LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

ARAB SAUDI – Puncak haji akan berlangsung dalam dua hari ke depan. Jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arafah pada 8 Zulhijjah atau 4 Juni 2025. Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat konsolidasi data serta menyusun skema untuk memastikan seluruh jemaah diberangkatkan ke Arafah.

“Kami menyusun berbagai skema mitigasi pergerakan jemaah, untuk memastikan seluruh jemaah terangkut ke Arafah. Jangan sampai ada yang tertinggal, tercecer, bahkan terabaikan,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, di Makkah, Senin (2/6).

Dalam konferensi pers di Makkah Arab Saudi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menjelaskan tiga skema mobilisasi jemaah haji menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina yang telah disiapkan.

Pertama, skema pergerakan reguler. Dalam skema pergerakan reguler, jemaah haji diberangkatkan dari Makkah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Selepas magrib, jemaah diberangkatkan menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit (menginap). Setelah melewati tengah malam, jemaah bergerak ke Mina untuk bermalam mabit hingga 12 atau 13 Zulhijjah.

“Ini (pergerakan reguler) akan diikuti sekitar 67 persen atau sekitar 136 ribu jemaah haji Indonesia,” kata Hilman.

Skema kedua adalah Murur. Jemaah haji Murur, setelah menunaikan Wukuf di Arafah, usai masuk waktu Magrib, bergerak melintasi Muzdalifah (tidak turun dari bus), lalu menuju Mina. Skema ini akan diikuti sekitar 33 persen atau sekitar 60 ribuan jemaah haji Indonesia.

“Ketiga, Tanazul. Jemaah haji yang melakukan Tanazul adalah mereka yang akan melempar jumrah pada 10 Zulhijjah (setelah Wukuf dan Mabit di Muzdalifah), lalu kembali ke hotel, tidak kembali lagi ke tenda Mina. Mereka adalah jemaah yang tinggal di hotel sekitar wilayah Syisyah dan Raudhah,” jelasnya.

Jemaah Tanazul akan kembali ke Jamarat untuk melempar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Skema ini ditargetkan akan diikuti 37 ribu jemaah haji.

Dua skema terakhir, yakni Murur dan Tanazul, merupakan upaya pemerintah untuk mengurai kepadatan di Muzdalifah dan Mina. Kedua skema ini diterapkan, setelah pemerintah melakukan kajian dan didapatkan kesimpulan bahwa hal tersebut tidak menyalahi syariat ibadah haji.

Bagi jemaah lansia, disabilitas, dan memiliki komorbid, diberlakukan Safari Wukuf Khusus. Mereka akan mendapatkan pengawalan tenaga medis, pendamping ibadah, dan hotel transit untuk memastikan tetap bisa menjalankan rukun dengan aman dan layak.

Selain itu, Hilman juga menjelaskan skenario pergerakan jemaah haji Indonesia selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Pertama, dari Makkah ke Arafah. Pergerakan ini akan dilakukan dalam tiga trip,” ungkapnya.

Pada 9 Zulhijjah atau 5 Juni 2025 seluruh jemaah haji sudah berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah Wukuf. Setelah itu, jemaah haji akan bergerak dari Arafah ke Muzdalifah. Pergerakan dimulai pukul 19.00 WAS.

Jemaah haji dengan skema reguler akan mabit di Muzdalifah.

“Dari Muzdalifah ke Mina, jemaah haji akan dilayani bus dengan sistem taraddudi (bolak balik) Muzdalifah – Mina, hingga menjelang Subuh,” kata Hilman.

Usai mabit di Mina, jemaah haji yang mengambil nafar awal dan nafar tsani akan diberangkatkan kembali ke Makkah secara bertahap.

“Semua pergerakan ini kami sesuaikan dengan kapasitas layanan syarikah dan realitas di lapangan,” ujar Hilman.

Hilman memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan jemaah haji Indonesia.

“Agar jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menuntaskan ibadahnya, dan pulang ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur, yang manfaatnya terasa sepanjang umur, untuk diri, keluarga, dan bangsa,” tandasnya. (KemenagRI-RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan pertama di Lingkup Pemprov dan Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Pelatihan yang diikuti sebanyak 40 peserta ini, dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah, di Aula BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (2/6).

Dalam sambutannya, Husnul menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian penting dari upaya pengembangan kompetensi manajerial pejabat administrator.

Menurutnya, kepemimpinan yang efektif dan adaptif sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika birokrasi dan pelayanan publik di masa mendatang.

“ASN, terutama di sektor pelayanan publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, harus bisa bekerja lebih cepat dan mampu beradaptasi dengan setiap perubahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan pentingnya mengimplementasikan semangat Kalsel Bekerja, yang menjadi prinsip kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini.

“Kita semua harus bekerja dengan cepat dan produktif, membangun cara berpikir yang sistematis, termasuk mengembangkan budaya inovasi dan kreativitas di lingkungan kerja masing-masing,” tegasnya.

Husnul juga berharap, melalui pelatihan ini, para peserta dapat menjadi pemimpin yang percaya diri, memiliki kecakapan manajerial, memahami perencanaan, penganggaran, dan mampu melakukan mitigasi risiko dengan baik.

“Kami berharap dengan pelatihan ini, Bapak/Ibu dapat menjadi pemimpin yang keren, baik secara gagasan, kedisiplinan maupun terobosan. Dan tentunya, mewujudkan aksi nyata yang mampu mengubah kinerja organisasi secara maksimal,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Kalsel, Senin (2/6) pagi.

Agenda penting dalam rapat ini ialah penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua Kartoyo, dan Desy Oktavia Sari dengan dihadiri para anggota dewan, pejabat eksekutif, kepala (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD setempat, serta undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Wakil Gubernur menyampaikan, bahwa penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan dilakukan secara cermat, berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“KUPA dan PPAS ini disusun dengan cermat untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai visi dan misi kepala daerah, serta selaras dengan program nasional Asta Cita Presiden,” ujar Hasnuryadi.

Dalam struktur APBD Perubahan yang disampaikan, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp9,7 triliun, sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp12,2 triliun. Dengan demikian, terjadi defisit anggaran sebesar Rp2,58 triliun yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan pencairan cadangan daerah sebesar Rp2,68 triliun.

Selain itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp98 miliar direncanakan untuk penyertaan modal kepada BUMD PT. Jamkrida.

Ketua DPRD Kalsel dalam pengantarnya menyampaikan terima kasih atas kehadiran peserta rapat dan menegaskan bahwa perubahan agenda kegiatan DPRD bulan Juni 2025 telah disetujui secara musyawarah mufakat, sesuai tata tertib lembaga.

Agenda penyampaian KUPA dan PPAS pun dinyatakan sah untuk dilaksanakan dalam forum paripurna.

Usai penyampaian oleh Wakil Gubernur, rapat dilanjutkan dengan pengumuman bahwa pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan dilaksanakan pada hari yang sama, pukul 14.00 WITA di Gedung B lantai 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kantor DPRD lewat kantor pak camat, Singgah manukar kopi biji robusta, KUPA–PPAS disusun dengan cermat, Gasan membangun Banua yang kita cinta.” Ujar Hasnuryadi menutup pidatonya dengan pantun, yang diharapkan bisa menambah spirit kebersamaan dalam berjuang membangun Kalsel.

Rapat Paripurna ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD dengan harapan pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar bimbingan teknis (Bimtek) cara pengisian pendaftaran atlet pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Aula Kantor KONI Kalsel, Senin (2/6).

Ketua Tim Pengarah KONI Kalsel Gusti Perdana Kusuma mengatakan, bimtek digelar untuk memudahkan KONI kabupaten dan kota saat melakukan pendaftaran atlet mereka.

“Bimtek ini untuk memudahkan cara pengisian pada saat pendaftaran atlet yang mengikuti Porprov mendatang,” ungkap Gusti, kepada sejumlah wartawan.

Karena itu, lanjutnya, bimtek ini diikuti masing – masing dua perwakilan dari pengurus serta bidang IT KONI kabupaten dan kota se Kalimantan Selatan.

“Bimtek ini juga diperlukan untuk pengisian daftar cabang olahraga entry by sport serta daftar nama peserta entry by name Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut,” jelasnya.

Sedangkan, penyelenggaraan Porprov sendiri pada November mendatang.

Dalam kesempatan tersebut KONI Kalsel mengingatkan Pengurus Cabang Olahraga dengan masa bakti kepengurusan masih berlaku, yang diperbolehkan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut tersebut.

“Kami mengingatkan agar masa bakti kepengurusan cabang olahraga dapat diperhatikan,” ucapnya.

Karena, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, yakni masa berlaku kepengurusan cabang olahraga tersebut, wajib masih berlaku.

“Apabila tidak berlaku lagi, maka pengurus tersebut dapat melakukan perpanjangan atau lainnya,” ujar Gusti.

Sedangkan, jika masa berlakunya sudah berakhir maka tidak boleh mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut mendatang.

“Karena dapat menjadi temuan apabila masa berlaku telah berakhir,” ucap Gusti. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pariwisata Kalsel berharap, seluruh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki kemampuan story telling.

Kepada sejumlah wartawan, Rabu (28/5), Sekretaris Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Tanwiriyah mengatakan, Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, kembali digelar setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Batola, dan sekarang Kabupaten Banjar. Ia berharap kelompok sadar wisata memiliki kemampuan story telling, baik menceritakan tentang sejarah, tradisi dan budaya di setiap destinasi tersebut.

“Pada pelatihan ini, peserta diajarkan cara menyampaikan cerita atau story telling yang menarik dan efektif tentang destinasi wisata, budaya, dan sejarah di Kabupaten Banjar,” ucapnya

Disampaikan Tanwiriyah, Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025 menghadirkan narasumber berkompeten yaitu Novyandi Saputra, menyampaikan tentang tren pariwisata global lebih mengarah pada cerita (story),
karena pengaruh media sosial.

Sedangkan Bayu Bastari Setiawan, mengenai teknik bercerita kepada wisatawan, dengan cara membangun ikatan emosional, agar mereka merasa nyaman.

“Dengan adanya kemampuan story telling ini, wisatawan akan berminat untuk kembali mengunjungi destinasi wisata tersebut,” harap Intan (sapaan akrabnya)

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Irwan Jaya menjelaskan, kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk semakin meningkatkan kunjungan wisatawan, terutama ke destinasi wisata berbasis alam dan religi.

Pemerintah Kabupaten Banjar, menurutnya, berupaya untuk terus memberikan dukungan kepada seluruh kelompok sadar wisata, yang saat ini jumlahnya mencapai hampir 30 kelompok.

“Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Banjar, diantaranya Pokdarwis Bukit Manjai, Murung Batu Laba, Pesona Riam Kanan, Mayang Sari Jeram Alam Roh 17, Puncak Pagaran Benteng Oranje Nassau dan Kelampayan Ulu Makam Datu Pelampayan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kembali menggelar Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, bertempat di salah satu hotel berbintang Banjarmasin. Sasaran kegiatan kali ini adalah Pokdarwis Kabupaten Banjar. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Selama beberapa waktu terakhir ini, salah satu pelaku UMKM di Kota Banjarbaru, menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat, pelaku usaha hingga unsur pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Diketahui, UMKM Toko Ikan Asin Mama Khas Banjar dipidanakan, karena tidak mencantumkan label kadaluwarsa pada produk makanan beku yang dipasarkannya.

Kasus ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Banjarbaru, dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pemilik Mama Khas Banjar, lepas dari segala tuntutan hukum, serta meminta barang bukti yang disita untuk dikembalikan.

Menanggapi kasus ini, Ketua Umum KADIN Kalsel, Shinta Laksmi Dewi meminta semua pihak mengambil pelajaran dari persoalan ini.

“Pelaku UMKM sudah seharusnya mengikuti aturan yang berlaku. Salah satunya terkait perizinan, maupun sertifikasi yang harus dimiliki suatu usaha. Jangan sampai usaha kita terhambat karena persoalan ini,” jelas Shinta Laksmi Dewi, saat ditemui dikantornya kawasan Kayutangi Banjarmasin, belum lama tadi.

Dari sisi pemerintah, menurut Shinta, secara formal saat ini sudah ada Kementrian UMKM, yang memiliki tangung jawab untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh pelaku usaha UMKM.

“Sayangnya, saat ini belum ada satu data base, yang menampung seluruh informasi terkait UMKM. Padahal data ini diperlukan untuk memastikan jumlah UMKM yang perlu dibina, untuk pengembangan usaha mereka. Selain itu juga diperlukan satu instansi khusus, yang benar – benar mengurusi masalah UMKM ini saja,” urai Shinta.

Diseluruh daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan, menurut Shinta, hampir seluruh instansi pemerintah daerah hingga vertikal, BUMN dan juga organisasi kemasyarakatan, memiliki UMKM binaan.

Termasuk KADIN Kalsel, yang memiliki hubungan kewirausahaan dengan UMKM. Mulai dari program pembinaan UMKM dengan latar belakang usaha kuliner, garmen hingga ekraf (ekonomi kreatif).

“Karena banyak pihak yang peduli terhadap UMKM ini, maka sangat diperlukan data base tersebut untuk memastikan tidak ada tumpang tindih program pembinaan. Selain itu, dengan adanya satu data UMKM ini, juga memudahkan program sosialisasi dan perizinan,” tambahnya.

Shinta menambahkan, jika program pembinaan dan pendampingan sudah dijalankan pemerintah dengan maksimal, namun masih ada UMKM yang tidak menjalankan aturan, barulah sanksi dapat diberikan.

“Janganlah sanksi diberikan terlalu cepat, sementara UMKM juga perlu untuk dikembangkan,” tutup Shinta.

Forum UMKM secara berkala juga diperlukan, sebagai sarana komunikasi, sarasehan, fasilitasi ruang sosialisasi, untuk menambah wawasan, serta berbagi pengalaman, untuk kemudian saling dukung dalam peningkatan kompetensi UMKM. (RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan penilaian atau seleksi untuk bantuan permodalan bagi wirausaha muda pemula (WMP) di Provinsi Kalimantan Selatan, di Aula Kantor Dispora Kalsel, Rabu (28/5).

Plt Kepala Dispora Kalsel Fitri Hernandi melalui Kabid Pengembangan Pemuda Muhammad Anugrah menjelaskan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan sejak sepekan lalu, telah melakukan penilaian, terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan wirausaha muda pemula tersebut.

“Saat ini dilaksanakan penilaian tahap terakhir, yakni penyampaian langsung dari wirausaha muda pemula dihadapan tim penilai,” ucapnya.

Penilaian tahap akhir ini terkait usaha yang mereka jalankan. Hal ini untuk memastikan, usaha tersebut memang layak mendapatkan bantuan.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam rangka mendukung kewirausahaan pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Anugrah.

Pada tahun ini terkumpul 95 pelaku Wirausaha Muda Pemula di Provinsi Kalimantan Selatan, siap bersaing untuk mendapatkan bantuan permodalan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Tahun ini terdapat 95 wirausaha muda pemula yang mengajukan permohonan,” ucapnya.

Namun tahun ini, lanjut Anugrah, pemerintah provinsi melalui Dispora hanya memberikan bantuan permodalan kepada 85 wirausaha muda pemula yang ada di Banua.

“Masing masing akan menerima bantuan modal sebesar 10 juta rupiah per orang,” jelas Anugrah.

Dengan jumlah penerima bantuan pada tahun ini mengalami peningkatan, dari tahun sebelumnya hanya berjumlah 80 penerima. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, kembali meninjau Stadion 17 Mei Banjarmasin, untuk memastikan kesiapan lapangan sepakbola kebanggaan orang Banua itu, untuk kembali menggelar pertandingan bertaraf nasional.

“Kunjungan tersebut dalam rangka lanjutan perbaikan pembangunan dari stadion Kebanggaan warga Banua,” ungkap Hasnuryadi Sulaiman kepada wartawan, pada Selasa (27/5) sore.

Pihaknya berharap pembenahan Stadion 17 Mei ini, dapat dirampungkan dalam dua bulan mendatang.

Hasnuryadi juga meminta masukan para suporter Barito Putera , untuk perbaikan Stadion 17 Mei, dalam rangka persiapan dimulainya Kompetisi Liga 2 mendatang.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan ini berharap, lapangan sepakbola 17 Mei dapat lolos verifikasi Liga 2 mendatang.

“Liga 2 akan berlangsung pada Agustus mendatang, oleh karena itu, agar lolos pada verifikasi perlu dilakukan pembenahan,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu untuk membenahi Stadion 17 Mei, sebagai tempat dilaksanakannya pertandingan Liga 2 nanti.

“Dalam dua bulan ke depan sebelum dilaksanakannya verifikasi, pembenahan Stadion 17 Mei dapat dirampungkan,” ujar Hasnuryadi.

Pada kunjungan tersebut Wakil Gubernur didampingi Plt Kadispora Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernandi beserta jajarannya, serta Tim Dinas PUPR Provinsi Kalsel. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin menerima kunjungan dari Tim Kementerian Kesehatan RI, untuk kegiatan evaluasi program pelaksanaan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat atau Ili Sari, di Aula Lantai 7, Gedung Ulin Tower, Selasa (27/5).

Rombongan ini disambut Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin, diwakili Wakil Direktur Non Medik, Hukum, dan Diklat RSUD Ulin Banjarmasin Rusma Khazairin.

“Kedatangan Tim Kemenkes ini untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Ili Sari RSUD Ulin Banjarmasin, dalam menjalankan program yang dilaksanakan Kemenkes RI,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Menurut Rusma, RSUD Ulin Banjarmasin berupaya dengan maksimal untuk melaksanakan program yang diberikan tersebut.

“RSUD Ulin Banjarmasin merupakan Rumah Sakit Rujukan Tipe A untuk penangan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Berat,” jelasnya.

Sedangkan, lanjut Rusma, pasien dengan infeksi saluran pernafasan berat, yang telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, lebih sedikit dibanding dengan Pulau Jawa.

“Pasien dengan saluran pernafasan berat di Provinsi Kalimantan Selatan cukup banyak, dan mereka dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut,” ujarnya.

Saluran pernafasan berat ini merupakan penyakit yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, karena dapat membahayakan jiwa penderita.

“Karena itu RSUD Ulin Banjarmasin terus meningkatkan upaya penanggulangan dari penyakit Saluran Pernafasan Berat ini,” ucap Rusma.

Untuk diketahui penyakit saluran pernapasan akut berat ini, memiliki ciri yang dapat dilihat. Yakni, batuk kurang dari 10 hari, disertai demam, dan nafas pendek atau mengalami sesak nafas. (SRI/RIW/RH)