LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

JAWA BARAT – Plh. Gubernur Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakornas Garpemda) yang digelar Kementerian Dalam Negeri, pada Kamis (7/11). yang Rakornas yang dibuka langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ini, digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Jawa Barat.

Pada Rakornas ini, Plh. Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar didampingi Ketua DPRD Kalsel tiba di tempat acara pada pukul 08.30 WIB. Turut berdatangan menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, eselon 1 kementerian atau lembaga, hingga gubernur, walikota maupun bupati, serta jajaran Forkopimda seluruh Indonesia.

Jajaran Forkopimda vertikal di kabupaten/kota sebanyak 4.369 orang, terdiri 98 wali kota dan 38 gubernur yang tampak hadir dengan busana batik dan sasirangan. Kegiatan ini mengusung tema, “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.”

Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyampaikan laporannya, bahwa kehadiran para instansi pusat sebanyak 525 orang diantaranya seluruh kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, serta eselon I juga wakil kementerian dan lembaga.

Kemudian dilanjutkan dengan arahan Presiden, Prabowo Subianto sekaligus membuka rakornas perdana di era kepemimpinannya.

Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan, bahwa setiap pemerintah daerah dapat menjalankan kebijakannya, semata – mata untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat dan sangat strategis. Tapi ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan,” ucap Presiden Prabowo.

Prabowo berpesan kepada seluruh kepala daerah yang hadir, harus mampu mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah.

“Kepala daerah tidak hanya sekadar sebagai pemangku kebijakan saja,” pungkasnya.

Terakhir, Prabowo pun mengapresiasi inisiatif Kementerian Dalam Negeri, karena bisa menyelenggarakan forum yang melibatkan peserta lebih dari 5.000 orang tersebut.

Plh. Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar bersama Ketua DPRD Kalsel mengikuti forum Rakornas Garpemda ini hingga berakhir, pada pukul 18.30 WIB. Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menutup rakornas, menginginkan seluruh kepala daerah beserta instansi vertikal lainnya dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam memajukan daerahnya.

“Biar semua sinergi, satu visi dan satu misi untuk Indonesia Emas. Saya juga ingin memberikan apresiasi kepala daerah yang kini berubahnya signifikan,” tutupnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan pada lomba masak serba ikan akan menampilkan menu bergizi, untuk menambah kecerdasan Balita.

Ketua Bidang 3 Penguatan Ketahanan Keluarga TP PKK Kalsel Sukmawati mengatakan, saat ini pihaknya telah mempersiapkan menu yang akan disajikan pada saat pelaksanaan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional Tahun 2024.

“Salah satunya, menu pada kategori Balita, yang diolah dengan pemenuhan gizi Balita,” ungkap Sukmawati, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

“Pada menu Balita salah satunya mengandung omega 3 untuk menambah kecerdasan pada anak tersebut,” ujarnya.

Selain itu, pada menu Balita ini harus disukai oleh anak anak yang mengkonsumsinya.

“Begitu juga untuk dua kategori lainnya. Menu keluarga serta menu kudapan yang tentunya mengandung gizi untuk keluarga serta disukai,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan dapat meraih juara.

“Pada lomba masak serba ikan tingkat nasional mendatang, tentunya memiliki target untuk dapat meraih juara pada lomba tersebut,” ujarnya.

Sukmawati berharap, pada lomba tahun ini bisa membawa pulang piala kemenangan, dari perwakilan tiga menu yang diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami meminta doa dan dukungan dari seluruh warga Banua, untuk keberhasilan Provinsi Kalimantan Selatan pada lomba masak serba ikan tingkat nasional mendatang,” ucapnya. (SRI/RDM/RH)

BOGOR – Dalam rangka menindaklanjuti Visi Presiden Republik Indonesia “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bertempat di Sentul International Convention Center (SICC) Jawa Barat, pada Kamis (7/11).

Mengusung tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan diikuti seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Seluruh Indonesia.

Dalam Kabinet Merah Putih, visi yang ingin diwujudkan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tertuang dalam delapan misi yang disebut Asta Cita, yang berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi, pemantapan sistem pertahanan negara melalui swasembadapangan, dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas.

Prabowo-Gibran juga berjanji memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan lapangan kerja, hingga memperkuat soal reformasi politik, hukum dan birokrasi.

Dalam hal ini, Supian HK berkomitmen akan mendukung Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, salah satunya dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Kalsel.

“Kemarin kita sempat berdikusi bersama Pak Mentan mengenai program cetak sawah. Ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung Asta Cita yang dicanangkan oleh Pak Presiden. Kalsel memiliki lahan yang luas dan berpotensi untuk berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan,” tegasnya.

Diketahui, ketahanan pangan merupakan bagian dari program Asta Cita yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Supian HK berharap dengan adanya Rakornas ini dapat terbentuknya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga berharap semangat dan motivasi dari Presiden RI dapat mendorong untuk bekerja lebih keras dalam membangun wilayah masing-masing demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Workshop Akreditasi Perpustakaan bertempat di aula Dispersip Kalsel, Kamis (7/11).

Kegiatan yang diikuti pengelola perpustakaan sekolah tingkat SD, SMP dan SMA se Kalsel ini dibuka oleh Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani yang diwakili Plt Sekretaris Dispersip Kalsel, Adethia Hailina.

Adethia menjelaskan sesuai tema kegiatan, workshop ini merupakan salah satu upaya meningkatkan akreditasi perpustakaan sekolah di Kalsel. Mengingat jumlah perpustakaan yang terakreditasi masih sedikit, yaitu sekitar 10 persen atau 190 perpustakaan sekolah dari 1.800an perpustakaan sekolah yang ada di Kalsel.

“Ini adalah salah satu usaha kami untuk menggenjot angka akreditasi perpustakaan sekolah di Kalsel,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Adethia, pihaknya berharap setelah dilaksanakannya workshop ini, perpustakaan sekolah di Kalsel dapat berbenah dan menyiapkan diri dalam rangka menuju akreditasi pada tahun 2025 mendatang.

“Paling tidak perpustakaan sekolah yang sudah mengikuti workshop hari ini, siap mengajukan akreditasi di tahun depan,” harapnya.

Sementara itu, narasumber kegiatan, Asesor Perpustakaan, Moch Isra Hajiri menerangkan bahwa pemerintah berusaha memajukan perpustakaan melalui dua program yaitu akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

“Apalagi Kalsel sebagai daerah penyangga Ibukota Nusantara sehingga kita perlu menyiapkan tenaga SDM ke depan, agar bisa berkontribusi dalam pembangunan,” tuturnya.

Dalam workshop ini, Isra menyampaikan materi terkait Standar Nasional Perpustakaan(SNP) sehingga dengan pemenuhan SNP tersebut diharapkan perpustakaan bisa memenuhi kualitas dan kuantitas, terutama koleksi dan SDM perpustakaan.

“Pada saat ini yang masih jadi kendala, terutama terkait sarana dan prasarananya. Masih terkendala letak perpustakaan itu sendiri kadang masih di ujung. Padahal jargon perpustakaan itu jantungnya sekolah. Bagaimana menyebarkan ilmu pengetahuan di sekolah menjadi brand sekolah itu sendiri. Namun kenyataannya, standarnya masih belum diperhatikan,” jelasnya.

Sehingga, lanjut Isra, dengan program pemerintah ini diharapkan kesadaran pimpinan sekolah semakin meningkat untuk mengusahakan perpustakaan ini menjadi lebih baik lagi. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar pertemuan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya, yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Kamis (7/11).

Plh Kepala Dinas PKP Provinsi Kalsel Imam Subarkah, melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Saptono, menyampaikan terdapat 3 (tiga) pilar utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan baik secara fisik maupun ekonomi, dan pemanfaatan pangan.

“Salah satu komoditas pangan yang memiliki peranan penting pada ketahanan pangan di kalimantan selatan adalah beras, karena bagi sebagian masyarakat, beras masih menjadi makanan pokok,” ucap Saptono, saat membuka pertemuan tersebut.

Pentingnya beras ini ungkap Saptono, sehingga berdampak pada pengendalian angka inflasi, yang sering kali beras menjadi pendorong atau penahan inflasi. Keunikan konsumsi beras ini juga ada di kalimantan selatan. meski harga beras lokal bertahan mahal namun tetap dicari masyarakat. masyarakat terbiasa dengan beras lokal dibandingkan beras lain.

“Kondisi faktual belakangan ini memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan masih menjadi kendala pemerintah. hambatan tersebut disebabkan beberapa faktor seperti, ketersediaan produksi bahan pangan pokok belum merata sepanjang waktu dan antar wilayah,” lanjutnya.

Salah satu program Presiden Prabowo Subianto adalah menjadikan indonesia sebagai swasembada pangan, yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian menargetkan kalsel melakukan cetak sawah rakyat (csr) sebanyak 500 ribu hektare.

“Oleh karena itu, dengan kerjasama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten – Kota, maka kita dapat menyukseskan program tersebut secara maksimal,” tutup Saptono.

Untuk diketahui, pada pertemuan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya, Dinas PKP Kalsel menghadirkan 2 narasumber, yakni Ketua Tim Kajian Distribusi Beras Dari Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Prof. Lutfi Fatah, dan Ketua Tim Statistik Harga dan KTIP Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan Fachri Ubadiyah. (DINAS.PKP.KALSEL/MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Sosialisasi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perorangan Angkatan 1 Tahun 2024 di salah satu hotel berbintang, Rabu (6/11).

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari yaitu 6 dan 7 November 2024 dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Kalsel, Muhammadun diwakili Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Gusnanda Effendi dan dihadiri sejumlah Kepala Dinsos Kabupaten/Kota di Kalsel.

Gusnanda menyampaikan peserta Sosialisasi UEP-P Angkatan 1 sebanyak 153 orang penerima bantuan yang berasal dari tiga daerah yaitu kabupaten Banjar, kabupaten Tabalong dan kota Banjarmasin.

“Kita memberikan bantuan berupa barang dan bahan sesuai jenis usaha yang dimiliki seperti usaha makanan dan minuman, pijat, tukang bangunan, bengkel sepeda motor dan tukang cukur,” katanya.

Sementara, lanjut Gusnanda, untuk meningkatkan keterampilan (skill) peserta sosialisasi, Dinsos Kalsel juga menghadirkan para instruktur yang memang terampil di bidangnya.

“Seperti tukang pijat, kita dibantu instruktur dari panti sosial tuna netra Fajar Harapan. Kemudian bengkel sepeda motor, kita dibantu instruktur dari SMKN 5 Banjarmasin,” jelasnya.

Ia menambahkan dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat menyatukan pemahaman tentang program UEP-P serta meningkatkan ekonomi keluarga penerima bantuan dan berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

“Sehingga keberadaan UEP Perorangan bermanfaat bagi penerima manfaat itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya,” terangnya.

Rencananya sosialisasi UEP-P ini dilaksanakan secara bertahap untuk lima angkatan pada tahun 2024. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mempersiapkan untuk keikutsertaan pada Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional Tahun 2024.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono melalui Kepala Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ikannya Khairuddin, di sela sela kegiatan teknikal Meeting Lomba Masak Ikan Tingkat Nasional, di Aula Kantor Dislutkan Kalsel, Rabu (6/11).

Khairuddin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan nya mulai mempersiapkan kegiatan lomba masak ikan tingkat nasional.

“Yang akan dilaksanakan pada Minggu ketiga bulan November ini atau bertepatan dengan Puncak Hari Ikan Nasional,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono melalui Kepala Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ikannya Khairuddin, di sela sela kegiatan teknikal Meeting Lomba Masak Ikan Tingkat Nasional, di Aula Kantor Dislutkan Kalsel, Rabu (6/11).

Tujuan dari lomba masak serba ikan ini, untuk mengedukasi masyarakat agar gemar memakan ikan dengan berbagai kegiatan, salah satunya dengan lomba masak serba ikan.

“Selain menggelar lomba masak ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga melaksanakan demo masak pengolahan ikan, pemberian produk olahan ikan, dan pemberian produk ikan segar,” ujarnya.

Dimana demo masak ikan ini memberikan pengetahuan juga bagi masyarakat agar dapat berkreasi membuat makanan berbahan ikan dengan baik.

“Dengan adanya kegiatan lomba gemar makan ikan para ibu-ibu khususnya yang tergabung dalam PKK gemar memasak dan makan ikan,” ucapnya.

Perwakilan yang mengikuti lomba masak ikan tingkat nasional, dipilih berdasarkan pemenang yang mengikuti lomba masak serba ikan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Menu Keluarga diwakili oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menu Kudapan diwakili oleh Kabupaten Tapin dan menu Balita diwakili oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Apel Gelar Pasukan dalam rangka Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Kodam VI/Mulawarman, dilaksanakan di Lapangan Murdjani Banjarbaru, Kamis (7/11).

Apel yang diikuti oleh ribuan prajurit gabungan TNI-Polri dan aparat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) itu, dipimpin langsung Inspektur Kodam (Irdam) VI/Mulawarman Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto, serta dihadiri Forkompimda Kalsel.

Dalam amanat tertulis Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang hadir dalam apel tersebut.

Pangdam menyebut, apel gelar pasukan LKO Kodam VI/Mulawarman ini, bertujuan guna mengetahui sejauh mana kesiapan prajurit, peralatan serta perlengkapan pendukung lainnya, untuk menangani konflik sosial pasca Pilkada serentak 27 November nanti.

“Mengingat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini, maka kita perlu mengantisipasi pengamanan kegiatan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kodam VI/Mulawarman agar bisa berjalan dengan tertib dan lancar,” katanya.

Ia juga berpesan kepada seluruh prajurit, agar selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan dalam bertugas.

“Ciptakan koordinasi antar instansi terkait lainnya, serta kedepankan langkah humanis, pendeteksian dan penindakan secara terukur,” tegasnya.

Sementara itu, Irdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto menjelaskan, total prajurit gabungan yang disiapkan dalam pengamanan Pilkada nanti berjumlah sebanyak 1.500 orang yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Damkar, BPBD dan Tenaga Kesehatan.

Seluruh prajurit tersebut, akan bertugas menciptakan suasana Pilkada yang aman dan damai, selama kurang lebih 90 hari.

“Berapa lama kesiagaan tergantung permintaan pemerintah daerah, tetapi jika mengacu pada peraturan undang-undang maka paling lama hanya 90 hari pasca Pilkada,” tutupnya.

Untuk diketahui LKO Kodam VI/Mulawarman Tahun 2024 dilaksanakan selama dua hari mulai 7 hingga 8 November, dengan sandi operasi “Mandau Manuntung-25”, dan merupakan bentuk implementasi dari tugas Kodam VI/Mulawarman dalam perbantuan kepada Pemerintah Daerah apabila terjadi konflik sosial pasca Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah jajaran Kodam VI/Mulawarman. (SYA/RDM/RH)