LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bank Kalsel Hadir di MPP Kota Banjarmasin, Berikan Kemudahan Layanan Perbankan

BANJARMASIN – Bank Kalsel dengan tegas memperkuat komitmennya dalam mendekatkan diri dan meningkatkan layanannya kepada masyarakat Banua. Upaya ini mencakup kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin untuk menyediakan layanan Bank Kalsel di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang diresmikan pada Kamis (7/12) di Lantai Dasar Kawasan Mitra Plaza, Kota Banjarmasin.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menjelaskan, bahwa kehadiran layanan Bank Kalsel di MPP Kota Banjarmasin ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai transaksi perbankan, termasuk menabung dan melakukan setoran.

Selain itu, fasilitas ini juga memungkinkan pembayaran untuk jasa layanan publik secara efisien, dengan langsung mentransfernya ke rekening Bank Kalsel.

“Kami akan terus berkomitmen untuk memperluas cakupan layanannya, sehingga semakin banyak opsi transaksi perbankan yang dapat dilakukan nasabah Bank Kalsel saat mengunjungi di MPP Kota Banjarmasin,” ujar Fachrudin.

Sementara itu, Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina mengungkapkan apresiasinya terhadap peresmian MPP, yang menjadi salah satu program prioritas Pemko Banjarmasin.

“Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen yang telah dibangun bersama Bank Kalsel. Dengan adanya layanan ini, diharapkan nasabah dapat dengan lebih mudah melakukan kegiatan perbankan secara digital,” pungkas Ibnu.

Sebagai informasi, Keberadaan layanan Bank Kalsel di Mall Pelayanan Publik merupakan perwujudan untuk memberikan kemudahan dan transparansi bagi nasabah dalam menjalankan aktivitas keuangan mereka. (ADV-RIW/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Anugerahi Disdukcapil Kabupaten/Kota Terbaik

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), memberikan anugerah kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota yang memiliki capaian terbaik sepanjang tahun 2023.

Foto bersama Kepala Disdukcapil Kalsel Zulkipli (dua kiri) bersama para pemenang Disdukcapil terbaik tahun 2023

Kepala Disdukcapil Kalsel, Zulkipli, mengatakan penganugerahan ini merupakan inisiasi dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Pasalnya, segala pelayanan administrasi penduduk (adminduk), selama ini merupakan hasil jeri payah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota.

“Karena memang selama ini yang bekerja langsung ke masyarakat kan Disdukcapil Kabupaten/Kota. Tidak cukup rasanya kalau kita hanya berterimakasih. Itu sebabnya Gubernur meminta kita untuk mengapresiasi mereka melalui kegiatan ini,” kata Zulkipli, usai kegiatan penganugerahan, di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, Kamis (7/12).

Penganugerahan ini merupakan kali pertama digelar oleh Disdukcapil Kalsel. Sedikitnya ada 23 aspek yang menjadi penilaian, diantaranya perekaman, pembuatan akta kelahiran hingga pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) terbanyak.

Zulkipli berharap kegiatan ini mampu mendongkrak semangat Disdukcapil Kabupaten/Kota, untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dan layanan kepada masyarakat.

Untuk diketahui, keluar sebagai pemenang penganugerahan Disdukcapil terbaik yakni Kabupaten Tanah Bumbu. Disusul Kota Banjarbaru pada peringkat kedua dan Kabupaten Tapin di peringkat ketiga.

“InsyaAllah akan kita gelar setiap tahun. Kita juga upayakan selanjutnya hadiah bisa lebih besar lagi,” tutup Zulkipli. (SYA/RDM/RH)

Orientasi PPPK Lingkup Pemprov Kalsel Tahun 2023 Resmi Ditutup

BANJARBARU – Masa orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi ditutup oleh Gubernur melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, Kamis (7/12).

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sulkan, saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel

Upacara penutupan berlangsung di Aula BPSDMD Kalsel, di Banjarbaru, serta diikuti oleh seluruh peserta orientasi secara during maupun luring.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, berpesan kepada seluruh peserta untuk mempertahankan serta meningkatkan budaya kerja dan nilai-nilai positif yang didapat selama masa orientasi.

“Berdayakan seluruh potensi dan kemampuan saudara-saudara secara optimal, sehingga kehadiran saudara-saudara memberi manfaat nyata bagi instansi tempat saudara-saudara bertugas,” pesan Gubernur.

Gubernur menilai, di masa sekarang, ASN dituntut untuk berdaya saing tinggi. Sebab itu, seluruh peserta yang telah menjalani orientasi, dituntut terus mengasah diri dan beradaptasi, agar mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan memiliki SDM aparatur yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai berakhlak, Ia meyakini, peserta dapat memberikan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

“Tentu hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutur Gubernur.

Sementara itu, Plh Kepala BPSDMD Kalsel, Ahmad Bagiawan, mengungkapkan, upacara penutupan diselenggarakan untuk peserta orientasi PPPK angkatan pertama hingga angkatan ke dua puluh tahun 2023.

“Ada kurang lebih 800 orang peserta,” beber Bagiawan.

Seluruh peserta merupakan rekrutmen PPPK tahun 2022, yang mengikuti orientasi selama kurang lebih 14 hari di BPSDMD Kalsel.

“Alhamdulillah semua peserta dinyatakan lulus,” tutup Bagiawan. (SYA/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Gelar Festival Permainan Tradisional Balogo

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bidang Kebudayaan pada Seksi Sejarah dan Tradisi Disdikbud Kalsel, menggelar Festival Permainan Tradisional Balogo, selama tiga hari, mulai 7 – 9 Desember 2023.

Suasana pembukaan Festival Permainan Tradisional Balogo

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kalsel, diwakili Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, pada Kamis (7/12) sore, disela acara mengatakan, permainan Balogo menjadi salah satu permainan tradisional yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTb) oleh Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. Sehingga, pihaknya menyelenggarakan Festival Permainan Tradisional Balogo, guna memperkenalkan dan melestarikan bagi generasi muda.

“Meski zaman sekarang sudah maju dan berkembang, permainan Balogo ini salah satu peninggalan dari nenek moyang,” ucapnya

Disampaikan Raudati, pihaknya terus berkomitmen untuk bergerak mengusung seni menjunjung dan menjaga karya-karya budaya, agar tidak hilang permainan tradisional ini ditengah kecanggihan teknologi. Selain itu, makna Balogo diantaranya, menanamkan nilai-nilai budaya yaitu kejujuran, kerjasama, dan memgedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan.

“Semoga Festival Balogo ini, dapat memberikan kemajuan kebudayaan di Banua,” pinta Helda (sapaan akrabnya)

Sementara itu, Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Disdikbud Kalsel, Herry Yulianata, menambahkan, Festival Permainan Tradisional Balogo ini diikuti Kabupaten dan Kota, yaitu peserta didik dari SMA/SMK masing-masing tiga orang siswa, didampingi satu guru pendamping. Ia berharap, kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat, apresiasi, dan minat dalam upaya pelestarian Kebudayaan di Banua.

Kasi Sejarah dan Tradisi Disdikbud Kalsel, Herry Yulianata, saat memberikan sambutan

“Lomba digelar pada Jumat (8/12), di Halaman Gedung Sultan Suriansyah Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin,” tutupnya

Untuk diketahui, Festival Permainan Tradisional Balogo, dibuka secara resmi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kalsel, diwakili Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, didampingi Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Herry Yulianata, Kepala Seksi Kesenian Sunjaya Adhiarso, dan Dewan Juri, bertempat di salah satu Hotel Berbintang di Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Bapenda Kalsel Buka Gerai di Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin

BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin Meluncurkan Soft Opening Mal Pelayanan Publik (MPP), di Mitra Plaza, Kamis (7/12).

Pada MPP tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel membuka Gerai Pelayanan Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor.

Plh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Rusma Khuzairin mengatakan, Bapeda Kalsel melalui Samsat 2 Banjarmasin, telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin.

“Pada tahap awal pelayanan yang diberikan, berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor satu tahun,” ungkap Rusma.

Kedepannya, lanjut Rusma, pada gerai yang ada di Mal Pelayanan Publik di Kota Banjarmasin, dapat melayani untuk pembayaran 5 tahunan.

“Untuk layanan pembayaran pajak lima tahunan tersebut, tentunya sarana dan prasarana pemeriksaan fisik perlu disiapkan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 2 Muhammad Mirzalutfillah menjelaskan, pihak bergabung pada Mal Pelayanan Publik milik Pemko Banjarmasin.

“Dengan membuka counter pada Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin ini, kami mengembangkan tempat pembayaran pajak di wilayah kerja UPPD Samsat Banjarmasin 2, Kecamatan Banjarmasin Tengah,” ujarnya.

Menurut Mirza, kehadiran counter mereka tersebut untuk mendekatkan, UPPD Samsat Banjarmasin 2 dengan masyarakat setempat.

“Kehadiran counter pembayaran UPPD Samsat Banjarmasin 2 di Mal Pelayanan Publik di Kota Banjarmasin ini, Agar masyarakat mudah dalam membayar pajak tahunan kendaraan bermotor mereka,” ucap Mirza.

Sedangkan, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, berdirinya Mal Pelayanan Publik tersebut di Kota Banjarmasin ini, tentunya berkat komitmen bersama antara Pemerintah kota Banjarmasin dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dihadapan Kementerian Menpan-rb.

“Kehadiran Mal Pelayanan Publik itu sendiri, tentunya untuk memberikan kemudahan pelayanan yang cepat kepada masyarakat,” ucap Ibnu.

Ibnu berharap, pada saat peresmian mendatang akan diresmikan langsung oleh MenpanRB. (SRI/RDM/RH)

Tingkatkan Kinerja, Sekretariat DPRD Kalsel Gelar Pemeriksaan NAPZA

BANJARMASIN – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di gedung B DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (7/12).

Suasana Pemeriksaan NAPZA bagi tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel

Kegiatan yang diikuti sebanyak 132 tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel tersebut bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalsel.

Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini melalui Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Ismiyati Rukyaningsih menjelaskan pemeriksaan NAPZA ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Dewan dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel.

“Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan dan ini harus kami lakukan secara maksimal. Tes NAPZA ini salah satu upaya menjaga para karyawan yang ada disini tetap dalam kondisi sehat,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Ismi, kegiatan ini juga untuk memenuhi salah satu persyaratan perpanjangan kontrak tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel.

“Kegiatan ini juga rutin dilakukan setiap akhir tahun untuk memenuhi salah satu persyaratan perpanjangan kontrak tenaga honorer, termasuk tes NAPZA,” ungkapnya.

Ismi menambahkan jika ditemukan ada hasil pemeriksaan yang positif, maka yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan dan rehabilitasi.

Sementara, Kepala Labkesda Kalsel, Zainal Firdausy melalui Kepala Seksi Mikrobiologi, Sudarmo menyambut baik pemeriksaan NAPZA ini untuk memastikan orang yang bekerja di instansi tersebut bebas dari NAPZA.

“Ada enam parameter yang diperiksa yaitu THC (ganja), MOP (morphin), MET (sabu), AMP (inex), BZO (obat-obatan), dan COC (kokain). Dengan pemeriksaan ini, maka enam parameter tersebut dapat dideteksi,” terangnya.

Sudarmo menambahkan Labkesda Kalsel sudah melakukan kerjasama terkait pemeriksaan NAPZA ini dengan beberapa institusi pemerintahan, terutama SKPD-SKPD yang berada di bawah naungan Pemprov Kalsel.

“Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur Kalsel untuk menggelorakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Hadiri Survey Indeks ETPD Semester II 2023, Bank Kalsel Sampaikan Komitmen Sukseskan ETPD

BANJARMASIN – Bank Kalsel berkomitmen mendukung suksesnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Komitmen tersebut disampaikan Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra saat kegiatan Survey Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II Tahun 2023 Provinsi Kalsel, yang digelar awal pekan ini di Banjarmasin.

“ETPD adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) dari tunai menjadi non tunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kami tentunya sangat mendukung hal ini dan terus melakukan pembenahan layanan agar dapat mensukseskan program ETPD di Provinsi Kalsel,” tegasnya.

Salah satu bentuk dukungan konkrit Bank Kalsel adalah telah menyediakan berbagai jenis produk layanan/kanal digital seperti Instrumen pembayaran yang terdiri dari kartu ATM/Debit GPN, uang elektronik berbasis kartu (co-brading BRIZZI) dan Kanal Pembayaran yang terdiri dariTeller/Webteller, PPOB, Mobile Banking, Internet Banking, Internet Banking Bisnis, SP2D Online, CMSP, QRIS, BI-Fast, BI-RTGS, SKNBI, Virtual account, E-Commerce dan Modern Channel.

“Selain itu Bank Kalsel juga telah melakukan integrasi sistem penerimaan pada sejumlah Pemda di Provinsi Kalsel seperti pembayaran PBB, e-Samsat, Pajak Pendapatan, Pembayaran Perizinan, BPHTB, Retribusi dan KIR semuanya sudah terintegrasi dengan beberapa sistem kanal penerimaan Bank Kalsel,” tambahnya.

Harapannya dengan telah tersedianya beberapa sistem untuk kanal penerimaan dan pengeluaran di Bank Kalsel, dapat mempermudah Pemda di seluruh Provinsi Kalsel, mengimplementasikan ETPD secara efektif dan efesien di daerahnya dan dapat mengoptimalkan pencapaian Championship TP2DD pada penilaian tahun 2024.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, Raudatul Jannah mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan agar bisa meningkatkan pemahaman Pemda atau pun Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)dalam mendorong peningkatan kualitas pelaporan data elektronifikasi transaksi Pemda Semester 2 Tahun 2023.

“Melalui kegiatan ini besar harapan kita dapat memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kategori atau level indeks elektronifikasi transaksi Pemda se-Kalsel kedepannya,” bebernya.

Berdasarkan data indeks ETPD Semester I Tahun 2023, Provinsi Kalsel telah mencapai tahap Pemda Digital dengan skor 93,6 persen.

Diharapkan pada Tahun 2023 ini semua Pemda di Provinsi Kalsel bisa mencapai level digital dengan perbaikan kualitas data serta melaporkannya sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Pada kesempatan ini saya juga meminta agar Bank Kalsel sebagai Bank RKUD dapat mendukung penuh dari sisi data yang dibutuhkan untuk bisa di input di website SIP2DD,” tuturnya.

Di lain pihak, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo menambahkan, berdasarkan data Indeks ETPD Semester-I tahun 2023, dirinya mengapresiasi upaya Pemprov Kalsel atas meningkatnya level kategori IETPD Pemprov Kalsel dari kategori “Maju” menjadi kategori “Digital” dengan skor 93,6 persen. Bahkan secara year on year meningkat 34,29 persen dari Semester-I tahun 2022.

“Kami juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah menerima penghargaan dalam Bank Indonesia Award 2023 sebagai Pemerintah Provinsi Dengan Implementasi QRIS Terbaik di Wilayah Kalimantan. Semoga capaian ini dapat mengobarkan semangat implementasi ETPD tidak hanya di lingkungan Provinsi, namun juga di seluruh Kabupaten dan Kota se-Kalsel,” tukasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

Bantuan Keuangan Parpol 2024 Naik, Bakesbangpol Kalsel Gelar Sosialisasi Tata Cara Banpol

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Sosialisasi Tata Cara Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol), di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (6/12).

Kegiatan diikuti seluruh perwakilan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Kalsel hasil Pemilu 2019. Hadir pula selaku narasumber, antara lain perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel.

Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengingatkan pengurus parpol agar memprioritaskan banpol untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

“Banpol dari Bakesbangpol Kalsel bertujuan membentuk proses pendidikan politik yang baik bagi segenap masyarakat Kalsel. Sehingga menciptakan proses demokrasi yang mengusung asas profesional dan akuntabel bagi kita semua,” kata Roy.

Setiap pengurus parpol, menurut Roy, wajib mengikuti aturan yang berlaku. Termasuk seputar dana bantuan yang bersumber dari APBD.

Artinya, setiap kegiatan yang dilakukan menggunakan APBD harus memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Kalsel Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara.

*Sosialisasi Tata Cara Bantuan Keuangan Partai Politik diikuti oleh perwakilan parpol yang menduduki kursi DPRD Kalsel Pemilu 2019*

Penggelontoran dana tersebut merupakan amanah undang-undang perihal kelancaran pelaksanaan kegiatan parpol. Tentu kegiatan parpol yang dimaksud harus memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah dalam mewujudkan visi Kalsel, maju, makmur sejahtera dan berkelanjutan sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara.

“Parpol juga sepatutnya memanfaatkan kesiapan untuk mengelola dana bantuan secara transparan dan akuntabel. Kemudian melaporkan penggunaannya kepada pemerintah secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Roy.

Sementara itu, didampingi Kepala Bakesbangpol Kalsel Heriansyah, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kalsel Muhammad Hasanuddin mengatakan, sosialisasi ini adalah wujud fasilitasi dari Pemprov Kalsel, untuk mewujudkan bantuan keuangan pada parpol yang tertib administrasi, taat aturan dan berdaya guna.

“Dalam hal ini bantuan yang diberikan itu agar pelaporannya nanti lebih akurat, akuntabel dan transparan. Kemudian dengan adanya bantuan ini diharapkan bahwa partai politik akan meningkatkan pendidikan politiknya terhadap masyarakat, juga terhadap anggotanya,” terang Hasanuddin.

Diketahui Banpol Kalsel tahun 2024 akan dinaikkan menjadi Rp7.500, dari sebelumnya hanya Rp5.000 per-suara.

Meski naik sebanyak 50 persen, Hasanuddin menilai, jumlah tersebut masih belum terlalu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain.

“Jumlahnya tidak terlalu sedikit tetapi juga tidak terlalu banyak,” tutup Hasanuddin. (SYA/RIW/APR)

Jelang Akhir Tahun, DPRD
Segera Evaluasi Capaian Pembangunan di Banjarmasin

Banjarmasin – Kalangan legislatif akan melakukan evaluasi, terkait realisasi capaian pembangunan Pemerintah Kota.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia, kepada sejumlah wartawan, baru-baru tadi.

*Salah satu pekerja sedang melakukan proses pengadukan semen*

Hilyah menjelaskan, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Banjarmasin, yang bermitra dengan Komisi III DPRD Banjarmasin. Dimana akan dilakukan evaluasi melalui Rapat Dengar Pendapat, terkait pencapaian pembangunan terutama infrastruktur, seperti Jalan Lingkungan, Drainase hingga Perbaikan Jembatan.

“Kita akan jadwalkan RDP dengan Dinas PUPR Banjarmasin,” ucapnya

*Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia, saat memberikan komentarnya*

Disampaikan Hilyah, untuk beberapa proyek pekerjaan jembatan, yang menggunakan dana APBD 2023, harus segera diselesaikan hingga akhir tahun ini, agar bisa segera difungsikan masyarakat sekitar. Jangan sampai ada alasan tidak selesai, karena berbagai kendala, salah satunya disebabkan memasuki musim penghujan.

“Beberapa proyek yang belum selesai, akan dipertanyakan intens,” ungkapnya

Lebih lanjut Hilyah menambahkan, pihaknya juga akan menggelar rapat kerja dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Perhubungan Banjarmasin, agar setiap kendala yang terjadi di lapangan, dapat diketahui dan diantisipasi sejak dini.

“Secara umum selama ini sudah melakukan pengawasan ke lapangan,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)

Tangani Masalah Sosial di Banjarmasin, Walikota Resmikan Sheleter Baiman

Banjarmasin – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin meresmikan Shelter Baiman di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin, pada Rabu (6/12). Peresmian dilakukan langsung Walikota, Ibnu Sina didampingi istri dan Wakil Walikota Banjarmasin.

“Shelter yang baru diresmikan tersebut, sebagai tempat untuk penanganan sosial di kota Banjarmasin,” ungkap Ibnu.

Terutama, lanjutnya, anak terlantar, disabilitas telantar, manula telantar, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar.

“Bahkan, selama ini yang terbanyak dirawat di rumah singgah ini adalah ODGJ,” ucap Ibnu.

Untuk ODGJ, lanjutnya, yang dirawat sebanyak 75 orang. Rata rata mereka sudah tidak memiliki keluarga lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga mengingatkan, rumah singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin hanya sebagai, tempat penampungan sementara, bukan untuk selamanya.

“Kepada warga Kota Banjarmasin, saya sampaikan, bahwa rumah singgah itu tempat penampungan sementara,” ujarnya.

Berdasarkan SOP, lanjut Ibnu, hanya berlaku selama tujuh hari saja, Kemudian dikembalikan ke keluarganya masing masing.

“Jika ODGJ akan diserahkan ke Rumah Sakit Sambang Lihum/untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut,” kata Ibnu.

Walikota Banjarmasin berharap, keluarga penghuni Rumah Singgah dapat mematuhi aturan tersebut. (SRI/RIW/APR)