LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Selatan menjadi ujung tombak menangkal berkembangnya paham radikalisme dan terorisme
di daerah.

Hal tersebut disampaikan Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT RI, Kolonel Czi. Rahmad Suhendro pada monitoring Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme Melalui FKPT Kalsel, Jumat (15/9) di sebuah hotel di Banjarmasin.

Menurutnya, dengan menjangkau akar rumput atau pelibatan masyarakat maka banyak pemahaman mengenai bahaya radikalisme dan terorisme tersampaikan.
Jadi jangan mengkerdilkan FKPT, karena forum ini perpanjangan BNPT di daerah.  “Jadi pemerintah daerah harus mengerti dan mendukung FKPT untuk pencegahan paham radikalisme di daerah,” ujarnya.
Untuk itu BNPT akan membuat peraturan agar pemerintah daerah dapat menganggarkan kegiatan FKPT.
“Pencegahan radikalisme dan terorisme yang dilakukan FKPT itu untuk kepentingan daerah,” paparnya.
Ditegaskannya, FKPT Kalsel melalui media bisa membuat narasi kontra radikalisme dan konten – konten yang bermuatan kontra radikal, untuk disebarkan lewat media sosial. 
Selaian itu, BNPT memberikan dukungan kepada FKPT dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan pencegahan radikalisme dan terorisme 
Diakuinya, perlu optimalisasi berbagai kegiatan, termasuk inovasi – inovasi dalam pencegahan terorisme melalui FKPT di daerah.
Dalam rapat koordinasi itu, dia meminta kepada FKPT Kalsel tetap menggencarkan program – program dan kegiatan pencegahan melalui kegiatan mandiri maupun sebagai narasumber untuk tetap menyisipkan peran BNPT dan FKPT mencegah paham radikalisme.
Tentu tujuannya, agar masyarakat dan pemerintah daerah di Kalsel  dapat merasakan bagaimana pemahaman mengenai bahaya paham radikalisme dan teroris tersentuh dengan kegiatan-kegiatan pencegahan radikalisme dan terorisme.
Sementara itu, Ketua FKPT Kalsel, Aliansyah Mahadi yang biasa dipanggil Didit ini, menyampaikan kegiatan FKPT yang sudah dan belum dilaksanakan. (RILIS-RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Koordinasi Jurnalis, diikuti media cetak eletronik dan online.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan, setelah kegiatan Forum Koordinasi Jurnalis, Jumat (15/9) sore mengatakan, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, untuk kerangka pelaksanaan rencana aksi Nasional melibatkan multisektor salah satunya media massa. Ia berharap, dapat saling terjalin sinergitas yang lebih baik lagi di lapangan.

“Kegiatan ini menjadi tempat informasi yang diterima oleh masyarakat,” jelasnya

Disampaikan Ramlan, persoalan stunting kini masih menjadi tantangan di Indonesia, dimana memerlukan jembatan dari media massa untuk menyampaikan pesan, harapan pemikiran, dan pembelajaran bagi semua pihak, agar dapat berkolaborasi dalam menurunkan stunting secara signifikan di Banua.

“Stunting harus dicegah sejak dini, mulai dari tahapan persiapan menikah, masa kehamilan, lahirnya anak hingga proses pertumbuhan diusia emas harus dikawal dengan benar,” pintanya

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, mengatakan, pihaknya mengapresiasi digelarnya Forum Koordinasi Jurnalis ini, guna memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang bahaya Stunting, karena akibatnya memperlambat perkembangan otak, dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar.

“Peran media sangat penting, melalui pemberitaan,” jelasnya

Lebih lanjut Muslih menambahkan, adanya kegiatan Forum Koordinasi Jurnalis ini, hendaklah dilakukan secara kontinyu oleh BKKBN Kalsel, guna meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan sinergitas dilapangan, yaitu penyebaran informasi yang cepat, tepat, serta akurat, agar target Nasional Tahun 2024 penurunan Stunting di Kalimantan Selatan dapat tercapai dengan maksimal.

“Target penurunan stunting Nasional tahun 2024 di Kalsel sebesar 14 persen, ini haruslah terjalin koordinasi,” tutupnya

Untuk diketahui, Forum Koordinasi Jurnalis dipimpin Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel Ramlan, dengan menghadirkan Narasumber Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, diikuti media cetak, eletronik dan online, bertempat di ruang Rapat Kantor BKKBN Kalsel Jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Organisasi Olahraga yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan menginginkan, Gelanggang Olahraga yang dibangun di kawasan, Perkantoran Setda Provinsi Kalimantan Selatan diberi nama Gelora Paman Birin.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, Gelanggang Olahraga yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, akan dinamakan Gelanggang Olahraga atau Gelora.

“Dari beberapa organisasi olahraga menginginkan Gelanggang Olahraga tersebut, dinamakan Gelora Paman Birin,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihak mempersiapkan untuk menamai Gelora tersebut.

Sementara itu, Kabag Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono mengatakan, menanggapi adanya permintaan tersebut, tentu nama ia memberikan dukungan.

“Karena nama Gelora Paman Birin tersebut, mengandung muatan lokal,” jelasnya.

Nama Paman Birin, lanjut Budiono, sudah tidak asing lagi ditengah masyarakat di Banua ini.

“Sehingga, keterwakilan masyarakat, sosial, kearifan lokal, sudah terwakili,” ucapnya.

Seperti diketahui, saat ini pembangunan Gelora sudah diatas 50 persen.

Diharapkan, pembangunan Gelora dapat digunakan untuk acara pembukaan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) di Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Selain itu, Gelora ini dapat digunakan berbagaimacam cabang olahraga, sehingga dapat berfungsi dengan maksimal kedepannya. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Sekitar 13 kubik kayu berjenis ulin dan rimba campuran dengan berbagai ukuran berhasil diamankan tim gabungan satuan Polisi Hutan (polhut) Dinas Kehutanan dan Polhut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di dua lokasi berbeda dalam kurun waktu 2 hari. Kayu tersebut diduga hasil dari kegiatan illegal logging dari kawasan hutan yang masih dalam wilayah KPH Kusan dan KPH Cantung.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Fatimatuzzahra, melalui Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dishut Provinsi Kalsel Haris Setiawan menyampaikan, kayu tanpa kepemilikan yang diamankan didapati berdasarkan hasil dari laporan masyarakat akan ada nya tindak illegal logging di kawasan hutan. Menindaklanjuti laporan tersebut, patroli pengamanan hutan gabungan Dishut Kalsel dan KPH Kusan memasuki daerah-daerah yang diduga rawan terjadinya kegiatan illegal/pelanggaran dalam kawasan hutan. Dan benar saja, di desa Emil Baru Kecamatan Mantewe, tim menemukan beberapa titik lokasi tumpukan kayu olahan/gergajian kurang lebih 10 M³ yang diduga berasal dari dalam kawasan hutan dan siap diangkut keluar.

“Tim berusaha mencari tahu pemilik kayu temuan tersebut dengan bertanya kepada warga yang melintas sekitar lokasi temuan, namun tidak ada yang mengetahuinya. Tim juga sekaligus memberikan sosialisasi dan arahan kepada warga agar tidak melakukan tindakan illegal dalam kawasan hutan,” ucap Haris di Kantor Dishut Provinsi Kalsel, Kamis (14/9).

Dikarenakan tidak adanya warga sekitar dilokasi kejadian, tim gabungan tidak dapat menemukan informasi mengenai kepemilikan kayu tersebut, sehingga tim hanya melakukan tindakan pengamanan dengan mengangkut dan mengawal barang temuan tersebut menuju kantor KPH Kusan.

“Sehari sebelumnya, di tempat berbeda tim pengamanan hutan gabungan KPH Cantung & KPH Sengayam melaksanakan kegiatan patroli rutin pengamanan hutan di daerah teritori KPH Cantung tepatnya di Dusun Lipon Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu dan menemukan tumpukan kayu illegal,” lanjut Haris.

Ia menambahkan, tim gabungan mendapati tumpukan kayu tak bertuan dengan jenis kayu indah (Ulin) dan kayu jenis Rimba Campuran dengan estimasi kurang lebih 3 Kubik di Desa Gendang Timbur, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru.

“Selanjutnya kayu-kayu tersebut kemudian diangkut dan diamankan ke kantor KPH Cantung, dibackup oleh KPH Pulau Laut Sebuku, sebagai barang bukti kayu temuan dan kemudian dilakukan pengukuran oleh petugas yang berwenang,” tutup Haris.

Seringnya dilaksanakan patroli rutin pengamanan hutan diharapkan mampu mengurangi tindak kejahatan illegal logging di wilayah kawasan hutan Kalimantan Selatan. (DISHUTKALSEL-MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel segera beralih ke sistem digital. Pasalnya, sejumlah daerah telah menerapkan ini secara online.

Kabid Perbendaharaan dan Akuntasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Idris, mengungkapkan, mengetahui pengelolaan SP2D berbasis digital yang dijalankan Pemprov Jawa Timur sangat bagus. Maka, hal ini pun patut direalisasikan.

“Disana sekarang sudah menggunakan sistem digital. Jadi, kita mengupayakan agar tata pengelolaan SP2D di Pemprov Kalsel juga menerapkan pola yang sama supaya lebih bagus lagi,” ujarnya, Jumat (15/9).

Apabila ini diwujudkan, kata dia, tentu sangat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Provinsi Kalsel untuk melakukan pengajuan anggaran.

“Jadi mereka tak perlu lagi datang ke BPKAD Provinsi Kalsel cukup memanfaatkan sistemnya lewat digital,” beber Idris.

Ia mengatakan, aplikasi tersebut tinggal menyempurnaan. Terlebih, pihaknya menginginkan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Ditambah lagi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat memahami sistem digital ini.

“Perlahan-lahan kita benahi dan bertahap. Akan tetapi, kita siap bertransisi ke digital,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Melaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) menggelar “Meet and Greet” bersama penulis buku “Mencari Saranjana”, Gusti Gina, di aula kantor Dispersip Kalsel, Kamis (15/9).

Kepala Dispersip Provinsi Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan, selain untuk memberikan motivasi kepada generasi muda di Banua, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Kunjungan Perpustakaan yang diperingati setiap tanggal 14 September.

“Dimomen ini kita ingin mempromosikan perpustakan dan minat baca, serta memberikan motivasi dengan mendatangkan seorang penulis asli orang Banua yang sedang naik daun, Gusti Gina,” katanya.

Gusti Gina sendiri merupakan seorang penulis dengan buku perdananya “Mencari Saranjana Kota Ghaib di Pelosok Kalimantan”. Bukunya pun berhasil terjual sebanyak 1.500 eksamplar melalui pre order. Bahkan saat ini, akan memasuki cetakan kedua.

Nurliani pun mengaku bangga akan prestasi anak banua yang mengharumkan Kalsel itu.

“Bangga sekali, semoga bisa dicontoh yang lainnya. Ke depan kita akan menghadirkan penulis-penulis asal Banua juga,” tuturnya.

Tidak hanya Gusti Gina, ke depan Nurliani juga berencana menghadirkan penulis asal Banua untuk berbagi motivasi kepada pegiat literasi di Kalsel.

Sementara itu, Gusti Gina yang merupakan gadis keturunan Banjarmasin-Barabai itu mengaku tidak pernah menyangka dirinya dapat mengisi kegiatan di perpustakaan palnam.

“Tidak pernah menyangka, bisa hadir bersama Ibu Kadis dan bercerita dihadapan para peserta. Nanti kita akan menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para peserta,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut selain berbagi motivasi sebagai seorang penulis, Gusti Gina juga membagikan pengalamannya saat saat melakukan riset mengenai Kota Gaib Saranjana yang menjadi tema utama buku pertemanya itu.

“Selama dua bulan riset, bertanya sama warga sekitar kemudian ditulis dan itu pengalaman yang panjang,” tuturnya.

Gina juga membagikan saran kepada para pegiat literasi di Banua yang ingin menjadi penulis untuk memulai saja terlebih dahulu.

“Kadang kita tidak mulai-mulai karena ragu, lakukan secara pelan-pelan, serta fokus kepada apa bisa kita lakukan, maka hasilnya akan mengikuti entah itu datangnya di hari ini, besok, atau di masa depan,” tambahnya.

Untuk diketahui, Gusti Gina adalah salah satu Youtuber Kalimantan Selatan yang sukses membawakan cerita-cerita Urban Legend Banua. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, lagi-lagi membagikan bantuan berupa sarana produksi kepada para petani di kabupaten/kota, dalam rangka mendukung mereka dalam meningkatkan kualitas pertanian.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman melalui Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Imam Subarkah menyampaikan, bantuan yang diberikan berupa 3 buah unit kendaraan roda tiga untuk 3 kabupaten/kota yaitu, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah laut.

“Bantuan ini merupakan agenda tahunan kami dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, yang mana kali ini ada 2 kelompok tani dan 1 Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) menerima bantuan,” ucap Imam di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Kamis (14/9).

Ia menambahkan, bantuan ini merupakan dukungan pemerintah dalam memfasilitasi para petani, yang mana tidak hanya untuk kegiatan ini saja, tetapi semua kegiatan menyangkut keberlangsungan petani di Kalsel.

“Bantuan berupa sarana mobilisasi produksi sangat membantu para petani untuk mengangkut hasil produksi dan mempermudah anggotanya, dalam menyalurkan hasil produksi nantinya,” lanjut Imam.

Bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusam Gubernur Kalsel dalam mendukung kelompok tani yang ada di berbagai wilayah di Kalsel. Oleh karena itu, diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Apabila ada kendala nanti di lapangan, bisa langsung koordinasikan dengan Dinas Pertanian kabupaten/kota, sehingga mereka bisa langsung menginformasikan ke pemerintah daerah,” tutup Imam. (DPKPPROVKALSEL-MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengadakan media gathering sebagai bentuk sosialisasi dan publisitas atas kegiatan pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro kecil menengah (PL-KUMKM) 2023 di 8 Kabupaten-Kota di Kalsel oleh BPS. Media gathering dilaksanakan di Aula BPS Provinsi Kalsel, pada Kamis 14/9), dan dihadiri langsung Kepala BPS Provinsi Kalsel Martin Wibisono. Pada kesempatan tersebut, BPS Provinsi Kalsel mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaksanakan PL-KUMKM Tahun 2023 di Kalimantan Selatan, di 8 kabupaten/kota.

Pendataan yang dilaksanakan selama satu bulan, yakni dimulai tanggal 15 September hingga 14 Oktober mendatang tersebut, akan diturunkan sebanyak 1.534 Petugas Cacah Lapangan (PCL) untuk melaksanakan PL-KUMKM Tahun 2023 di Kalimantan Selatan.

Kepala BPS Kalimantan Selatan, Martin Wibisono menyampaikan, bahwa PL-KUMKM Tahun 2023 dilakukan di daerah-daerah yang belum terdata pada tahun lalu. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, dilaksanakan di 8 kabupaten-kota, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, Tapin dan Tanah Bumbu.

“Tahun ini untuk pertama kalinya BPS ikut langsung dalam PL-KUMKM, melainkan hanya bersifat asistensi,” ungkap Martin.

Ia menambahkan, pada tahun 2022 yang lalu, hanya ada 5 daerah di Kalimantan Selatan yang dilakukan pendataan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Laut dan Kotabaru.

“Jika pada tahun 2022 yang didata hanya usaha yang menetap, tahun ini pendataannya untuk usaha yang menetap dan tidak menetap,” tutup Martin. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, terus berinovasi mengembangkan pelayanan pengujian di seluruh Perusahaan.

Kepada wartawan, Kepala Lab K3 Disnakertrans Kalsel, Noorlianisyah, ditemui di ruang kerjanya belum lama tadu mengatakan, guna menambah pemasukan kas daerah, pihaknya melakukan inovasi untuk menambah parameter pelayanan, yaitu bukan hanya memberikan pengujian dibidang iklim kerja, pencahayaan, kebisingan dan getaran seluruh tubuh, kemudian kualitas udara baik didalam serta di luar ruangan, tetapi ke lingkungan perusahaan.

“Kami kaji tiru pekan lalu ke Kabupaten Mojokerto, karena dinilai memiliki kemampuan untuk menguji lingkungan di Perusahaan,” ucapnya

Disampaikan Noorlianisyah, pada bulan Agustus 2023 tadi, telah digelar Surveilen kedua dalam rangka menuju Komite Akreditasi Nasional, dengan demikian sangat tepat digelar kaji tiru ke UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, dalam rangka semakin menambah wawasan dan pengetahuan nantinya. Terkait kesiapan Sumber Daya Manusia, pihaknya menilai sudah siap, karena selama ini telah bekerja secara profesional di lapangan.

“SDM akan terus menerus ditingkatkan kemampuan, terutama dibidang pengujian,” ungkapnya

Lebih lanjut Noorlianisyah menambahkan, untuk pencapaian pelayanan pengujian di bulan September ini sudah ada sebanyak 130 perusahaan dari target 190 perusahaan yang tersebar di 13 Kabupaten dan Kota, serta lintas Provinsi yaitu Kalimantan Tengah. Ia berupaya dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, dapat terpenuhi yang ditargetkan tersebut.

“Meski adanya disebagian wilayah terdampak kabut asap, untuk pelayanan pengujian tetap berlangsung tidak ada libur, sesuai permintaan dari perusahaan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)