LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar pasar murah dalam rangkaian kegiatan Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (23/12).

Pasar murah ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menjaga stabilitas harga bahan pangan sekaligus membantu ASN mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah potensi fluktuasi harga menjelang akhir tahun.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Kalsel, Saptono, pada Rabu (24/12), mengatakan, bahwa pelaksanaan pasar murah ini juga bertujuan mendukung petani dan kelompok usaha tani lokal.

“Pasar murah ini kami gelar sebagai bentuk pelayanan kepada ASN sekaligus upaya menjaga keterjangkauan harga pangan. Selain itu, kami ingin memperpendek rantai distribusi dengan membeli langsung dari sumbernya,” ujar Saptono.

Dalam kegiatan tersebut, DPKP Kalsel menyediakan berbagai komoditas pangan strategis seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, serta beragam jenis sayuran segar.

Menariknya, ASN yang membeli bawang merah dan bawang putih mendapatkan tambahan sayuran secara gratis.

Saptono menjelaskan, bawang merah dan bawang putih yang dijual pada pasar murah tersebut diperoleh langsung dari distributor, sehingga harganya lebih stabil dan terjangkau. Sementara itu, sayuran gratis yang dibagikan berasal dari Kelompok Wanita Tani (KWT) binaan DPKP Kalsel.

“Untuk bawang merah dan bawang putih kami ambil langsung dari distributor. Sedangkan sayuran gratis berasal dari KWT, sehingga sekaligus membantu pemasaran hasil pertanian kelompok wanita tani di Kalimantan Selatan,” jelas Saptono.

Selain itu, DPKP Kalsel juga menyediakan komoditas cabai merah dan sayuran pak choi yang berasal dari kebun hidroponik serta hasil panen di kawasan Bukit Merangkul.

Produk-produk tersebut merupakan hasil pembinaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pengembangan pertanian modern dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan pasar murah ini, Saptono berharap dapat meningkatkan kesadaran ASN akan pentingnya mendukung produk pertanian lokal sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya untuk ASN tetapi juga menyasar masyarakat luas, sehingga stabilitas pangan dan kesejahteraan petani di Kalimantan Selatan dapat terus terjaga,” pungkas Saptono.

Kegiatan pasar murah tersebut mendapat sambutan positif dari ASN yang hadir, karena selain harga yang lebih terjangkau, kualitas bahan pangan yang disediakan juga dinilai segar dan layak konsumsi. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, secara resmi mengukuhkan 6.398 tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Selasa (23/12).

Pengukuhan yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru tersebut, ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) oleh Gubernur Muhidin, yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arief Fakrulloh.

Pengangkatan ini tercatat sebagai yang terbanyak secara serentak di Indonesia untuk tingkat pemerintah provinsi, sekaligus menjadi kado akhir tahun bagi ribuan tenaga kontrak yang selama ini telah mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik.

Gubernur Muhidin menegaskan, pengangkatan PPPK Paruh Waktu harus menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.

“Hari ini kita mengangkat sekitar 6.398 PPPK Paruh Waktu. Ini merupakan pengangkatan serentak terbanyak di Indonesia untuk tingkat provinsi. Kami berharap dengan menerima SK ini, kinerjanya semakin rajin, profesional, dan semangat dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya disiplin kerja, dan kepatuhan terhadap arahan pimpinan perangkat daerah. Menurutnya, setiap PPPK wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Apabila tidak melaksanakan pekerjaan sesuai arahan kepala SKPD, maka dapat diberikan teguran hingga pemberhentian. Saya selaku Gubernur akan menindak tegas sesuai ketentuan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI Zudan Arief Fakrulloh, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dinilainya responsif dan progresif, dalam penataan manajemen ASN, khususnya dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Menurut Zudan, kebijakan tersebut merupakan solusi strategis pemerintah daerah dalam memberikan kepastian status bagi tenaga non-ASN, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.

“Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini merupakan bagian dari kebijakan nasional penataan tenaga non-ASN. Kalimantan Selatan menjadi contoh yang baik karena mampu melaksanakan pengangkatan secara besar, tertib, dan sesuai regulasi,” ujarnya.

Zudan juga mengingatkan agar seluruh PPPK Paruh Waktu yang telah menerima SK dapat menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab.

“Status PPPK ini adalah amanah. Tunjukkan kinerja terbaik, patuhi aturan, dan berikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” pesannya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan momen 5 Rajab Guru Sekumpul, dengan membagikan ikan segar ke dapur – dapur umum.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono menjelaskan, partisipasi ini dilakukan dalam semangat kebersamaan dan kepedulian, sebagai dukungan terhadap kegiatan keagamaan, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan.

“Syukur Alhamdulillah kami ikut berpartisipasi dalam momentum 5 Rajab sekaligus pengajian rutin malam Senin di Sekumpul, sesuai arahan Bapak Gubernur,” ungkap Rusdi, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, serta ikhtiar untuk menebar kebaikan, maka menurutnya, dibagikan ikan sebanyak 2,1 ton.

“Untuk tahun ini Pemprov Kalsel menyalurkan bantuan ikan segar sebanyak 2 ton lebih, yang disalurkan kepada dapur-dapur umun,” jelasnya.

Adapun, tambah Rusdi, bantuan tersebut terdiri dari ikan Peda, ikan Lajang, serta ikan Patin.

Dimana pendistribusian ikan, akan dilaksanakan pada H-2 hingga H-1 puncak kegiatan momen 5 Rajab.

Menurut Rusdi, jumlah bantuan ikan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan momen 5 Rajab sebelumnya. Pada 2024 lalu, bantuan disalurkan sebanyak 1,2 ton, sedangkan tahun ini meningkat menjadi 2,1 ton.

“Alhamdulillah tahun ini jumlah bantuan meningkat, mudah mudahan apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kegiatan momen 5 Rajab Guru Sekumpul dapat berjalan lancar dan khidmat,” ucap Rusdi.

Rusdi berharap, setiap langkah dan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. (DISLUTKANKALSEL-SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, yang berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (23/12).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakhrulloh, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Anugerah ASN Tahun 2025, memperebutkan empat kategori penghargaan, yakni Pejabat Administrator Terbaik, Pejabat Pengawas Terbaik, Best Employee bagi Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu (non-guru), serta Guru Terbaik.

Tahun ini, penganugerahan juga dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu serta pengukuhan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa Anugerah ASN merupakan instrumen penting dalam pembinaan kinerja serta penguatan budaya kerja profesional di lingkungan birokrasi.

“Saya mengucapkan selamat kepada para penerima Anugerah ASN Tahun 2025. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus menjaga konsistensi kinerja, menjunjung tinggi integritas, serta menjadi teladan yang menularkan semangat inovasi bagi ASN lainnya,” kata Muhidin.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi, melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Lily Hidayat menyampaikan, bahwa antusiasme peserta tahun ini mengalami peningkatan signifikan.

“Tercatat sebanyak 113 ASN mengikuti seleksi Anugerah ASN Tahun 2025, meningkat dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Peningkatan jumlah peserta ini didorong dukungan kepemimpinan yang berkelanjutan, semangat pengembangan kompetensi ASN, serta sistem apresiasi yang terus diperkuat pemerintah daerah.

Ia menambahkan, sebagai bentuk apresiasi nyata, para pemenang menerima piala, piagam, dan uang pembinaan. Khusus bagi peraih juara pertama, Pemprov Kalsel memberikan rekomendasi Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).

“Selain itu, juara 1, 2, dan 3 di setiap kategori memperoleh tambahan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar 100 persen selama satu bulan, serta uang pembinaan,” tambahnya.

Berbeda dari tahun sebelumnya, pelaksanaan Anugerah ASN Tahun 2025 juga dimeriahkan dengan Bazar ASN antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan ini merupakan arahan langsung Gubernur Kalimantan Selatan untuk mempererat kebersamaan ASN sesuai dengan slogan Bekerja Bersama, Merangkul Semua.

“Melalui penyelenggaraan Anugerah ASN ini, diharapkan budaya prestasi dan inovasi di kalangan ASN terus tumbuh, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, mengapresiasi penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Provinsi Kalimantan Selatan, yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalsel, Muhidin kepada perwakilan penerima SK.

Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu yang dilaksanakan di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel, turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrulloh, Selasa (23/12)

Supian HK menilai kebijakan ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi Kalsel, dalam memberikan kepastian status dan perlindungan kerja bagi tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam penataan birokrasi yang profesional, tertib administrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“DPRD Provinsi Kalsel mengapresiasi penyerahan SK PPPK Paruh Waktu ini sebagai wujud penghargaan atas dedikasi dan pengabdian para pegawai. Dengan adanya kepastian status kepegawaian, diharapkan kinerja aparatur semakin optimal dalam melayani masyarakat,” ujarnya

Supian HK menilai, kehadiran langsung Kepala BKN RI, menunjukkan bahwa proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Kalsel telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku serta mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Supian HK berharap para penerima SK dapat meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kalsel.

“Kami akan terus mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada peningkatan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)

JAKARTA — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap, komoditas kelapa genjah dapat menjadi prioritas pengembangan unggulan hilirisasi di Kalimantan Selatan.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan konsultasi Komisi II DPRD Kalsel bersama Ketua Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, di Gedung Kementerian Pertanian RI lantai 4, Jakarta, Senin (22/12).

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, komoditas ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan petani.

Kelapa genjah tidak hanya unggul dari sisi produktivitas, tetapi juga memiliki peluang luas untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan, seperti minyak kelapa, olahan sabut, hingga produk bernilai ekspor.

“Dengan pengelolaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, kelapa genjah diyakini mampu menjadi salah satu penopang ekonomi daerah,” ucapnya

Disampaikan Yani Helmi, konsultasi tersebut bertujuan untuk mengajukan proposal sekaligus memperoleh dukungan pemerintah pusat terkait pengembangan kelapa genjah entok di Kalimantan Selatan.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian membuka peluang bagi Kalimantan Selatan untuk berkontribusi dalam program nasional penanaman kelapa genjah.

“Dalam diskusi bersama Ditjen Perkebunan, kami menyampaikan animo dan kesiapan masyarakat Kalimantan Selatan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui pengembangan kelapa genjah entok,” jelasnya

Yani Helmi menjelaskan, dari pemerintah pusat disampaikan adanya potensi pengembangan hingga sekitar 25.000 hektare, termasuk konsep hilirisasi nya. Saat ini Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk mengakomodasi luasan tersebut melalui kerja sama lintas kabupaten/kota.

Sebagai daerah yang memiliki wilayah aliran sungai dan pesisir, Kalimantan Selatan sejak lama dikenal sebagai sentra tanaman kelapa, meskipun masih didominasi jenis kelapa dalam.

“Melalui program ini, kami ingin berkontribusi dalam upaya swasembada kelapa nasional sekaligus menjawab tingginya permintaan pasar luar negeri. Saat ini, Kalimantan Selatan telah menyiapkan sekitar 200 hektare dari total potensi lahan 9.000 hektare sebagai tahap awal pengembangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Jahrian, menegaskan bahwa pengembangan kelapa genjah entok di Kalimantan Selatan perlu diprioritaskan. Ia menyebutkan bahwa ketersediaan lahan di daerah ini sangat luas dan bahkan mampu melampaui target 25.000 hektare.

“Kami optimis Kalimantan Selatan dapat menjadi pintu gerbang pembudidayaan kelapa genjah entok di Indonesia. Pemerintah pusat kami harapkan segera menerima dan menindaklanjuti proposal pengembangan kelapa ini,” ujarnya.

Jahrian menyampaikan, rencananya akan melakukan koordinasi langsung dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, untuk memohon penambahan kuota penanaman kelapa genjah di Kalimantan Selatan.

Selain itu, apresiasi turut disampaikan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, atas pencanangan program ketahanan pangan nasional.

“Sebagai daerah, Kalimantan Selatan siap mengisi dan mendukung penuh program ketahanan pangan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan RI, Dedy Aminata, mengapresiasi proposal yang disampaikan Komisi II DPRD Kalsel. Menurutnya, kelapa genjah memiliki potensi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah produk perkebunan.

“Kami akan terus memantau dan mengupayakan dukungan terhadap program pengembangan kelapa genjah di Kalimantan Selatan pada tahun 2026, agar dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” pungkasnya

Rombongan Komisi II DPRD Kalsel dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Alpiya Rakhman, serta jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. (NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bersama para bupati dan wali kota se-Kalsel menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel, Selasa (23/12).

Muhidin menyampaikan apresiasi atas capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dinilainya sangat baik.

Dari total 61 temuan sepanjang tahun 2025, sebanyak 90 persen di antaranya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

“Kami bangga karena dari temuan kemarin hingga hari ini sudah 90 persen terselesaikan. Meski demikian, memang masih ada beberapa yang harus dituntaskan,” katanya.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah potensi kerugian negara di Perusahaan Daerah PT Bangun Banua.

Diketahui, perusahaan tersebut sebelumnya sempat digeledah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Terkait hal itu, Muhidin menyatakan pihaknya akan menunggu hasil proses hukum yang sedang berjalan.

“Nanti kita lihat bagaimana hasil dari kejaksaan, yang pasti, dari 61 temuan selama 2025, 90 persen sudah terselesaikan,” jelasnya.

Muhidin juga mengapresiasi BPK RI Perwakilan Kalsel yang selama ini aktif memberikan arahan dan pendampingan kepada pemerintah daerah.

Dia menegaskan, bahwa LHP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

“LHP menjadi cermin dan bahan evaluasi agar anggaran benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Andriyanto, menyampaikan bahwa penyerahan LHP pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) merupakan bentuk komitmen BPK, dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

BPK juga memberikan apresiasi kepada daerah dengan capaian tindak lanjut tertinggi, yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Utara.

Dijelaskan bahwa pada Semester II Tahun 2025, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 17 LHP. Namun pada kesempatan ini baru diserahkan 14 LHP, sementara tiga LHP lainnya akan disampaikan pada awal Januari 2026.

“Ketiga LHP tersebut meliputi pemeriksaan kinerja ketahanan pangan, pemeriksaan pada BPD, serta pemeriksaan kinerja lingkungan,” jelasnya.

Adapun 14 LHP yang diserahkan, terdiri dari tiga pemeriksaan kinerja dan sebelas pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan tertentu, baik yang bersifat tematik maupun portofolio. (BIROADPIM-RIW/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel menggelar Press Conference bertajuk Kinerja Bank Kalsel 2025 dan Outlook 2026, di kantornya jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin pada Senin (22/12). Giat ini sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik dan media, sekaligus menyampaikan arah strategis Bank Kalsel, menghadapi dinamika ekonomi dan industri perbankan tahun 2025-2026.

Paparan mencakup kondisi ekonomi terkini, capaian kinerja, proyeksi bisnis, kesiapan operasional, hingga penguatan tata kelola dan layanan kepada masyarakat.

Jumpa pers dihadiri jajaran manajemen Bank Kalsel, mulai Komisaris Utama Non Independen, Subhan Nor Yaumil, Komisaris Independen, Riza Aulia, Direktur Utama, Fachrudin, dan jajaran direktur, serta puluhan rekan media.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengatakan, press conference ini menjadi momentum bagi Bank Kalsel untuk refleksi serta menyampaikan secara terbuka kepada publik mengenai kinerja, kesiapan, dan arah strategis, menghadapi dinamika ekonomi dan industri perbankan ke depan.

“Di tengah kondisi global yang penuh kehati-hatian, Bank Kalsel tetap fokus menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan nasabah, serta memastikan layanan perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Hingga 2025, lanskap ekonomi relatif stabil namun penuh kehati – hatian, seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap berada di kisaran 5% di tengah perlambatan global, tekanan inflasi pangan, serta ketidakpastian geopolitik internasional.

Bank Kalsel tetap mampu mencatat performa yang positif, terlihat dari posisi November 2025, aset bank menembus Rp33,43 triliun atau tumbuh 10,28% secara tahunan (YoY). Dari sisi liabilitas, Dana Pihak Ketiga (DPK) bank mengalami peningkatan sebesar 13,98% (YoY), mencapai nominal Rp26,78 triliun.

Sementara untuk penyaluran Kredit dan Pembiayaan mengalami sedikit kontraksi di 2,79% (YoY) dengan nominal mencapai Rp14,47triliun.

Pencapaian atas kinerja bisnis dan operasional tersebut mendorong perolehan laba konsolidasi bank sebesar Rp440,54 miliar di November 2025, mengalami pertumbuhan 24,67% (YoY).

Sepanjang tahun 2025, Bank Kalsel juga berhasil menorehkan berbagai capaian dan penghargaan bergengsi sebagai wujud komitmen dalam menjaga kinerja, tata kelola, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Prestasi ini menjadi pengakuan atas konsistensi Bank Kalsel dalam mendukung pembangunan daerah, memperkuat kepercayaan publik, dan bertransformasi menjadi bank daerah yang semakin profesional, adaptif, dan berdaya saing.

Untuk persiapan dana menghadapi akhir tahun terhitung sejak pekan ke-3 sampai akhir Desember 2025, diproyeksikan dana yang akan keluar ± sebesar Rp5,35 Triliun, dimana berdasarkan proyeksi cash in ditambah dengan kelolaan dana Bank Kalsel sebesar Rp5,80 Triliun, masih dapat menutupi keperluan penarikan dana nasabah.

Adapun pengeluaran dana tersebut digunakan untuk kebutuhan antara lain dropping dana untuk kebutuhan kas fisik di cabang untuk kebutuhan penarikan tunai nasabah, dan termasuk persiapan fisik kas ATM di seluruh Cabang Bank Kalsel, pencairan kredit dan pembiayaan, pembayaran pajak nasabah, Cover RTGS, SKNBI dan BI-FAST serta pencairan SP2D untuk pembayaran termin proyek, realisasi belanja daerah dan dana lainnya.

Untuk posisi kas gabungan hingga 9 Desember 2025, tercatat sebesar Rp. 533,72 Miliar dengan komposisi Rp. 424,07 Miliar kas fisik di khasanah dan sisanya sebesar Rp. 109,75 Miliar di fisik kas ATM.

Diperkirakan posisi kas ini akan mengalami peningkatan hingga 150% pada pekan ke-4 dan ke-5 Desember 2025 untuk mengatasi peningkatan penarikan dana secara tunai di Cabang. Diperkirakan penarikan fisik dana di KpW-BI dilakukan paling lambat 24 Desember 2025, sedangkan untuk pelayanan BI-RTGS dan SKNBI untuk nasabah, Bank Indonesia tetap membuka layanan sampai dengan 31 Desember 2025.

Menjelang akhir tahun 2025 serta menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru, Bank Kalsel memastikan kesiapan layanan perbankan guna mendukung kelancaran transaksi masyarakat di seluruh Kalimantan Selatan. Salah satu fokus utama adalah keandalan layanan ATM dan CRM sebagai kanal layanan yang paling banyak digunakan nasabah pada periode dengan intensitas transaksi tinggi.

Saat ini, Bank Kalsel mengoperasikan total 299 unit jaringan ATM dan CRM, yang terdiri dari 179 ATM, 116 CRM, dan 4 ATM Mobile, tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Jaringan ini dirancang untuk memastikan akses layanan perbankan tetap tersedia hingga ke wilayah pelosok, termasuk pada saat peningkatan kebutuhan transaksi tunai masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, Bank Kalsel juga telah melakukan pembaruan mesin ATM secara bertahap selama periode 2024–2025.

Selain itu, sebanyak 106 unit ATM telah ditingkatkan menjadi CRM (Cash Recycling Machine), sehingga nasabah dapat melakukan setor dan tarik tunai kapan saja tanpa bergantung pada jam operasional kantor.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan layanan, Bank Kalsel menyiagakan petugas maintenance dan Call Center selama 24 jam penuh. Dengan langkah ini, Bank Kalsel berkomitmen menjaga layanan ATM dan CRM tetap aman, andal, dan responsif, sebagai bagian dari upaya memberikan kenyamanan bertransaksi bagi masyarakat pada momentum akhir tahun.

Selain transaksi melalui jaringan ATM dan CRM, Bank Kalsel juga mendorong nasabah untuk memanfaatkan layanan transaksi non-tunai melalui Mobile Banking AKSEL by Bank Kalsel. Melalui AKSEL, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi secara cepat, mudah, aman, dan nyaman untuk berbagai kebutuhan transaksi seperti transfer, pembayaran, dan pembelian kapan saja dan di mana saja, sebagai solusi transaksi digital yang efektif dan efisien selama periode libur akhir tahun.

“Ke depan, Bank Kalsel akan terus memperkuat fundamental bisnis, tata kelola, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan likuiditas yang terjaga, kesiapan infrastruktur layanan, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis Bank Kalsel dapat menjalankan peran strategis sebagai mitra keuangan daerah yang andal, setia melayani, dan melaju bersama masyarakat Kalimantan Selatan,” tutup Fachrudin. (ADV-RIW/RH)

BANJAR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Polisi Kehutanan (Polhut), Senin (22/12), di kawasan Paralayang Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam.

Upacara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan di Kalimantan Selatan. Upacara dipimpin Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, selaku inspektur upacara.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, membacakan Amanat Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, dalam rangka HUT ke-59 Polisi Kehutanan Tahun 2025.

Dalam amanatnya, Menteri Kehutanan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Polisi Kehutanan atas dedikasi, pengorbanan, dan pengabdian dalam menjaga kedaulatan ekosistem sumber daya alam hutan di seluruh Indonesia.

Menteri Kehutanan menegaskan bahwa tugas Polisi Kehutanan bukanlah tugas yang mudah, dengan risiko tinggi, tantangan medan yang berat, keterbatasan sarana prasarana, hingga ancaman kejahatan kehutanan yang semakin kompleks, terorganisir, masif, dan bahkan berskala transnasional.

Oleh karena itu, Polhut dituntut untuk terus hadir sebagai ujung tombak perlindungan hutan, aktif di tengah masyarakat melalui pendekatan persuasif dan edukatif, serta melakukan penegakan hukum secara tegas baik administratif, perdata, maupun pidana apabila diperlukan.

Lebih lanjut, dalam amanatnya Menteri Kehutanan mengajak seluruh jajaran Polhut untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor sesuai tema peringatan HUT ke-59 Polhut Tahun 2025, “Sinergi Menjaga Hutan, Kolaborasi Membangun Negeri”.

Tema tersebut menegaskan pentingnya persatuan, solidaritas, serta keterpaduan antara Polhut pusat dan daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan hutan yang lestari, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, dalam keterangannya, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Polisi Kehutanan yang telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi di wilayah Kalimantan Selatan.

“Polisi Kehutanan memiliki peran strategis dalam menjaga kawasan hutan dari berbagai ancaman. Melalui peringatan HUT ke-59 ini, kami berharap seluruh jajaran Polhut semakin profesional, solid, serta berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugas perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan,” ujarnya.

Upacara peringatan tersebut diikuti jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, sekretariat dan seluruh bidang lingkup Dishut Kalsel, para Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) beserta Kepala Seksi Perlindungan Hutan, jajaran Polisi Kehutanan lingkup Dishut Kalsel dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan, serta perwakilan unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan, aparat penegak hukum kehutanan, dan pengelola Tahura Sultan Adam.

Melalui peringatan HUT ke-59 Polisi Kehutanan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap semangat pengabdian dan komitmen seluruh jajaran Polhut semakin meningkat dalam mendukung pengamanan kawasan hutan, pencegahan kerusakan lingkungan, serta pelestarian sumber daya alam dan ekosistem hutan secara berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (DishutKalsel-RIW/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Muhidin, diwakili Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Kalimantan Selatan Tahun 2025, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (22/12).

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov, Gubernur Muhidin menyampaikan harapannya, agar kegiatan Rakerprov ini dapat membawa kebaikan dan kemajuan olahraga di Banua.

“Mudah mudahan, kegiatan Rakerprov ini, membawa kebaikan dan kemajuan, bagi olahraga di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Gubernur mengapresiasi, KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak kenal lelah melakukan pembinaan olahraga di Kalimantan Selatan. Selain itu, Gubernur juga memuji kesuksesan KONI, menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Tanah Laut, pada November lalu.

Kerja keras pengurus KONI di provinsi maupun kabupaten/kota, tentunya akan terus berlanjut, karena pembinaan di bidang olahraga harus berkesinambungan.

“Olahraga kita bisa bersaing dengan daerah lain, jika pembinaan dilakukan dengan benar, adanya regenerasi atlet yang terencana dan kerjasama yang baik, antara pengurus di provinsi dan kabupaten kota, termasuk dengan pengurus cabang olahraga,” ujarnya.

Karena itu, tutur Muhidin, Ia mengingatkan kepada semua pengurus KONI, agar pengelolaan organisasi ini diniatkan secara ikhlas. Yakni dengan tekad untuk memajukan olahraga daerah, serta memperkuat integritas dan komitmen berorganisasi.

“Rakerprov ini merupakan momentum penting, untuk memperkuat sinergi antara jajaran KONI, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan olahraga,” ucapnya.

Rakerprov ini harus ditempatkan sebagai forum menyatukan visi dan komitmen untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah, baik ditingkat nasional maupun internasional.

“Saya berharap ada target yang jelas dari KONI, misalnya kita menargetkan peringat 10 besar di PON akan datang, sehingga ada motivasi untuk melakukan pembinaan yang terencana dan berkelanjutan, agar prestasi yang dicapai dapat optimal,” ujarnya.

Prestasi di bidang olahraga ini, tambahnya, berpengaruh besar terhadap citra suatu daerah ataupun bangsa.

“Saat seorang atlet berprestasi, maka nama daerah dan negaranya ikut terangkat,” ucapnya.

Gubernur mencontohkan prestasi Maradona dan Lionel Messi di dunia sepakbola, membuat negara Argentina sangat dikenal dunia, sebagai pencetak pesepakbola handal.

“Mudah mudahan, kita di Kalsel juga suatu hari nanti, bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi dan mendunia,” tutur Gubernur.

Untuk itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, siap mendukung setiap program yang dapat memperkuat pembinaan olahraga dan regenerasi atlet.

“Mari kita bekerja bersama, merangkul semua pemangku kepentingan, tanpa kecuali dunia usaha, agar turut serta mendukung pembinaan olahraga di kalimantan selatan, serta saya berharap Rakerprov KONI ini melahirkan rencana kerja yang lebih baik dan bisa dilaksanakan,” pungkas Muhidin. (SRI/RIW/RH)