BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel tengah menyiapkan berbagai langkah menuju pelaksanaan haul KH Muhammad Zaini Bin Abdul Ghani (Guru Sekumpul) ke 18 Tahun 2023 yang akan diselenggarakan di kediaman pribadi Gubernur Sahbirin Noor, di Martapura Timur.
Rakoor ini dihadiri TNI/Polri, SKPD tingkat Pemprov dan Pemkab Banjar
Setelah menggelar jumpa pers pada Minggu (8/1) malam. Pemda bersama TNI/Polri langsung melaksanakan lagi rapat koordinasi di aula H Aberani Sulaiman, Senin (10/1) siang, untuk membahas soal kesiapan sebelum peyelenggaraan haul akbar tersebut.
Usai memimpin rakor, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, menuturkan, pada rakor ini sementara masih membahas persiapan awal untuk mematangkan penyelenggaraan haul Guru Sekumpul.
Sekdprov Kalsel Roy Rizali Anwar saat menjelaskan rakoor persiapan Haul ke 18 Guru Sekumpul
“Nanti akan diserahkan dengan tim tekhnis. Selanjutnya akan dilakukan persiapan lebih matang lagi untuk kegiatan ini,” ujarnya.
Dalam kesiapan itu, Roy membeberkan, membahas peralihan arus lalu lintas, penginapan, ketersediaan perahu karet hingga akomodasi.
“Sudah berkoordinasi tadi dengan Satpol PP, Dishub, Lantas untuk memastikan dan mematakan kondisi atau rencana lokasi pelaksanaan,” tuturnya.
Sementara itu, Kasrem 101/Antasari Banjarmasin, Letkol inf Iwan sandriyanto, mengungkapkan, sesuai aturan pihaknya siap membantu dan mendukung jalannya haul akbar ini supaya kesan baik kepada jamaah dan tamu yang hadir nantinya.
“Kami dari TNI siap membantu. Itu kebaikan demi kebaikan bersama, nantinya kita siapkan apa yang harus diperlukan,” ucapnya
Lokasi yang sama, Karo Ops Polda Kalsel, Kombes Pol Nurhandono, mengatakan, masih akan mengatur lagi perencanaan soal kelancaran ini agar pelaksanaan ke depan berjalan baik.
“Setelah rapat teknis nanti akan disampaikan berapa personel yang akan dikerahkan,” paparnya.
Diketahui dalam rakor tadi, pihak fasilitator atau ketua tim dalam acara haul akbar ini ditunjuk Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Sedangkan untuk koordinator perlengkapan dipercayakan kepada Biro Umum Setda Provinsi Kalsel. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Salah satu penyumbang rendah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Provinsi Kalimantan Selatan, yakni rendahnya minat pemuda untuk ikut berorganisasi.
Rendahnya minat berorganisasi pemuda tersebut, disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, baru baru tadi,
“Salah satu upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda tersebut, yakni dengan melibatkan organisasi kepemudaan,” ungkapnya.
Menurut Hermansyah, dengan melibatkan organisasi pemuda tersebut, maka pemuda di Kalsel akan semakin tertarik untuk ikut berorganisasi.
“Dengan semakin meningkatnya minat pemuda untuk berorganisasi,maka Indeks Pembangunan Pemuda akan semakin meningkat lagi kedepannya,” ujar Hermansyah berharap.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan, IPP Kalsel pada tahun 2022 ini, dapat masuk pada peringkat 15 besar nasional.
“Saat ini Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan berada di peringkat 21 nasional,” ucapnya.
Untuk itu, lanjut Hermansyah, pihaknya menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022.
Menurut Hermansyah, untuk mencapai peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda tersebut. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan akan membentuk Kelompok Kerja.
“Pokja Peningkatan Indek Pembangunan Pemuda tersebut, terdiri dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, BPS, organisasi kepemudaan, serta lainnya, dapat bekerja untuk mencapai peningkatan IPP tersebut,” ucap Hermansyah. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif melakukan pembahasan Tata Tertib tahun 2023, melalui Panitia Kerja (Panja).
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Panitia Kerja Tata Tertib DPRD Kota Banjarmasin, Sukrowardi, pada Senin (9/1) mengatakan, untuk semakin meningkatkan kinerja dan tugas wakil rakyat, pihaknya menggelar rapat dalam rangka menyempurnakan (Tatib) Dewan melalui proses revisi. Poin penting dalam pembahasan diantaranya, kehadiran saat rapat panitia khusus, rapat paripurna, dan rapat dengar pendapat pendapat, agar sesuai kuorum.
“Dalam tatib diatur sebelum rapat harus hadir tepat waktu,” ucapnya
Disampaikan Sukro, pembahasan Rapat Panja Tata Tertib DPRD Kota Banjarmasin digelar selama tiga hari mulai 9 – 11 Januari 2023, pihaknya akan terus menerima berbagai masukan dari seluruh anggota Dewan yang terdiri dari Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
“Kita akan menerima saran dari Bagian Hukum Banjarmasin,” jelas politisi Golkar DPRD Banjarmasin.
Lebih lanjut Sukro menambahkan, dengan direvisi Perda Tatib DPRD Banjarmasin, juga dapat semakin memperkuat jalinan sinergitas antara legislatif dengan eksekutif, sehingga mewujudkan pembangunan yang lebih baik lagi di Kota Seribu Sungai.
“Revisi Tatib ini menyempurnakan yang sudah dijalankan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
DENPASAR – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi ekonomi dan keuangan, menyambangi Dinas Pariwisata Provinsi Bali guna studi komparasi untuk menopang kebijakan pemerintah pusat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Senin (9/1).
Rombongan Dewan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin disambut hangat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, T.B. Pemayun.
Dalam pertemuan tersebut, T.B. Pemayun menyampaikan mengenai pesatnya peningkatan Pariwisata Bali pasca pandemi Covid-19, beberapa waktu yang lalu.
Provinsi Bali yang merupakan destinasi pariwisata unggulan nasional dan penyumbang 40% wisatawan mancanegara ke Indonesia, menurutnya, mengharuskan Bali untuk turut membantu mempromosikan provinsi lain dalam hal pariwisata, seperti halnya provinsi Kalsel.
“Bali sebagai Lokomotifnya pariwisata nasional, tentu menjadikan Bali mempunyai tanggung jawab untuk juga sama – sama mempromosikan daerah lain seperti salah satunya Kalimantan Selatan,” katanya.
Lebih lanjut T. B. Pemayun menjelaskan, Bali memiliki konsep Bali And Beyond, setelah dari Bali wisatawan mancanegara akan ditawarkan menuju kota lain seperti, Jogjakarta, Gorontalo dan setelah kunjungan ini nantinya akan diarahkan juga ke Kalsel.
“Tentu dengan adanya kehadiran Dewan Kalsel serta Dinas Pariwisata Kalsel ini, kami dapat membantu mengembangkan serta mempromosikan pariwisata Kalsel di mata Internasional,” tambahnya.
Kedepannya, diharapkan Dinas Pariwisata Bali dan Kalsel akan terus berkomunikasi, untuk melakukan kerjasama baik secara formal maupun informal.
Ditemui diakhir kegiatan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, banyak masukan yang didapat dari pertemuan kali ini. Ia berharap dari hasil kunjungan pihaknya kali ini, kedepan banyak hal baru yang bisa diaplikasikan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kalsel.
“Alhamdulillah banyak hal-hal yang baik yang kita serap dari pertemuan kita kali iniini dengan kepala dinas provinsi Bali, hingga mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi daerah kita”, ungkap Paman Yani, sapaan akrabnya.
Paman Yani menjelaskan, Dinas Pariwisata Kalsel tidak bisa bekerja sendiri, harus ada dukungan penuh dari masyarakat, karena dalam pariwisata, keamanan dan kenyamanan adalah hal yang utama.
“Kalsel akan terus berbenah dan mudah-mudahan akan terus jadi tujuan pariwisata. Akan ada tempat wisata-wisata baru yang akan kita buka untuk khalayak, terutama yang berbasis wisata alam, seperti pesisir pantai, laut serta pegunungan. Ini akan menjadi kerja keras kita semua, dan tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat serta anggaran yang cukup,” pungkasnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJAR – Peringatan Haul KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani (Guru Sekumpul) ke-18 akan digelar tahun ini. Bedanya, haul diiniasi oleh ulama dan tokoh agama yang merupakan murid Guru Sekumpul semasa hidup.
Saat jumpa pers di kediaman pribadi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin di Kampung Keramat, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Minggu (8/1) malam, Pimpinan Ponpes Tahfidz dan Ilmu Al-Qur’an Darussalam Martapura, Muhammad Wildan Salman menyebut, pihaknya bersama dengan para “Anak Ilmu” (murid Guru Sekumpul) lainnya sepakat akan memperingati Haul ke-18, pada Kamis malam (26/1).
“Haul Akbar Guru Sekumpul akan dilakukan pada malam Jumat, tanggal 26 Januari, di kediaman Bapak Gubernur di Kampung Keramat. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sukses dan mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT,” ucapnya.
Pimpinan Ponpes akrab disapa Guru Wildan itu mengungkapkan, haul ini akan dibuka untuk umum. Bahkan juga mengundang masyarakat serta tokoh agama dari luar daerah.
“Kita akan mengundang tamu dari luar Kalsel, khususnya dari Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan Alhamdulillah mulai pengasuh pesantrenya mulai mualiminnya, pimpinan Ponpes serta satrinya merespon dengan baik dan akan menghadirinya,” ungkapnya.
Seperti diketahui, peringatan haul Guru Sekumpul sudah tidak digelar secara akbar sejak adanya pandemi COVID-19. Kendati demikian, di berbagai daerah termasuk luar Kalsel tetap menggelar peringatan di masjid atau mushola setempat.
“Apalagi kita yang masih di kawasan Martapura, tentu akan melaksanakannya,” beber Guru Wildan.
Jumpa pers juga dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, serta sejumlah ulama Banua, yakni Habib Ali, KH Mukeri Yunus, Guru Supian Al-Banjari, Guru Juhran, Fauzan Saleh. (RILIS-SYA/RDM/RH)
ARAB SAUDI – Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Kesepakatan tersebut ditandatangani Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah, pada Minggu (8/1).
Ikut menyaksikan, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Hadir juga Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
Suasana saat Kemenag dan Menteri Haji Arab Saudi membahas haji 2023
Dalam kesempatan itu, Menag menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo untuk Yang Mulia Raja Salman dan Pangeran Muhammad Bin Salman. Selama ini, Indonesia dan Arab Saudi menjalin hubungan yang sangat erat.
“Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah,” jelas Menag di Jeddah.
Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini Indonesia mendapat 4.200 kuota.
Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.
Menag mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia. Sebagaimana diketahui, karena pandemi, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji. Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.
“Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji. Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini,” tegasnya.
Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan Gus Men, (panggilan akrab Menag), untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia. Gus Men mengatakan bahwa antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang. Gus Men berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga dapat mengurangi jumlah antrean jemaah haji.
“Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji,” ujar Gus Men.
Menteri Tawfiq mengaku sangat senang untuk bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara penting bagi Saudi. Namun, lanjut Tawfiq, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.
“Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan. (Mungkin) ada negara yang mengurangi jemaah hajinya sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji (dalam kondisi normal),” ujarnya.
Tawfiq menambahkan tentang terus berjalannya transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi muassasah, namun penyenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan. Ada enam syarikah (perusahaan) yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan.
“Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga. Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi,” jelasnya.
Menurut Tawfiq, para syarikah akan dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023. Sehingga, setiap negara dapat menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan. Dalam muktamar tersebut juga akan digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian.
Menag Yaqut menyampaikan terima kasih karena Indonesia diajak terlibat sejak awal dalam proses haji 2023, termasuk undangan menghadiri Muktamar Haji. Menag mengapresiasi langkah transformasi yang dilakukan Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Transformasi itu mengarah pada penyelenggaraan haji yang lebih profesional. (KEMENAG-RIW/RDM/RH)
PELAIHARI – Sejumlah pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia ( IKWI) Kalimantan Selatan ( Kalsel) berjibaku dengan sampah di Pantai Batakan Baru, kabupaten Tanah Laut (Tala), Sabtu (7/1).
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka bakti sosial peduli lingkungan dan silaturahmi antar pengurus di awal tahun 2023.
Menurut Ketua IKWI Kalsel, Minarni Helmie dipilihnya Pantai Batakan sebagai tempat bakti sosial mengingat beberapa waktu lalu beberapa pantai di Kalsel sempat diterpa ombak besar.
” Seperti yang kita lihat, banyak sampah yang tersisa saat ombak besar beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Dikatakannya, perlu kepedulian bersama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan termasuk objek- objek wisata yang ada di Kalsel.
“Objek wisata bersih dan nyaman tentu akan membuat pengunjung betah dan berdampak positif terhadap ekonomi masyarkat sekitar,” paparnya.
Ia berharap kegiatan ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.
“Mari kita bersama-sama peduli terhadap lingkungan, bukan hanya objek wisata tetapi kuga lingkungan sekitar,” ajaknya.
Bakti sosial kali ini, tambah Minarni merupakan bagian dari program kerja organisasinya di 2023.
“Akhir tahun, 22 Desember tadi kita memperingati Hari Ibu dan mengawali tahun baru ini kami gelar kegiatan bakti sosial peduli lingkungan ini,” tutupnya. (PWI.KALSEL-RDM/RH)
SURABAYA – Guna meningkatkan pendapatan daerah, khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP), Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyambangi Samsat Manyar Surabaya Timur Provinsi Jawa Timur, Jum’at (6/1).
Suasana Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kalsel ke Samsat Manyar Surabaya Timur
Rombongan Dewan dipimpin oleh Wakil Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi dan didampingi pihak Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel yaitu Kabid P3EPD, Rahmanita Ariffin dan Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Rusma Khazairin. Mereka disambut baik oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur yang diwakili Kasubbid PDL, Ainur Holis beserta jajarannya.
“Alhamdulillah kami diterima dengan baik di Samsat Manyar ini. Pertama, yang saya lihat, Kantor Samsat Manyar ini begitu luas, sangat refresentatif, sehingga antrian masyarakat yang ingin membayar pajak tidak begitu panjang dan bisa terlayani dengan cepat,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani ini kepada wartawan, usai kegiatan.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Paman Yani, ada beberapa hal yang menarik yang disampaikan Bapenda Jatim. Salah satunya tentang tarif PAP, dimana di Jatim, perusahaan yang belum memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) tetap bisa ditarik PAP-nya. Dari informasi pihak Bapenda Jatim, lanjut Paman Yani, hal tersebut sesuai dengan rujukan Dirjen Kementerian Keuangan.
“Sehingga sah-sah saja Bakeuda menarik PAP walaupun perusahaan wajib pajak secara perizinan belum lengkap. Sementara di Kalsel, harus lengkap dulu perizinannya baru perusahaan pengguna air permukaan bisa ditarik PAP. Sementara proses perizinannya cukup rumit,” jelasnya.
Selain itu, program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ada di Jawa Timur juga dinilai sangat pro rakyat. Mereka membebaskan pembayaran PKB sampai nol persen, khusus bagi ojek daring dan angkutan mikrolet, tentunya dengan disertai bukti-bukti otentik.
Lebih lanjut, Paman Yani menjelaskan terkait dengan teknologi dan aplikasi yang digunakan agar tetap terlindungi dan tidak terjadi kebocoran keuangan daerah. Meskipun namanya aplikasi kemungkinan bisa dijebol, namun Jatim membuat pertahanan untuk mengantisipasi hal tersebut.
“Walaupun yang dibawah membuat sesuatu yang bisa merubah ketentuan-ketentuan tentang wajib pajak, tetapi akan terhenti di otoritas diatasnya. Hal ini tentu sangat baik untuk bisa diaplikasikan di Kalsel,” terangnya.
Hal menarik lainnya, menurut Paman Yani, mengenai agar tenaga kontrak atau honorer bisa mendapatkan upah pungutnya, yaitu melalui sistem kinerja person. Artinya ada target yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Kalau tidak sesuai dengan target, maka akan dikurangi upah pungutnya.
“Nah itu berlaku juga untuk ASN dan pejabat-pejabat diatasnya,” tambahnya.
Paman Yani berharap agar masukan-masukan yang didapatkan pada pertemuan tersebut bisa diaplikasikan dalam ke-Samsat-an, PKB dan PAP.
“Yang baik dari Jawa Timur bisa diaplikasikan di Kalsel. Adapun hal-hal yang sudah baik di Kalsel agar bisa lebih ditingkatkan lagi,” pungkasnya. (RILIS-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga-nya terus melakukan pembinaan, dalam hal peningkatan prestasi olahraga. Dan, hal tersebut terbukti dengan pencapaian prestasi atlet yang berhasil dicapai pada Tahun 2022.
“Pada tahun 2022 prestasi olahraga terus mengalami peningkatan, yang cukup baik,” ucap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, kepada Abdi Persada FM, Jumat (6/1).
Kadispora Kalsel Hermansyah
Sehingga tahun 2023 ini, lanjutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, akan terus melakukan pembinaan, agar prestasi olahraga atlet Banua semakin meningkat.
“Peningkatan prestasi tersebut berkat pembinaan yang luar biasa dari Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang perduli terhadap kemajuan olahraga,” ungkap Hermansyah.
Gubernur Kalsel saat ini, tambahnya, telah mendapatkan berbagai macam penghargaan dari berbagai pihak atas keperdulian terhadap peningkatan olahraga di Kalsel.
Menurut Hermansyah, prestasi para atlet olahraga tersebut, salah satunya dapat dilihat pada ajang Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan, atlet Kalsel memberikan prestasi terbaik dengan keluar sebagai juara umum.
“Atlet Kalsel hampir menguasai seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pra POPNAS tersebut,” ujarnya.
Atas prestasi tersebut, tutur Hermansyah, pada Tahun 2023 POPNAS akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Selain itu, pencapaian prestasi atlet Nasional Paralimpik Commite (NPC) Provinsi Kalimantan Selatan, cukup membanggakan,” jelas Hermansyah.
Provinsi Kalsel masuk 4 besar nasional pada ajang Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) Papua. Selain itu, NPC Kalsel berhasil menyumbangkan 36 medali pada ajang ASEAN Para Games 2022 di Solo, Jawa Tengah, mewakili Indonesia.
“Untuk meningkatkan prestasi olahraga di Tahun 2023 ini, Dispora Kalsel akan melakukan pola pembinaan, yang terintegrasi dengan melibatkan cabang olahraga atau cabor, dan Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Pada pola pembinaan tersebut, akan dimasukkan cabang olahraga andalan dari Provinsi Kalimantan Selatan, serta cabang cabang olahraga yang ada pada Desain Besar Olahraga Nasional.
“Pola pembinaan terintegrasi ini, akan diterapkan juga kepada daerah daerah, yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Sehingga diharapkan Hermansyah, dengan adanya pola terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dan Daerah tersebut, maka prestasi atlet olahraga akan merata di 13 Kabupaten dan kota di Kalsel. (SRI/RDM/RH)
BANJAR – Sepanjang ruas jalan tembus Mataraman-Sungai Ulin bakal dipasangi Penerangan Jalan Umum (PJU) di tahun 2024. Ini menyusul keinginan warga Desa Sungai Arfat, Karang Intan, Kabupaten Banjar, yang khawatir apabila tindak kejahatan terjadi. Ditambah lagi rawannya kecelakaan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalsel, Muhammad Fitri Hernadi, mengungkapkan, pihaknya tengah menyusun alokasi anggaran agar jumlah pengadaan yang dibutuhkan sesuai.
Kadishub Kalsel M Fitri Hernadi saat menjelaskan pengadaan PJU Mataraman-Sungai Ulin
“Untuk PJU Mataraman-Sungai Ulin kemungkinan kalau tidak ada halangan bisa pelaksanaannya pada akhir 2023 atau di awal 2024 karena masih ada kawasan yang jadi prioritas,” ujarnya kepada wartawan, belum lama tadi.
Ia menjelaskan, nantinya saat melakukan eksekusi di lapangan pemasangan PJU akan disesuaikan dengan hitungan 1 tiang berjarak 100 meter.
“Itu di luar dari jembatan ya. Meski total panjang jalannya 15,41 Kilometer namun kewenangannya itu masuk Dinas PUPR Kalsel,” bebernya.
Meski tak hapal berapa total anggaran yang dialokasikan, namun, pengadaan fasilitas PJU di sepanjang akses bebas hambatan (bypass) ini akan terealisasi paling lambat 2024.
“Sebenarnya sudah kami siapkan. Setidaknya selain PJU, rambu-rambu penunjuk jalan pun dipastikan juga siap beroperasi semua,” tutur Kadishub Provinsi Kalsel Muhammad Fitri Hernadi.
Sementara itu, Kades Sungai Arfat, Normarliansyah, mengungakapkan, dengan adanya perencanaan Dishub Provinsi Kalsel diharapkan pengadaan fasilitas PJU bisa terealisasi. Mengingat, warga sekitar ternyata sudah lama menikmati jalan ini tanpa bantuan fasilitas penerangan jalan.
Kades Sungai Arfat, Normarliansyah yang mengharapkan adanya PJU di jalan tembus Mataraman-Sungai Ulin
“Penerangan lampu di sini sangat penting. Kalau setiap malam sangat gelap, kalau bisa segera dipasang,” harapnya.
Diketahui sebelumnya, usai meresmikan jalan tembus Mataraman-Sungai Ulin. Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, juga sudah menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel untuk segera menganggarkan fasilitas PJU. (RHS/RDM/RH)
