LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Festival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 di Kota Banjarmasin, resmi digelar, setelah dibuka Gubernur Muhidin diwakili Pj Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin. Pembukaan digelar di GOR Hasannudin HM, pada Jumat (23/5).

Dalam sambutannya yang dibacakan Pj Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, Gubernur memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Festival Olahraga Masyarakat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, di Kota Banjarmasin.

“Kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai ruang silaturrahmi, ekspresi budaya, dan penguatan jati diri Banua melalui olahraga rekreasi,” ucapnya.

“FORDA Tahun 2025, diikuti sebanyak 6.000 pegiat olahraga rekreasi dari tiga belas Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

6.000 pegiat tersebut siap meramaikan Festival Olahraga Masyarakat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 di Kota Banjarmasin ini.

Pj Sekda sekaligus Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan, FORDA tahun ini mempertandingkan 59 Induk Organisasi Olahraga (Indorga).

“Dengan total peserta 6 ribu pegiat, yang dilaksanakan sejak 21 sampai 25 Mei di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Dengan banyaknya peserta FORDA kali ini, membuktikan bahwa semangat berolahraga/semangat kebersamaan, dan mencintai budaya lokal, telah hidup di tengah masyarakat di Banua.

“Kegiatan ini juga menjadi ajang seleksi untuk mencari terbaik, yang akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan apa ajang Festival Olahraga Masyarakat di Mataram mendatang,” ujar Syarifuddin.

Hadir pada pembukaan tersebut/Ketua DPRD Kalsel Supian HK, serta unsur Forkopimda Kalsel, Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin selaku Ketua Panitia Penyelenggara FORDA, serta kepala daerah atau yang mewakili di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dalam rangka, Pengendalian inflasi Jelang Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan, di Halaman Setdaprov Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (23/5).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan Gubernur Muhidin, untuk memasyarakatkan gemar makan ikan.

“Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan dari Gubernur Muhidin, agar masyarakat gemar makan ikan,” ungkap Rusdi.

Kegiatan ini, lanjutnya, digelar bersamaan dengan Pasar Murah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di kawasan Perkantoran Setdaprov Kalsel, dan tersedia 100 kilogram Ikan Peda atau Kembung.

“Kami menyediakan Ikan Peda sebanyak 100 kilogram, dalam waktu sebentar saja, sudah habis terjual,” ucapnya.

Kegiatan kolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini, dalam rangka mendekatkan pasar dengan instansi pemerintah.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pasar dengan pegawai di lingkup Pemprov Kalsel,” ucap Rusdi.

Sementara itu, salah satu pegawai Pemprov Kalsel Itai, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan pasar murah yang dilaksanakan di lingkup Pemprov Kalsel ini.

“Sebagai ibu rumah tangga tentunya terbantu, karena harga yang dijual cukup murah, seperti sayur mayur dan ikan,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Itai, untuk ikan yang dijual disini sangat membantu, mengingat pihaknya sulit mendapatkan ikan di tempat tersebut.

“Semoga kegiatan seperti ini sering dilaksanakan di kawasan Pemprov Kalsel,” ucap Itai. (SRI/RIW/RH)

JAKARTA – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke DPRD Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dalam rangka penguatan peran humas dan peningkatan kerjasama dengan media partner, Jum’at (23/5).

Kepala Bidang Persidangan Sekretariat DPRD Kalsel, Muhammad Andri Yuzhar mengatakan, pihaknya banyak mendapatkan hal – hal baru terkait inovasi. Salah satunya keberadaan tenaga ahli kehumasan di Sekretariat DPRD DKI Jakarta, yang memiliki tugas spesifik sesuai keahliannya, dan dituangkan dalam SK Sekwanm

Menurutnya, hal ini menjadi inspirasi Sekwan Kalsel. Pasalnya, peran media menjadi semakin penting dalam mengawal prinsip pembangunan di daerah. Untuk itu, kerjasama antara Sekretariat DPRD Kalsel dan media, termasuk melalui Press Room DPRD Kalsel akan terus ditingkatkan.

“Hal ini menjadi inspirasi Sekwan Kalsel,” katanya.

Andri menilai peran media menjadi semakin penting dalam mengawal prinsip pembangunan di daerah. Untuk itu, kerjasama antara Sekretariat DPRD Kalsel dan media, termasuk melalui press room DPRD Kalsel akan terus ditingkatkan.

“Meski saat ini Sekretariat DPRD Kalsel belum memiliki tenaga ahli khusus di bidang kehumasan, kami akan membawa hasil studi ini ke pimpinan sebagai telaahan lebih lanjut untuk pengkajian dan kemungkinan implementasi di masa mendatang,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Tenaga Ahli Kehumasan Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Oki Akbar, didampingi Staf Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Sugin, menyambut baik kunjungan dari Sekretariat DPRD Kalsel.

Ia berharap ke depan ada peluang untuk saling berkunjung dan bertukar praktik baik, termasuk mengikutsertakan media partner.

“Ini bukan hanya soal berbagi tapi juga mengenal lebih jauh apa yang telah dilakukan di sana. Ke depan, kami pun berharap bisa berkunjung ke Kalsel bersama rekan-rekan media,” tuturnya.

Oki menambahkan, Sekretariat DPRD DKI Jakarta telah memiliki tenaga ahli di bidang kehumasan dengan kualifikasi yang spesifik. Contohnya untuk posisi kehumasan disyaratkan berlatar belakang pendidikan S-1 Komunikasi, serta dilengkapi dengan sertifikat keahlian seperti videographer, editor reporter hingga fotografer.

“Spesifikasi keahlian ini juga diterapkan pada tenaga ahli di luar bidang kehumasan guna memastikan efektivitas dan profesionalitas kerja di lingkungan Sekretariat DPRD DKI Jakarta,” pungkasnya

Untuk diketahui, rombongan Sekretariat DPRD Kalsel dipimpin Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini yang diwakili Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kalsel Andri Yuzhar, didampingi Kasubbag Protokol dan Kehumasan DPRD Kalsel, Adi Prasetya Radam serta Ketua Press Room DPRD Kalimantan Selatan, Ipik Gandamana, melakukan study komparasi ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta, diikuti sejumlah wartawan dan wartawati yang tergabung dalam press room DPRD Kalsel. (NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terus memperkuat ketahanan pangan melalui program optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan Syamsir Rahman, melalui Sekretaris, Imam Subarkah mengungkapkan, optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan. Pihaknya menekankan pentingnya tiga aspek utama sebagai dasar pelaksanaan, yaitu Survei Investigasi dan Desain (SID), Validasi dan legalitas lahan, serta Kesesuaian teknis lahan.

“Ketiganya menjadi kunci agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ucap Imam, baru – baru tadi.

Kalimantan Selatan sendiri, ungkap Imam, mendapat alokasi lahan 60 hektare untuk optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah. Dari 60 ribu hektare tersebut 30 ribu hektare untuk kegiatan cetak sawah, dan 30 ribu hektare lainnya untuk optimalisasi lahan pada tahun 2025 ini. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan dua metode yaitu swakelola dan kontrak pihak ketiga melalui e-katalog.

“Dengan kerja sama lintas sektor dan dukungan penuh dari Kementerian Pertanian, program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam transformasi pertanian lahan rawa di Kalimantan Selatan,” lanjut Imam.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan juga memastikan bahwa pembagian pekerjaan akan diserahkan kepada masing-masing kabupaten dengan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), meski sebagian kegiatan tetap dikendalikan di tingkat provinsi.

Tahun ini, pihaknya akan melibatkan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai mitra pelaksana SID, menggantikan Politeknik Negeri Banjarmasin yang sebelumnya terlibat dalam tahap awal.

“Verifikasi lapangan sangat penting agar data lahan yang sudah teridentifikasi benar-benar siap untuk ditindaklanjuti. Ini menyangkut legalitas, kondisi fisik lahan, hingga aspek sosial di wilayah tersebut,” sahut Imam.

Pihaknya menargetkan, hasil dari kegiatan ini sudah bisa dimanfaatkan untuk musim tanam kedua di bulan September 2025, yang bertepatan dengan musim hujan.

“Harapannya, apa yang kita kerjakan sepanjang tahun ini bisa langsung berdampak. Petani bisa menanam di lahan yang sudah dioptimalisasi atau dicetak baru,” tutup Imam. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah, melalui pembinaan berkelanjutan terhadap pejabat fungsional.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, BKD Kalsel telah menyelenggarakan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang mengalami kendala dalam pengembangan karir.

Pembinaan ini telah dilaksanakan sebanyak tiga angkatan, yaitu dua kali pada tahun 2024 dengan jumlah peserta 160 orang, serta satu kali pada tahun 2025 yang diikuti 100 peserta. Terdiri dari JF Guru (56 orang), JF Teknis (35 orang), dan JF Nakes (9 orang).

Kepala BKD Provinsi Kalsel, Dinansyah, melalui Kasubbid Pembinaan Jabatan Fungsional, Yauma Nugraha menyampaikan, bahwa sasaran utama pembinaan ini adalah pejabat fungsional yang tidak mengalami kenaikan pangkat atau jabatan lebih dari empat tahun.

“Dari peserta yang hadir, di antaranya terdapat pejabat fungsional yang tidak naik pangkat hingga 17 tahun, 12 tahun, dan sebagainya dengan masing-masing penyebabnya,” kata Yauma, Jumat (23/5).

Ia menambahkan, kegiatan ini fokus pada pendataan serta mendengarkan langsung permasalahan yang dihadapi para pejabat fungsional. Hal ini sekaligus menjadi upaya monitoring berkelanjutan terhadap pengembangan karir mereka.

“Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru,” ujarnya.

Yauma menjelaskan, berdasarkan Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023, proses kenaikan pangkat dan jabatan saat ini telah dipermudah. Jika sebelumnya harus mengumpulkan angka kredit secara rinci, kini cukup dengan predikat kinerja yang baik sudah bisa dijadikan dasar untuk kenaikan.

“Dengan kemudahan ini, seharusnya pembuatan Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk pengembangan karier tidak lagi menjadi persoalan,” jelasnya.

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait uji kompetensi yang menjadi syarat kenaikan jabatan. Yauma mengakui masih ada peserta pembinaan yang belum lulus uji kompetensi.

Di sisi lain, uji kompetensi dinilai penting untuk menjaga kualitas pejabat fungsional. Oleh karena itu, BKD mendorong para ASN untuk terus meningkatkan kompetensinya.

Untuk mendukung pejabat fungsional yang bertugas di daerah terpencil, BKD Kalsel juga menyediakan layanan konsultasi daring.

“Kami menyediakan layanan konsultasi melalui WhatsApp dan Zoom Meeting, agar para pejabat fungsional tetap bisa mendapatkan pembinaan dan informasi, meski tidak bisa hadir langsung ke kantor BKD,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menggelar Sosialisasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, yang digelar di Aula Desa mandiri Dinas PMD, Banjarbaru, pada Jumat (23/5).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sekaligus mendukung perbaikan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas PMD.

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar melalui Kepala Seksi Layanan Persandian Keamanan Informasi, Muhammad Noor Ikhwanadi menyampaikan, bahwa sosialisasi ini merupakan bentuk layanan pendampingan kepada SKPD lingkup Pemprov Kalsel agar dapat menerapkan TTE secara optimal.

“TTE bukan hanya soal kemudahan, tapi juga soal keamanan dan legalitas. Kami ingin memastikan seluruh ASN memahami manfaat dan cara penggunaannya,” katanya.

Lebih lanjut, Ikhwanadi menyampaikan, bahwa TTE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah, serta telah dijamin keamanannya oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik.

“TTE sah secara hukum dan menjadi bagian dari langkah strategis untuk mendukung efisiensi dan keamanan dokumen, baik dalam pelayanan publik maupun administrasi internal,” ujar Ikhwanadi.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan penggunaan TTE oleh pejabat struktural di lingkungan Pemprov Kalsel semakin optimal, sejalan dengan upaya digitalisasi pemerintahan yang terus digencarkan.

“Semoga penerapan TTE ini ke depannya bisa lebih optimal,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, tim teknis Diskominfo Kalsel juga turut membantu proses aktivasi akun TTE bagi para pejabat eselon III dan IV di Dinas PMD Provinsi Kalsel. (BDR/RIW/RH)

KUMAI — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, bersama Jaksa Pengadilan Negeri berhasil memenangkan gugatan atas aset tanah seluas kurang lebih 3,5 hektar yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Kalap, Desa Bumiharjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras panjang dan sinergi antara PT Pelindo (Persero) dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan dengan PT Kapuas Prima Coal Tbk.

Tanah tersebut berada dalam wilayah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Sertipikat HPL Nomor 5 yang diterbitkan sejak tahun 2001.

Selama bertahun-tahun, kepemilikan lahan ini digugat pihak lain, yang menyebabkan terhambatnya pemanfaatan lahan untuk mendukung kegiatan operasional pelabuhan.

Dalam proses penyelesaian sengketa, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan menggandeng Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri setempat untuk memperkuat posisi hukum perusahaan. Kolaborasi ini terbukti efektif dan strategis dalam memperjuangkan kepentingan negara di pengadilan.

Sengketa tersebut berujung pada putusan hukum yang berkekuatan tetap, di mana Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 27 Maret 2025 Nomor: 37/Pdt.G/2022/PNPbu Jo. 102/PDT/2022/PTPLK Jo. 4256K/PDT/2023 Jo. 217 PK/PDT/2025, secara tegas menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PT Kapuas Prima Coal Tbk.

Putusan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan untuk melakukan pengamanan dan penguasaan kembali atas lahan yang disengketakan. Ini menjadi wujud nyata komitmen Pelindo dalam menjaga dan mempertahankan aset negara.

Sugiono, Sub Regional Head Kalimantan, menyampaikan, bahwa keberhasilan ini adalah hasil sinergi seluruh tim baik di tingkat cabang, sub regional, serta dukungan penuh dari JPN.

“Pengamanan aset ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut keberlangsungan operasional pelabuhan dan kepentingan logistik nasional di Kalimantan Tengah,” ujar Sugiono.

Ia menambahkan bahwa seluruh aset yang dimiliki PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan terus dikelola dengan tertib hukum dan digunakan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kami berkomitmen menjaga setiap jengkal aset yang dipercayakan negara kepada kami,” tambahnya. (Pelindo-RIW/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara resmi meluncurkan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-36 tingkat Provinsi yang akan dipusatkan di Kabupaten Banjar.

Kegiatan sekaligus dirangkai dengan pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kalsel Tahun 2025, di salah satu destinasi wisata, Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kamis (22/5).

Pj Sekda Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran LPTQ atas komitmen yang kuat dalam membina kecintaan terhadap Al-Quran di Banua.

“MTQ ke-36 ini diharapkan dapat lebih baik dari sebelumnya, baik dari sisi penyelenggaraan maupun kualitas peserta,” ujarnya.

Syarifudin menegaskan, pelaksanaan MTQ bukan hanya tanggung jawab tuan rumah, tetapi merupakan kerja kolektif seluruh pihak di Kalimantan Selatan.

Sebagai provinsi religius yang banyak melahirkan ulama besar dan pecinta Al-Quran, Syarifuddin menilai, Kalsel memiliki potensi besar menjadi yang terbaik dalam bidang Tilawatil Quran di tingkat nasional.

“Kita perlu meningkatkan pembinaan dan melatih generasi penerus secara terencana. Evaluasi juga penting agar kita bisa memperbaiki kekurangan dan meraih prestasi nasional bahkan internasional,” tambahnya.

Ia juga mengajak semua pihak untuk membina generasi muda agar mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di tengah tantangan era digital.

“Dengan cinta Al-Quran, hidup akan lebih damai dan penuh keberkahan,” pesannya.

Sementara itu, Bupati Banjar, Saidi Mansyur, mengaku bangga atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah MTQ tingkat provinsi, setelah terakhir kali menyelenggarakannya pada tahun 2008.

“Alhamdulillah, kami siap menyambut para kafilah dari seluruh Kalimantan Selatan. Ini kehormatan besar dan momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah serta membumikan nilai-nilai Al-Quran,” ujarnya.

Bupati memastikan seluruh fasilitas telah disiapkan dengan baik, mulai dari akomodasi, tempat lomba (venue), hingga sistem keamanan dan kenyamanan peserta dan tamu undangan.

“MTQ ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana promosi daerah dan penguatan budaya religius di Kabupaten Banjar,” imbuhnya.

MTQ Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalsel akan berlangsung mulai 19 hingga 27 Juni 2025, dengan pembukaan resmi pada 21 Juni 2025 malam.

Sebanyak 1.335 peserta, termasuk qari/qariah, pelatih, dan official akan terlibat dalam kegiatan ini. Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura akan menjadi venue utama, didukung sepuluh venue lain yang tersebar di beberapa titik strategis di Kecamatan Martapura. (SYA/RIW/RH)

HULU SUNGAI TENGAH — Dalam rangka memperingati Bulan Literasi Keuangan 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Kalsel menggelar Roadshow Literasi dan Edukasi Keuangan, yang dilaksanakan selama tiga hari, dari 19 hingga 21 Mei 2025.

Kegiatan ini menyasar berbagai wilayah di Kalimantan Selatan, termasuk pada Rabu (21/5) yang dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Acara ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST, Muhammad Anhar, yang juga berkenan membuka kegiatan secara resmi. Turut hadir perwakilan OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Andika Prassetia dan Hanum Novega Sari; Plt. Kepala Cabang Bank Kalsel Barabai, Rabiatur Fahmi serta perwakilan dari Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel.

Peserta kegiatan adalah para tenaga pendidik, mulai dari guru hingga kepala sekolah se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Materi literasi yang disampaikan antara lain mencakup pengenalan OJK, peran dan fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, serta edukasi tentang bahaya aktivitas keuangan illegal, kemudian dilanjutkan dengan informasi Produk dan Layanan Bank kalsel seperti AKSEL by Bank Kalsel dan Kredit Multiguna untuk para ASN.

Kegiatan ini berlangsung dengan antusias, terutama pada segmen pembahasan mengenai pinjaman online ilegal (pinjol), judi slot terselubung, hingga modus penipuan seperti social engineering dan investasi bodong yang marak di media sosial, khususnya penyampaian informasi untuk Produk dan layanan Bank Kalsel, baik dari simpanan hingga pinjaman.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST, Muhammad Anhar menyatakan, bahwa edukasi ini sangat penting untuk membentengi tenaga pendidik dari jebakan keuangan ilegal.

“Tenaga pendidik adalah garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang melek finansial. Literasi keuangan harus dimulai dari para guru, agar dapat diturunkan kepada siswa dan lingkungan sekolah,” ujar Anhar.

Senada disampaikan Perwakilan OJK Kalsel, Andika Prassetia. Ia menekankan urgensi literasi finansial di era digital yang penuh risiko.

“Kasus penipuan keuangan digital terus meningkat. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat—terutama tenaga pendidik—memiliki pemahaman dan kewaspadaan tinggi terhadap tawaran keuangan yang tidak masuk akal,” jelas Andika.

Sementara itu, Plt. Kepala Cabang Bank Kalsel Barabai, Rabiatur Fahmi menyampaikan komitmen Bank Kalsel dalam mendukung literasi dan edukasi keuangan.

“Kami berharap para guru yang hadir hari ini menjadi agen literasi keuangan di lingkungan sekolah dan masyarakat, sejalan dengan semangat inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan,” ungkap Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi juga memperkenalkan berbagai produk dan layanan Bank Kalsel yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pendidik di Kabupaten HST antara lain, Aksel by Bank Kalsel, aplikasi digital yang memudahkan transaksi perbankan secara cepat, mudan, aman dan nyaman hanya dengan satu genggaman. Produk pinjaman/kredit, seperti Kredit Multiguna untuk ASN yang masih aktif hingga pensiun dengan proses pengajuan yang mudah dan bunga yang kompetitif, Tabungan Simpel dan TabunganKu, edukasi kepada siswa-siswi di sekolah agar menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini, dan layanan konsultasi keuangan, guna membantu nasabah memahami produk perbankan dan mengelola keuangan secara bijak.

“Bank Kalsel berkomitmen untuk terus hadir mendukung penguatan literasi keuangan, khususnya bagi tenaga pendidik sebagai pilar utama dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak secara finansial,” pungkas Fahmi. (ADV-RIW/RH)