BANJARMASIN – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah – LKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024, meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Kepada sejumlah wartawan, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Ahmad Adib Susilo, mengatakan, prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong integritas dan transparansi keuangan daerah agar menjadi kebanggaan bersama. Dimana, Pemerintah Provinsi Kalsel berhasil mempertahankan WTP yang ke-12 kalinya berturut-turut.
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Ahmad Adib Susilo, saat memberikan sambutan
“Capaian ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang telah dijalankan dengan baik oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah,” ucapnya
Sementara itu, Gubernur Muhidin menyampaikan, pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras bersama antara eksekutif dan legislatif. Sinergi yang harmonis dan saling memberi masukan konstruktif dinilai menjadi kunci keberhasilan.
Gubernur Kalsel Muhidin, saat diwancara
“Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan ke depannya, demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tutupnya
Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tersebut, diserahkan langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Senin (26/5), kepada Gubernur Kalsel Muhidin dan Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK.
Penyerahan dilakukan Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Ahmad Adib Susilo, mewakili pimpinan BPK RI dalam agenda tahunan penyerahan LHP kepada pemerintah daerah. (NHF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Festival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 di Kota Banjarmasin resmi ditutup. Penutupan dilakukan Gubernur Muhidin diwakili Pj Sekdaprov Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, pada Minggu (25/5) sore.
“FORDA telah memunculkan semangat, kreativitas, dan keberagaman olahraga masyarakat yang hidup dan berkembang di Banua,” ungkap Syarifuddin.
Pj Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin saat menutup kegiatan
Melalui ajang ini, lanjutnya, juga dapat menjaring dan mempersiapkan atlet atlet terbaik, dari cabang olahraga rekreasi/ untuk berlaga di pentas nasional.
Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kalimantan Selatan ini, juga menyampaikan, bahwa pelaksanaan FORDA kali ini berjalan lancar dan menghasilkan para juara juara terbaik yang akan menuju FORNAS di Nusa Tenggara Barat.
“Kami mengucapkan selamat kepada Kota Banjarmasin yang telah berhasil, keluar sebagai juara umum,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Syarifuddin, Kota Banjarmasin berhak menerima piala bergilir Gubernur Kalimantan Selatan, dan ini akan diperebutkan dua tahun sekali.
“Dengan semangat yang tumbuh selama FORDA 2025, dapat terus menjadikan olahraga tidak hanya sebagai budaya berprestasi, tapi juga untuk mempererat persaudaraan, menjaga kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.
Ketua KORMI Kalsel ini juga mengucapkan selamat kepada para juara, dan meminta mereka agar terus berlatih, demi kembali berprestasi. (SRI/RIW/RH)
Pegadaian kembali menghadirkan promo menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi pada instrumen emas. Kali ini, Pegadaian memberikan promo Cicil Emas berupa diskon uang muka bagi para nasabah Pembiayaan Porsi Haji (Arrum haji).
Program Cicil Emas merupakan layanan pembiayaan emas batangan untuk masyarakat baik secara personal maupun kelompok arisan secara angsuran dengan tenor yang fleksibel.
Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menjelaskan, bahwa Pegadaian menghadirkan promo ini, agar masyarakat, khususnya calon jemaah haji dapat merasakan kemudahan dan keringanan dalam berinvestasi emas.
“Masyarakat sekarang semakin paham betapa pentingnya berinvestasi, khususnya di emas. Nasabah Arrum Haji Pegadaian apalagi, pasti sangat merasakan manfaat dari memiliki emas, karena dengan 10 gram emas saja, sudah bisa mendapatkan porsi haji di Pegadaian. Untuk itu kami menghadirkan promo ini agar masyarakat, khususnya calon jemaah haji dapat berinvestasi emas dengan mudah, aman dan tentunya lebih ringan. Tentu kami berharap ini akan membawa banyak manfaat dan kebaikan kedepannya,” ungkap Damar.
Promo khusus ini dapat dimanfaatkan dengan bertransaksi melalui seluruh outlet Pegadaian, baik konvensional maupun syariah hingga 31 Mei 2025.
Untuk mendapatkan diskon promo Cicil Emas tersebut, nasabah aktif Arrum Haji dapat memanfaatkan kode promo SIAPHAJI60 untuk Cicil Emas mulai dari 5 gram, berupa diskon uang muka senilai Rp 60 ribu/gram.
Sementara bagi nasabah yang sudah melunasi pembiayaan Arrum Haji dapat memanfaatkan kode promo SIAPHAJI70 untuk Cicil Emas mulai dari 5 gram, berupa diskon uang muka senilai Rp 70 ribu/gram.
Tidak hanya berlaku bagi nasabah Arrum Haji, nasabah produk Pegadaian lainnya maupun masyarakat umum yang telah mendapatkan porsi haji juga dapat memanfaatkan kode promo SIAPHAJI75 untuk Cicil Emas di Pegadaian mulai dari 25 gram, berupa diskon uang muka senilai Rp 75 ribu/gram, dengan bukti fotokopi SPPH dn SABPIH.
“Dengan Cicil Emas, jumlah angsuran setiap bulan sudah ditetapkan pada saat akad, sehingga angsuran dari awal hingga pelunasan nanti akan tetap sama walaupun harga emas naik. Seperti yang kita tau, tren harga emas setiap tahunnya memang cenderung naik, jadi melalui produk Cicil Emas ini masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan fluktuasi harga emas,” ungkap Damar.
Emas sendiri merupakan instrumen investasi yang safe haven karena sifatnya yang relatif stabil dalam segala kondisi, meski saat kondisi pasar tengah bergejolak. Selain likuiditas yang tinggi, emas juga tahan terhadap inflasi untuk menjaga nilai aset, sehingga emas dipercaya menjadi instrumen investasi paling aman saat ini.
Vice President PT Pegadaian Area Banjarmasin Kanwil IV Balikpapan, Anwar Yusuf, menyampaikan, melalui program ini, nasabah tidak hanya dapat memiliki emas secara bertahap, tetapi juga langsung memperoleh manfaat pembiayaan Arrum Haji untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji.
“Ini adalah bentuk komitmen Pegadaian dalam mendukung perencanaan keuangan syariah yang produktif dan berkah. Kami berharap produk ini dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya dalam meraih impian berhaji sambil tetap menumbuhkan aset melalui kepemilikan emas,” ungkap Anwar.
Dengan semangat MengEMASkan Indonesia, Pegadaian berkomitmen untuk memberikan beragam solusi finansial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini sejalan dengan upaya Pegadaian yang senantiasa mendukung pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat, untuk menuju Indonesia Emas. (ADV-RIW/RH)
BANJARMASIN – Festival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 di Kota Banjarmasin, resmi digelar, setelah dibuka Gubernur Muhidin diwakili Pj Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin. Pembukaan digelar di GOR Hasannudin HM, pada Jumat (23/5).
Pemukulan mayang sebagai tanda resmi FORDA digelar
Dalam sambutannya yang dibacakan Pj Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, Gubernur memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Festival Olahraga Masyarakat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, di Kota Banjarmasin.
“Kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai ruang silaturrahmi, ekspresi budaya, dan penguatan jati diri Banua melalui olahraga rekreasi,” ucapnya.
“FORDA Tahun 2025, diikuti sebanyak 6.000 pegiat olahraga rekreasi dari tiga belas Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
6.000 pegiat tersebut siap meramaikan Festival Olahraga Masyarakat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 di Kota Banjarmasin ini.
Pj Sekda sekaligus Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan, FORDA tahun ini mempertandingkan 59 Induk Organisasi Olahraga (Indorga).
“Dengan total peserta 6 ribu pegiat, yang dilaksanakan sejak 21 sampai 25 Mei di Kota Banjarmasin,” ucapnya.
Dengan banyaknya peserta FORDA kali ini, membuktikan bahwa semangat berolahraga/semangat kebersamaan, dan mencintai budaya lokal, telah hidup di tengah masyarakat di Banua.
“Kegiatan ini juga menjadi ajang seleksi untuk mencari terbaik, yang akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan apa ajang Festival Olahraga Masyarakat di Mataram mendatang,” ujar Syarifuddin.
Hadir pada pembukaan tersebut/Ketua DPRD Kalsel Supian HK, serta unsur Forkopimda Kalsel, Walikota Banjarmasin Muhammad Yamin selaku Ketua Panitia Penyelenggara FORDA, serta kepala daerah atau yang mewakili di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel. (SRI/RIW/RH)
BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dalam rangka, Pengendalian inflasi Jelang Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan, di Halaman Setdaprov Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (23/5).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan Gubernur Muhidin, untuk memasyarakatkan gemar makan ikan.
“Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan dari Gubernur Muhidin, agar masyarakat gemar makan ikan,” ungkap Rusdi.
Kadislutkan Kalsel Rusdi Hartono
Kegiatan ini, lanjutnya, digelar bersamaan dengan Pasar Murah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di kawasan Perkantoran Setdaprov Kalsel, dan tersedia 100 kilogram Ikan Peda atau Kembung.
“Kami menyediakan Ikan Peda sebanyak 100 kilogram, dalam waktu sebentar saja, sudah habis terjual,” ucapnya.
Kegiatan kolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini, dalam rangka mendekatkan pasar dengan instansi pemerintah.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pasar dengan pegawai di lingkup Pemprov Kalsel,” ucap Rusdi.
Sementara itu, salah satu pegawai Pemprov Kalsel Itai, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan pasar murah yang dilaksanakan di lingkup Pemprov Kalsel ini.
“Sebagai ibu rumah tangga tentunya terbantu, karena harga yang dijual cukup murah, seperti sayur mayur dan ikan,” ujarnya.
Apalagi, lanjut Itai, untuk ikan yang dijual disini sangat membantu, mengingat pihaknya sulit mendapatkan ikan di tempat tersebut.
“Semoga kegiatan seperti ini sering dilaksanakan di kawasan Pemprov Kalsel,” ucap Itai. (SRI/RIW/RH)
JAKARTA – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke DPRD Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dalam rangka penguatan peran humas dan peningkatan kerjasama dengan media partner, Jum’at (23/5).
Suasana study komparasi Sekretariat DPRD Kalsel ke Sekretariat DPRD DKI
Kepala Bidang Persidangan Sekretariat DPRD Kalsel, Muhammad Andri Yuzhar mengatakan, pihaknya banyak mendapatkan hal – hal baru terkait inovasi. Salah satunya keberadaan tenaga ahli kehumasan di Sekretariat DPRD DKI Jakarta, yang memiliki tugas spesifik sesuai keahliannya, dan dituangkan dalam SK Sekwanm
Menurutnya, hal ini menjadi inspirasi Sekwan Kalsel. Pasalnya, peran media menjadi semakin penting dalam mengawal prinsip pembangunan di daerah. Untuk itu, kerjasama antara Sekretariat DPRD Kalsel dan media, termasuk melalui Press Room DPRD Kalsel akan terus ditingkatkan.
“Hal ini menjadi inspirasi Sekwan Kalsel,” katanya.
Andri menilai peran media menjadi semakin penting dalam mengawal prinsip pembangunan di daerah. Untuk itu, kerjasama antara Sekretariat DPRD Kalsel dan media, termasuk melalui press room DPRD Kalsel akan terus ditingkatkan.
“Meski saat ini Sekretariat DPRD Kalsel belum memiliki tenaga ahli khusus di bidang kehumasan, kami akan membawa hasil studi ini ke pimpinan sebagai telaahan lebih lanjut untuk pengkajian dan kemungkinan implementasi di masa mendatang,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Tenaga Ahli Kehumasan Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Oki Akbar, didampingi Staf Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Sugin, menyambut baik kunjungan dari Sekretariat DPRD Kalsel.
Ia berharap ke depan ada peluang untuk saling berkunjung dan bertukar praktik baik, termasuk mengikutsertakan media partner.
“Ini bukan hanya soal berbagi tapi juga mengenal lebih jauh apa yang telah dilakukan di sana. Ke depan, kami pun berharap bisa berkunjung ke Kalsel bersama rekan-rekan media,” tuturnya.
Oki menambahkan, Sekretariat DPRD DKI Jakarta telah memiliki tenaga ahli di bidang kehumasan dengan kualifikasi yang spesifik. Contohnya untuk posisi kehumasan disyaratkan berlatar belakang pendidikan S-1 Komunikasi, serta dilengkapi dengan sertifikat keahlian seperti videographer, editor reporter hingga fotografer.
“Spesifikasi keahlian ini juga diterapkan pada tenaga ahli di luar bidang kehumasan guna memastikan efektivitas dan profesionalitas kerja di lingkungan Sekretariat DPRD DKI Jakarta,” pungkasnya
Wartawati senior Sunarti saat bertanya
Untuk diketahui, rombongan Sekretariat DPRD Kalsel dipimpin Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini yang diwakili Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kalsel Andri Yuzhar, didampingi Kasubbag Protokol dan Kehumasan DPRD Kalsel, Adi Prasetya Radam serta Ketua Press Room DPRD Kalimantan Selatan, Ipik Gandamana, melakukan study komparasi ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta, diikuti sejumlah wartawan dan wartawati yang tergabung dalam press room DPRD Kalsel. (NHF/RIW/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terus memperkuat ketahanan pangan melalui program optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan Syamsir Rahman, melalui Sekretaris, Imam Subarkah mengungkapkan, optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan. Pihaknya menekankan pentingnya tiga aspek utama sebagai dasar pelaksanaan, yaitu Survei Investigasi dan Desain (SID), Validasi dan legalitas lahan, serta Kesesuaian teknis lahan.
“Ketiganya menjadi kunci agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ucap Imam, baru – baru tadi.
Sekretaris Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kalimantan, Imam Subarkah
Kalimantan Selatan sendiri, ungkap Imam, mendapat alokasi lahan 60 hektare untuk optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah. Dari 60 ribu hektare tersebut 30 ribu hektare untuk kegiatan cetak sawah, dan 30 ribu hektare lainnya untuk optimalisasi lahan pada tahun 2025 ini. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan dua metode yaitu swakelola dan kontrak pihak ketiga melalui e-katalog.
“Dengan kerja sama lintas sektor dan dukungan penuh dari Kementerian Pertanian, program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam transformasi pertanian lahan rawa di Kalimantan Selatan,” lanjut Imam.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan juga memastikan bahwa pembagian pekerjaan akan diserahkan kepada masing-masing kabupaten dengan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), meski sebagian kegiatan tetap dikendalikan di tingkat provinsi.
Tahun ini, pihaknya akan melibatkan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai mitra pelaksana SID, menggantikan Politeknik Negeri Banjarmasin yang sebelumnya terlibat dalam tahap awal.
“Verifikasi lapangan sangat penting agar data lahan yang sudah teridentifikasi benar-benar siap untuk ditindaklanjuti. Ini menyangkut legalitas, kondisi fisik lahan, hingga aspek sosial di wilayah tersebut,” sahut Imam.
Pihaknya menargetkan, hasil dari kegiatan ini sudah bisa dimanfaatkan untuk musim tanam kedua di bulan September 2025, yang bertepatan dengan musim hujan.
“Harapannya, apa yang kita kerjakan sepanjang tahun ini bisa langsung berdampak. Petani bisa menanam di lahan yang sudah dioptimalisasi atau dicetak baru,” tutup Imam. (MRF/RIW/RH)
BANJARBARU – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah, melalui pembinaan berkelanjutan terhadap pejabat fungsional.
Sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, BKD Kalsel telah menyelenggarakan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang mengalami kendala dalam pengembangan karir.
Pembinaan ini telah dilaksanakan sebanyak tiga angkatan, yaitu dua kali pada tahun 2024 dengan jumlah peserta 160 orang, serta satu kali pada tahun 2025 yang diikuti 100 peserta. Terdiri dari JF Guru (56 orang), JF Teknis (35 orang), dan JF Nakes (9 orang).
Kepala BKD Provinsi Kalsel, Dinansyah, melalui Kasubbid Pembinaan Jabatan Fungsional, Yauma Nugraha menyampaikan, bahwa sasaran utama pembinaan ini adalah pejabat fungsional yang tidak mengalami kenaikan pangkat atau jabatan lebih dari empat tahun.
Kasubbid Pembinaan Jabatan Fungsional, BKD Kalsel, Yauma Nugraha saat diwawancara
“Dari peserta yang hadir, di antaranya terdapat pejabat fungsional yang tidak naik pangkat hingga 17 tahun, 12 tahun, dan sebagainya dengan masing-masing penyebabnya,” kata Yauma, Jumat (23/5).
Ia menambahkan, kegiatan ini fokus pada pendataan serta mendengarkan langsung permasalahan yang dihadapi para pejabat fungsional. Hal ini sekaligus menjadi upaya monitoring berkelanjutan terhadap pengembangan karir mereka.
“Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru,” ujarnya.
Yauma menjelaskan, berdasarkan Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023, proses kenaikan pangkat dan jabatan saat ini telah dipermudah. Jika sebelumnya harus mengumpulkan angka kredit secara rinci, kini cukup dengan predikat kinerja yang baik sudah bisa dijadikan dasar untuk kenaikan.
“Dengan kemudahan ini, seharusnya pembuatan Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk pengembangan karier tidak lagi menjadi persoalan,” jelasnya.
Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait uji kompetensi yang menjadi syarat kenaikan jabatan. Yauma mengakui masih ada peserta pembinaan yang belum lulus uji kompetensi.
Di sisi lain, uji kompetensi dinilai penting untuk menjaga kualitas pejabat fungsional. Oleh karena itu, BKD mendorong para ASN untuk terus meningkatkan kompetensinya.
Untuk mendukung pejabat fungsional yang bertugas di daerah terpencil, BKD Kalsel juga menyediakan layanan konsultasi daring.
“Kami menyediakan layanan konsultasi melalui WhatsApp dan Zoom Meeting, agar para pejabat fungsional tetap bisa mendapatkan pembinaan dan informasi, meski tidak bisa hadir langsung ke kantor BKD,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)
BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menggelar Sosialisasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, yang digelar di Aula Desa mandiri Dinas PMD, Banjarbaru, pada Jumat (23/5).
Suasana Sosialisasi TTE Diskominfo Kalsel di Dinas PMD
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sekaligus mendukung perbaikan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas PMD.
Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar melalui Kepala Seksi Layanan Persandian Keamanan Informasi, Muhammad Noor Ikhwanadi menyampaikan, bahwa sosialisasi ini merupakan bentuk layanan pendampingan kepada SKPD lingkup Pemprov Kalsel agar dapat menerapkan TTE secara optimal.
“TTE bukan hanya soal kemudahan, tapi juga soal keamanan dan legalitas. Kami ingin memastikan seluruh ASN memahami manfaat dan cara penggunaannya,” katanya.
Lebih lanjut, Ikhwanadi menyampaikan, bahwa TTE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah, serta telah dijamin keamanannya oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik.
“TTE sah secara hukum dan menjadi bagian dari langkah strategis untuk mendukung efisiensi dan keamanan dokumen, baik dalam pelayanan publik maupun administrasi internal,” ujar Ikhwanadi.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan penggunaan TTE oleh pejabat struktural di lingkungan Pemprov Kalsel semakin optimal, sejalan dengan upaya digitalisasi pemerintahan yang terus digencarkan.
“Semoga penerapan TTE ini ke depannya bisa lebih optimal,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, tim teknis Diskominfo Kalsel juga turut membantu proses aktivasi akun TTE bagi para pejabat eselon III dan IV di Dinas PMD Provinsi Kalsel. (BDR/RIW/RH)
KUMAI — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, bersama Jaksa Pengadilan Negeri berhasil memenangkan gugatan atas aset tanah seluas kurang lebih 3,5 hektar yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Kalap, Desa Bumiharjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.
Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras panjang dan sinergi antara PT Pelindo (Persero) dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan dengan PT Kapuas Prima Coal Tbk.
Tanah tersebut berada dalam wilayah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Sertipikat HPL Nomor 5 yang diterbitkan sejak tahun 2001.
Selama bertahun-tahun, kepemilikan lahan ini digugat pihak lain, yang menyebabkan terhambatnya pemanfaatan lahan untuk mendukung kegiatan operasional pelabuhan.
Dalam proses penyelesaian sengketa, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan menggandeng Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri setempat untuk memperkuat posisi hukum perusahaan. Kolaborasi ini terbukti efektif dan strategis dalam memperjuangkan kepentingan negara di pengadilan.
Sengketa tersebut berujung pada putusan hukum yang berkekuatan tetap, di mana Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 27 Maret 2025 Nomor: 37/Pdt.G/2022/PNPbu Jo. 102/PDT/2022/PTPLK Jo. 4256K/PDT/2023 Jo. 217 PK/PDT/2025, secara tegas menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PT Kapuas Prima Coal Tbk.
Putusan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan untuk melakukan pengamanan dan penguasaan kembali atas lahan yang disengketakan. Ini menjadi wujud nyata komitmen Pelindo dalam menjaga dan mempertahankan aset negara.
Sugiono, Sub Regional Head Kalimantan, menyampaikan, bahwa keberhasilan ini adalah hasil sinergi seluruh tim baik di tingkat cabang, sub regional, serta dukungan penuh dari JPN.
“Pengamanan aset ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut keberlangsungan operasional pelabuhan dan kepentingan logistik nasional di Kalimantan Tengah,” ujar Sugiono.
Ia menambahkan bahwa seluruh aset yang dimiliki PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan terus dikelola dengan tertib hukum dan digunakan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kami berkomitmen menjaga setiap jengkal aset yang dipercayakan negara kepada kami,” tambahnya. (Pelindo-RIW/RH)
