LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJAR – Menyikapi terjadinya bencana banjir di berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melakukan pemantauan langsung ke lapangan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelayanan publik di saat banjir.

Salah satu poin penting dari hasil pantauan bahwa, pada saat tanggap darurat ini, bantuan adalah hak warga yang terkena bencana dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar mereka sesuai UU (Undang-Undang) Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Bentuk bantuan dapat berupa makanan, minuman, obat-obatan, pakaian atau barang kebutuhan lainnya.

“Maka perlu kiranya dipastikan, bahwa bantuan sudah terdistribusi secara merata dan tercatat dengan tertib,” ujar Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, saat meninjau penanganan banjir di Kabupaten Banjar pada Rabu (7/1) dan Kamis (8/1).

Lebih lanjut Hadi menambahkan, bahwa yang dimaksud dengan merata terkait dua hal. Yakni bantuan disalurkan ke seluruh wilayah terdampak, tidak hanya di lokasi yang mudah diakses atau dekat dengan pusat kota, tetapi menjangkau ke wilayah lain yang sulit, jauh dan dengan tingkat keparahan sedang hingga tinggi.

Selain itu, bantuan dapat dirasakan masyarakat yang tergolong kelompok rentan, khususnya para penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia (lansia), dengan jenis bantuan yang menyesuaikan kebutuhan mereka.

Ombudsman menyadari, bahwa kapasitas pemerintah daerah mungkin saja terbatas dalam penyediaan bantuan. Dalam hal ini, maka dimungkinkan adanya bantuan dari pemerintah pusat, perusahaan, swasta, masyarakat maupun pihak-pihak lainnya.

”Oleh karena itu harus diupayakan pengelolaan bantuan secara efektif, transparan dan akuntabel. Seluruh bantuan yang dikelola oleh pemda dapat tercatat dengan tertib, minimal ada rincian jelas mengenai bantuan yang diterima dan yang disalurkan, serta dilengkapi bukti dokumentasi,” tegas Hadi.

Dalam kegiatan pemantauan, Ombudsman Kalsel berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, dan melihat langsung kerja – kerja nyata yang terus dilakukan pemda, untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir. Antara lain di gudang logistik, pos pengungsian dan dapur umum.

Ombudsman Kalsel juga ingin memastikan jalannya kegiatan dan bentuk adaptasi pelayanan publik di tengah situasi banjir. Untuk layanan kesehatan, petugas puskesmas yang diatur secara bergiliran melaksanakan kunjungan langsung menggunakan angkutan tossa dan perahu kecil ke rumah-rumah warga yang masih bertahan.

Untuk pendidikan, sekolah-sekolah melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh yang tidak mewajibkan peserta didik masuk kelas. Untuk keamanan dan ketertiban, anggota kepolisian setempat yang terbagi dalam 3 shift berpatroli secara rutin pagi, siang dan malam, untuk menyambangi wilayah desa/kelurahan yang terdampak banjir.

Hal lainnya sebagai catatan Ombudsman Kalsel, bahwa informasi mengenai kontak layanan bencana di nomor 112 agar terus disosialisasikan kepada masyarakat, dan harus dipastikan aktif 24 jam serta pengaduan atau laporannya betul-betul ditindaklanjuti sampai selesai.

Diharapkan warga yang terdampak bencana semakin banyak yang mengetahui layanan dimaksud, sehingga tidak lagi kesulitan dalam mengakses bantuan, evakuasi, dan informasi lainnya.

“Pada saat ke lapangan dan berdialog dengan warga, ada yang menyampaikan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa dan mengungsi kemana,” terang Hadi.

Terakhir, Ombudsman Kalsel mengingatkan kembali bahwa pada tahun 2021 pernah mengeluarkan saran perbaikan terkait penanggulangan bencana banjir di Kalsel. Beberapa poin yang disarankan antara lain: penerbitan peraturan mengenai mekanisme pengumpulan, penerimaan, dan pengelolaan bantuan kedaruratan bencana; pembuatan strategi mitigasi bencana berbasis pemberdayaan masyarakat; pencegahan kerusakan lingkungan; pengkajian penerapan inovasi teknologi pada wilayah-wilayah yang sering terkena banjir; pemulihan atau pembangunan kembali sarana dan prasarana atau insfrastruktur yang mengalami kerusakan akibat banjir.

Selain itu optimalisasi tata kelola air atau sungai dari hulu ke hilir serta penyiapan kapasitas badan air (sungai, waduk, bendungan) untuk mengantisipasi debit air berlebih; serta penguatan penanganan sampah, limbah, dan sedimen pada sungai maupun drainase di wilayah masing-masing untuk mencegah munculnya banjir susulan.

”Kami pikir poin-poin tersebut masih relevan untuk diatensi dan ditindaklanjuti pemda hingga saat ini, sebagai bentuk komitmen kuat untuk mengatasi permasalahan banjir yang terus terjadi,” pungkas Hadi. (Ombudsman-RIW/RH)

BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, menunjukkan kepedulian kepada warga terdampak banjir dengan menyiapkan bantuan tunai dari dana pribadi, yang akan disalurkan kepada masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.

Bantuan yang diberikan sebesar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per rumah, menyesuaikan tingkat dampak banjir yang dialami warga. Rumah dengan kondisi terdampak berat akan menerima bantuan lebih besar dibandingkan yang terdampak ringan.

“Yang terdampak banjir akan kita bantu. Kalau dampaknya berat bisa Rp200 ribu, kalau lebih ringan Rp100 ribu. Tapi datanya harus lengkap dan jelas,” ujar Muhidin, saat meninjau lokasi banjir di Martapura.

Gubernur menegaskan, bantuan uang tunai tersebut bukan berasal dari APBD, melainkan dari dana pribadi sebagai wujud empati dan kepedulian sosial kepada masyarakat yang tengah menghadapi musibah.

Namun demikian, penyaluran bantuan tetap dilakukan secara tertib dan terverifikasi. Salah satu syarat utama adalah adanya pengajuan tertulis yang lengkap melalui BPBD Kalimantan Selatan.

“Itupun syaratnya harus lengkap pengajuan tertulis ke BPBD Kalsel,” tegasnya.

Muhidin menekankan, pendataan penerima bantuan dilakukan per rumah tangga, bukan secara kelompok. Setiap kepala keluarga harus tercatat secara rinci, mulai dari identitas, alamat, hingga jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut.

Menurutnya, bantuan tidak bisa disamaratakan tanpa melihat kondisi riil di lapangan.

“Airnya harus benar-benar masuk ke rumah, bukan cuma di mata kaki. Data per rumah harus tertulis, siapa kepala keluarganya, berapa orang yang tinggal di situ,” jelasnya.

Selain bantuan tunai, Pemprov Kalsel juga menyalurkan bantuan sembako melalui dinas terkait untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak selama masa pemulihan.

Gubernur memastikan, bantuan tidak hanya difokuskan di Martapura, tetapi juga akan disalurkan ke seluruh wilayah Kalimantan Selatan yang terdampak banjir.

“Kalau ada daerah lain yang terdampak, silakan laporkan. Nomor HP Ketua BPBD aktif siang malam. Kalau laporannya valid dan dampaknya berat, kita langsung turun,” tegasnya.

Selain penanganan darurat, Gubernur Muhidin juga menyinggung langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang. Diantaranya melalui normalisasi dan pelebaran sungai, pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan, serta wacana pembangunan rumah panggung atau shelter dua lantai di kawasan rawan banjir.(SYA/RIW/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat upaya penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menekankan dua hal penting, yaitu pembangunan shelter atau rumah panggung bagi pengungsi, serta keaktifan kepala desa dalam mendata korban banjir, agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Muhidin usai meninjau langsung kondisi banjir di Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada Kamis (8/1).

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur melihat secara dekat kondisi warga, ketinggian air, serta fasilitas umum yang terdampak banjir.

Gubernur Muhidin menyampaikan, bahwa keberadaan shelter pengungsian sangat dibutuhkan masyarakat di daerah rawan banjir. Shelter atau rumah panggung dinilai lebih sesuai dengan karakter wilayah Kalsel, yang sebagian besar merupakan dataran rendah dan sering mengalami genangan air saat musim hujan.

“Shelter ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat berteduh sementara, tetapi juga dapat berfungsi sebagai lokasi penyimpanan logistik, tempat pelayanan kesehatan darurat, hingga dapur umum bagi pengungsi. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat dapat merasakan perlindungan yang lebih layak saat bencana terjadi,” ungkap Muhidin.

Selain mendorong pembangunan shelter, Muhidin juga meminta seluruh kepala desa di wilayah terdampak banjir untuk aktif melakukan pendataan dan pelaporan kondisi warganya. Menurutnya, data yang akurat dari tingkat desa merupakan kunci kelancaran penyaluran bantuan.

Ia menegaskan, bahwa pemerintah provinsi terus menyalurkan berbagai bentuk bantuan bagi masyarakat terdampak, mulai dari kebutuhan pangan, kesehatan, hingga sarana evakuasi.

“Tanpa adanya laporan yang jelas dari pemerintah desa, dikhawatirkan nantinya masih ada warga yang belum mendapatkan bantuan secara maksimal,” lanjut Muhidin.

Gubernur juga mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa, untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan banjir.

“Kolaborasi ini diharapkan mempercepat proses evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan pasca bencana,” tutup Muhidin.

Muhidin menegaskan, bahwa keberadaan shelter dan pendataan yang baik merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh masyarakat terdampak banjir memperoleh perlindungan, pelayanan, dan bantuan secara adil serta merata, sehingga beban mereka selama bencana dapat sedikit lebih ringan. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen nyata dalam mengawal penyelesaian konflik agraria, dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Balangan Coal. RDP berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kalsel, pada Rabu (7/1) sore.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat mengatakan, bahwa DPRD hadir sebagai penengah yang objektif, memfasilitasi dialog agar persoalan tidak berlarut – larut dan merugikan masyarakat. Melalui forum RDP ini, Komisi I DPRD Kalsel mendorong penyelesaian sengketa secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta instansi terkait lainnya.

“Kami ingin ada titik temu antara PT Balangan Coal dan masyarakat yang selama ini merasa dirugikan,” katanya.

Rais menjelaskan, Komisi I DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses mediasi, hingga tercapai solusi yang adil, berimbang, dan dapat diterima seluruh pihak, demi menjaga kepercayaan publik terhadap negara dan supremasi hukum.

“RDP ini mempertemukan langsung kedua belah pihak sebagai bagian dari fungsi DPRD Kalsel dalam menyerap aspirasi masyarakat serta memfasilitasi penyelesaian konflik secara adil, transparan, dan bermartabat,” tegas Rais

Sementara itu, perwakilan masyarakat, Harun berharap, fasilitasi DPRD Kalsel ini, dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan yang berpihak pada masyarakat terdampak.

“Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, mengenai pentingnya legalitas dan administrasi kepemilikan tanah,” tutupnya

Dalam RDP tersebut terungkap adanya perbedaan pandangan terkait klaim kepemilikan serta proses ganti rugi lahan di Desa Montuyan, Kabupaten Balangan. Pihak perusahaan menyatakan telah melaksanakan kewajiban pembayaran, sementara masyarakat menyampaikan bahwa hak mereka belum sepenuhnya terpenuhi. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Selatan mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima, RSUD Ulin Banjarmasin menggelar Pelatihan Pengelolaan Rumah Sakit bekerja sama dengan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Provinsi Jawa Tengah, di Aula 1 Gedung Ulin Tower Lantai 7, Kamis (8/1).

Ketua ARSADA Jawa Tengah Cahyono Hadi mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Ketika kami memberikan pelatihan di RSUD Ulin Banjarmasin, dapat dilihat rumah sakit ini sudah baik sekali dan prospektif,” ungkap Cahyo.

Mengingat, RSUD Ulin Banjarmasin merupakan wajah terdepan pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan serta memiliki potensi yang sangat prospektif untuk terus berkembang.

“Kami berharap dengan sumber daya yang ada, RSUD Ulin Banjarmasin bisa mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” ucap Cahyo.

Sementara itu, Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo mengatakan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas manajemen rumah sakit, untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam penguatan tata kelola rumah sakit,” ungkap Among.

Menurutnya, melalui pelatihan ini, RSUD Ulin Banjarmasin berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan rumah sakit, agar semakin profesional serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Sehingga kami berkoordinasi dengan Rumah Sakit Mawardi dan ARSADA Jawa Tengah, untuk kemajuan RSUD Ulin Banjarmasin,” ucap Among.

Sementara itu, Dewan Pengawas RSUD Ulin Banjarmasin yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, menyampaikan dukungan atas terselenggaranya kegiatan ini.

Melalui pelatihan bersama ARSADA, diharapkan RSUD Ulin Banjarmasin dapat terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. (SRI/RIW/RH)

BANJAR – Usai meninjau wilayah terdampak banjir di Kabupaten Balangan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar, Kamis (8/1) siang, yang juga terdampak banjir.

Peninjauan ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya komitmen pemerintah memperkuat perlindungan sosial, merespons krisis secara cepat, serta memastikan penanganan bencana berjalan terpadu.

Di Kabupaten Banjar, Wapres mengunjungi posko pengungsian di halaman eks Puskesmas Kecamatan Sungai Tabuk. Wapres menyapa para pengungsi, berdialog dengan warga, serta mendengarkan langsung kondisi dan kebutuhan selama berada di tempat pengungsian.

Dalam kesempatan ini, Wapres juga menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi kelompok rentan dan memastikan layanan dasar tetap berjalan optimal.

“Warga yang mengungsi, terutama lansia, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kaum disabilitas, harus benar-benar diperhatikan. Pastikan dapur umum menyediakan makanan tiga kali sehari dan posko kesehatan tetap aktif 24 jam,” tegas Wapres.

Selain itu, Wapres juga meminta agar ketersediaan obat – obatan, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya terus terjaga, untuk mencegah munculnya penyakit akibat banjir berkepanjangan.

Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat, atas arahan Presiden, untuk mempercepat penanganan darurat dan pemulihan wilayah terdampak.

“Rumah-rumah yang rusak akan diperbaiki oleh pemerintah. Untuk sementara Bapak-Ibu tetap di sini dulu, dan pemulihan akan kita percepat,” ujar Wapres.

Usai dari posko pengungsian, Wapres meninjau dapur umum untuk memastikan penyediaan makanan bagi pengungsi berjalan baik.

Rangkaian peninjauan dilanjutkan ke permukiman warga yang masih tergenang banjir. Dengan menggunakan perahu karet, Wapres melihat langsung kondisi rumah-rumah terdampak sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di lapangan.

Berdasarkan data sementara, banjir di Kabupaten Banjar berdampak pada 9 kecamatan dan 121 desa, dengan 23.133 rumah terdampak dan 13.732 rumah masih terendam. Jumlah warga terdampak mencapai 42.082 kepala keluarga atau 118.151 jiwa, termasuk ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Usai menyelesaikan rangkaian kegiatan di Kabupaten Banjar, Wapres bertolak menuju Lanud Sjamsudin Noor untuk kembali ke Jakarta. (BiropersWapres-RIW/RH)

HULU SUNGAI UTARA – Sebagai upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda, Bank Kalsel melalui kegiatan literasi keuangan, menyasar lingkungan pendidikan berbasis pesantren. Kali ini, Bank Kalsel berkolaborasi bersama Ketua DPRD Provinsi Kalsel, melakukan inklusi dan literasi di Pondok Pesantren Rasyidiah Khalidiyah (Rakha) Amuntai.

Kegiatan ini, dihadiri langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin; dengan didampingi Kepala Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Normal Islam Putra (NIPA) Rasyidiah Khalidiyah Amuntai, Alfianor, Abd Hasib Salim (Ketua STIQ) dan dihadiri 7 guru serta 140 santri serta santriwati yang turut ambil bagian dan mengikuti kegiatan dengan penuh antusias.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (8/1) ini, sangat meriah dan interaktif, mulai dari pemaparan materi literasi keuangan, pengenalan pentingnya menabung sejak dini, hingga sesi diskusi dan tanya jawab yang mendorong partisipasi aktif para santri dan santriwati, dalam memahami pengelolaan keuangan yang bijak dan bertanggung jawab.

Dalam literasi yang disampaikan kepada seluruh Santri dan Santriwati, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK sangat mengapresiasi langkah Bank Kalsel, yang secara konsisten menghadirkan edukasi keuangan langsung ke lingkungan pesantren.

“Literasi keuangan adalah fondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya mengapresiasi Bank Kalsel yang tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga hadir memberikan edukasi nyata bagi masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren,” ucap Supian.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, disela kegiatan juga menambahkan, bahwa inklusi dan literasi keuangan di lingkungan pesantren memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran finansial khususnya generasi muda sebagai penerus daerah.

“Santri dan santriwati merupakan generasi penerus daerah yang perlu dibekali pemahaman keuangan sejak dini. Melalui literasi ini, diharapkan mereka mampu mengelola keuangan secara bijak, memahami pentingnya menabung dan memanfaatkan produk Tabungan Simpel iB bagi pelajar, serta memanfaatkan layanan perbankan secara aman dan bertanggung jawab,” ungkap Fachrudin.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Bank Kalsel juga melaksanakan pembukaan rekening Tabungan Simpel iB bagi 140 santri dan santriwati MAS NIPA Rasyidiah Khalidiyah Amuntai, yang secara simbolis diserahkan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK kepada MAS NIPA, Alfianor, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap penguatan budaya menabung sejak usia sekolah. (ADV-RIW/RH)

BANJAR – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Kabupaten Balangan dan Banjar, Kamis (8/1).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan bencana di lapangan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Wapres beserta rombongan terbatas bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 TNI AU. Setibanya di Pangkalan Udara TNI AU Syamsudin Noor, Banjarmasin, Wapres langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tabalong sebelum bergerak ke Kabupaten Balangan.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto, agar negara hadir secara nyata di tengah masyarakat, khususnya saat terjadi bencana.

“Hari ini saya ke Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memastikan penanganan bencana di lapangan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Wapres.

Di Desa Juuh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Wapres meninjau langsung posko pengungsian, dapur umum, serta lokasi terdampak banjir.

Selain itu, Wapres juga melihat proses pembersihan lingkungan sekolah dasar yang sempat terdampak genangan air.

Wapres menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak – anak.

“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Ketersediaan fasilitas dasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terdampak harus benar – benar dijamin,” tegasnya.

Selain memastikan distribusi logistik dan layanan kesehatan, Wapres juga menaruh perhatian pada percepatan pemulihan fasilitas publik agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera kembali normal.

Usai dari Kabupaten Balangan, Wapres melanjutkan peninjauan ke Kabupaten Banjar, tepatnya di Kecamatan Sungai Tabuk. Di wilayah ini, Wapres kembali meninjau posko pengungsian, dapur umum, serta melihat langsung kondisi masyarakat terdampak banjir dan langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama unsur terkait.

“Pemerintah berkomitmen mengawal penanganan pascabencana tidak hanya pada masa tanggap darurat, tetapi hingga pemulihan berjalan menyeluruh, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas secara aman dan normal,” kata Wapres.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wapres turut didampingi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsdya TNI Mohammad Syafii, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, Staf Khusus Wakil Presiden Achmad Adhitya, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel. (Sekretariat Wapres-SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Di tengah pesatnya arus informasi dan meningkatnya interaksi masyarakat di media sosial, ruang digital kini menjadi salah satu faktor penentu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menyikapi tantangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat strategi pengelolaan ruang digital serta berkomitmen mengoptimalkan ruang digital guna mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas).

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim menegaskan, bahwa media sosial saat ini telah menjadi arena utama interaksi publik yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas sosial dan persepsi masyarakat. Konten negatif yang tidak dikelola dengan baik dinilai berpotensi memicu disinformasi dan perpecahan sosial.

“Ruang media sosial kini menjadi arena utama interaksi publik yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas sosial, persepsi publik, dan keamanan nasional,” ujar Muslim saat memaparkan materi pada kegiatan FGD Strategi Optimalisasi Untuk Menjaga Ruang Media bersama Polda Kalsel, Kamis (8/1).

Ia juga memaparkan, berdasarkan data penanganan konten negatif periode 2024–2025, tercatat lebih dari 3 juta konten telah ditangani, dengan dominasi konten perjudian dan pornografi. Kondisi tersebut mendorong Diskominfo Kalsel untuk menerapkan prinsip komunikasi publik Verify, Clarify, dan Respond, agar informasi yang benar dapat diterima masyarakat lebih cepat dibandingkan penyebaran hoaks.

Sebagai langkah konkret, Diskominfo Kalsel berencana membentuk Rapid Response Social Media Unit yang akan bekerja selama 24 jam penuh (24/7) dan berkolaborasi dengan Humas Polda Kalsel. Unit ini diharapkan mampu merespons isu-isu digital secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Selain itu, penguatan literasi digital juga terus digencarkan melalui empat pilar utama, yakni Digital Skill, Digital Culture, Digital Ethics, dan Digital Safety, guna membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab masyarakat dalam bermedia digital.

“Strategi optimalisasi digital yang terencana dan berbasis data sangat krusial untuk menjaga media sosial sebagai ruang publik yang sehat dan aman, sehingga dapat mendukung kerja Polda Kalsel dalam menjaga sitkamtibmas,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengajak masyarakat untuk menerapkan etika Saring Sebelum Sharing, dengan memastikan kebenaran serta kemanfaatan informasi sebelum disebarluaskan.

“Melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan komunitas digital, diharapkan Kalimantan Selatan mampu mewujudkan ruang digital yang kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)