menjadi kebutuhan utama,” tuturnya
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Umar Sadik menambahkan, bahwa sistem pengelolaan perikanan di Bali memberikan banyak pembelajaran berharga bagi Kalsel. Ia menilai, pemanfaatan teknologi pengeringan ikan berbasis energi terbarukan tidak hanya efisien, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.
“Apa yang kami lihat di sini bisa menjadi referensi penting bagi Kalimantan Selatan, terutama dalam mengoptimalkan hasil tangkapan nelayan agar lebih tahan lama dan bernilai ekonomi lebih tinggi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari sektor kelautan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, N. Gde Ari Jayadi, yang menerima kunjungan Komisi II DPRD Kalsel menjelaskan, bahwa penerapan sistem pengeringan ikan berbasis solar system yang terintegrasi dengan distribusi cepat dan kawasan pariwisata.
“Ini terbukti efektif dalam menjaga mutu hasil perikanan serta meningkatkan daya saing produk di pasaran,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menggelar kegiatan Business Matching Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai upaya memperkuat kolaborasi usaha dan memperluas akses pasar antar – BUMDes lintas provinsi. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jumat (19/12).
kegiatan Business Matching Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Business matching ini menjadi forum strategis, untuk mempertemukan langsung pelaku usaha BUMDes dari Kalimantan Selatan dan Jawa Timur, sekaligus membuka peluang kerja sama yang berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi desa.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, beserta jajaran, serta rombongan BUMDes Provinsi Jawa Timur, yang dipimpin Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED) DPMD Provinsi Jawa Timur, Endah Binawati Muriandini.
Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto menyampaikan, bahwa kegiatan business matching merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kapasitas, kemandirian, dan daya saing BUMDes di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, potensi produk unggulan desa di Kalimantan Selatan sangat beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga produk olahan.
Namun, masih banyak BUMDes yang menghadapi kendala dalam hal pemasaran dan akses informasi pasar.
“Sebetulnya produk unggulan BUMDes kita sangat banyak dan berkualitas. Tantangannya bukan pada produksi, melainkan pada akses pasar dan jejaring usaha. Melalui business matching ini, BUMDes bisa saling bertukar informasi, menjajaki kerja sama bahan baku, hingga membuka peluang pemasaran antarprovinsi,” ungkap Iwan.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas provinsi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha desa yang saling menguatkan. BUMDes di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur dapat saling melengkapi kebutuhan usaha, baik dari sisi pasokan, pengolahan, maupun distribusi produk.
Ke depan, Dinas PMD Kalsel berencana menyosialisasikan hasil kegiatan ini kepada BUMDes di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan agar peluang kerja sama dapat dimanfaatkan secara lebih luas.
“Tidak hanya dengan Jawa Timur, kami berharap ke depan kolaborasi BUMDes juga dapat terjalin dengan provinsi lain seperti Sulawesi, Jawa Barat, dan daerah lainnya. Namun, karena saat ini telah ada MoU dengan Jawa Timur, maka kerja sama ini menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti,” lanjut Iwan.
Sementara itu, Kepala Bidang PUED DPMD Provinsi Jawa Timur, Endah Binawati Muriandini menjelaskan, bahwa kegiatan business matching di Kalimantan Selatan merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ditandatangani pada September 2025 lalu.
“Kegiatan ini adalah bagian dari misi dagang dan implementasi kerja sama antara Dinas PMD Jawa Timur dan Dinas PMD Kalimantan Selatan. Tujuannya mempertemukan langsung pelaku usaha BUMDes agar terbangun pasar yang berkelanjutan dan saling menguntungkan,” sahut Endah.
Ia mengungkapkan, sebelumnya Jawa Timur telah berhasil mencatatkan komitmen transaksi antar-BUMDes senilai Rp6,1 miliar melalui kegiatan serupa dengan Provinsi Sulawesi Selatan.
Melalui business matching di Kalimantan Selatan, pihaknya berharap capaian kerja sama yang sama bahkan lebih besar dapat terwujud.
Dalam kegiatan ini, Jawa Timur menghadirkan perwakilan Forum BUMDes dari Kabupaten Pasuruan, Jember, dan Gresik yang membawa berbagai produk unggulan desa, di antaranya nanas tanpa duri, jeruk, kopi, beras premium, melon, batik, hingga produk ramah lingkungan berbasis ekoprint.
Selain itu, potensi kerja sama pengolahan bahan baku, seperti briket dari limbah sawit, juga menjadi salah satu fokus pembahasan.
“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pertemuan awal saja, tetapi ditindaklanjuti dengan komitmen usaha yang nyata dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian BUMDes di Jawa Timur maupun Kalimantan Selatan,” tutup Endah. (MRF/RIW/RH)
BANJARBARU – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, resmi melantik sebanyak 111 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Jumat (19/12) siang.
Pelantikan Pejabat Fungsional Pemprov Kalsel
Pelantikan tersebut dirangkai dengan pengambilan sumpah/janji jabatan Pejabat Fungsional serta penandatanganan berita acara. Kegiatan ini turut dihadiri dan disaksikan para Kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel.
Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin berharap, agar amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.
“Saya ucapkan selamat kepada para peserta yang dilantik, semoga amanah baru ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.
Ia menegaskan, bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat manajemen Aparatur Sipil Negara.
“Melalui penataan dan penguatan jabatan fungsional, pemerintah daerah terus mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, dan berbasis kompetensi,” katanya.
Syarifudin menjelaskan, pejabat fungsional yang diambil sumpah/janjinya berasal dari berbagai perangkat daerah dengan latar belakang bidang teknis yang beragam.
“Hal ini menunjukkan pentingnya peran jabatan fungsional dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan seluruh pejabat fungsional yang dilantik agar menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta mampu bekerja secara profesional, adaptif terhadap dinamika kebijakan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ke depan, para pejabat fungsional juga diharapkan mampu memperkuat kinerja perangkat daerah tempat bertugas dan menjaga kepercayaan pimpinan serta masyarakat melalui kinerja nyata,” harapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi menyebutkan, bahwa total peserta pelantikan berjumlah 111 orang yang berasal dari 13 unit kerja dan mengisi 19 jabatan fungsional.
“Adapun jenjang Jabatan Fungsional (JF) yang dilantik terdiri dari JF Muda sebanyak 42 orang, JF Pertama 8 orang, JF Madya 43 orang, JF Penyelia 9 orang, serta JF Mahir 9 orang,” jelasnya.
Noryadi berharap para pejabat fungsional yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
“Semoga para pejabat fungsional yang dilantik hari ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, berintegritas, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Kehutanan Provinsi, berkomitmen kuat untuk menjaga kelestarian hutan. Baik melalui program penanaman pohon, maupun pengawasan kawasan hutan secara berkelanjutan, dari beragam aktivitas yang dapat merusak kelestariannya. Mengingat, kawasan hutan sejatinya merupakan aset negara yang wajib dijaga ekosistem didalamnya.
Komitmen Dinas Kehutanan ini, salah satunya terbukti pada pekan kedua Desember 2025, tepatnya Senin (8/12). Dimana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, bersama tim gabungan menemukan 19 unit ekskavator, yang terindikasi kuat, digunakan untuk menambang emas ilegal di kawasan hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kusan, Desa Mangkalapi, Tanah Bumbu.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra menyebut, temuan ini merupakan hasil patroli gabungan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan, Polres Tanah Bumbu, Polsek Kusan Hulu, Koramil Kusan Hulu, serta pihak PT Hutan Rindang Banua (HRB), selaku pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
“Kegiatan patroli ini merupakan pemintaan dari Pemegang izin PBPH PT HRB, untuk pendampingan dalam upaya tindakan somasi kepada para pelaku penambangan emas tanpa izin di wilayah PBPH PT HRB”, jelasnya.
Saat patroli, tim menemukan beberapa lokasi yang diduga terdapat aktivitas penambangan emas tanpa izin. Namun sayangnya, para pelaku dan alat berat yang digunakan pada aktivitas penambangan emas, tidak ditemukan di lokasi.
“Kami justru menemukan alat berat itu tersembunyi di semak dan pepohonan yang jauh dari lokasi. Keberadaan alat berat ini tertangkap kamera drone yang kami terbangkan disekitar kawasan PBPH PT HRB,” tambahnya.
Fathimatuzzahra mengakui, saat itu tim kesulitan untuk menjangkau keberadaan alat berat tersebut. Namun akhirnya, PT HRB melakukan pengamanan, dan segera melakukan upaya tindak lanjut, serta tetap berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Polres Tanah Bumbu.
“PT HRB juga berkomitmen melakukan upaya pemulihan lingkungan dan rehabilitasi lahan yang rusak akibat aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut,” urai Aya (panggilan akrab Fathimatuzzahra).
Gubernur Muhidin, menurut Fathimatuzzahra, juga sangat tegas terhadap setiap aktivitas ilegal, terutama yang merusak lingkungan. Salah satunya penambangan emas ilegal, yang harus ditindak sesuai hukum. (RIW/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan Provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2025, di salah satu hotel, di Banjarmasin, Kamis (18/12).
Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan, dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan.
“Dispora Kalsel telah memiliki RAD Kepemudaan sejak tahun 2023, dan terus berjalan sampai tahun ini,” jelasnya.
Sehingga pada akhir tahun ini, Dispora Kalsel melakukan evaluasi terhadap RAD tersebut.
“Untuk tahun depan atau 2026, Dispora Kalsel akan melakukan penyusunan rencana aksi daerah terkait dengan Kepemudaan yang baru, berdasarkan dengan peraturan presiden yang baru,” ucapnya.
Rapat ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan yang telah berjalan, sekaligus menjadi langkah awal penyusunan RAD baru yang akan disesuaikan dengan kebijakan nasional terbaru.
“Sedangkan, evaluasi dilakukan pada akhir tahun sebagai bagian dari siklus perencanaan kebijakan kepemudaan daerah,” ujarnya.
Dijelaskan Rokhyatin, penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan periode 2025–2029 akan menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan regulasi terbaru, termasuk perubahan indikator, tata kelola, serta arah kebijakan pembangunan pemuda yang saat ini tengah disiapkan pemerintah pusat.
“Dalam waktu dekat akan diluncurkan kebijakan nasional terbaru terkait kepemudaan,” ucapnya.
Oleh karena itu, rapat ini menjadi langkah awal melakukan evaluasi, kemudian menyusun kembali rencana aksi daerah yang selaras dengan kebijakan tersebut.
Rapat ini, lanjut Rokhyatin, melibatkan sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Beberapa SKPD kita libatkan untuk merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2026, khususnya dalam menyusun RAD yang terintegrasi. IPP dan indikator penilaian juga mengalami perubahan, sehingga perlu penyesuaian,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat atas penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan. Hal tersebut dinilai sebagai hasil kerja sama lintas sektor yang berjalan dengan baik.
“Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antar SKPD di provinsi dalam menyusun RAD sudah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rokhyatin menjelaskan bahwa RAD Pelayanan Kepemudaan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Regulasi tersebut mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) guna mengintegrasikan program kepemudaan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Melalui RAD ini, program dan anggaran kepemudaan yang sebelumnya tersebar dan tidak terkoordinasi dapat disatukan dalam satu dokumen perencanaan, sehingga lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.
RAD Pelayanan Kepemudaan, lanjutnya, berfokus pada berbagai domain pembangunan pemuda, di antaranya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan kerja dan kewirausahaan, kepemimpinan dan partisipasi pemuda, serta pencegahan perilaku berisiko.
“Permasalahan pemuda masih cukup kompleks, mulai dari putus sekolah, pengangguran terbuka, hingga perilaku berisiko seperti penyalahgunaan narkoba. RAD ini menjadi instrumen untuk menjawab tantangan tersebut secara terintegrasi,” jelasnya.
Ia juga memaparkan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Selatan, yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada 2021 IPP Kalsel berada di angka 49,33, meningkat menjadi 50,17 pada 2022, dan 54,67 pada 2023.
“Secara angka, IPP kita mengalami peningkatan. Ini menunjukkan adanya pergerakan pembangunan kepemudaan di Kalimantan Selatan, meskipun masih terdapat beberapa domain yang perlu mendapat perhatian lebih,” tutup Rokhyatin.
Pada rapat ini, Dispora Kalsel menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. (SRI/RIW/RH)
