LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kemnaker Gandeng Prefektur Miyazaki, Perluas Peluang Penempatan Magang Teknis ke Jepang

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas peluang penempatan magang teknis Indonesia ke Jepang melalui kerja sama dengan Pemerintah Prefektur Miyazaki.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kerja sama tentang pengembangan, pengiriman, dan penerimaan peserta Technical Intern Training Program (TITP) antara Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dan Gubernur Prefektur Miyazaki Shunji Kono di Ruang Serbaguna Kemnaker, Jakarta, Selasa (12/5).

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi menyampaikan, bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis memperkuat hubungan Indonesia –Jepang di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam peningkatan kompetensi dan perluasan peluang penempatan peserta magang teknis.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Prefektur Miyazaki atas komitmennya dalam memperluas kerja sama ini, terutama dalam pengembangan SDM dan peningkatan kesempatan penempatan magang teknis Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama mencakup pelatihan, pengiriman, dan penerimaan peserta magang teknis Indonesia di Prefektur Miyazaki.

Selain itu, kedua pihak akan memperkuat pertukaran data dan informasi secara berkala untuk mendukung keberlanjutan program.

Kemnaker juga menyiapkan pengembangan sistem berbagi informasi untuk mendukung pengembangan karier peserta setelah menyelesaikan program magang di Jepang.

Langkah ini dilakukan, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di Jepang, termasuk di Prefektur Miyazaki yang tengah menghadapi penurunan jumlah penduduk.

Cris menambahkan, salah satu fokus utama kerja sama ini adalah pelaksanaan job matching untuk memastikan kesesuaian antara kompetensi calon peserta dengan kebutuhan mitra industri di Jepang.

Kemnaker juga menyiapkan pelatihan prapenempatan melalui balai pelatihan milik pemerintah maupun swasta yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan data Kemnaker, penempatan peserta magang teknis Indonesia ke Jepang pada 2025 mencapai 19.332 orang. Sementara itu, hingga Mei 2026, jumlah peserta yang telah diberangkatkan tercatat sebanyak 18.316 orang, yang menunjukkan capaian penempatan yang tetap tinggi pada periode awal tahun berjalan.

Khusus di Prefektur Miyazaki, jumlah peserta magang Indonesia juga mengalami peningkatan dari 243 orang pada 2025, menjadi 285 orang pada 2026.

Sementara itu, Gubernur Prefektur Miyazaki, Shunji Kono menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menegaskan, bahwa Prefektur Miyazaki saat ini menghadapi tantangan depopulasi sehingga membutuhkan peserta magang asing untuk mendukung berbagai sektor industri.

“Keberadaan warga Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi sektor pertanian di Prefektur Miyazaki. Kami melihat peluang bagi peserta magang Indonesia untuk berkiprah di lebih banyak sektor ke depannya,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Uji 2.100 Calon Ahli K3 Umum Batch 2, Perkuat Budaya Keselamatan Kerja

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum Batch 2, yang diikuti 2.100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia pada 12–13 Mei 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan bersama Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) ini, menjadi langkah strategis Kemnaker memperkuat kompetensi calon Ahli K3 dalam mendorong budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif di tempat kerja.

Evaluasi dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar, sebagai bagian dari upaya memperluas penguatan kompetensi K3 di dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, bahwa penguatan kompetensi Ahli K3 menjadi bagian penting untuk mendukung transformasi dunia kerja yang semakin dinamis dan berisiko tinggi.

Menurutnya, keberadaan 2.100 calon Ahli K3 Umum ini merupakan investasi penting dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional.

“Kemnaker terus mendorong agar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi menjadi budaya kerja yang melekat di setiap tempat kerja. Karena itu, kualitas Ahli K3 harus dipastikan sejak proses pembinaan dan sertifikasi,” ujar Yassierli.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3), Ismail Pakaya mengatakan, evaluasi tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan calon Ahli K3 Umum memiliki kompetensi memadai dalam memahami dan menerapkan norma K3 di tempat kerja.

“Kegiatan evaluasi ini bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan calon Ahli K3 benar-benar memahami norma dan prinsip K3, sehingga mampu menjalankan perannya secara profesional dalam menciptakan budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif,” kata Ismail, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (12/5).

Adapun materi yang diujikan pada kegiatan ini meliputi dasar-dasar K3, pengawasan norma keselamatan kerja mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, keselamatan kerja listrik, penanggulangan kebakaran, keselamatan konstruksi bangunan, lingkungan kerja, Sistem Manajemen K3 (SMK3), serta manajemen risiko.

Menurut Ismail, evaluasi tersebut merupakan tahapan wajib sebelum peserta memperoleh sertifikasi dan penunjukan sebagai Ahli K3 Umum sesuai ketentuan Kemnaker.

“Kami berharap para calon Ahli K3 Umum yang lulus evaluasi dapat menjadi agen perubahan budaya K3 di tempat kerja, mampu mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja, serta mendorong penerapan SMK3 secara efektif di perusahaan masing – masing,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Puluhan Ribu Penonton Telah Mendengar Loncengnya, Kini The Bell: Panggilan untuk Mati Hadir di Banjarmasin!

Banjarmasin – Setelah sukses menggelar rangkaian special screening hingga roadshow di beberapa kota, film horor The Bell: Panggilan untuk Mati, melanjutkan perjalanannya melalui cinema visit di Banjarmasin pada Selasa (12/5).

Kehadiran para cast dan filmmaker menjadi kesempatan spesial bagi penonton untuk bertemu langsung, sekaligus merasakan lebih dekat dengan atmosfer film yang tengah ramai diperbincangkan ini.

Sejak resmi tayang di bioskop, The Bell: Panggilan untuk Mati telah berhasil menarik lebih dari 84.000 penonton, dan menjadi salah satu film horor Indonesia yang ramai diperbincangkan.

Antusiasme tersebut terlihat dari tingginya respons publik selama rangkaian special screening, roadshow, hingga penayangan reguler di seluruh bioskop Indonesia.

Cinema visit The Bell: Panggilan untuk Mati di Banjarmasin, dihadiri Bhisma Mulia, Sita Permatasari, serta Executive Producer Avesina Soebli.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari perjalanan film ini untuk menyapa penonton di Banjarmasin, sekaligus mengenalkan Penebok, sosok horor baru yang lahir dari folklore lokal Indonesia, dan mulai menarik perhatian banyak penonton sejak penayangannya di bioskop.

Sejak resmi tayang, The Bell: Panggilan untuk Mati menjadi salah satu film horor yang banyak dibicarakan, karena menghadirkan pengalaman yang berbeda.

Tidak hanya menawarkan ketegangan, film ini juga membawa nuansa budaya lokal yang kuat dan terasa dekat dengan kehidupan generasi saat ini.

Ceritanya berangkat dari rasa penasaran dan obsesi terhadap viralitas, sesuatu yang akrab dengan kehidupan digital anak muda masa kini, lalu berkembang menjadi pengalaman yang perlahan membangun rasa tidak nyaman dan membuat penonton terus tenggelam dalam atmosfer filmnya.

Selain ceritanya yang relevan, pendekatan visual yang digunakan juga menjadi daya tarik tersendiri.

Sutradara Jay Sukmo menghadirkan tiga aspek rasio gambar yang berbeda untuk membedakan tiap periode waktu dalam cerita, menciptakan pengalaman menonton yang lebih imersif dan jarang ditemui di film horor Indonesia.

Pendekatan ini membuat The Bell tidak hanya menghadirkan rasa takut, tetapi juga pengalaman sinematik yang terasa lebih intens dilayar lebar.

Bhisma Mulia mengungkapkan, bahwa respons penonton selama rangkaian promosi menjadi salah satu hal yang paling berkesan baginya.

“Banyak yang bilang mereka datang karena penasaran, tapi setelah nonton justru kebawa sama atmosfer filmnya. Itu yang menurut saya menarik dari The Bell, karena rasa takutnya bukan cuma dari apa yang muncul di layar, tapi juga dari situasi yang terasa dekat dengan kehidupan sekarang,” ujarnya.

Sementara itu, Sita Permatasari mengaku antusias dapat hadir langsung menyapa penonton di Banjarmasin.

Menurutnya, pengalaman menonton The Bell: Panggilan untuk Mati akan terasa berbeda ketika disaksikan langsung di bioskop.

“Film ini punya atmosfer yang kuat dan perlahan bikin penonton masuk ke dalam ceritanya. Menurut saya, sensasi itu akan lebih terasa kalau ditonton langsung di layar lebar bersama teman, sodara dan orang yang kalian sayang,” ungkapnya.

Executive Producer Avesina Soebli berharap, rangkaian cinema visit ini dapat membuat semakin banyak penonton semakin tertarik untuk menyaksikan The Bell: Panggilan untuk Mati di bioskop.

“Kami ingin penonton merasakan pengalaman horor yang bukan hanya menegangkan, tetapi juga memiliki cerita dan atmosfer yang kuat. The Bell menghadirkan folklore lokal yang dekat dengan budaya kita sendiri, sehingga pengalaman menontonnya terasa lebih dekat, intens, dan berbeda,” pungkasnya. (TheBell-RIW/EPS)

Tingkatkan Awreness K3, Pelindo Regional 3 Sosialisasikan Risiko Blind Spot dan Mobilisasi Kendaraan

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Subregional Kalimantan, terus memperkuat implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan operasional pelabuhan melalui kegiatan sosialisasi bertema “Penguatan Implementasi K3 Berkenaan dengan Risiko Blind-Spot dan Pergerakan Alat/Kendaraan”.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya preventif, meningkatkan kesadaran seluruh pekerja, cleaning service, dan vendor terhadap potensi bahaya yang muncul dari aktivitas pergerakan alat berat dan kendaraan operasional.

Sosialisasi disampaikan Yoga Arya Kuswanto, selaku Junior Manager HSSE PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Subregional Kalimantan kepada cleaning service dan vendor yang beraktivitas di area pelabuhan.

Dalam pemaparannya, disampaikan berbagai langkah antisipatif untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja akibat blind-spot, interaksi manusia dengan alat berat, serta pergerakan kendaraan operasional di area kerja.

Kegiatan ini menitikberatkan pada pentingnya penerapan budaya keselamatan melalui prinsip “Patuhi – Peduli – Intervensi” sebagai bagian dari komitmen perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas fatality.

Materi yang diberikan mencakup penerapan Stop Work Authority (SWA), penentuan zona aman (safe zone), penggunaan alat peringatan dini pada alat berat, hingga penguatan disiplin penggunaan sabuk keselamatan (seat belt).

Dalam paparannya, Yoga Arya Kuswanto menegaskan, bahwa keselamatan kerja merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara disiplin seluruh pihak tanpa terkecuali.

“Risiko blind-spot dan pergerakan alat berat merupakan salah satu potensi bahaya terbesar di area operasional pelabuhan. Oleh karena itu, seluruh pekerja, cleaning service, dan vendor wajib meningkatkan kepedulian dan disiplin terhadap prosedur keselamatan yang telah ditetapkan,” ujar Yoga Arya Kuswanto.

Ia juga menambahkan, bahwa penerapan K3 bukan hanya sekadar memenuhi aturan perusahaan, namun merupakan langkah nyata dalam melindungi keselamatan jiwa pekerja dan menjaga kelancaran operasional pelabuhan.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk berani melakukan intervensi apabila menemukan kondisi tidak aman serta selalu memastikan berada di zona aman saat alat bergerak,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Subregional Kalimantan berharap seluruh cleaning service dan vendor dapat semakin memahami pentingnya pengendalian risiko di area operasional, khususnya terkait blind-spot dan mobilisasi alat/kendaraan.

Penguatan implementasi K3 secara konsisten diharapkan mampu menekan angka kecelakaan kerja serta mendukung terciptanya budaya keselamatan yang berkelanjutan.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Subregional Kalimantan berusaha untuk terus meningkatkan pengawasan, sosialisasi, dan edukasi HSSE guna memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai standar keselamatan kerja yang berlaku.

Semangat “Stop Fatality” dan “Zero Tolerance for Equipment/Vehicle Movement Risk” menjadi landasan utama perusahaan, menjaga keselamatan seluruh insan pelabuhan. (Pelindo-RIW/EPS)

Gandeng Perguruan Tinggi, Kemenkum Kembangkan Bantuan Hukum dan Kekayaan Intelektual di Kalsel

Banjarbaru – Penandatanganan perjanjian kerja sama perguruan tinggi secara serentak, yang dirangkai dengan penyerahan penghargaan kekayaan intelektual digelar di Banjarbaru, Selasa (12/5).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalsel yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra, bersama unsur perguruan tinggi, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Foto bersama usai penyerahan penghargaan kekayaan intelektual kepada pemerintah kabupaten dan provinsi

Pada kesempatan itu, Galuh Tantri menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Kementerian Hukum, yang mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Ia mengungkapkan, salah satu gagasan yang tengah didorong Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Kemenkum, adalah penempatan mahasiswa magang di pos bantuan hukum desa.

“Pak Gubernur punya ide kerja sama antara Kemenkum dengan perguruan tinggi dan Pemprov Kalsel, salah satunya menempatkan mahasiswa magang di pos bantuan hukum desa. Menurut saya ini luar biasa,” ujarnya.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada pengembangan kekayaan intelektual di Kalimantan Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah aset budaya Banua turut menerima pengakuan kekayaan intelektual, di antaranya Kuriding, Kintung, Panting, dan Gamelan Banjar.

Galuh Tantri berharap, berbagai potensi budaya dan kreativitas daerah dapat terus didaftarkan serta memperoleh kepastian hukum sebagai kekayaan intelektual milik Kalimantan Selatan.

“Mudah-mudahan semua potensi yang ada di Kalimantan Selatan memiliki kepastian hukum dan tercatat sebagai kekayaan intelektual daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem mengatakan, kerja sama dengan perguruan tinggi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang bantuan hukum dan pengembangan kekayaan intelektual.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui Tri Dharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

“Mahasiswa dan sivitas akademika diharapkan mampu melahirkan inovasi dan kreativitas yang nantinya dapat menjadi kekayaan intelektual dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Alex menambahkan, pihaknya juga mendorong pembentukan sentra – sentra kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi agar hasil penelitian dan inovasi dapat dikembangkan secara lebih optimal.

“Kita berharap dari Kalimantan Selatan lahir inovasi-inovasi baru dan pengembangan teknologi baru yang memiliki nilai manfaat dan perlindungan hukum,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Ikuti Latihan Manajemen Kepemimpinan, 45 Pemuda Siap Jadi Penerus Bangsa

Tabalong – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan Peningkatan Manajemen Kepemimpinan bagi Pemuda Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Utara, Senin (11/5).

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Pebriadin Hapiz mengatakan, pelatihan kepemimpinan organisasi pemuda tersebut merupakan langkah strategis untuk mencetak kader pemimpin muda yang mampu menghadapi tantangan pembangunan daerah maupun nasional.

Ket foto : Pengalungan tanda peserta pelatihan oleh Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz

“Pemuda memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan penerus estafet kepemimpinan bangsa di masa depan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi mempersiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan manajerial organisasi.

“Melalui pelatihan ini para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai kepemimpinan dan organisasi, tetapi juga dibekali kemampuan disiplin, komunikasi, kerja sama tim, pengambilan keputusan, hingga tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan organisasi kepemudaan,” ujar Pebriadin.

Menurutnya, organisasi kepemudaan merupakan wadah strategis dalam membentuk karakter, memperkuat jiwa kepemimpinan, serta menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda.

“Oleh karena itu, pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader pemimpin muda yang visioner, beretika, dan mampu menjawab tantangan pembangunan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Rika Ayu Zainab mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sebanyak 45 peserta dari tiga kabupaten.

“Peserta berasal dari Kabupaten Tabalong sebanyak 15 orang, Kabupaten Balangan 15 orang, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara 15 orang,” jelasnya.

Ia menuturkan para peserta merupakan pemuda berusia 16 hingga 30 tahun yang berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, hingga kalangan mahasiswa.

Menurut Rika, pelatihan kepemimpinan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan pemuda sebagai calon penerus bangsa di masa mendatang.

“Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar dan sukses sehingga hasil dari pelatihan kepemimpinan ini nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi kabupaten, kota, maupun organisasi kemasyarakatan, khususnya untuk kemajuan Kalimantan Selatan,” ucap Rika. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Serahkan Bantuan Perlengkapan Sekolah, Ini Harapan Wali Kota Yamin

Banjarmasin – Suasana penuh senyum dan antusias tampak sejak pagi, ketika para siswa menerima bingkisan perlengkapan sekolah dari program Pegadaian Peduli melalui Gold Generation, pada Selasa (12/5).

Bantuan tersebut tidak hanya menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi bukti sinergi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan PT Pegadaian, mendukung pendidikan serta meringankan kebutuhan sekolah masyarakat.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat menyerahkan bantuan

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran PT Pegadaian, kepala sekolah, dewan guru, orang tua siswa, serta sejumlah pejabat Pemerintah Kota Banjarmasin.

Di tengah tantangan ekonomi masyarakat dan persoalan pendidikan yang terus berkembang, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dinilai menjadi kekuatan besar untuk membantu menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi masa depan.

Dalam sambutannya Yamin menyampaikan, bahwa pembangunan kualitas generasi muda harus dimulai dari perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya soal kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, disiplin, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Pendidikan tidak hanya soal nilai akademik. Anak-anak harus dibentuk menjadi generasi yang disiplin, tangguh, kreatif, dan peduli lingkungan. Persoalan sampah hari ini harus menjadi edukasi bersama, mulai dari memilah sampah, membuat kompos, hingga memanfaatkan ecobrick menjadi karya kreatif yang bernilai,” ungkap Yamin.

Ia menilai, program sosial seperti ini menjadi kekuatan penting, untuk membantu pemerintah mempercepat pembangunan sumber daya manusia.

Kepedulian perusahaan terhadap sekolah membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas pendidikan, terutama membantu siswa yang membutuhkan perlengkapan belajar.

Namun di sisi lain, masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran lingkungan sejak usia dini dan belum meratanya dukungan sosial terhadap sekolah – sekolah di Kota Banjarmasin.

“Karena itu, Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong agar program tanggung jawab sosial perusahaan tidak berhenti pada kegiatan simbolis semata, melainkan berkembang menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu mengubah perilaku masyarakat,” ujar Yamin.

Salah satu solusi yang disampaikan, adalah memperkuat edukasi lingkungan di sekolah melalui praktik langsung, seperti pemilahan sampah, pengolahan kompos, hingga pemanfaatan ecobrick dari botol plastik menjadi prakarya kreatif bernilai ekonomi.

Yamin berharap, langkah PT Pegadaian menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk ikut membantu dunia pendidikan di Kota Banjarmasin.

Menurutnya, ketika pemerintah, sekolah, masyarakat, dan dunia usaha bergerak bersama, maka peluang menciptakan generasi emas yang cerdas, tangguh, dan peduli lingkungan akan semakin besar.

“Kalau kepedulian seperti ini terus bergerak bersama, maka sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat membentuk generasi yang siap menghadapi masa depan dan mampu membawa perubahan bagi Kota Banjarmasin,” ucap Yamin.

Kebahagiaan para siswa terlihat jelas usai menerima bantuan tersebut. Salah satunya disampaikan Dafa, siswa SD Negeri Kuin Cerucuk 1, yang mengaku senang mendapatkan perlengkapan sekolah baru dari program Pegadaian Peduli.

“Saya senang sekali dapat hadiah ini. Jadi tambah semangat dan mau lebih rajin lagi belajar serta sekolah supaya bisa membanggakan orang tua,” ucap Dafa dengan wajah penuh senyum. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

BRIDA Kalsel Perkuat Budaya Riset dan Inovasi, Dukung Pembangunan Daerah

Banjarbaru – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat budaya riset dan inovasi sebagai langkah strategis mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, adaptif, dan berdaya saing.

Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat, baru – baru ini menyampaikan, bahwa penguatan riset dan inovasi menjadi salah satu fondasi penting menghadapi tantangan pembangunan yang terus berkembang di era modern saat ini.

Menurut Thaufik, inovasi tidak hanya berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas berbagai sektor unggulan serta memperkuat efektivitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, penerapan inovasi berbasis riset dan teknologi akan membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, objektif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat maupun perkembangan global.

“Riset dan inovasi harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Dengan dukungan data, kajian, dan teknologi yang tepat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih terukur dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara efektif,” ujarnya.

Thaufik menambahkan, tantangan pembangunan yang semakin kompleks saat ini membutuhkan dukungan riset yang kuat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, BRIDA Kalsel terus mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, hingga dunia usaha untuk menghasilkan inovasi yang aplikatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci dalam menciptakan ekosistem inovasi yang mampu mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing Kalimantan Selatan di tingkat nasional,” lanjutnya.

Selain itu, BRIDA Kalsel juga terus mendorong perangkat daerah untuk lebih aktif menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik yang mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan dampak positif bagi masyarakat luas.

Tidak hanya fokus pada sektor pemerintahan, inovasi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, pertanian, lingkungan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

“Budaya riset dan inovasi harus dibangun secara berkelanjutan agar mampu menciptakan pola kerja yang kreatif, responsif, dan berbasis solusi dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan daerah,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Komisi IV Terima Aspirasi BEM ULM, Soroti Pendidikan dan Persoalan Sosial

Banjarmasin – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (BEM ULM) Tahun 2026, di ruang rapat Komisi IV DPRD Kalsel, baru-baru tadi.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa mengapresiasi kehadiran puluhan mahasiswa, yang aktif menyuarakan kondisi riil di masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan dan sosial.

Menurutnya, berbagai masukan dari mahasiswa menjadi bahan penting bagi DPRD, untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penyusunan kebijakan daerah.

“Dalam diskusi tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian yakni tingginya angka Anak Putus Sekolah atau APS serta Anak Tidak Sekolah atau ATS di Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Jihan menilai, kondisi di Kalsel memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain.

Banyak anak yang tercatat tidak sekolah, namun sebenarnya sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren, karena belum terdata dalam sistem EMIS atau Education Management Information System milik Kementerian Agama Republik Indonesia.

Karena itu, Komisi IV DPRD Kalsel menilai diperlukan sinkronisasi data.

“Koordinasi lintas sektor dimaksudkan agar kondisi pendidikan di daerah dapat tergambar secara lebih akurat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua BEM ULM 2026, Ahmad Zidan Satrio Utomo berharap, DPRD Kalsel terus memerhatikan aspirasi masyarakat kecil, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.

Ia menilai kolaborasi antara mahasiswa dan DPRD penting untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

“Melalui audiensi ini, kami berharap sinergi dengan kalangan akademisi dan mahasiswa dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua,” tutup Jihan. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Kawal Kesiapan Bank Kalsel Menuju Bank Devisa, Komisi II Bidik Potensi DHE SDA untuk Tingkatkan PAD

Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus mengawal progres kesiapan Bank Kalsel pada proses transformasi menjadi bank devisa. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja ke Kantor Cabang Bank Kalsel Jakarta, akhir pekan tadi.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas menegaskan, pengawasan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya untuk memastikan kesiapan Bank Kalsel menjalankan arahan pemerintah menuju status bank devisa.

Langkah tersebut memiliki nilai strategis dan berpotensi memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami memantau langsung kesiapan teknis, operasional, dan strategi pengembangan bisnis perbankan daerah,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, dimana pihaknya menilai status bank devisa menjadi peluang strategis, agar potensi DHE SDA Kalimantan Selatan tidak hanya berputar di perbankan nasional, tetapi juga masuk dan dikelola bank milik daerah.

Menurutnya, apabila dana hasil ekspor itu dihimpun melalui Bank Kalsel, maka akan memperkuat likuiditas bank, meningkatkan laba perusahaan, dan berdampak langsung pada peningkatan dividen yang menjadi bagian dari PAD.

“Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel akan mengundang Bank Indonesia untuk melakukan audiensi di DPRD Kalsel. Bertujuan memperdalam pembahasan terkait potensi pengelolaan DHE SDA, mekanisme perbankan devisa, serta peluang strategis yang dapat dimanfaatkan daerah melalui penguatan peran Bank Kalsel,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Dana dan Digital Bank Kalsel, Suwanto menjelaskan, bahwa pada Juni 2025 Bank Kalsel telah mengajukan persyaratan menjadi bank devisa kepada OJK.

Secara substansial, persyaratan administratif telah terpenuhi, namun terdapat 53 rekomendasi teknis yang harus ditindaklanjuti, mulai dari penguatan teknologi informasi, sumber daya manusia, hingga kesiapan operasional.

Hingga laporan progres per Maret 2026 yang disampaikan pada April, capaian tindak lanjut telah berada pada angka rata-rata 74 persen.

“Target penyelesaian seluruh rekomendasi tersebut ditetapkan pada akhir Mei 2026, yang kemudian akan dilanjutkan dengan simulasi kesiapan layanan melalui skema mini bank di Cabang Utama Banjarmasin, Cabang Jakarta, dan Cabang Batulicin,” jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Cabang Bank Kalsel Jakarta, Muhaimi Ahyat, pihaknya memaparkan bahwa asesmen kesiapan cabang Jakarta telah dilakukan Tim Bank Devisa pada 5-6 November 2025, meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, serta sistem dan proses transaksi devisa.

Hasil asesmen menunjukkan infrastruktur utama seperti mesin sortir uang valuta asing, jaringan core banking, serta sistem informasi kurs telah tersedia dan siap digunakan.

Namun demikian, masih diperlukan penguatan pelatihan berkelanjutan, peningkatan koordinasi dengan unit teknologi informasi, serta penyelarasan praktik operasional agar implementasi layanan devisa dapat berjalan optimal.

“Kami optimi, status bank devisa akan menjadi pintu masuk pengembangan bisnis Bank Kalsel yang lebih luas. Terlebih, dengan potensi Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dari Kalimantan Selatan yang cukup besar, peluang penghimpunan dana akan semakin terbuka. Dana hasil ekspor dari sektor pertambangan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya yang wajib ditempatkan di sistem keuangan nasional dinilai dapat menjadi sumber likuiditas baru apabila dikelola melalui Bank Kalsel,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)