BANJARBARU – Bank Kalsel menggelar jalan santai, bagi ASN lingkup Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru, pada Jumat (13/6) pagi. Hadir pada jalan santai ini, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, Komisaris Independen Bank Kalsel, Syahrituah Siregar, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, dan jajaran direksi Bank Kalsel, serta ratusan ASN dari sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Jalan santai dimulai dari halaman kantor Bank Kalsel di Komplek Perkantoran Gubernur di Banjarbaru, dan berakhir di lokasi yang sama. Rencananya kantor baru Bank Kalsel ini, akan diresmikan, pada hari jadi Provinsi Kalsel, 14 Agustus 2025 mendatang.
“Dengan jalan santai ini, seluruh karyawan dan pejabat di lingkup pemerintah provinsi, supaya bisa tahu lah dengan kantor baru ini,” ujar Muhammad Syarifuddin sesaat sebelum mengikuti jalan santai.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengatakan, kantor baru ini akan menggantikan kantor Bank Kalsel, yang selama ini ada di basement kantor Setdaprov.
“Lokasi kantor baru ini sangat strategis. Dekat dengan masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan juga kantor SKPD di lingkungan komplek perkantoran Gubernur di Banjarbaru. Sehingga sangat memudahkan ASN dan juga masyarakat, untuk melakukan transaksi,” urainya.
Kantor baru Bank Kalsel, berada tepat disebelah kantor Bapenda Provinsi, dengan halaman luas, untuk parkir kendaraan roda empat dan dua. Saat ini proses pembangunan sudah dirampungkan, dan menunggu penyelesaian interior serta sarana prasarana pendukung.
Sementara itu, jalan santai yang digelar pada Jumat (13/6), menyediakan 200 lebih hadiah atau door prize bagi para ASN yang mengikuti kegiatan. Hadiah yang disiapkan Bank Kalsel, diantaranya lemari es, televisi serta sejumlah hadiah menarik lainnya. (ADV-RIW/RH)
BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan kembali menunjukkan perannya sebagai pusat edukasi budaya, dengan menggelar kegiatan belajar bersama alat musik tradisional rebana (terbang), Kamis (12/6), di Aula Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru.
Foto bersama kegiatan belajar bersama alat musik rebana di Museum Lambung Mangkurat. (foto:MuslamKalsel)
Belajar bersama diikuti 100 peserta yang terdiri dari siswa dan siswi serta guru pendamping dari SMPN 8 Banjarbaru.
Suasana pembelajaran berlangsung semarak dan penuh antusiasme, diiringi permainan rebana yang khas dan menggugah semangat dari narasumber.
Kepala Museum Lambung Mangkurat, Muhammad Taufik Akbar menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan sekaligus mengajarkan tata cara serta teknik dasar memainkan rebana kepada generasi muda.
“Dalam kesempatan ini, kami mengenalkan rebana sebagai salah satu warisan kesenian musik di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Taufik Akbar menambahkan, kegiatan belajar bersama merupakan bagian dari agenda rutin museum yang bertujuan untuk mempublikasikan sekaligus mempromosikan museum sebagai wadah pengembangan wawasan seni budaya secara langsung, khususnya bagi para pelajar.
“Ini juga menjadi metode edukasi nonformal dari Museum Lambung Mangkurat. Kami mengundang siswa-siswa datang langsung agar mereka bisa merasakan pengalaman belajar seni budaya di luar lingkungan sekolah,” jelasnya.
Rebana sendiri memiliki posisi penting dalam tradisi masyarakat Kalimantan Selatan. Alat musik ini umum digunakan dalam kesenian sinoman hadrah serta berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengiring pembacaan syair Maulid Nabi.
Belajar bersama menjadi bukti nyata Museum Lambung Mangkurat dalam menjembatani pelestarian budaya dengan dunia pendidikan, sekaligus menanamkan kecintaan terhadap kesenian lokal sejak dini.
Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa tidak hanya mengenal rebana sebagai alat musik tradisional, namun juga memahami nilai-nilai budaya dan spiritual yang terkandung di dalamnya.
“Manfaatkan waktu pembelajaran hari ini sebaik mungkin. Semoga pengalaman ini bisa memberikan manfaat dan menambah kecintaan terhadap budaya daerah,” pungkasnya. (MUSLAMKALSEL-SYA/RIW/RH)
BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangkaraya, di ruang rapat Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (12/6).
Kunjungan ini membahas pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) serta strategi pengelolaan data prioritas.
Rombongan Diskominfo Palangkaraya dipimpin Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Dila Kristiana.
Kedatangannya disambut hangat Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim yang diwakili Plt. Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar yang juga menjabat Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.
Foto bersama usai kegiatan kunjungan Diskominfo Kota Palangkaraya di Diskominfo Kalsel
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Abdul Gafur, Kepala Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi, Muhammad Noor Ikhwanadi; Kepala Seksi Pengembangan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Lingkungan, Muhammad Bayu Aji Kondang, Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik Bidang Informasi Publik dan Statistik, Muhammad Kharis Elyani serta Pranata Komputer Muda, Abdul Hafizh dan Staf Administrasi, Erix Panca.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Palangkaraya, Dila Kristiana menyampaikan, bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari proses penyusunan data prioritas, penyebarluasan data melalui SPBE, serta langkah-langkah strategis pembentukan CSIRT yang telah diterapkan di Kalimantan Selatan.
“Kami ingin mengetahui secara detail bagaimana tahapan pembentukan CSIRT yang sudah berhasil diterapkan di Kalsel, termasuk tips dan strategi percepatannya. Informasi ini penting agar kami bisa segera merealisasikan pembentukan CSIRT di Kota Palangkaraya,” jelasnya.
Dila juga menyebut bahwa pihaknya memperoleh informasi baru terkait implementasi Cyberchat sebagai bagian dari jaring komunikasi sandi yang belum terbentuk di lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya. Hal ini akan segera dilaporkan kepada pimpinan sebagai bagian dari tindak lanjut pasca pembentukan CSIRT.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Kalsel merupakan provinsi kedua di Indonesia yang telah membentuk tim tanggap insiden siber secara menyeluruh di tingkat kabupaten/kota.
“Dalam pertemuan ini, kami berbagi pengalaman mulai dari kebutuhan sumber daya manusia, kendala teknis, hingga solusi konkret untuk mempercepat pembentukan CSIRT. Kami harap Kota Palangkaraya dapat segera menyusul,” ujar Sucilianita.
Diskominfo Kalsel berharap kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antar daerah dan mempercepat kesiapan daerah dalam menghadapi insiden siber, khususnya melalui pembentukan dan penguatan CSIRT. (BDR/RIW/RH)
BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah pelaksanaan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Konreg PDRB) Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kasulampua) Tahun 2025, yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, pada Kamis (12/6).
Pembukaan Konreg PDRB Kasulampua 2025
Acara resmi dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Dalam kesempatan ini, hadir seluruh perwakilan dari Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bank Indonesia, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dari wilayah Kasulampua.
Melalui sambutan tertulis yang disampaikan Pj. Sekdaprov, Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta.
Menurutnya, keterlibatan aktif lintas instansi dan daerah merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk bersama-sama membangun kawasan timur Indonesia.
Pj. Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin saat membacakan sambutan Gubernur
“Kehadiran seluruh stakeholder dari berbagai provinsi dan institusi adalah bukti nyata komitmen bersama untuk mendorong kemajuan ekonomi di kawasan timur Indonesia,” ujar Gubernur dalam sambutan tertulisnya.
Gubernur juga menyoroti capaian positif yang telah diraih wilayah Kasulampua dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada indikator makro ekonomi termasuk PDRB. Namun, Ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks.
“Transformasi ekonomi kerakyatan, penguatan digitalisasi, dan inklusi sosial harus menjadi prioritas, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan merata hingga ke pelosok desa,” pesan Gubernur.
Lebih lanjut, Muhidin berharap agar hasil Konreg PDRB tahun ini dapat menjadi pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan.
“Saya berharap hasil Konreg PDRB Kasulampua tahun 2025 ini dapat menjadi pijakan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan daerah dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Kegiatan Konreg PDRB Kasulampua 2025, juga menghasilkan “Kesepakatan Wasaka” yang memuat berbagai komitmen strategis antar wilayah. Diantaranya peningkatan kualitas statistik dan data sektoral, penguatan forum komunikasi ekonomi dan fiskal lintas wilayah, transformasi ekonomi berbasis desa yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan kolaborasi data melalui Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kasulampua, serta kesinambungan forum dan tindak lanjut di masa mendatang. (BDR/RIW/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, memberikan dukunga terhadap pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tingkat Provinsi, di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Kamis (12/6).
Raker dibuka Gubernur Muhidin, diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Ahmad Bagiawan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi positif atas terselenggaranya raker ini, mengingat HNSI merupakan salah satu mitra pemerintah,” ungkap Bagiawan.
Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Kalsel Ahmad Bagiawan
Bagiawan berharap, raker ini dapat menghasilkan sejumlah program, yang kedepannya dapat semakin mensejahterakan para nelayan.
“Gubernur Muhidin juga mengharapkan adanya rencana terukur yang dikoordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, untuk peningkatan kesejahteraan nelayan di Banua,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Suryatinah mengatakan, Rapat Kerja yang digelar di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya membahas soal aturan tangkap di perairan Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
“Berdasarkan aturan itu, menurut Suryatinah, diketahui nelayan tangkap laut Kalimantan Selatan masih terkategori nelayan kecil,” ungkapnya.
Mengingat, lanjut Suryatinah, sebagian besar nelayan memiliki kapal tangkap dengan kapasitas di bawah 30 gross ton.
“Rata rata kapal yang dimiliki nelayan Kalimantan Selatan hanya berkapasitas sekitar 10 gross ton,” ucapnya.
Pada Raker ini dihadiri Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Suripno Sumas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono diwakili Kabid Perikanan Tangkap Dislutkan Kalsel Fajar Priyo Pramono, Sekjen HNSI Lydia Assegaf, serta perwakilan dari DPC HNSI Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RIW/RH)
BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar rapat kerja bersama mitra kerja, yaitu Biro Hukum dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalsel, pada Rabu (11/6).
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Nor Fajri, tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023–2045.
Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Nor Fajri
Dalam pemaparannya, Biro Hukum menyampaikan sejumlah rumusan konsep yang perlu diharmonisasikan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menjadi bagian penting dari proses penyusunan regulasi yang berpijak pada dasar hukum negara.
Pada rapat ketiga ini, Pansus IV juga membahas substansi pasal demi pasal dalam materi raperda, termasuk menentukan tujuan dan arah dari grand design yang sedang disusun.
Selain itu, pansus juga menerima berbagai masukan dari masyarakat serta melakukan pengecekan terhadap usulan-usulan yang telah disampaikan sebelumnya.
Masukan terbaru juga datang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalsel, terutama terkait aspek partisipasi masyarakat.
Menurut Ketua Pansus, masukan ini sangat membantu dan sejalan dengan maksud serta tujuan penyusunan raperda.
“Insya Allah, kita akan melakukan studi komparasi ke Provinsi Jawa Timur sebelum finalisasi raperda ini dilakukan,” ujar Nor Fajri.
Ia menambahkan, masukan dari daerah lain diharapkan dapat menyempurnakan isi raperda. Setelah proses finalisasi, DPRD Kalsel juga berencana menggelar uji publik sebelum raperda ini dibawa ke rapat paripurna, yang ditargetkan berlangsung pada awal Juli 2025.
Lebih lanjut, Nor Fajri berharap agar perda ini nantinya menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel dalam merumuskan kebijakan kependudukan yang terarah dan terukur di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Yang terpenting adalah implementasinya di lapangan. Dengan adanya perda ini, kita memiliki rujukan yang jelas untuk menentukan arah pembangunan kependudukan ke depan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Taman Budaya Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Koordinasi Temu Karya Taman Budaya – TKTB se-Indonesia ke-24. TKTB dibuka Gubernur – Muhidin, diwakili Pj Sekretaris Daerah Provinsi sekaligus Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Muhammad Syarifuddin, pada Rabu malam (11/6) di panggung Rampa Taman Budaya di Banjarmasin.
Usai pembukaan, kepada sejumlah wartawan, Pj Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan, pertemuan ini untuk memperkuat sinergi, dalam upaya pemajuan kebudayaan, pengembangan seni dan pelestarian warisan budaya di seluruh Indonesia.
Syarifuddin berharap, rakor ini juga menjadi wadah silaturahmi dan bertukar pengalaman antar seniman dan pelaku seni dari berbagai daerah.
Pj Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin
“Dengan rakor ini mendapatkan solusi untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di Nusantara,” ucapnya
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti menginginkan, Rapat Koordinasi Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-24 di Kalimantan Selatan, dapat mendorong terciptanya karya seni yang lebih inovatif.
Dimana TKTB ini bertujuan mengenalkan dan mengembangkan seni budaya daerah, dan menjadi tempat untuk berbagi pengalaman, ide dan informasi mengenai seni dan budaya. Sehingga, dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni.
Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti
“Rakor TKTB se-Indonesia ini dihadiri langsung Kepala Forum Taman Budaya Se-Indonesia Ary Heriyanto, dan 16 Kepala Taman Budaya Provinsi se Indonesia,” jelasnya
Selama 3 hari, mulai 11 – 13 Juni 2025, Kepala Taman Budaya dari 16 provinsi di Indonesia, akan melakukan aktivitas di Kalimantan Selatan. Mulai dari kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat, CBS Martapura, Tahura Sultan Adam, serta susur sungai Banjarmasin. (NHF/RIW/RH)
JAKARTA – Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menghadiri International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Rabu (11/6).
Wagub Kalsel saat menghadiri ICI 2025 di Jakarta
ICI 2025 dibuka langsung Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harirmurti Yudhoyono (AHY).
Acara prestisius ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat pemerintah, akademisi, hingga pelaku industri infrastruktur, untuk membahas tantangan dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.
Konferensi juga dihadiri sejumlah tokoh penting dari berbagai daerah, termasuk Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, yang turut hadir bersama Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Ariadi Noor, Pelaksana Tugas Harian Kepala Dinas PUPR Kalsel, Wahid dan Tenaga Ahli Gubernur, Khalikin Noor
Pada pembukaan itu, Menko IPK AHY menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan agenda pembangunan yang jelas dan berani. Indonesia harus mengamankan masa depan bangsa dengan memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi melalui infrastruktur yang terpadu, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Indonesia juga telah menetapkan target nasional yang ambisius yakni mencapai angka pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan.
“Untuk mencapainya, kita tidak dapat mengandalkan konsumsi dalam negeri saja. Kami harus membuka seluruh potensi ekonomi dimana selama ini masih ada yang terkunci, dari pertanian hingga pabrik, dari pelabuhan hingga platform digital,” ujar AHY.
Membuka potensi yang terkunci, lanjut AHY, berarti berani mempertebal investasi dalam penyediaan infrastruktur. Investasi perlu dipertebal untuk membangun infrastruktur yang mengurangi biaya logistik dan meningkatkan produktivitas, membangun infrastruktur yang menjamin air untuk pertanian, energi untuk industri, dan perumahan bagi pekerja, dan membangun infrastruktur yang meningkatkan mobilitas perkotaan, menghubungkan daerah pedesaan, dan menarik investasi yang sejalan dengan iklim.
AHY mengakui bahwa pihaknya mengincar investasi swasta untuk puluhan sektor infrastruktur melalui ajang ICI 2025.
Beberapa proyek yang membutuhkan investasi dalam bentuk pembiayaan dari swasta, diantaranya ketahanan pangan, perumahan, sampai energi terbarukan.
“Kami menyambut investor global bukan hanya untuk keuntungan, tetapi juga untuk berpartner dalam transformasi jangka panjang. Ini adalah topik utama yang akan kami jelajahi bersama selama dua hari berikutnya di ICI 2025,” ujar AHY.
Sementara itu, Wagub Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam mendukung pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berorientasi pada pemerataan pembangunan.
Wagub Kalsel ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan geografis dan sosial di wilayah Kalimantan Selatan.
“Kami berharap forum seperti ICI ini dapat menjadi ajang saling bertukar gagasan dan menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat, terutama dalam menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tentu berdampak langsung bagi Kalimantan,” ujar Hasnuryadi.
Wagub juga mengungkapkan, kehadiran Kepala Bappeda dan Plh. Kepala Dinas PUPR Kalsel juga menjadi bukti sinergi lintas OPD dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis daerah. Mereka aktif mengikuti sejumlah panel diskusi dan menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan nasional maupun internasional.
Konferensi ini menjadi momentum penting bagi Kalimantan Selatan untuk memperkuat posisinya dalam peta pembangunan infrastruktur nasional, seiring dengan perkembangan kawasan Indonesia Timur dan pembangunan IKN. (Biroadpim-RIW/RH)
BANJARBARU – Pj Walikota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Banjarbaru, tentang pertanggungjawaban APBD Kota Banjarbaru tahun 2024, dalam Rapat Paripurna, yang dilaksanakan pada Rabu (11/6).
Dalam sambutannya, Pj Walikota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil menyampaikan, untuk penyusunan anggaran tahun 2024, telah melalui proses sinkronisasi dengan kebijakan perencanaan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, serta memperhatikan belanja wajib dan program pada setiap SKPD lingkup Kota Banjarbaru.
PJ Walikota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil
“Ranperda ini merupakan bentuk akuntabilitas Pemda dalam mengelola keuangan daerah. Kami akan melakukan pembahasan komprehensif,” ungkap Subhan.
Penyampaian Ranperda itu merupakan bagian dari kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 kepada DPRD.
“Penyampaian ini juga bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan daerah secara kompetensi yang berguna sebagai umpan balik perencanaan kedepannya,” lanjut Subhan.
Laporan pertanggungjawaban ini telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemko) untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
“Laporan ini telah diaudit oleh BPK dan menjadi dasar pertanggungjawaban kami kepada masyarakat melalui DPRD,” tutup Subhan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizki Sukma Iskandar Putra menyampaikan, dengan adanya penyampaian oleh Pj Walikota ini maka DPRD Kota Banjarbaru akan mengagendakan rapat paripurna umum fraksi – fraksi yang direncanakan akan dilaksanakan pada Rabu (18/6) mendatang.
“Rencananya proses pembahasan akan dilakukan rapat dalam tiga kali pertemuan, yang ditargetkan selesai sebelum akhir bulan Juni 2025,” tutup Rizki. (MRF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) secara resmi menyalurkan bantuan keuangan kepada Partai Politik (Parpol) untuk Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso kepada 9 Parpol peraih kursi di DPRD Provinsi Kalsel hasil Pemilu 2024, dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (11/6).
Dalam sambutannya, Gubernur menyebutkan, bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada Partai Politik ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana bantuan ini merupakan bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap keberadaan dan kinerja partai politik sebagai pilar utama demokrasi.
Staf Ahli Gubernur Kalsel, Adi Santoso saat membacakan sambutan Gubernur
“Bantuan ini bukan sekadar dukungan finansial, melainkan juga upaya untuk mendorong partai politik agar semakin inovatif, mandiri, dan berdaya saing dalam menjalankan fungsi strategisnya,” ujar Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Adi Santoso.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan, bahwa bantuan ini diharapkan dapat digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan fungsi partai politik, seperti pendidikan politik kepada masyarakat, pembinaan kader, serta penguatan kelembagaan partai yang akuntabel dan transparan.
“Diharapkan partai politik memanfaatkan bantuan keuangan ini secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi kemajuan demokrasi dan peningkatan kualitas kehidupan berpolitik di Banua,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Heriansyah diwakili Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Muhammad Hasanuddin menyebutkan, bahwa penyaluran bantuan keuangan partai politik ini berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0252/KUM/2025.
Keputusan tersebut juga merujuk pada regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik serta Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.
“Melalui bantuan ini, diharapkan partai politik di Kalsel dapat memperkuat pendidikan politik dan menciptakan demokrasi yang sehat, profesional, serta semakin dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Adapun total bantuan keuangan yang disalurkan sebesar Rp 15.433.635.000, dengan nilai Rp 7.500 per suara sah. Bantuan ini diberikan kepada 9 partai politik yang lolos ke DPRD Provinsi Kalsel hasil Pemilu 2024.
Selain itu, Penyaluran bantuan ini juga ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima sebagai bentuk legalitas dan transparansi penggunaan dana bantuan. (BDR/RIW/RH)
