BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kalsel terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM, di bidang penyelamatan. Hal ini disampaikan, Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, Zakly Asswan, saat menutup pelatihan Diklat Basic Rescue Angkatan I tahun 2024, di halaman kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (18/12).
Kasatpol PP dan Damkar Prov Kalsel Zakly Aswan
Zakly mengatakan, peningktan Kompetensi dan keterampilan, adalah suatu keharusan. terlebih kalsel memiliki kondisi geoprafis yang beragam, sehingga sering kali menghadapi tantangan bencana seperti karhutla, banjir dan tanah longsor.
“Untuk itu dalam menghadapi situasi ini membutuhkan SDM yang tanggap dan terlatih agar nantinya pada saat terjadi bencana petugas kita sudah siap untuk membantu masyarakat,” ucap Zakly
Ia menambahkan, pelatihan Basic Rescue sangat penting dan strategis, sehingga mendapat apresiasi dari Gubernur Kalsel Muhidin. Pelatihan ini bukan hanya sekedar formalitas, namun menjadi langkah nyata dalam mempersiapkan personil yang berdaya saing.
“Pelatihan ini sangat strategis diharapkan para peserta nanti dapat menerapkan ilmunya di lapangan,” lanjut Zakly.
Untuk itu, kepada para peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan diklat ini, diharapkan dapat terus berkontribusi meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, di bidang penyelamatan untuk membantu masyarakat.
“Diklat ini memiliki peran yang sangat penting, dalan upaya peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan personil, dalam menghadapi berbagai kondisi darurat khususnya dibidang keselamatan,” tutup Zakly. (MRF/RDM/RH)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil memborong 3 (tiga) penghargaan sekaligus pada APBD Award 2024 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel (kanan) saat menerima penghargaan
Pemberian penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).
Tiga penghargaan yang diraih Kalimantan Selatan terdiri dari beberapa kategori, yaitu:
Kategori Realisasi Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi Peringkat Pertama, Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Peringkat Pertama, dan Kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Peringkat Keempat. Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel Subhan Nor Yaumil, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang telah diraih. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Kalimantan Selatan berhasil menunjukkan performa luar biasa di bidang pengelolaan keuangan. Sekdaprov Roy Rizali Anwar menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efektif.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efektif,” ucap Roy.
Ia menegaskan bahwa 3 penghargaan tersebut dedikasikan untuk masyarakat Kalimantan Selatan, yang selalu mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
“Mudah-mudahan, kinerja APBD ke depan semakin baik, dan tentunya penghargaan ini dapat terus kita pertahankan di tahun 2025 mendatang,” lanjut Roy.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Muarits dalam laporannya menyampaikan, bahwa Rapat ini dihadiri secara luring sebanyak 641 orang peserta dan secara daring sebanyak 385 orang peserta yang terdiri dari kepala daerah, sekretaris daerah, kepala bapedda, kepala bapenda provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Ia berharap, penghargaan ini mampu memotivasi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung efisiensi dan akurasi pengelolaan anggaran. Pada acara penganugerahan APBN Award 2024, juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dengan tema “Kebijakan Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informasi”.
Dalam Rakornas ini, berbagai narasumber dihadirkan, diantaranya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas), Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ketua KPK, dan Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah membahas strategi meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi teknologi informasi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sambutannya turut menyoroti pola pikir kepala daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tito menilai banyak kepala daerah yang hanya fokus pada belanja daerah tanpa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“Banyak kepala daerah hanya berpikir bagaimana cara membelanjakan anggaran, tidak berinovasi untuk meningkatkan pendapatan. Akhirnya, banyak yang terjebak dan terkena kasus korupsi. Padahal, pengelolaan APBD yang sehat itu bukan hanya soal belanja, tetapi juga bagaimana meningkatkan PAD melalui terobosan kreatif,” ucap Tito.
Tito juga menyoroti kelemahan dari pola pikir birokrat yang cenderung bergantung pada transfer dana dari pusat tanpa mencari cara untuk meningkatkan PAD.
“Biasanya, kepala daerah yang berlatar belakang entrepreneur lebih inovatif dalam mengembangkan potensi wilayahnya. Mereka punya insting untuk menciptakan pendapatan lebih besar yang memudahkan pelaksanaan program-program daerah,” lanjut Tito.
Lebih lanjut, Tito berharap kepala daerah dapat mengembangkan badan usaha milik daerah (BUMD) secara maksimal untuk menjadi sumber pendapatan baru. Ia juga mencontohkan Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait yang memiliki latar belakang pengusaha sebagai sosok yang dianggap mampu berpikir kreatif untuk meningkatkan PAD jika menjabat sebagai kepala daerah.
“Kalau pemimpin dengan insting entrepreneur, pasti berpikir bagaimana caranya menambah pendapatan, sehingga belanja program jadi lebih ringan. Sementara, banyak birokrat hanya fokus pada belanja, tanpa memikirkan sumber baru untuk pendapatan,” tutup Tito (BIRO.ADPIM/MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu lokus program makan menu ikan bergizi gratis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Kadislutkan Kalsel Rusdi Hartono melalui Kasi Pengelolaan Hasil Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Martiah Akhdianti menjelaskan, pihaknya bersyukur karena Provinsi Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai lokus program Kementerian Kelautan dan Perikanan makan menu ikan gratis tersebut.
Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianti
“Program ini bekerjasama dengan Balai Gizi Nasional serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan kegiatan tersebut,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.
Sepanjang tahun 2024 ini, kegiatan makan menu ikan gratis telah dilaksanakan di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarmasin, serta daerah lainnya.
Dan, saat ini Kalimantan Selatan memiliki dapur sehat yang berlokasi di Kota Banjarmasin.
“Bantuan dapur sehat tersebut diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kota Banjarmasin,” ucapnya.
Untuk dapur sehat ini diberikan kepada lima Kota yang ada di wilayah Kalimantan, Jawa, serta Sulawesi.
Dapur sehat tersebut, jelasnya, berupa adanya bangunan hingga alat masak, dan personil yang terdiri dari juru masak, serta ahli gizi.
Tentunya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas bantuan dapur sehat, untuk pengolahan menu makan ikan gratis tersebut.
“Diharapkan dengan adanya dapur sehat ini, gerakan gemar makan ikan semakin meningkat di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Martiah. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan bekerjasama dengan PT Adaro Indonesia kembali menggelar turnamen futsal antar wartawan se-Kalimantan Selatan.
Dijadwalkan, turnamen futsal antar wartawan bertajuk “PWI-Adaro Cup 2024” ini bakal dilaksanakan selama dua hari, yakni Sabtu-Minggu, 21 hingga 22 Desember 2024 di Borneo Indoor Futsal, Banjarmasin.
Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie mengatakan, panitia pelaksana yang diketuai Rahmat Aidi dan kawan-kawan dari SIWO menyampaikan, persiapan yang dilakukan sudah memasuki tahap akhir.
“Alhamdulillah, persiapan kawan-kawan di kepanitiaan sudah hampir mencapai 100 persen, baik itu kesiapan venue penyelenggaraan, hingga perangkat pertandingan,” ujarnya ditemui di Kantor PWI Kalsel, Rabu (18/12).
Selain menjadi ajang silaturahmi antar wartawan, gelaran turnamen futsal PWI-Adaro Cup 2024 ini juga merupakan kegiatan dalam rangkaian menyambut Hari Pers Nasional 2025.
Pun digelar sejak Sabtu (21/12) pagi, namun acara pembukaan baru akan dilakukan di hari kedua atau tepatnya pada Minggu (22/12).
“Kita berharap, Pak Gubernur Kalsel H Muhidin dapat membuka gelaran turnamen futsal PWI-Adaro Cup 2024 ini,” ucap Helmie.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada PT Adaro Indonesia yang mendukung penuh dan menjadi sponsorship turnamen futsal ini.
“PT Adaro Indonesia ini merupakan mitra yang selalu mendukung kegiatan PWI Kalsel. Tak hanya kegiatan di bidang olahraga seperti turnamen futsal ini, namun pada sejumlah kegiatan PWI Kalsel, PT Adaro Indonesia selalu mendukung penuh, baik itu pelaksanaan UKW hingga kegiatan-kegiatan yang bertujuan dalam meningkatkan kualitas SDM-SDM wartawan di Banua,” ujarnya.
Tak lupa, Zainal Helmie juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalsel dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga yang juga selalu mendukung kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan PWI Kalsel.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pertandingan futsal yang diikuti desk-desk liputan dan PWI-PWI kabupaten/kota se-Kalsel ini menggunakan format setengah kompetisi, kemudian dilanjutkan dengan sistem gugur pada fase berikutnya.
Manarik disaksikan, tim-tim futsal desk liputan dan PWI kabupaten/kota se-Kalsel akan bersaing memperebutkan hadiah uang pembinaan, yakni Rp10 juta untuk juara 1, Rp6 juta untuk juara 2, Rp4 juta untuk juara 3, dan Rp3 juta untuk juara 4. (PWI Kalsel/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalsel menggelar Dukcapil Kalsel Award 2024 dan Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Administrasi Kependudukan Se-Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (17/12).
Penyerahan Dukcapil Kalsel Award 2024
Dalam Sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso menyampaikan apresiasi kepada jajaran Disdukcapil atas peningkatan kinerja pendataan penduduk.
“Melalui kegiatan ini, semoga data kependudukan dan pencatatan sipil di Banua kita semakin baik dan tertib, disertai peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan di era bonus demografi ini, pemetaan penduduk memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai sektor pembangunan. Administrasi kependudukan yang akurat tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi utama untuk pelayanan publik.
“Dukcapil mungkin bukan pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar bagi semua pelayanan. Data kependudukan yang akurat adalah kunci keberhasilan program pembangunan,” tegasnya.
Suasana Dukcapil Award dan Rakor Disdukcapil se Kalsel 2024
Pada kesempatan tersebut, ia juga mendorong Disdukcapil untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, inovasi kebijakan berbasis data menjadi prioritas untuk memastikan sumber daya manusia di Kalsel dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan dan perekonomian.
“Dengan tertib administrasi, kita mendukung proses pembangunan Indonesia secara keseluruhan,” kata Adi.
Lebih lanjut, ia juga mengucapkan selamat kepada para peraih penghargaan Dukcapil Award 2024 kepada Disdukcapil kabupaten/kota dan kepala daerah dengan kinerja terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan.
“Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi seluruh jajaran Disdukcapil di Kalsel untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Disdukcapil Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengatakan penghargaan yang diberikan pada Dukcapil Award 2024 ini merupakan apresiasi dari Gubernur Kalsel, Muhidin yang bertujuan untuk lebih meningkat motivasi dan kinerja di bidang pencatatan kependudukan agar lebih baik kedepan.
“Indikator penilaian pada ajang ini meliputi kinerja yang dikeluarkan oleh Kemendagri untuk kab/kota, serta penilaian tambahan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Provinsi Kalsel terkait pendaftaran kependudukan, masalah pencatatan sipil, pengolahan data dan infrastruktur serta SDM,” ungkapnya.
Sebagai informasi, pada Dukcapil Award 2024 ini diberikan penghargaan kepada 13 Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atas Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di daerah serta pemberian Award kepada 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbaik dalam hal Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Adminduk yaitu Terbaik 1 diraih Bupati Tabalong, Terbaik 2 Walikota Banjarbaru, Terbaik 3 Bupati Tanah Laut, Terbaik 4 Bupati Tanah Bumbu dan Terbaik 5 Bupati Banjar. (BDR/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin memberikan apresiasi atas terselenggaranya Pelantikan Kepengurusan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalsel periode 2024-2027, yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, Senin (16/12) malam.
Pada acara tersebut, Gubernur Kalsel, Muhidin, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Ketua BPD HIPMI Kalsel yang baru, Putra Qomaludin, beserta jajaran kepengurusannya yang baru dilantik.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan saat menyampaikan sambutan Gubernur Kalsel
“HIPMI Kalsel sejatinya diharapkan mampu menjadi nakhoda yang handal dan tangguh dalam mengarahkan pengusaha muda menuju keberhasilan,” ujar Bagiawan.
Lebih lanjut, Bagiawan menegaskan bahwa HIPMI Kalsel memiliki peran strategis dalam ekosistem kewirausahaan di Kalimantan Selatan. Ia menyebut organisasi ini tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya para pengusaha muda, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak transformasi ekonomi daerah.
“Sebagai provinsi yang memiliki potensi sumber daya ekonomi yang melimpah, kita membutuhkan peran generasi muda, khususnya wirausaha yang inovatif, kreatif, dan tangguh, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Banua kita,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Bagiawan juga mengimbau agar kepengurusan HIPMI Kalsel yang baru dapat menjaga jalinan kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pelaku industri. Hal ini diperlukan untuk memastikan ekosistem daerah tetap kondusif bagi pengembangan usaha.
“Saya berharap HIPMI Kalsel dapat mewujudkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel telah memusnahkan 2.077 berkas arsip yang telah habis masa retensinya (waktu simpannya). 2.077 berkas arsip tersebut berasal dari tiga instansi diantaranya Badan Koordinasi Penyuluhan (Pertanian Perikanan dan Kelautan) Provinsi Kalsel sebanyak 1.901 berkas kurun waktu tahun 2004-2019, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalsel sebanyak 472 berkas kurun waktu 1966-2001, dan RSUD Dr HM Ansyari Saleh Provinsi Kalsel sebanyak 514 berkas kurun waktu 1982-2007.
Pemusnahan dilakukan oleh Kepala Dispersip Provinsi Kalsel Nurliani Dardie dan disaksikan oleh perwakilan instansi, Inspektorat Provinsi Kalsel, Biro Hukum Provinsi Kalsel, serta Tim Penilai dan Pemusnah Arsip Pemerintah Provinsi Kalsel di Depo Arsip Kalsel, Banjarbaru, Selasa (17/12).
Kepada sejumlah wartawan, Nurliani menyampaikan, pemusnahan arsip ini sangat penting untuk menciptakan efisiensi pemeliharaan maupun tempat dan sarana prasarana penyimpanan arsip di Depo Arsip Provinsi Kalsel.
“Jadi, jika dokumen arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna telah menumpuk dan ingin dibuang, jangan dijual. Karena prosedurnya adalah dimusnahkan,” ucap Nurliani.
Ia menambahkan, pemusnahan arsip dengan cara menjualnya merupakan tindakan yang dilarang, karena sejatinya pengelolaan arsip memiliki aturan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Selain itu juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.
“Tindakan menjual arsip itu dilarang. Bahkan bisa dikenai sanksi pidana, Tidak boleh arsip dijadikan bungkus kacang” Lanjut Nurliani.
Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum arsip benar-benar akan dimusnahkan, diantaranya, pemeriksaan masa retensi arsip, pencatatam informasi arsip meliputi nomor, jenis dokumen, tahun, jumlah, tingkat perkembangan dokumen, dan keterangan informasi arsip. Kemudian pembentukan panitia pemusnahan arsip, penilaian panitia, pelaksanaan pemusnahan, serta pembuatan berita acara pemusnahan arsip.
“Arsip yang sering dimusnahkan umumnya yang berjenis kronologikal arsip, yang berisi informasi terkait tanggal, bulan, dan tahun untuk keperluan administratif. Karena umumnya arsip jenis ini cepat kadaluarsa sehingga sudah habis nilai gunanya,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan dana siap pakai untuk logistik serta beberapa unit peralatan bencana untuk 5 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Bantuan diserahkan oleh anggota DPR RI Komisi VIII Dapil Kalsel Sudian Noor didampingi Direktur Mitigasi Bencana BNPB Berton Suar Pandjaitan, serta Plt Kepala BPBD Kalsel M Fitri Hernadi di Kantor Setdaprov Kalsel Banjarbaru, Selasa (17/12).
Bantuan itu untuk mendukung 5 kabupaten/ kota yang telah menetapkan status siaga darurat bencana Hidrometeorologi yaitu banjir, angin puting beliung dan longsor yang terjadi saat puncak musim hujan seperti saat ini. Lima daerah itu yakni Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu, serta Tanah Laut.
Direktur Mitigasi Bencana BNPB Berton Suar Pandjaitan, mengatakan, bantuan dana siap pakai logistik dan peralatan itu juga sebagai stimulan dalam rangka memperkuat mitigasi bencana oleh BPBD Kabupaten/kota.
“Bantuan ini juga untuk meringankan beban anggaran BPBD sekaligus mendukung penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi,” ucap Berton.
Sementara itu, anggota DPR RI Komisi VIII Sudian Noor mengharapkan, bantuan itu dapat menjadi motivasi bagi BPBD dalam meningkatkan mitigasi bencana. Ia mengaku siap menampung aspirasi dan bersinergi dalam rangka meningkatkan ketahanan bencana di Kalsel.
“Ada berbagai aspek untuk mendukung ketahanan bencana di Kalsel masih perlu ditingkatkan,” tutup Sudian Noor. (BPBD.KALSEL/MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Warga Kota Banjarmasin diimbau waspada terhadap ancaman banjir Desember ini.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin Husni Thamrin menyampaikan, pihaknya telah mengedarkan surat imbauan dari Walikota Banjarmasin serta BPBD Kota Banjarmasin kepada masyarakat, meski siaga dan hati hati ancaman bahaya banjir pada Desember ini.
Kalak BPBD Banjarmasin Husni Thamrin
“Kami terus melakukan himbau kepada warga Kota Banjarmasin,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Selasa (17/12).
Karena, lanjut Husni, dari sepanjang tahun dimulai pada November, Desember, hingga Januari terjadi curah hujan tinggi serta air pasang tertinggi terjadi di Desember.
“Semua warga Kota Banjarmasin diajak untuk selalu siaga dan berhati hati dalam menghadapi ancaman banjir yang bisa terjadi,” ucapnya.
Dikatakan Husni, diprediksi di Kota Banjarmasin akan terjadi 12 hari banjir rob atau air pasang tertinggi selama Desember 2024.
“Untuk fase pertama telah terjadi air pasang tertinggi dengan ketinggian 2,8 mdpl, beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Namun, tambah Husni, pada fase kedua ini diprediksi pada Selasa 17 Desember 2024 ini, selama tiga hari kedepan. Pada fase kedua ini pasangnya diperkirakan lebih tinggi 2,9 mdpl.
Sedangkan, pada fase selanjutnya hanya sekitar 2,8 mdpl.
“Sedangkan untuk curah hujan tinggi puncaknya pada tanggal 25, 26, 27, serta 28 Desember 2024 mendatang,” ucap Husni. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto, sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Besaran dana yang diberikan mulai dari Rp 7,5 – 10 miliar pertahun untuk setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tergantung tingkat kemahalan harga.
Hal itu diketahui usai kunjungan Disdikbud dan Dinkes Provinsi Kalsel bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel dan Komisi VI Kalsel, ke Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, pada Kamis (12/12) lalu.
“Kala itu kita diterima langsung oleh Kepala BGN. Beliau mengatakan tidak ada anggaran yang dibebankan kepada daerah terkait program tersebut,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Hadeli Rosyaidi, Senin (16/12).
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Hadeli Rosyaidi
Pemprov Kalsel sendiri sebelumnya sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk program tersebut. Akan tetapi jika diperuntukkan dalam penyiapan makanan bergizi hanya akan mencakup sekitar 400 ribu dari total keseluruhan mencapai 1,3 juta siswa di Kalsel.
Lantas, Hadeli menyebut, pihak BGN akan mengkoordinasikan ke Kemendagri perihal dana yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah termasuk Kalsel.
Dana tersebut diusulkan untuk keperluan infrastruktur pembangunan SPPG, yakni dapur yang menyediakan makanan bergizi dan higienis untuk program makan bergizi gratis.
“Di Kalsel rencananya akan dibangun 421 titik SPPG. Jika tidak ada anggaran tambahan untuk BGN pada pertengahan tahun 2025, maka sementara hanya akan ada 130 titik tahun nanti,” ungkapnya.
Hadeli menjelaskan, SPPG tidak harus berupa bangunan baru. Tetapi bisa dengan merenovasi bangunan yang tidak terpakai, dengan sistem penyertaan modal, melalui kerjasama kepada pihak koperasi, BUMD, atau BumDes.
“Artinya jika membangun atau merenovasi bangunan untuk SPPG menggunakan APBD, uangnya tidak akan hilang. Karena mekanisme penyertaan modal itu. Malah akan bertambah,” jelasnya.
Hadeli menilai, program yang dicetuskan orang nomor satu di Indonesia itu sangat baik, karena selain untuk mencukupi kebutuhan asupan gizi, juga akan memberdayakan SDM yang tidak sedikit.
Nyatanya setiap SPPG akan diisi oleh tiga orang ahli gizi. Satu orang dari BGN pusat, dua orang lainnya akan direkrut dari lokal untuk menjadi pegawai BGN.
Sedangkan juru masak di setiap SPPG diperkirakan sekitar 40 orang dari warga sekitar dengan insentif ditanggung oleh BGN.
Keuntungan juga akan didapatkan oleh petani lokal. Sebab setiap SPPG diketahui memerlukan 200kg beras, 350kg ayam atau 3.000 telur, 350kg sayuran dan 600 liter susu.
“Sebenarnya tidak banyak yang perlu kita lakukan, tetapi koordinasinya yang sangat dibutuhkan,” imbuhnya.
Program makan bergizi gratis utamanya diperuntukkan kepada peserta didik mulai dari PAUD, SD, SMP, SLTA, tak terkecuali santri di pondok pesantren dan sekolah keagamaan.
Di samping dunia pendidikan, ibu hamil, ibu menyusui dan balita dalam radius 60 kilometer dari titik lokasi SPPG juga akan termasuk sebagai penerima manfaat.
MBG akan mulai dilakukan masa percontohan di Kalsel pada Desember ini di Banjarmasin, dan diserahkan ke pihak Kodim sebagai ranah pelaksana.
Rencananya akan ada 2 Kabupaten/Kota di Kalsel yang akan melaksanakan program ini pada Januari mendatang. Dilanjutkan ke bulan April sebanyak 4 Kabupaten/Kota, hingga secara menyeluruh mulai Juli-Agustus 2025. (SYA/RDM/RH)
