LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DPRD Banjarmasin Bahas Lebih Detail Raperda Lansia

BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, membahas lebih detail lagi bersama SKPD terkait.

Hal itu disampaikan, Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, DPRD Banjarmasin, Amalia Handayani, pada akhir pekan tadi.

Amalia menjelaskan, untuk mengantisipasi terjadinya penambahan penduduk lansia di kota ini, maka dibahas sangat detail, agar tidak menjadi permasalah sosial. Dalam bentuk kehadiran payung hukum bertujuan, untuk memperkuat program pemberdayaan dan perlindungan para lanjut usia.

“Pasal per pasal sudah banyak disepakati, penanganan lansia tanggung jawab Pemko Banjarmasin, yaitu saling bekerjasama dan koordinasi antar SKPD dalam menjalankan program,” katanya

Disampaikan Amalia, pembahasan Raperda pemberdayaan dan perlindungan para lanjut usia, dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan lansia mulai dari segi ekonomi, kesehatan, dan sosial. Ia berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Sehingga, mereka menikmati hari-harinya dengan penuh kebahagiaan, yaitu meski usia senja tetap semangat dan tidak merasa terpinggirkan.

“Kemungkinan dua kali pertemuan lagi, akan kita finalisasi,” jelasnya

Lebih lanjut Amel (sapaan akrabnya) menambahkan, dalam pemberdayaan dan perlindungan lanjut usia ini, bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Kota, juga menjadi kewajiban keluarga, supaya para lansia hidupnya jangan sampai terlantar. Hal itu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial.

“Dalam UU itu diamanatkan, lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosial dan berperan aktif dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tutupnya.

Untuk diketahui, rapat pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, bertempat di ruang Komisi empat DPRD Banjarmasin, pada Jumat 5 mei 2023 sore. Dipimpin Ketua Pansus Amalia Handayani, didampingi Wakil Ketua, dan Anggotanya. Dihadiri Kepala Dinas Sosial Dolly Syahbana, Kepala Dinas Kesehatan Ramadhan,dan Kabag Hukum Banjarmasin Jefri Fransyah beserta jajarannya. (NHF/RDM/EYN)

Diskominfo Kalsel Dorong Peningkatan Nilai Indeks SPBE

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengupayakan peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) provinsi ini, melalui atensi dan bimtek penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE.

Kegiatan yang mengundang seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) seluruh Kabupaten/Kota di provinsi ini, berlangsung di salah satu hotel kota Banjarbaru, pada Senin (8/5).

Menghadirkan perwakilan dari Kementerian PAN-RB sebagai narasumber, Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim berharap, kegiatan ini dapat memberikan dampak positif terhadap nilai indeks SPBE Kalsel yang sempat menurun akibat pandemi.

“Kemarin sempat nilai indeks SPBE kita diatas 3, tetapi sekarang malah dibawah tiga karena pandemi kemarin,” ujarnya disela kegiatan.

Menurut Muslim, penurunan nilai indeks tersebut juga diakibatkan kurangnya laporan SKPD di Kabupaten/Kota terhadap kegiatan yang mereka laksanakan.

Suasana atensi dan bimtek penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE, di salah satu hotel kota Banjarbaru.

“Melalui momentum ini kita ingin mendorong agar apa yang dilakukan Pemprov maupun Kabupaten Kota lebih tersampaikan dengan optimal,” tuturnya.

Selain itu Muslim menyebut, melalui kegiatan ini pihaknya ingin menyamakan persepsi antara Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyusun program yang dilakukan untuk penilaian indeks SPBE Provinsi Kalimantan Selatan.

“Ini merupakan pertaruhan kita bersama, mengingat saat ini nilai SPBE kita masih dibawah tiga. Kita harus bekerja keras karena nilai indeks ini merupakan akumulasi dari teman-teman di kabupaten/kota,” tutupnya.(SYA/RDM/EYN)

Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara Tingkat Provinsi Kalsel, Digelar

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, seleksi calon peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tingkat Kalsel, di Kota Banjarmasin, sejak 6 – 8 Mei 2023.

Seleksi dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Banjarmasin. Dibuka oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel, Hermansyah.

Kadispora Kalsel, Hermansyah, saat menyematkan tanda peserta PPAN.

Hermansyah mengatakan, Dispora Kalsel sudah melaksanakan 4 kali seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara ini.

“Seleksi PPAN ini merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Dispora Kalsel,” ungkap Hermansyah.

Pada seleksi tahun ini diharapkan, terpilih pemuda yang terbaik untuk mewakili Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap pada seleksi ini ditemukan pemuda yang berpotensi dan bertalenta, untuk mewakili Kalsel, untuk pertukaran pemuda tersebut,” ucap Hermansyah.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi menjelaskan, pada seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara tahun ini, terdapat dua program.Yakni, Program Pertukaran Pemuda Indonesia Australia, serta Program Pertukaran Pemuda Indonesia Korea.

“Pada deleksi ini, diikuti dari 47 pemuda dari perwakilan 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Seleksi para peserta ini melalui tahapan 7 kategori diantara menguasai pengetahuan Seni budaya, kepemudaan, kesehatan, psikolog, agama, serta lainnya.

Nantinya, lanjut Rokhyatin, akan tersaring 2 pemuda mewakili masing masing negara pertukaran. Untuk perwakilan ke Australia dan Korea.

“Satu pemuda yang terpilih akan mewakili ke Australia, serta satu pemuda lagi ke Korea,” ujar Rokhyatin. (ADV/SRI/RDM/EYN)

Puluhan Warga Kertak Hanyar Antusias Ikuti Sosper Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

BANJAR – Puluhan warga Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tampak sangat antusias mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah (sosper) Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Anggota DPRD Kalsel, Isra Ismail (kiri) dan Ketua RT 6 Kertak Hanyar II, Arpana (kanan).

Kegiatan sosper tersebut dilaksanakan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Isra Ismail bertempat disalah satu cafe di Kabupaten Banjar, Senin (8/5), menghadirkan narasumber yaitu praktisi dan dosen di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin, Susan.

Menurut Isra, sejauh ini masih banyak warga yang belum mengetahui adanya Perda Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini, termasuk anggaran khusus untuk bantuan hukum bagi warga miskin di Kalsel. Bahkan, masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

“Saya mengharapkan masyarakat tidak mampu bisa nantinya terbantu kalau berkaitan dengan masalah hukum karena kita tahu sekarang banyak persoalan hukum. Di dalam Perda ini juga diatur bantuan hukum secara gratis bagi warga tidak mampu yang terlibat dalam masalah hukum seperti persoalan tanah, tata usaha negara, bahkan di luar pengadilan,” jelasnya kepada wartawan.

Puluhan warga Kertak Hanyar II Mengikuti Sosialisasi Perda 10/2015.

Oleh karena itu, Isra berharap dengan adanya sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2015 ini, masyarakat dapat mengetahui dan menyebarluaskannya kepada warga di lingkungannya sehingga masyarakat miskin mendapatkan bantuan secara gratis oleh pemerintah jika memiliki persoalan hukum, baik litigasi maupun non litigasi.

“Sepengetahuan saya, mungkin masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi warga tidak mampu. Nah dalam sosialisasi ini juga disampaikan cara agar mendapatkan bantuan hukum secara gratis,” tuturnya.

Sementara, Ketua RT 6 Desa Kertak Hanyar II, Arpana menambahkan sosialisasi Perda ini sangat bermanfaat bagi warga karena masyarakat di RT-nya masih banyak yang belum mengetahui adanya bantuan hukum secara gratis yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat tidak mampu yang terlibat persoalan hukum.

“Sosialisasi Perda ini belum pernah dilakukan di wilayah kami. Ini pertama kali dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan Pak Isra dapat membimbing warga di lingkungan ini supaya wawasan pengetahuan kami bisa bertambah,” harapnya. (NRH/RDM/EYN)

Kebakaran di Banjarmasin, UPZ Bank Kalsel Serahkan Bantuan

BANJARMASIN – Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berikan bantuan musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Aes Nasution Gang Samudin RT 11 RW 02 dan Gang Syuhada RT 12 RW 02 Kelurahan Gadang. Total bantuan yang diserahkan sebesar Rp70 juta rupiah kepada warga terdampak kebakaran. Bantuan secara langsung diserahkan Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi didampingi Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Shah Rizky Kurniawan kepada Abdurrahim selaku Ketua RT atau perwakilan warga RW 02 Kelurahan Gadang.

Menanggapi bantuan ini, Abdurrahim selaku Ketua RT atau warga yang terdampak kebakaran, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian Bank Kalsel yang telah membantu meringankan beban yang sedang dialami saat ini.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Bank Kalsel atas bantuan yang telah diberikan melalui UPZ Bank Kalsel, bantuan ini sangat membantu sekali dalam memperbaiki tempat tinggal kami yang sudah habis, sehingga tidak bisa ditempati lagi” ungkap Abdurrahim.

Pada kesempatan yang sama, Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi menyampaikan turut berduka cita atas musibah kebakaran yang dialami warga Kecamatan Banjarmasin Tengah tersebut, dan berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan untuk membangun kembali tempat tinggal mereka.

“Pada hari ini telah dilaksanakan penyerahan bantuan musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Aes Nasution Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah melalui UPZ Bank Kalsel. Bantuan diberikan berupa dana tunai untuk perbaikan rumah yang tidak bisa ditempati lagi. Semoga dengan bantuan ini bisa meringankan dalam menjalani keseharian para korban,” terang Fajri. (ADV-RIW/RDM/EYN)

Timsel Bawaslu Kalsel Perpanjang Pendaftaran Kuota Perempuan

BANJARMASIN – Tim Seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan, memperpanjang pendaftaran Bakal Calon khusus perempuan.

Hal itu disampaikan, Ketua Tim Seleksi Bawaslu Kalsel, melalui Sekretaris Timsel Muhammad Alif, Kepada Abdi Persada FM, pada Senin (8/5).

Sekretaris Tim Seleksi Bawaslu Kalsel, Muhammad Alif.

Alif mengatakan, sejak resmi dibuka pendaftaran, bakal Calon Anggota Bawaslu Kalsel periode tahun 2023 – 2028, pada 17 April – 3 Mei 2023, dan dilakukan masa perbaikan berkas bagi pelamar hingga tanggal 6 Mei 2023, untuk total keseluruhan jumlah pendaftar yang lengkap berkasnya ada sebanyak 55 orang, terdiri laki-laki 43 orang dan perempuan 12 orang. Sehingga, keterwakilan perempuan dinilai tidak memenuhi 30 persen, maka dilakukan masa perpanjangan pendaftaran khusus bagi perempuan selama tiga hari.

“Hasil rapat pleno, perpanjangan pendaftaran khusus kouta perempuan, mulai tanggal 9-11 Mei 2023, bertempat di Sekretariat Timsel Bawaslu Kalsel Lobby Hotel Aria Barito, Banjarmasin, pada saat jam kerja,” ucapnya

Disampaikan Alif, untuk persyaratan tidak ada perubahan, di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 35 tahun, berpendidikan minimal S1 dan berdomisili di wilayah Kalimantan Selatan. Ia berharap,

dengan diperpanjang masa pendaftaran ini, akan ramai pendaftar khusus perempuan di Kalsel.

“Sejak dibuka masa pendaftaran, rata-rata yang mendaftar ini tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota,” jelasnya

Lebih lanjut Alif menambahkan, untuk tahapan seleksi timsel Bawaslu Kalsel selanjutnya, setelah dilakukan masa perpanjangan khusus perempuan, akan dilanjutkan Penelitian dan Verifikasi Berkas pada tanggal 12 – 16 Mei 2023, dan diumumkan hasilnya Rabu 17 Mei 2023 mendatang.

“Para pendaftar ada yang mengantar dokumen langsung ke sekretariat, kemudian via email, dan mengirim melalui pos,” tutupnya

Untuk diketahui, sebentar lagi jabatan dua komisioner Bawaslu Kalsel akan berakhir, yaitu Noor Kholis Majid dan Azhar Ridhanie pada tanggal 24 Juli 2023 mendatang. Dengan demikian dibuka pendaftaran dari tim seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan, untuk mengisi dua jabatan komisioner tersebut. (NHF/RDM/EYN)

Pemprov Akan Gelar Rakerda Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berkomitmen untuk menyamakan persepsi dalam upaya penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

Komitmen itu ditunjukkan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), yang akan digelar mulai 8 – 10 Mei, di salah satu hotel di kota Banjarbaru.

Kegiatan tersebut mengundang berbagai instansi mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Daerah (provinsi/kabupaten/kota), serta instansi lainnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, melalui rakerda ini diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi arah kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kita juga menginginkan rakerda ini dapat menghasilkan program yang akuntabel, tepat, dan terarah dalam penyusunan program tahun 2024, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya, Minggu (7/5).

Muslim menyampaikan, materi yang akan dibahas pada rakerda tersebut diantaranya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Manajemen Birokrasi Secara Modern, Transformasi Digital Pelayanan Publik, serta Evaluasi Tahunan LAPOR! Seluruh Bupati/Walikota se Kalsel.

“Nanti juga akan dibahas arah kebijakan urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik tahun 2024,” terangnya.

Selain itu Muslim menyebut, dalam kegiatan itu juga akan dibentuk sidang kelompok dari masing-masing perwakilan SKPD, untuk membahas isu mengenai urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik, dan urusan Persandian.

“Output dari sidang kelompok ini adalah berupa kesepakatan, yang ditandatangani oleh seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota,” bebernya. (SYA/RDM/RH)

Buka Raimuna Daerah ke XI, Paman Birin : Pramuka di Kalsel Mampu Hadapi Tantangan Zaman

BANJAR – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor turut memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Raimuna Daerah ke XI tingkat Provinsi di bumi perkemahan wisata alam Kiram Park, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Sabtu (6/5), yang diikuti lebih dari 400 peserta Kwartir Cabang Pramuka seluruh kabupaten/kota.

“Setelah pandemi COVID-19 berlalu, saya mengamati dan memperhatikan bahwa organisasi Gerakan Pramuka di Kalsel sangat aktif dari berbagai sektor kegiatan termasuk bakti sosial,” ujarnya.

Ia berpesan melalui kegiatan Raimuna Daerah ke XI tingkat Provinsi Kalsel yang digelar selama 3 hari dari tanggal 6 – 8 Mei 2023 tersebut bisa meningkatkan kapasitas kemampuan diri dalam menghadapi tantangan zaman di era digitalisasi.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membekali anggota Pramuka sebagai generasi penerus bangsa, berkarakter dan siap berdaya saing,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah (Kewarda) Pramuka Kalsel, Raudatul Jannah, menyebutkan, dari seluruh Kwarcab seluruh kabupaten/kota yang turut mengikuti di bumi perkemahan Kiram Park di antaranya pimpinan kontingen cabang, pembina pendamping, Pramuka penegak pandega putra/putri hingga dokter kontingen cabang.

Ketua Kwarda Pramuka Kalsel Hj Raudatul Jannah saat menyampaikan jumlah peserta dalam kegiatan Raida ke XI tingkat Provinsi yang diikuti seluruh Kwarcab kabupaten/kota

“Total keseluruhannya adalah 428 orang. Putra/putri berjumlah 379 orang, pembina pendamping 12 orang, pimpinan kontingen cabang sebanyak 26 orang, dan dokter kontingen 8 orang,” ucapnya.

Pengibaran bendera kegiatan Raida ke XI di bumi perkemahan wisata alam Kiram Park yang turut diikuti lebih dari 400 peserta se Kalsel

Dalam rangkaian kegiatan, sejumlah atraksi dari seluruh Kwarcab kabupaten/kota turut diperlihatkan. Mulai dari pakaian adat masing-masing daerah, dan kemampuan beradu kreativitas. (RHS/RDM/RH)

Empat Aduan Soal THR Lebaran Berhasil Dituntaskan Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Kalsel

BANJARBARU – Menjelang lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II Kalsel sedikitnya menerima empat laporan para pekerja yang belum mendapatkan hak Tunjangan Hari Raya (THR). Namun, setelah dibukanya posko pengaduan dan pusat informasi 2023 akhirnya kasus itu dituntaskan.

“Dari empat aduan yang kami terima itu seluruhnya tersebar di Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Kota Banjarbaru. Tetapi, Masing-masing pekerja yang melapor sudah mencabut aduannya. Artinya, kasus per April – Mei 2023 tuntas,” ungkap Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II Kalsel, Masrani Noor, Jumat (5/5) sore.

Dari berbagai aduan, dia menjelaskan, kasus yang kala itu ditangani bervariasi. Tak hanya dari para pekerja, melainkan pihak keluarganya pun juga turut ikut mengadukan permasalahan itu ke mereka.

“Tanggal 5 April yang melaporkan itu ternyata bukan karyawanannya, barang kali keluarganya. Setelah ditindaklanjuti oleh pengawasan ketenagakerjaan dan diberikan pemahaman laporan ini dicabut. Ini terjadi di PT NSC Finance di Banjarbaru,” bebernya.

Selanjutnya, dirinya menyampaikan, aduan berikutnya terjadi dilingkungan PT Indomarco Adi Prima yang diketahui salah satu pegawainya belum menerima pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).

“Ia mengadu pada 5 April. Lalu, kami konfirmasi ternyata sudah dicairkan oleh perusahaannya yang berdomisi di Tanah Laut sehari setelah pengaduan alias di tanggal 6 April. Ini hanya terjadi kesalahpahaman saja antara pegawai dan pengusahanya saja,” ucapnya.

Lebih lanjut, dijelaskannya lagi, salah satu karyawan bekerja dibidang jasa refleksi yakni Griya Sehat Reflexiology dan Shiatsu juga turut mengadukan masalah belum dicairkannya THR.

“Ini diadukan pada 17 April 2023. Setelah dikonfirmasi ke lapangan oleh petugas kami pelapor sudah mencabut aduannya karena diselesaikan secara kekeluarga. Belum dibayarkan itu karena pengurus perusahaannya sedang cuti umroh tetapi HRDnya nanti yang akan menangani,” paparnya.

Kasus berikutnya yang ditangani Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II Kalsel masih berkutat di Kota Banjarbaru. Salah satu perusahaannya adalah bergerak dibidang perhotelan.

“Pencairan THR juga sudah dibayarkan pada 20 April 2023 dan pengaduannya dicabut 28 April lalu. Jadi kasus permasalahan THR ini sudah selesai,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Kembali Buka, Pemprov Kalsel Berupaya Tingkatkan Pengunjung ke Museum Wasaka

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya, akan semakin meningkatkan kunjungan ke Museum Waja Sampai Keputing (Wasaka).

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, kepada Abdi Persada FM, dalam sambungan teleponnya belum lama tadi.

Kepala Bidang Kebudayaan, Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati

Raudati menjelaskan, tahun 2023 ini pihaknya akan terus mengupayakan untuk semakin meningkatkan kunjungan ke Museum Perjuangan milik Pemprov Kalsel, baik promosi di media sosial dan beberapa kegiatan di Museum Wasaka, diantaranya lomba video pendek, pameran temporer dan belajar bersama di Museum.

“Hasil data keseluruhan pengunjung di Museum Wasaka tahun 2022 lalu, telah mencapai 8 ribu lebih, paling banyak kalangan pelajar ada sekitar 4 ribu lebih, kemudian masyarakat umum dan mahasiswa serta peneliti dan wisatawan mancanegara,” ucapnya

Disampaikan Raudati, pada tahun 2022 lalu di Museum Wasaka juga terus berbenah, seperti melakukan perbaikan renovasi lantai, penataan ulang koleksi benda bersejarah, agar membuat fokus para pengunjung untuk mengetahui sejarah dari benda satu ke benda lain, serta adanya Hologram yaitu menunjukkan logo-logo daerah termasuk logo Pemprov Kalsel.

“Pada 8 April 2023 tadi, Museum Wasaka sempat ditutup untuk dilakukan pengecatan dinding luar, dan sekarang sudah buka kembali sejak Selasa 2 Mei 2023,” jelasnya

Sementara itu, Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah menambahkan, dengan dibukanya kembali Museum Wasaka Kalsel, yang baru saja selesai dilakukan pengecatan dinding luar, warga dapat mengunjungi untuk semakin menambah pengetahuan dan wawasan sejarah perjuangan di Kalimantan Selatan.

“Data sementara baru buka untuk empat hari ini, sudah ada sekitar 216 orang yang berkunjung, dari berbagai kalangan baik pelajar, perguruan tinggi, serta masyarakat umum,” tutupnya.

Untuk diketahui, Museum Wasaka milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, berlokasi di Jalan Kampung Kenanga Ulu, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, buka hari Selasa sampai Kamis dari jam 09.00 hingga 12.00 WITA, kemudian istirahat, dilanjutkan jam 13.30 sampai dengan 15. 00 WITA, sedangkan hari Jumat jam 09.00 hingga 11.00 WITA, dan untuk Sabtu serta Minggu jam 09.00 hingga 12.30 WITA. Namun untuk hari Senin dan libur Nasional memang tutup. (NHF/RDM/RH)