Dana Pendamping, Wujud Komitmen RSUD Moch. Ansari Saleh Komitmen Hadirkan Layanan Kesehatan Inklusif

Banjarmasin – RSUD dr. H. Mochamad Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya, memberikan pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program dana pendamping bagi pasien yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan namun membutuhkan layanan medis.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Moch. Ansari Saleh, dr. M. Syarif Hidayat

Direktur RSUD dr. H. Mochamad Ansari Saleh Kalsel, dr. Tabiun Huda, melalui Wakil Direktur Pelayanan, dr. Muhammad Syarif Hidayat menyampaikan, bahwa program dana pendamping telah berjalan selama beberapa tahun terakhir dan terbukti sangat membantu masyarakat kurang mampu, memperoleh layanan kesehatan.

“Bagi pasien yang tidak tercover BPJS Kesehatan, kami telah menyiapkan program dana pendamping. Program ini memang dirancang khusus untuk mengakomodasi pasien – pasien yang membutuhkan pelayanan medis,” ujar dr. Syarif.

Ia menjelaskan, dana pendamping tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2026, RSUD Ansari Saleh kembali memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1 miliar, jumlah yang relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Dana pendamping ini dianggarkan melalui APBD. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, atas perhatian dan dukungan yang diberikan, khususnya dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu,” katanya.

Program dana pendamping ini diperuntukkan bagi warga Kalimantan Selatan yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, dengan ketentuan memiliki KTP Kalimantan Selatan serta termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu.

Penilaian kelayakan penerima manfaat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial setempat.

“Selama memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak, pasien akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dengan memanfaatkan dana pendamping tersebut,” jelasnya.

Menurut dr. Syarif, keberadaan dana pendamping memiliki peran yang sangat penting karena sebagian besar pasien yang dilayani benar-benar membutuhkan pertolongan medis, namun terkendala kondisi ekonomi.

“Pasien-pasien ini pada umumnya sangat membutuhkan layanan kesehatan, dan Alhamdulillah dapat terlayani dengan baik melalui program dana pendamping,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan, bahwa pada prinsipnya rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan, apapun latar belakang dan status pembiayaannya.

“Secara sederhana, rumah sakit tidak boleh menolak siapa pun yang membutuhkan pelayanan kesehatan, baik pasien tidak mampu, peserta BPJS, maupun pasien umum. Kami memberikan pelayanan seluas – luasnya, tentu dengan tetap mengikuti ketentuan dan analisis yang berlaku,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Posbankum, Tingkatkan Kesadaran Hukum Warga Kota Banjarmasin

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin, mendukung pemberian bantuan hukum untuk warga kota nya, dengan adanya Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda menyampaikan, Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen menghadirkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.

Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda

“Pemerintah kota juga memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan layanan bantuan hukum di daerah, khususnya di Kota Banjarmasin,” ungkap Ananda, belum lama tadi.

Pemerintah Kota Banjarmasin juga berkomitmen, menghadirkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.

“Pos Bantuan Hukum ini merupakan akses keadilan yang hadir hingga tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu kelurahan,” ucap Ananda.

Ia menjelaskan, Kota Banjarmasin telah membentuk Posbankum di seluruh 52 kelurahan, sehingga menjadi salah satu daerah yang 100 persen kelurahannya memiliki layanan Pos Bantuan Hukum.

Salah satunya Posbankum Kelurahan Telaga Biru, memiliki capaian yang membanggakan, termasuk diraihnya Peacemaker Justice Award 2025 serta sertifikat Kelurahan Sadar Hukum (Anubhawa Sasana Jagaddhita).

Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa pendekatan non-litigasi dan penyelesaian masalah secara damai, dapat berjalan efektif di tingkat kelurahan.

“Kami berharap layanan Pos Bantuan Hukum di Kota Banjarmasin semakin berkualitas, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ananda.

Sementara itu, salah seorang warga Kota Banjarmasin, Yayuk Purwaningsih, yang merupakan Ketua RT 23 Kelurahan Telaga Biru ini menyampaikan, bahwa kehadiran Posbankum sangat membantu warga, menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan sosial di lingkungan mereka.

“Warga merespon positif layanan tersebut karena setiap permasalahan dapat dimediasi, dan ditangani secara cepat dan terkoordinasi,” ucapnya.

Diharapkan dengan begitu, kesadaran warga mengalami peningkatan, terbukti saat ada permasalahan, warga langsung melaporkannya ke Posbankum di kelurahan.

“Kami berharap sosialisasi terkait Posbankum dapat terus ditingkatkan agar semakin banyak warga yang memahami dan memanfaatkan layanan tersebut,” ujarnya.

Yayuk menambahkan, sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan layanan, meski terdapat beberapa kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kenakalan remaja yang sebagian besar melibatkan warga pendatang. (SRI/RIW/EPS)

Sambut Ramadan, DPKP Kalsel Aktifkan Gerakan Pangan Murah

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Program ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, tetapi juga menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah, menekan laju inflasi di Kalimantan Selatan.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Saptono mengatakan, bahwa menjelang Ramadan, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan cenderung meningkat. Kondisi tersebut kerap memicu kenaikan harga dan berpotensi mendorong inflasi daerah apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Kabid Ketahanan Pangan DPKP Kalsel, Saptono

“Gerakan Pangan Murah ini kami laksanakan sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus untuk membantu menurunkan dan mengendalikan angka inflasi di Kalimantan Selatan, terutama menjelang Ramadan,” ujar Saptono, Senin (2/2).

Saptono menjelaskan, pelaksanaan GPM dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalsel, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel.

Kolaborasi ini bertujuan menghadirkan berbagai komoditas pangan strategis dalam satu kegiatan, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar.

“Komoditas yang disediakan meliputi beras, gula, minyak goreng, telur, daging, hasil perikanan, hingga produk pangan lainnya. Dengan pasokan yang cukup dan harga terjangkau, kami berharap tekanan harga di pasar bisa ditekan,” jelas Saptono.

Lebih lanjut, Saptono menuturkan, bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari upaya penguatan pengendalian inflasi daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Melalui intervensi langsung di tingkat konsumen, pemerintah berharap dapat memutus rantai distribusi yang panjang dan menekan lonjakan harga pangan.

“Selain membantu masyarakat, GPM juga menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli. Jika harga pangan stabil, maka inflasi bisa lebih terkendali dan kondisi ekonomi masyarakat tetap terjaga,” lanjut Saptono.

Saptono juga menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan, khususnya pada momentum-momentum strategis seperti Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya.

Rencananya, Gerakan Pangan Murah akan digelar di sejumlah lokasi strategis yang mudah diakses masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan stabilitas harga pangan di Kalimantan Selatan tetap terjaga, inflasi dapat ditekan, serta masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang dan nyaman. (MRF/RIW/EPS)

Maksimalkan Videotron, BPBD Sebarkan Informasi Cuaca dan Mitigasi Bencana

Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat upaya mitigasi bencana dengan memanfaatkan videotron sebagai media penyampaian informasi cuaca dan peringatan dini bencana kepada masyarakat.

Langkah ini dinilai efektif, meningkatkan kewaspadaan publik, khususnya terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Selatan.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi,

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi mengatakan, pemanfaatan videotron merupakan bagian dari strategi komunikasi kebencanaan yang adaptif dan mudah diakses masyarakat.

Videotron memiliki keunggulan karena bersifat visual, mudah dibaca, dan menjangkau masyarakat luas, terutama di kawasan dengan mobilitas tinggi seperti pusat kota, perkantoran, dan ruang publik.

“Informasi yang kami tampilkan meliputi prakiraan cuaca, peringatan dini potensi banjir, angin kencang, hingga imbauan kesiapsiagaan bencana,” ujar Bambang, baru-baru ini.

Menurutnya, penyampaian informasi secara cepat dan berulang sangat penting, agar masyarakat tidak lengah dan dapat melakukan langkah antisipasi sejak dini.

videotron milik Pemerintah Provinsi kalsel

Dengan tampilan yang sederhana namun informatif, masyarakat diharapkan lebih mudah memahami kondisi cuaca terkini dan risiko bencana yang mungkin terjadi.

Bambang menambahkan, pemanfaatan videotron ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan sistem peringatan dini bencana di Kalimantan Selatan. BPBD Kalsel tidak hanya mengandalkan satu kanal informasi, tetapi memaksimalkan berbagai media agar pesan kebencanaan dapat diterima secara merata.

Semakin banyak kanal informasi yang digunakan, semakin besar peluang masyarakat mendapatkan peringatan lebih awal.

“Ini penting untuk menekan risiko dan dampak bencana, serta meningkatkan keselamatan masyarakat,” jelas Bambang.

Selain memanfaatkan videotron milik pemerintah daerah, BPBD Kalsel juga mengusulkan agar seluruh videotron, baik milik instansi vertikal, perkantoran, hingga pihak swasta dan perhotelan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mitigasi bencana.

“Mitigasi bencana tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor. Jika videotron-videotron yang ada bisa dimanfaatkan secara serentak untuk menayangkan informasi kebencanaan, maka penyampaian peringatan dini akan jauh lebih masif dan cepat,” ungkap Bambang.

Ia berharap dukungan dari seluruh pemilik dan pengelola videotron agar turut berperan aktif dalam upaya penyelamatan masyarakat.

Menurutnya, keselamatan publik merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kepedulian semua pihak.

“Dengan keterlibatan pemerintah, swasta, dan seluruh elemen masyarakat, kami optimis kesiapsiagaan bencana di Kalimantan Selatan akan semakin meningkat. Informasi yang cepat dan tepat adalah kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” tutup Bambang. (MRF/RIW/EPS)

Rayakan Milad ke-5, BSI Gelar “Langkah Emas” Serentak di Seluruh Indonesia

Banjarmasin – Pagi masih muda ketika halaman KC Banjarmasin Lambung Mangkurat mulai dipenuhi peserta, dimana yang terlihat pertama bukan spanduk besar atau panggung megah, melainkan kekompakan yang sederhana: kaos hitam, sepatu lari, dan kerudung putih bagi peserta perempuan.

Di antara obrolan ringan dan cek torsi tali sepatu, semangat Milad ke-5 BSI terasa hidup, hangat, dekat, dan penuh energi.
Tepat pukul 05.30 WITA, rangkaian Fun Run “Langkah Emas untuk Generasi Emas” dimulai.

Pesertanya datang dari berbagai unit, mulai dari pegawai organik, TAD, peserta magang in office RO, RFO, FC, RCR, RFR, RCB Banjarmasin, area Banjarmasin, cabang – cabang dalam Kota Banjarmasin, hingga BSI Maslahat. Semuanya membaur dalam satu irama yang sama: merayakan lima tahun perjalanan BSI dengan cara yang sehat dan menyenangkan, pada Minggu (1/2).

Usai pemanasan, langkah-langkah kecil berubah menjadi lari yang ringan. Ada yang mengejar target pribadi, ada yang memilih pace santai sambil berbagi cerita. Namun semuanya punya satu tujuan yang sama, menikmati perayaan Milad yang tak hanya seremonial, tapi juga memberi ruang kebersamaan.

Kemeriahan tak berhenti di lintasan. Di area kegiatan, peserta dan pengunjung disambut bazar, games, serta cek kesehatan gratis.

Suasana semakin ramai saat peserta bergantian memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan, lalu kembali berkumpul untuk foto bersama, memperlihatkan wajah-wajah bahagia di balik peluh pagi.

RCEO BSI Regional IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat menegaskan, bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda internal, melainkan simbol gerak bersama yang lebih luas.

“Pada Milad ke-5 BSI, kami mengajak seluruh insan BSI di Banjarmasin untuk merayakan ‘Langkah Emas untuk Generasi Emas’ lewat Fun Run. Kami menyiapkan rangkaian bazar, games, dan cek kesehatan gratis agar perayaan ini menjadi ruang kebersamaan yang sehat dan bermakna,” ujarnya.

Semangat yang sama juga digelar serentak di seluruh Indonesia, mengikuti atmosfer perayaan Milad BSI yang berlangsung di berbagai wilayah. Di setiap titik, temanya tetap satu, membangun gaya hidup yang sehat sekaligus menguatkan literasi dan solusi finansial yang lebih relevan bagi masyarakat.

Dalam momentum Milad ke-5 ini, BSI juga menghadirkan beragam promo spesial sebagai bagian dari perayaan lima tahun perjalanan.

Promo tersebut melengkapi semangat “Langkah Emas”, bahwa setelah tubuh sehat dibangun lewat olahraga, kebutuhan finansial dan rencana masa depan pun bisa dipersiapkan lewat berbagai solusi layanan BSI.

Melalui perayaan Milad ke-5 ini, BSI mengajak masyarakat menikmati kemudahan dalam ekosistem layanan yang mudah, aman, dan sesuai prinsip Syariah. Dari gaya hidup sehat, kebersamaan, hingga solusi finansial untuk rencana yang lebih panjang. (RIW/EPS)

Bank Kalsel Siapkan AKSELerasi Pembayaran Pajak Daerah Berbasis Digital

Banjarmasin —Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalsel terus menunjukkan komitmennya, mendukung penguatan pengelolaan keuangan serta peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi aktif bersama pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam mendorong implementasi sistem pembayaran yang aman, mudah, dan terintegrasi.

Direktur Utama Bank Kalsel saat menyampaikan paparannya

Sejalan dengan upaya tersebut, Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan menggelar kegiatan gathering dengan mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB serta Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)”.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (30/1) di Banjarmasin ini, merupakan wujud koordinasi dan kolaborasi Bank Kalsel dengan lintas pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital.

Turut berhadir, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Nor Yaumil, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang merupakan Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Ahmad Fauzi Noor dan seluruh Kepala Dinas ataupun yang mewakili dari Kabupaten Kota se Kalsel.

Dalam sambutannya, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Edy Wibowo menyampaikan, bahwa transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem perbankan yang andal. Dalam hal ini, peran Bank Kalsel dinilai sangat strategis, dalam menyediakan layanan dan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi.

FKPPD memandang Bank Kalsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran pendapatan daerah. Dukungan Bank Kalsel melalui penguatan ETPD, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta pengembangan kanal pembayaran digital telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

“Melalui forum ini, kami mendorong adanya kesamaan langkah dan komitmen antar pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan agar pemanfaatan sistem yang telah disiapkan Bank Kalsel dapat dioptimalkan secara berkelanjutan,” ujar Edy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah.

Ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

“Sehingga, sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel diharapkan mampu mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), mendukung optimalisasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat,” ucap Miftahul.

Pada sesi pemaparan utama, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan komitmen Bank Kalsel, mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui penguatan ekosistem pembayaran digital daerah.

Bank Kalsel melihat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

“Yakni melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi AKSELerasi strategis bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan,” ungkap Fachrudin.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing session, yang menghadirkan Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Yaumil serta Perwakilan dari Divisi Komersial dan Korporat Bank Kalsel, Fajri.

Diskusi ini, membahas praktik terbaik, tantangan implementasi, serta peluang optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital.

Melalui forum ini, FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dapat semakin diperkuat, sehingga pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EPS)

Perluas Akses Keadilan Hingga Pelosok Kalsel, Menteri Hukum RI Resmikan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan

Banjarbaru – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus melakukan kick off Pelatihan Legal Desa, Jumat (30/1), di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.

Peresmian tersebut dihadiri Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, unsur Forkopimda, kepala daerah, serta jajaran Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Selatan.

Penandatanganan nota kesepahaman dalam peresmian Posbankum Desa/Kelurahan Kalsel.(foto : Kemenkum)

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas mengungkapkan, hingga saat ini telah terbentuk 82.029 Posbankum Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia, yang dalam waktu dekat akan diresmikan secara nasional oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Menurutnya, keberadaan Posbankum memiliki peran strategis, untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, sekaligus menekan biaya negara dalam penanganan perkara hukum.

“Posbankum ini mampu menghemat biaya negara yang biasanya harus disiapkan sejak tahap pelaporan, penuntutan, hingga proses persidangan,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah, untuk turut mendukung keberlangsungan Posbankum, khususnya dalam membantu operasional paralegal desa sesuai dengan kemampuan daerah.

“Tolong bantu operasional paralegal desa,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel, dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, terutama melalui layanan hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau hingga ke wilayah pedesaan.

Menurutnya, Posbankum yang dibentuk Kementerian Hukum diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan konsultasi hukum sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

“Posbankum dan legal desa diharapkan mampu menjembatani masyarakat dengan sistem hukum yang lebih formal, sehingga persoalan hukum dapat ditangani sejak dini,” ujarnya.

Hasnuryadi menambahkan, Pemprov Kalsel mendukung penguatan Posbankum dan paralegal desa melalui kolaborasi lintas sektor bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota.

“Sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Hukum harus terus diperkuat agar keadilan dan perlindungan hukum benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem melaporkan, bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan 2.015 Posbankum Desa/Kelurahan di Kalimantan Selatan, yang telah rampung sepenuhnya pada 31 Oktober 2025.

Ia menegaskan, Posbankum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

“Kanwil Kemenkum Kalsel siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan Posbankum berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

TMMD 2026, 13 Kabupaten/Kota Kalsel Dipastikan Jadi Lokasi Pembangunan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), terus memperkuat pembangunan desa berbasis kolaborasi lintas sektor. Pada tahun 2026, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), dipastikan menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalsel, dengan total 11 lokasi pelaksanaan.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menyampaikan, bahwa TMMD menjadi salah satu prioritas strategis pembangunan perdesaan tahun 2026, khususnya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur desa dan antar desa.

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama

“Pada tahun 2026, fokus kami di bidang pengembangan kawasan perdesaan tetap pada tugas pokok fungsi, yaitu pembangunan sarana dan prasarana desa maupun antar desa. Salah satunya melalui pola TMMD yang melibatkan TNI sebagai wujud sinergitas antara pemerintah daerah dan TNI,” ujar Andie di Banjarbaru, baru – baru ini.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur desa melalui TMMD diarahkan pada wilayah – wilayah yang masih terisolasi agar dapat membuka akses, memperlancar konektivitas, serta mendukung peningkatan Indeks Desa, khususnya pada subdimensi sarana dan prasarana.

“Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai Indeks Desa, sehingga desa – desa di Kalimantan Selatan dapat semakin berkembang dan mandiri,” lanjut Andie.

Selain TMMD, DPMD Kalsel juga terus berkolaborasi dengan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalsel, mendukung pembangunan kawasan perdesaan yang terintegrasi.

Andie mengungkapkan, pada tahun 2026 jumlah lokasi TMMD di Kalsel mengalami peningkatan signifikan. Jika pada tahun sebelumnya terdapat tujuh lokasi TMMD reguler, maka tahun ini meningkat menjadi sebelas lokasi, terdiri dari tujuh TMMD reguler dan empat TMMD imbangan.

“Dengan 11 lokasi TMMD, seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan melaksanakan TMMD secara simultan dan serentak. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana masih ada daerah yang belum mendapatkan giliran,” jelas Andie.

Pelaksanaan TMMD tahun 2026 dibagi dalam beberapa angkatan, yakni TMMD ke-127, 128, 129, dan 130, yang dilaksanakan serentak secara nasional di 38 provinsi. Untuk TMMD ke-127, pelaksanaan dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Tabalong.

Sementara TMMD ke-128 dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Tapin. TMMD ke-129 digelar di Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), serta Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan TMMD ke-130 dilaksanakan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Ini menjadi capaian yang cukup istimewa, karena Kalimantan Selatan mendapat apresiasi dari pihak TNI sebagai provinsi yang mampu melaksanakan seluruh rangkaian TMMD di seluruh wilayah kabupaten dan kota,” pungkas Andie.

Melalui TMMD 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dapat terwujud secara merata, sekaligus memperkuat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan. (MRF/RIW/EPS)

Dua Atlet Dayung Kalsel, Ikuti Seleksi Pelatnas Asian Games 2026 Nagoya

Banjarmasin – Dua atlet dayung Kalimantan Selatan, atas nama Nadya Hafizah dan Abdul Hamid, mendapatkan panggilan dari PB PODSI untuk mengikuti seleksi pelatnas Asian Games di Nagoya, Jepang.

Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kalsel Donny Achdiat Sugian menyampaikan, kedua atlet tersebut sebelumnya berhasil meraih medali emas dan perak pada ajang Sea Games di Thailand. Sehingga mereka mendapatkan panggilan seleksi ke Asian Games tahun 2026 di Nagoya Jepang.

Atlet Dayung Kalsel Nadya Hafizah mendapatkan panggilan seleksi (Net)

“PODSI Kalsel mengapresiasi serta memberikan dukungan kepada kedua atlet dayung tersebut,” ungkap Donny, kepada sejumlah wartawan, Jumat (30/1).

Donny berharap, Nadya dan Abdul Hamid mampu menjaga konsistensi performa mereka, saat seleksi mendatang.

Mengingat, lanjutnya, selama menjalani Pelatnas, para atlet akan mengikuti serangkaian evaluasi ketat. Mulai dari tes fisik, teknik, hingga mental bertanding. Dengan evaluasi berjalan secara berkala setiap bulan.

“Hasil evaluasi tersebut, sebagai bahan bagi pengurus cabang olahraga di daerah masing masing atlet, sebagai bahan pemantauan dan pembinaan lanjutan,” ucapnya.

Ketua PODSI Kalsel Donny Achdiat Sugian

Meski begitu, Ketua PODSI Kalsel ini memiliki keyakinan, kedua atlet Kalsel tersebut dapat berhasil pada ajang seleksi tersebut. Mengingat keduanya sudah memiliki prestasi yang membanggakan.

“Untuk Nadya sendiri, hasil tesnya sangat menonjol, dia masuk jajaran top one, bahkan berapa di atas atlet lainnya, mereka turun di nomor dragon boat dan kayak. Nomor ini menjadi modal besar untuk bersaing di level Asia,” tutur Donny.

Selain akan turun pada ajang Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang, kedua atlet Kalsel ini memiliki peluang untuk meraih tiket Olimpiade 2028 di Los Angeles, melalui jalur wild card. Asalkan, Nadya dan Abdul Hamid mampu menembus babak final pada Asian Games mendatang.

Dalam kesempatan tersebut Donny juga mengungkapkan, PODSI Provinsi Kalimantan Selatan, terus melakukan pembinaan atlet usia dini yang tergabung pada SPOBNAS dan SPOBDA. Harapannya, agar cabang olahraga Dayung Kalsel tidak kekurangan atlet.

“Saat ini PODSI Kalsel sudah memiliki lapis 5 untuk atlet atlet usia dini yang sudah menjadi binaan,” ucapnya.

Sehingga, dengan begitu pembinaan dan regenerasi atlet dayung terus berjalan di Provinsi Kalimantan Selatan ini.

“Untuk atlet pelajar yang tergabung di Pengprov Dayung tercatat 70 orang, yang berarti sudah 5 lapis, dari SD, SMP, serta kelompok umur. Sehingga Cabor Dayung tidak akan kehabisan atlet,” ujar Donny. (SRI/RIW/EPS)

Gandeng Taman Budaya BKOW Kalsel Berdayakan Perempuan Lestarikan Budaya

Banjarmasin – Upaya pelestarian seni budaya lokal sekaligus pemberdayaan perempuan lanjut usia, terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Selatan, menggandeng Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Kalimantan Selatan, untuk memberdayakan perempuan, khususnya yang telah memasuki usia lanjut, agar tetap aktif, produktif, dan berdaya melalui kegiatan seni tradisional.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan kunjungan Ketua BKOW Kalsel, drg. Ellyana Trisya Hasnuryadi, beserta jajaran ke UPTD Taman Budaya Kalsel, Kamis siang (29/1).

Ketua BKOW Kalsel, Ellyana Trisya Hasnuryadi, saat di wancara

Dimana ini menjadi langkah awal penjajakan kerjasama berkelanjutan di bidang seni dan budaya, yang difokuskan pada pelibatan perempuan lansia, dalam kegiatan pelestarian kesenian khas Banua.

Ketua BKOW Kalsel, Ellyana Trisya Hasnuryadi menyampaikan, kunjungan ini bertujuan memperluas cakupan program pemberdayaan perempuan yang selama ini telah dijalankan BKOW.

Menurutnya, seni budaya memiliki potensi besar sebagai media pemberdayaan yang tidak hanya menjaga produktivitas, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan mental perempuan lanjut usia.

“Melalui kerja sama dengan Taman Budaya Kalsel, kami ingin membuka ruang bagi ibu-ibu BKOW, khususnya yang sudah memasuki usia lansia, agar tetap aktif dan produktif. Seni budaya, seperti gamelan Banjar, menjadi pilihan karena sarat nilai, kebersamaan, dan kearifan lokal,” katanya.

Ellyana menjelaskan, ke depan BKOW Kalsel bersama Taman Budaya Kalsel akan menyelenggarakan program pelatihan seni secara rutin. Pelatihan tersebut difokuskan pada pengenalan dan latihan gamelan khas Banjar yang direncanakan dilaksanakan secara berkala sebagai agenda berkelanjutan.

“Ini adalah langkah awal kolaborasi di bidang seni dan budaya. Insyaallah ke depan akan ada latihan rutin yang tidak hanya bertujuan melestarikan budaya, tetapi juga memberikan ruang aktualisasi diri bagi perempuan,” ungkap Ellyana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, diwakili Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, menyatakan dukungan penuh terhadap program BKOW Kalsel tersebut.

Ia menilai, kerja sama ini sejalan dengan visi dan misi Taman Budaya Kalsel sebagai pusat pelestarian dan pengembangan seni budaya Banua.

“Taman Budaya Kalsel sangat mendukung program BKOW ini. Kami merasa bangga bisa menjadi bagian dari upaya pemberdayaan perempuan, khususnya yang berusia lanjut, melalui seni budaya. Ini juga menjadi bukti nyata kepedulian Ketua BKOW Kalsel terhadap perkembangan seni budaya di Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Suharyanti menambahkan, latihan gamelan Banjar bersama anggota BKOW Kalsel nantinya akan dilaksanakan secara rutin dengan pendampingan pelatih dari Taman Budaya.

Selain sebagai sarana pemberdayaan, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi media transfer pengetahuan dan kecintaan terhadap seni budaya lokal kepada generasi berikutnya.

Melalui kegiatan ini, perempuan lanjut usia tidak hanya menjadi penikmat seni, tetapi juga pelaku aktif dalam pelestarian budaya Banua. Seni budaya dapat menjadi sarana menjaga produktivitas, memperkuat kebersamaan, sekaligus menjaga kesehatan mental di usia lanjut.

“Dengan terjalinnya kolaborasi antara BKOW Kalsel dan Taman Budaya Kalsel, diharapkan lahir program-program inovatif yang mampu memperkuat peran perempuan dalam pelestarian seni budaya lokal, sekaligus menghadirkan ruang yang inklusif dan bermakna bagi perempuan lanjut usia di Kalimantan Selatan,” tutup Yanti. (NHF/RIW/EPS)

Exit mobile version