LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DPRD Banjarmasin Minta Tenaga Honorer Tidak Dihapus

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta tenaga honorer tidak dihapus oleh Pemerintah Kota. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Tugiatno, kepada sejumlah wartawan, Jumat (9/6).

Tugiatno mengatakan, adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, untuk menghapus tenaga honorer yang ada di instansi pemerintahan di seluruh Indonesia, disikapi wakil rakyat dengan meminta Pemerintah Kota untuk menyampaikan aspirasi penolakan.

“Tenaga honorer ini jangan dihapus, karena sangat membantu kinerja para ASN,” ucapnya

Disampaikan Tugiatno, selama ini para Tenaga Honorer yang langsung bekerja dengan turun ke lapangan, diantaranya di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin, bahkan mereka sebagian mengabdikan diri sebagai guru tidak hanya bagi sekolah di tengah kota, juga ke sekolah pinggiran.

“Kami selama ini sangat mengapresiasi kinerja tenaga honorer,” ungkapnya

Lebih lanjut Tugiatno menambahkan, untuk persoalan kesejahteraan gaji dan tunjangan tenaga honorer, ke depan memang harus dibahas intens, agar ada solusi yang tepat dan cepat nantinya.

“Mereka tetap bekerja dengan tidak melanggar aturan dari Pemerintah Pusat,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Halal Bihalal KBB Sumatera Barat, Paman Birin: Senang Badapat Urang Banjar Perantauan

PADANG – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin, bersama istri Raudatul Jannah berbaur dengan urang Banjar di Provinsi Sumatera Barat, Jumat (9/6).

Suasana halal bihalal Paman Birin bersama KBB Padang Sumatera Barat

Dalam acara silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar KBB Sumatera Barat bersama Gubernur Kalsel, Paman Birin mengungkapkan rasa senang bisa bertemu dengan urang Banjar di tanah Minang.

“Ulun senang rasa hati badapat dengan pian-pian sabarataan Urang Banjar di perantauan. Urang Banjar itu terus bergerak dan tidak pernah putus asa,” kata Paman Birin yang disambut gembira Bubuhan Banjar di Sumatera Barat.

Sebagai Ketua KBB se-dunia, Paman Birin menyampaikan akan terus menggerakkan urang Banjar di seluruh Indonesia dan dunia.

Setelah sebelumnya silaturahmi diberbagai provinsi lainnya, nantinya akan diagendakan silaturahmi ke Singapura, Malaysia, Thailand hingga ke Arab Saudi.

“Insya Allah, kita akan menggerakkan bubuhan Banjar sadunia,” ungkap Paman Birin.

Sementara itu, Ketua KBB Sumatera Barat, Kamaluddin Lukman bersyukur, warga di perantauan bisa bertatap muka dan bertemu Paman Birin, Gubernur Kalsel.

“Selamat datang Paman Birin. Kami himung, Pak Gubernur mendatangi kami di sini,” kata Kamaluddin, keturunan generasi ketiga Urang Banjar kelahiran Tambilahan, Provinsi Riau ini.

Kamaluddin Lukman menceritakan, KBB Sumbar ini terbentuk 10 tahun lalu sebagai wadah silaturahmi warga Banjar atau keturunan Banjar di Sumbar.

“Sekali lagi terimakasih Paman Birin yang merekatkan dan memarakakan bubuhan Banjar di perantauan,” ungkap Kamaluddin Lukman.

Dalam acara silaturahmi itu, juga disampaikan tausiyah oleh Guru Supian yang inti sarinya mengungkapkan pentingnya silaturahmi untuk mendapatkan Rahmat Allah SWT.

Tampak hadir dalam silaturahmi itu, Staf Khusus Gubernur Achmad Maulana, Taufik Arbain, Syahrizal Aufa (Pengurus KBB se-Dunia), sejumlah kepala dinas Pemprov Kalsel seperti Kepala Bappeda Ariadi Noor, Kadisbunnak Suparmi, Kadis Kelauatan Rusdi Hartono, Kepala Biro Umum Rospana Sofian, Karo Adpim Berkatullah, Karo Adbang Gusti Rahmat serta sejumlah ASN Pemprov Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Program Padi Apung Akan Kembali Diuji Coba di Kabupaten/Kota di Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, akan kembali melaksanakan uji coba penanaman padi apung. Hal ini dikarenakan melihat dari suksesnya teknologi inovasi padi apung yang telah dilakukan pihaknya pada tahun 2023 di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel (topi merah) saat melihat program padi apung

Hal ini disampaikan, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Imam Subarkah, pada Jum’at (9/6).

Imam menyampaikan Pemerintah Provinsi Kalsel akan kembali melakukan uji coba teknologi inovasi padi apung di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Rencana uji coba teknologi padi apung ini akan dilakukan setelah anggaran perubahan 2023 keluar. Dimana perkiraan anggaran tersebut akan keluar kisaran September atau Oktober, dan bertepatan pada musim penghujan.

“Itupun pas, karena pada bulan itu biasanya musim hujan terjadi,” ungkap Imam.

Imam menambahkan, uji coba teknologi inovasi padi apung ini kembali dilakukan karena banyaknya permintaan dari kabupaten/kota yang ingin mencoba teknologi baru ini, karena melihat suksesnya program padi apung di 3 kabupaten. Sebelumnya, panen teknologi padi apung telah dilakukan di kabupaten Barito Kuala kecamatan Jejangkit, dengan padi lokal varietas siam madu dengan umur kurang lebih 4 bulan.

“Dan ini lumayan untuk produktivitasnya dibandingkan dengan di tanam di lahan biasa,” lanjut Imam.

Ia melanjutkan, Pihaknya berharap kepada 3 kabupaten yang telah melakukan uji coba padi apung, agar terus menanam kembali menggunakan media yang ada. Untuk uji coba teknologi padi apung selanjutnya akan dilakukan di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah dan Tapin.

“Rencana ada 4.000 sterofoam yang akan disebar ke kabupaten/kota untuk uji coba padi apung selanjutnya,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

DPRD Kalsel Terus Berupaya Optimalkan Fasilitasi Pesantren

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya mengoptimalkan fasilitas pondok pesantren, terutama dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren.

Dalam rangka hal tersebut, Anggota Bapemperda DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah, mengatakan pihaknya berkunjung ke Majelis Masyayikh, belum lama tadi. Ia mengungkapkan Majelis Masyayikh ini dibentuk oleh Pemerintah Pusat berdasarkan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren.

“Majelis Masyayikh ini memiliki mandat khusus dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren,” katanya kepada wartawan, Kamis (8/6).

Abidinsyah menjelaskan keberadaan pesantren di Kalsel sangat banyak dan beragam. Bahkan untuk yang formal ada sekitar 298 pesantren. Sementara, pesantren non formal diperkirakan jumlahnya lebih banyak.

Oleh karena itu, Abidinsyah berharap agar Majelis Masyayikh juga ada di provinsi Kalsel agar kualitas pendidikan pesantren, khususnya non formal bisa lebih baik lagi, karena lembaga ini akan membina kualitas dan kemandirian dari pesantren.

“Kita ingin pesantren yang telah menghasilkan banyak alumni yang luar biasa ini dapat lebih diperhatikan, khususnya pesantren non formal ini agar lulusannya bisa dapat ijazah dan diakui,” tuturnya.

Untuk diketahui, rombongan Bapemperda DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya Hormansyah diterima langsung Sekretaris Majelis Masyayikh Dr. KH. Ahmas Muhyiddin Khotib beserta jajarannya, pada jadwal kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada 4-6 Juni 2023. (NRH/RDM/RH)

Persediaan Hewan Kurban di Banjarmasin Mencukupi

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanannya memastikan, untuk ketersediaan hewan kurban mencukupi. Meski diprediksi permintaan hewan kurban meningkat pada tahun ini.

Kepala Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Banjarmasin, Agus Siswadi menjelaskan, pada tahun ini tidak ada ditemukan hewan kurban khusus sapi yang mengalami penyakit mulut dan kuku atau PMK.

“Sehingga, pasokan maupun permintaan sapi mengalami kenaikan di Kota Banjarmasin,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Menurut Agus, untuk kebutuhan sapi kurban tahun lalu di Rumah Potong Hewan (RPH) sebanyak seribu, sedangkan tahun ini diprediksi sebanyak 1.200 lebih.

“Untuk ketersediaan sapi kurban di RPH mencukupi,” ucapnya.

Sedangkan, untuk harga sapi kurban di Kota Banjarmasin saat ini, mulai mengalami kenaikan sebesar Rp 1 juta sampai Rp 2 juta.

“Pada tahun ini harga sapi kurban mengalami kenaikan harga dari tahun lalu, karena permintaan mulai mengalami peningkatan,” ungkapnya lagi.

Kenaikan tersebut, lanjut Agus, terjadi dari pemasok. Namun kenaikan masih terbilang normal apalagi jelang pelaksanaan ibadah kurban.

“Bila dibandingkan tahun lalu, harga sapi kurban mengalami kenaikan pesat. Sedangkan tahun ini masih dalam kenaikan yang wajar,” jelasnya.

Seperti diketahui, untuk sapi besar atau sapi jenis limosin asal Madura dijual dengan harga mencapai Rp 45 juta per ekor.

Sedangkan sapi kecil seperti sapi Kupang dengan berat sedang dijual di kisaran harga Rp 18 juta hingga Rp 19 juta per ekornya. (SRI/RDM/RH)

Tak Cuma PKB Yang Dibebaskan, BBN-KB di Kalsel Juga Bakal Dapat Diskon

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel tak tanggung-tanggung memberikan program relaksasi di tahun ini. Selain bakal merealisasikan pengurangan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), juga menerapkan relaksasi 50 persen untuk sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang dimulai pada 1 Juli – 9 Desember 2023.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil, mengatakan, setelah melakukan kesepakatan antara tim pembina Samsat dengan Gubernur diketahui kebijakan yang diberikan bagi wajib pajak di luar daerah yang melakukan mutasi nopol dipastikan tak dipungut biaya alias nol.

“Jadi ada Non DA melakukan mutasi ke Kalsel itu gratis alias dibebaskan,” ujarnya, Jumat (9/6).

Bahkan, dibeberkannya, kepengurusan pajak kendaraan bermotornya juga mendapat potongan atau diskon hingga 50 persen.

“Silahkan bagi masyarakat nantinya dapat memanfaatkan momen ini sebaik-sebaiknya. Sehingga kendaraan bermotor di Kalsel benar-benar terdata dan dapat digunakan,” ungkap Subhan.

Terkait pemberian insentif, ia menerangkan, khusus kendaraan bermotor (PKB) yang tidak dilakukan perpanjangan di atas 10 tahun cukup membayar 10 plus satu tahun berjalan pajak. Sedangkan, 5 – 10 tahun hanya membayar 5 plus 1 tahun.

“Sedangkan 3 hingga 5 tahun membayarnya cukup 2 plus 1 tahun saja,” beber dia.

Ditambahkan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bapenda Kalsel, Riandy Hidayat, dengan nanti dilaunchingnya program pemberian insentif atau relaksasi kepada wajib pajak maka sejumlah diskon tak hanya pada penghapusan denda saja.

Kabid Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bapenda Kalsel, Riandy Hidayat

“Jadi, wajib pajak yang membayarkan 30 hari sebelum jatuh tempo itu mendapat potongan hingga 2 persen itu berlaku 1 Juli – 30 September 2023,” ucapnya.

Sedangkan, kata dia, 60 – 31 hari sebelum masa berlaku habis dan jatuh tempo wajib pajak mendapatkan potongan 4 persen hingga berakhirnya masa relaksasi pada 31 September 2023.

“Nah, apabila wajib pajak yang melakukan pembayaran lebih awal lagi maka semakin besar juga potongan pembayarannya ,” ucapnya. (RHS/RDM/RH)

Jemaah Haji Indonesia Dapat Asuransi Jiwa dan Kecelakaan, Ini Ketentuannya

JAKARTA – Jemaah haji reguler Indonesia akan mendapatkan asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri, Saiful Mujab mengatakan, asuransi diberikan sejak jemaah masuk asrama, waktu pemberangkatan, dan ketika mereka masih di asrama saat pemulangan.

Saiful memaparkan, jika saat masuk asrama wafat, jemaah dapat asuransi sesuai Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang disetorkan. Apabila mengalami kecelakaan, akan ada persentase perhitungan klaim, tergantung tingkatan yang diderita.

“Jemaah haji yang wafat di pesawat, akan mendapat extra cover sebesar Rp125 juta. Ini bagian dari upaya pelindungan jemaah,” terang Saiful Mujab di Jakarta, pada Jumat (9/6).

Berdasarkan data Siskohat, sampai saat ini sudah ada 29 jemaah wafat. Sebanyak 23 jemaah wafat di Madinah dan 6 jemaah wafat di Makkah.

Kuota haji Indonesia tahun ini kembali normal, sebanyak 221.000 orang, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan 8.000 kuota dari Arab Saudi.

Operasional ibadah haji telah berjalan sejak 23 Mei 2023. Jemaah haji secara bertahap masuk ke asrama haji. Sehari setelahnya, jemaah mulai diberangkatkan ke Arab Saudi. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang pertama menuju bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah berakhir 8 Juni 2023, ditutup dengan kedatangan jemaah kloter 38 Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS 38). Total ada 263 kloter dengan 100.001 jemaah yang mendarat di Madinah dari 24 Mei – 8 Juni 2022.

Sejak 1 Juni 2023, jemaah yang tiba di Madinah secara bertahap diberangkatkan menuju Makkah. Sampai hari ini pukul 01.00 WIB, tercatat ada 120 kloter dengan 46.341 jemaah yang sudah tiba di Makkah dari Madinah.

“Sejak 8 Juni 2023, dimulai fase kedatangan jemaah haji gelombang pertama di bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Artinya, Makkah mulai menerima kedatangan jemaah dari Madinah dan Jeddah,” sambungnya.

Berikut adalah ketentuan pemberian asuransi jiwa dan kecelakaan jemaah haji:

Jemaah wafat diberikan sebesar minimal Bipih.
Jemaah wafat karena kecelakaan diberikan dua kali besaran Bipih
Jemaah kecelakaan yang mengalami cacat tetap, diberikan santunan dengan besaran yang bervariasi, antara 2,5% sampai 100 persen Bipih
Pengurusan asuransi dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Asuransi akan membayar klaim melalui transfer ke rekening jemaah
Asuransi berlaku sejak jemaah masuk asrama embarkasi haji sampai jemaah pulang kembali ke debarkasi haji. (KemenagRI-RIW/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Minta E-Parkir Dapat Optimalkan PAD

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta penerapan E-Parkir dapat mengoptimalkan Pendaparan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada sejumlah wartawan, pada Kamis (8/6)

Awan mengatakan, dengan adanya penerapan E-Parkir oleh Dinas Perhubungan kota Banjarmasin, diharapkan dapat meningkatkan PAD, melalui peningkatan retribusi yaitu tentunya pembangunan akan lebih banyak lagi.

“Peningkatan E-Parkir ini, PAD Banjarmasin akan meningkat,” katanya

Disampaikan Awan, penerapan E-Parkir ini hendaklah dilaksanakan dengan baik dan secara menyeluruh, agar mencegah kebocoran pada PAD. Terkait ada beberapa titik yang belum optimal, karena mengalami kendala, maka akan segera didiskusikan.

“Kami ingin ada evaluasi secepatnya oleh Dishub Banjarmasin,” jelas Politisi PKS DPRD Banjarmasin

Lebih lanjut Awan menambahkan, saat ini di kota seribu sungai masih belum perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi parkir, karena layak dan tidak memberatkan warga, yaitu sesuai aturan tarif parkir untuk kenderaan bermotor roda dua Rp2.000 dan roda empat Rp3.000.

“Kalau ada pengelola parkir yang memungut melebih itu, kami minta ketegasan dari instansi terkait,” tutup Awan. (NHF/RDM/RH)

DPRD Kalsel Jadwalkan Pelantikan 2 PAW Anggota Dewan

BANJARMASIN – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menjadwalkan pelantikan dua orang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kalsel Periode 2019-2024.

Rencana pelantikan dua PAW tersebut disampaikan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini kepada wartawan, Rabu (7/6).

“Kita akan jadwalkan pelantikan dua PAW tersebut pada bulan Juni ini,” katanya.

Pelantikan dua PAW tersebut akan menggantikan almarhum Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Hasanuddin Murad, dan Haryanto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengundurkan diri.

Ditambahkan Supian HK, untuk merealisasikan agenda pelantikan PAW, maka tahapan saat ini, pihaknya sedang menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.

“Suratnya sudah diantar langsung ke Kementerian Dalam Negeri dan diharapkan akan turun dalam bulan ini,” jelasnya.

Adapun untuk pengganti almarhum H Hasanuddin Murad adalah peraih suara terbanyak kedua di daerah pemilihan Kabupaten Barito Kuala (Batola), yakni atas nama Susan, sedangkan pengganti Haryanto dari daerah pemilihan Kota Banjarmasin adalah Fahruri. (NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Minta 4 Peserta Audisi GBN Junjung Tinggi Persatuan dan Kesatuan

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta, empat peserta Audisi Gita Bahana Nusantara yang terpilih, dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Persatuan dan Kesatuan.

Kabid Kebudayaan, Kasi Kesenian Disdikbud Kalsel, Para Juri dan Peserta yang terpilih Audisi Gita Bahana Nusantara

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati, kepada wartawan pada Rabu (8/6).

Raudati menjelaskan, dalam pelaksanaan audisi Gita Bahana Nusantara Kalimantan Selatan, yang digelar selama dua hari pada 7 – 8 Juni 2023, dari 41 peserta yang mewakili Kabupaten dan Kota, telah terpilih empat orang dan empat peserta cadangan, untuk mengikuti tim paduan suara Gita Bahana Nusantara, di Istana Merdeka pada Agustus mendatang.

“Empat yang terpilih ini akan bergabung dengan peserta lain, mewakili dari 34 Provinsi di Indonesia,” ucapnya

Disampaikan Raudati, selama masa karantina, hendaklah selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, yang diharapkan kegiatan Gita Bahana Nusantara ini, mampu menyatukan perbedaan serta memadukan sebuah keharmonisan di kalangan generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa.

“Junjunglah semangat kebangsaan sebagai Warga Negara Indonesia,” pintanya

Sementara itu, salah satu, Juri Senior dari Pemerintah Pusat, Sudirman, mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi penampilan semua peserta dalam Audisi Gita Bahana Nusantara Kalimantan Selatan. Ia berharap empat peserta yang terpilih dapat menampilkan yang terbaik nantinya, untuk mewakili putra putri daerah di Banua.

“Empat peserta Audisi Gita Bahana Nusantara Kalimantan Selatan yang terpilih, atas nama Samuel Raphael, dari Kota Banjarmasin dengan jenis suara Tenor, Meisya Syifa Noerzahra dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, jenis suara Sopran, kemudian Davina Lourdes Rahail dari Kota Banjarmasin, untuk jenis suara Alto dan Yousa Runiyus Yousa dari Kabupaten Tabalong jenis suara Bass,” tutupnya

Untuk diketahui, Audisi Gita Bahana Nusantara Kalimantan Selatan, ditutup
secara resmi, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati, bertempat di salah satu hotel berbintang Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)