Gubernur Muhidin Promosikan Kuliner Ikan Khas Daerah, di Anjungan Kalsel TMII

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, menggelar kegiatan promosi kuliner ikan khas daerah di Anjungan Kalsel Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada Sabtu (15/2)

Produk ikan khas Kalsel yang turut dipromosikan

Kegiatan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Kalsel, Muhidin dan istri, Fathul Jannah, Plh Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin, dan unsur dari DPRD Kalsel, Direktur TMII, Kepala Cabang Bank Kalsel di Jakarta, dan para kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Gubernur (tengah) berfoto bersama usai membuka kegiatan promosi ikan khas Kalsel di anjungan TMII

Kegiatan dibuka Gubernur, Muhidin dan dalam sambutannya mengatakan bahwa acara ini bukan sekadar ajang kuliner, tetapi juga bagian dari upaya untuk melestarikan budaya, memperkenalkan kekayaan kuliner Banjar, dan membangun kebanggaan terhadap warisan daerah Banua tercinta.

Provinsi Kalsel dikenal memiliki tanah yang kaya akan budaya dan tradisi, termasuk dalam hal kuliner. Ikan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat banjar, baik sebagai sumber pangan maupun sebagai identitas kuliner yang unik.

Patin baubar, haruan masak habang, pais patin, iwak karing, dan berbagai hidangan berbahan dasar ikan lainnya bukan hanya menggugah selera, tetapi juga menyimpan nilai historis dan
filosofi mendalam tentang kebersamaan, kearifan lokal, serta keberlanjutan sumber daya alam.

Oleh karena itu, Muhidin mengajak seluruh masyarakat Kalsel yang berada di Jabodetabek dan Bandung Raya, untuk turut serta mempromosikan dan melestarikan kuliner khas daerah ini.

“Kita harus memastikan bahwa kuliner ikan khas daerah aman untuk dikonsumsi, halalan thayyiban, serta memenuhi standar kesehatan dan kualitas terbaik, sehingga semakin dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Gubernur, Muhidin lalu mengajak semua pihak agar memanfaatkan momentum promosi kuliner ikan khas daerah Provinsi Kalsel ini sebagai ajang silaturahmi, mempererat
persaudaraan, serta membangun jaringan yang lebih kuat sesama putra-putri Banua.

“Semoga acara ini semakin memperkaya kecintaan kita terhadap warisan kuliner daerah serta memperkuat rasa bangga kita sebagai bagian dari Kalimantan Selatan,” ujar Muhidin sekaligus membuka kegiatan.

Turut hadir, Kepala Badan Penghubung Kalsel, Ketua Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB), Pengurus KBB Jabodetabek, Pengurus KBB Bandung Raya, perkumpulan mahasiswa Kalsel di Jakarta, SMK Satya Bhakti 2 Jakarta, Komite SMK Satya Bhakti 2 Jakarta, TK Nusantara Jakarta, Kelompok Solidaritas Galuh Bungas, Komunikasi Gajah Balambang, dan Forum Seni Daerah TMII.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono dalam laporannya menyebutkan, kegiatan promosi kuliner ikan khas Provinsi Kalsel ini bertujuan untuk memperkenalkan aneka masakan ikan khas Banua ke tingkat nasional, seperti ketupat kandangan ikan haruan, nasi kuning ikan haruan, wadai ipau, dan ikan haruan.

Selain itu, juga untuk mendukung gerakan memasyarakatkan makan ikan melalui demo memasak ikan olahan hasil perikanan.

Tidak kalah penting ujar Rusdi, kegiatan promosi kuliner ikan khas daerah ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi masyarakat Kalsel di kawasan Jabodetabek dan Bandung Raya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Disdag Kalsel Apresiasi Banyak Masukan dan Saran di Forum Perangkat Daerah 2025

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Kalsel, menggelar Forum Perangkat Daerah 2025.

Suasana Rapat Forum Perangkat Daerah 2025

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan usai acara pada Jumat (14/2) mengatakan, agenda utama dari forum ini membahas dan memberikan masukan terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kalsel tahun 2025 – 2029. Pihaknya mengapresiasi, melalui gelaran ini telah banyak diberikan masukan dan saran oleh Perwakilan SKPD Pemprov Kalsel, Ketua YLK Intan Kalsel, OJK Kalsel serta Dinas Perdagangan Kabupaten dan Kota.

“Dengan banyak saran dan masukan, tentu Dinas Perdagangan Kalsel memiliki perencanaan yang lebih konfrehensif,” ungkapnya

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan, saat diwancara (ditengah)

Sulkan menjelaskan, Provinsi Kalsel akan menjadi pintu Gerbang Logistik Kalimantan. Dimana, sebagai pusat distribusi bagi produk-produk utama, seperti bahan pangan dan barang elektronik. Sehingga, dibahas lebih detail rencana pengembangan Infrastruktur distribusi, yang akan menjadi titik fokus penting, dalam strategi perdagangan daerah. Dimana, perlu membangun dan memperkuat pusat-pusat distribusi produk utama.

“Beberapa pasar-pasar induk yang berada di Kabupaten Tabalong, Kotabaru, HST, Banjarmasin, dan Tanah Laut, harus berstandar Nasional,” jelas Sulkan

Lebih lanjut Sulkan menambahkan, dalam pengembangan sistem distribusi, beberapa program terkait, seperti Sistem Resi Gudang (SRG), memerlukan kerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel. Dimana, potensi produk-produk yang berkaitan dengan sektor-sektor tersebut.

“Melalui diperkuat kolaborasi bersama pihak terkait, dapat menjadikan Kalsel sebagai pusat Logistik yang mendukung distribusi barang untuk seluruh wilayah di Kalimantan,” tutupnya

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Kalsel, menggelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Awal (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2025-2029. Dibuka secara resmi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan, didampingi Sekretaris, Kabid Kasi dan Jajaran Disdag Kalsel. Menghadirkan Narasumber Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Ariadi Noor, dihadiri Perwakilan SKPD Pemprov Kalsel diantaranya Dinas Koperasi dan UKM Kalsel dan Dinas Kehutanan Kalsel, bertempat di Aula Disdag Kalsel. (NHF/RDM/RH)

Pemko Banjarmasin Apresiasi Pemprov Kalsel Dukung Pasar Wadai Ramadhan

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, atas dukungan terhadap pelaksanaan Pasar Wadai Ramadhan di Tahun 2025.

“Pemerintah Kota Banjarmasin tentunya berterima kasih atas inisiatif untuk menyantukan Pasar Wadai Pemprov dengan Pasar Wadai Pemko Banjarmasin,” ungkap Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, usai mengikuti rapat bersama persiapan pelaksanaan Pasar Wadai Ramadhan Tahun 2025, di Eks Kantor Gubernur, di Banjarmasin, Kamis (13/2).

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina

Ibnu mengatakan, dengan menjadi satunya Pasar Ramadhan ini, bertujuan untuk kemaslahatan dari pelaku UMKM yang ada di Kota Banjarmasin. Yang tergabung dalam Paguyuban Pasar Ramadhan Kota Banjarmasin.

“Kami berharap dapat lebih meriah, lebih besar serta tertata dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Ibnu, Pasar Wadai Ramadhan Tahun ini bisa menjadi ajang silaturahmi sekaligus membantu masyarakat mendapatkan masakan yang lebih berkualitas dengan harga terjangkau.

“Pasar Wadai Ramadhan tahun ini akan diikuti 145 stand, dengan anggaran sharing antara Pemko Banjarmasin dengan Pemprov Kalsel, melalui CSR Bank Kalsel,” jelas Ibnu.

Ibnu menjelaskan, pada pelaksanaan Pasar Wadai Ramadhan tahun ini, Pemerintah Kota Banjarmasin hanya mengalokasikan anggaran untuk 80 stand.

“Namun, berkat dukungan Gubernur dan CSR dari Bank Kalsel menjadi sebanyak 145 stand yang bisa terakomodasi pada Pasar Ramadhan Tahun 2025,” ucapnya.

Selain itu, Bank Kalsel juga akan menyediakan 50 unit tenda kerucut yang akan disebar pada lokasi Pasar Wadai Ramadhan di kawasan Eks Kantor Gubernur, di Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

Resmi Dimulai 14 Februari, BPIH Embarkasi Banjarmasin Ditetapkan Kisaran 59 Juta Rupiah

BANJARMASIN – Tahap pertama pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi jemaah haji reguler tahun 2025, resmi dibuka mulai Jumat (14/2) hingga 14 Maret 2025 mendatang. Tahapan pelunasan dimulai, setelah Presiden, Prabowo Subianto menandatangani Keppres Nomor 6 tahun 2025, tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi, pada Rabu (12/2) lalu.

“Untuk Embarkasi Banjarmasin, Bipih ditetapkan sebesar 59 juta 331 ribu 751 rupiah. Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, dan sebagian biaya akomodasi di Madinah, serta biaya hidup atau living cost,” ujar Kakanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin, saat dikonfirmasi Abdi Persada FM pada Jumat (14/2).

Jemaah haji yang gagal melunasi tepat waktu, akan masuk dalam daftar tunggu dan tetap memiliki prioritas keberangkatan pada musim haji mendatang, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kecuali yang gagal sistem atau belum istitaah akan melunasi ke tahap 2 dari 24 Maret sampai 17 April 2025,” tambah Tambrin.

Tambrin juga memastikan, bahwa pihaknya sudah menerima daftar jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dimana kriteria jemaah haji dimaksud, diantaranya adalah sudah masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dan berusia minimal 18 tahun, serta prioritas jemaah haji reguler lanjut usia yang ditentukan secara sistem, berdasarkan urutan usia tertua. Selain itu, jemaah haji setidaknya telah terdaftar sebelum 3 Mei 2020.

Kuota embarkasi Banjarmasin tahun ini, menurut Tambrin, masih sama dengan tahun lalu, yakni sebanyak 3.818 jemaah.

“Dengan rincian 3.590 jemaah haji reguler lunas tunda dan sesuai nomor urut, dan jemaah haji lansia 191 orang. Sisanya adalah petugas pembimbing dan petugas haji daerah,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)

DPRD Kalsel Monitoring Pembangunan Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Kebun Raya Banua

BANJARBARU – Rombongan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja spesifik untuk memonitoring pembangunan Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang terletak di area perkantoran Gubernur Kalsel.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah Monitoring Pembangunan Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, bersama dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel. Rombongan meninjau langsung perkembangan proyek masjid yang diperkirakan akan rampung pada tahun 2025 mendatang.

“Pengerjaannya terus berproses, terutama pada sejumlah sarana penunjang. Untuk ruang induk masjid sudah bisa digunakan untuk kegiatan ibadah. Semoga semua proses bisa selesai tepat waktu,” ujar Mustaqimah, kepada wartawan, Kamis (13/2).

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kalsel Berfoto di Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Setelah meninjau Masjid Raya, rombongan beralih menuju Kebun Raya Banua yang terletak tidak jauh dari lokasi perkantoran Gubernur Kalsel. Kedatangan mereka disambut langsung oleh pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalsel.

Setelah berkeliling, Mustaqimah mengapresiasi pengelolaan Kebun Raya Banua dan menyarankan kepada masyarakat untuk mengunjungi lokasi tersebut. Ia menilai Kebun Raya Banua tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen Komisi III DPRD Kalsel dalam memastikan kelancaran proyek pembangunan yang memiliki dampak positif bagi masyarakat, baik dalam aspek ibadah maupun pengembangan ilmu pengetahuan. (NRH/RDM/RH)

Malam Nisfu Syaban, Gubernur, Muhidin Berbaur Dengan Jamaah Masjid Raya Sabilal Muhtadin

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin didampingi istri Fathul Jannah, bersama ribuan jamaah ikuti ibadah malam Nisfu Sya’ban 1446 Hijriah di Halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Kamis (13/2) malam.

Gubernur Muhidin saat tiba di masjid raya Sabilal Muhtadin

Kegiatan dimulai dari pukul 18.00 WITA dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah, sholat hajat dan pembacaan surat Yasin yang dipimpin Ustadz, Ilham Humaidi.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengajak para jamaah yang hadir dan seluruh masyarakat yang menjalankan ibadah di malam nisfu Sya’ban untuk memanjatkan dan memohon do’a kepada Allah SWT.

”Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan di malam Nisfu Sya’ban ini apa yang kita inginkan pada malam ini Allah akan kabulkan niat kita tersebut,” ucapnya.

Gubernur saat memberikan sambutan

Muhidin juga menyampaikan agar pada saat ingin membaca surat Yasin para jamaah dapat meniatkan dengan meminta dipanjangkan umur, dihindarkan dari segala musibah, wabah penyakit, keluasan rejeki yang halal, diperkaya hati serta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah.

”Saat membaca Yasin kita niatkan agar dipanjangkan umur dalam beribadah, berdoa untuk keselamatan Kalimantan Selatan dan diri kita masing-masing serta jangan didatangkan bala dan penyakit, minta rezeki yang halal seluas-luasnya, kemudian minta perkaya hati sehingga kita semua Insya Allah husnul khotimah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, melihat jamaah yang hadir begitu banyak, dirinya menuturkan akan memperbaiki dan merenovasi masjid kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan tersebut.

”Ulun mengharapkan dukungan dan doa semuanya, untuk kelancaran dalam merenovasi mesjid raya, berapapun biayanya akan kita laksanakan Insya Allah, tempat ibadah kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Melihat jamaah seperti ini perlu kita benahi masjid kita,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tambrin mengatakan, dalam kegiatan malam Nisfu Sya’ban ini untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT.

”Nisfu sya’ban adalah hari peringatan islam pada pertengahan bulan Sya’ban, dan di malam Nisfu Sya’ban ini diisi dengan amalan-amalan, dan munajat kepada Allah SWT,” katanya.

Ia menuturkan, malam Nisfu Sya’ban bisa disebut dengan Lailatul Maghfirah yaitu malam pengampunan, dan bisa juga disebut Lailatul Do’a yaitu malam berdoa kepada Allah SWT.

“Ibadah malam Nisfu Sya’ban ini tidak hanya dilakukan di Kalimantan Selatan, tetapi juga diseluruh tanah air bahkan diseluruh dunia,” pungkasnya.

Malam Nisfu Syaban ini, turut dihadiri Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, jajaran pimpinan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, serta Forkopimda Kalsel. Kegiatan malam Nisfu Sya’ban ditutup dengan Sholat Isya dan sholat Tasbih berjamaah. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

2.464 Peserta Lolos Seleksi Administrasi PPPK Tahap II di Lingkup Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II.

Sebanyak 2.464 peserta dinyatakan lulus administrasi dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mashudi, mengungkapkan bahwa dari 2.910 pelamar, sebanyak 556 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

“Peserta yang dinyatakan lolos telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan. Mereka selanjutnya akan mengikuti SKD sebagai tahap penentuan kelulusan akhir, pada 17 April hingga 16 Mei 2025 jika tidak ada perubahan,” ujar Mashudi, Kamis (13/2).

Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian, BKD Kalsel, Mashudi saat diwawancara

Mashudi merinci bahwa jumlah peserta yang lolos terbagi dalam beberapa formasi, yaitu sebanyak 2.086 tenaga teknis, 53 tenaga kesehatan, dan 215 tenaga guru.

Peserta yang tidak lolos seleksi administrasi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi. Masa sanggah dibuka mulai 19-21 Februari 2025 melalui akun masing-masing peserta pada portal resmi seleksi.

“Peserta yang merasa ada kekeliruan dalam hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan. Tim seleksi akan meninjau kembali dokumen yang disanggah sebelum hasil final diumumkan,” jelas Mashudi.

Dalam seleksi PPPK tahap II ini, peserta yang memenuhi syarat adalah tenaga non-ASN yang saat ini aktif bekerja di instansi pemerintah serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru.

“PPPK tahap II ini juga merupakan kesempatan bagi tenaga honorer yang belum ikut serta dalam seleksi tahap I. Dengan demikian, mereka memiliki peluang untuk memperoleh status sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Mashudi.

Mashudi mengingatkan para peserta yang lolos untuk segera mempersiapkan diri menghadapi SKD, karena tahap ini akan menjadi penentu utama dalam kelulusan.

“Seleksi Kompetensi Dasar akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) guna menjamin transparansi dan akurasi dalam proses seleksi. Kami mengimbau peserta untuk belajar dan memahami materi ujian agar dapat memperoleh hasil terbaik,” pungkasnya.

Diketahui, Formasi PPPK Pemprov Kalsel yang dibuka pada tahap ke II ini merupakan Formasi yang sama pada tahap I yakni sebanyak 1.493 Formasi. (BDR/RDM/APR)

Pemko Banjarmasin Dukung Pekan Panutan SPT

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan terhadap Pelaksanaan Pekan Panutan Pajak Surat Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2024, dii Aula Kayuh Baimbai, Kamis (13/2).

Pekan Panutan Pajak tersebut ditandai dengan pengisian SPT Pajak Pribadi Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin Devyanus.

“Pada Pekan SPT ini seluruh ASN lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin telah melaporkan SPT Tahunan mereka,” ungkap Ibnu.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina (Sasirangan Biru) didampingi Kepala KPP Pratama Banjarmasin Devyanus

Dikatakan Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi kepada pihak pajak yang setiap tahun selalu berkoordinasi. Mengenai, Pekan Panutan Pajak SPT Tahunan ini.

“Kami berharap, dengan adanya Pekan Panutan Pajak SPT Tahunan ini, kesadaran masyarakat di Kota Banjarmasin dalam melaporkan pajak mereka semakin meningkat, khususnya dikalangan ASN,” ucap Ibnu.

Sementara itu , Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin Devyanus menyampaikan, pihaknya melihat antusias warga untuk melaporkan SPT tahunan mereka ke kantor pajak sangat banyak.

“Karena itu, membuka 23 table pelayanan, kepada warga yang memerlukan pelayanan di Kantor KPP Pratama Banjarmasin,” ungkapnya.

Selain itu pihaknya juga membuka pelayanan pajak diluar kantor, untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak di Kota Banjarmasin.

“Kami tentu berharap, kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan SPT pajak tahunan ini, semakin meningkat,” ucapnya. (SRI/RDM/APR)

Desa Mandiri, Dinas PMD Kalsel Gelar Rapat Koordiansi dan Forum Perangkat Daerah

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Rapat Koordinasi dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 di Banjarbaru, Kamis (13/2).

Dalam pertemuan ini, dibahas strategi untuk meningkatkan kemandirian dan kemajuan desa guna mendukung visi Presiden dan Gubernur Kalsel. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada Kabupaten dengan penyaluran dana desa tercepat yaitu yaitu Kabupaten HSU, Banjar dan Batola.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah menyampaikan, penting untuk memperbanyak desa yang mandiri, mengingat status desa terbagi menjadi lima kategori yaitu tertinggal, sangat tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

Rapat Koordinasi dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas PMD Kalsel

“Saat ini, dari total 1.871 desa yang ada di Kalsel, 808 desa telah mencapai status mandiri, sementara 844 desa berstatus maju, dan sisanya masih dalam kategori berkembang. Dengan pencapaian 88 persen desa mandiri dan maju, fokus ke depan adalah mengangkat desa-desa yang masih berkembang,” ungkap Faried, usai acara.

Ia menekankan pentingnya ketahanan pangan, dengan alokasi minimal 20 persen dari dana desa untuk mendukung program tersebut.

“Kalsel diharapkan dapat berkontribusi dalam swasembada pangan nasional,” lanjut Faried.

Menurutnya perlu adanya pemantauan dan penyelesaian kendala yang ada di lapangan agar setiap desa dapat melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik. Dinas PMD Kalsel berkomitmen akan memberikan pendanaan untuk membantu pengembangan desa serta mempercepat pembangunan fisik dan ketahanan bencana melalui Bidang pengembangan kawasan perdesaan.

“Dengan pendekatan ini, diharapkan status desa dapat meningkat secara akumulatif, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan,” tutup Faried. (MRF/RDM/APR)

Lahirkan Tenaga Kerja Kompeten, Pemprov Kalsel Gelar Sosialisasi PDN 2025

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan sosialisasi Pemagangan Dalam Negeri (PDN) Tahun 2025 dalam rangka melahirkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti menuturkan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap upaya percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Melalui kegiatan ini, para peserta PDN memiliki daya saing dan dapat lebih mudah terserap di dunia kerja yang sesungguhnya.

“Kali ini kami mengundang jajaran stakeholder baik dari pemeintah daerah di Kabupaten/Kota maupun juga dari mitra kita yaitu perusahaan yang akan nantinya menarik peserta untuk dapat melakukan pemagangan di tempat mereka,” ucapnya, usai membuka acara di aula BLK Kalsel, Kamis (13/2).

Irfan menerangkan, selama dua tahun berturut-turut penyerapan peserta di tempat kerja maupun wirausaha pada program pemagangan dalam negeri di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan, dari tahun 2023 sebanyak 63,89 persen dan di tahun 2024 lebih dari 70 persen.

“Jumlah tersebut tidak terlepas dari dukungan penyerapan perusahaan-perusahaan yang terlibat,” jelasnya.

Irfan mengungkapkan hal ini membuktikan bahwa kegiatan ini mampu menyerap tenaga kerja dengan mencocokan para tenaga kerja dengan mitra perusahaan sesuai keterampilan mereka masing – masing.

“Oleh karena itu, kami menekankan untuk peran serta pemerintah kabupaten/kota bisa mengintervensi kegiatan ini, sehingga mereka bisa mengkoordinir perusahaan yang nantinya bakal menjadi penempatan para peserta magang dan setelahnya bisa langsung bekerja di perusahaan tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja (P4TK) Disnakertrans Kalsel, Indah Fajarwati menambahkan dalam sosialisasi ini, pihaknya mengajak perusahaan-perusahaan yang akan bergabung dari 13 kabupaten/kota untuk bekerja sama melahirkan tenaga kerja.

“Untuk tahun ini, Pemprov Kalsel kembali dipercaya oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pemagangan dalam negeri dengan total peserta 96 dari dana APBN,” ungkapnya

Dalam pelaksanaannya program pemagangan dalam negeri akan diberikan pembelajaran dengan langsung diterjunkan ke dunia kerja selama 5 (lima) bulan. Untuk tahap pertama, para peserta akan diberikan pembekalan berapa teori di dalam kelas selama satu bulan dan empat bulan berikutnya melaksanakan praktik langsung atau On the Job Training (OJT).

“Diharapkan dari hasil sosialisasi ini banyak perusahaan dari berbagai sektor mau bekerjasama untuk menurukan tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan,” harapnya. (DisnakertransKalsel-NRH/RDM/APR)

Exit mobile version