LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2025, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bergerak cepat, mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan 2025.

BPBD Kalsel telah mengajukan permohonan bantuan armada udara kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung penanganan karhutla di Banua.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Kalsel Bambang Dedi Mulyadi mengungkapkan, melalui surat edaran Gubernur Kalsel Muhidin, Kabupaten/Kota diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan menjelang musim puncak kemarau, yang diprediksi terjadi pada Agustus 2025.

“Gubernur juga meminta agar Walikota dan Bupati se Kalsel, untuk terus melakukan pemeliharaan infrastruktur bendungan ataupun drainase, sebagai persiapan apabila pada puncak kemarau terjadi kekeringan,” ungkap Bambang, baru – baru ini.

Atas arahan Gubernur Kalsel Muhidin, ungkap Bambang, BPBD Kalsel juga menyiapkan langkah untuk mengusulkan kesiapan helikopter water bombing ke BNPB, meliputi 5 unit water bombing dan 1 unit heli patroli.

“Langkah ini diambil untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla yang cukup signifikan pada bulan Agustus nanti,” lanjut Bambang.

Pengajuan bantuan dilakukan lebih dini sebagai bentuk kesiapan daerah dalam menghadapi potensi karhutla, mengingat puncak musim kemarau di Kalsel diperkirakan terjadi awal Agustus 2025.

BNPB sendiri dikabarkan telah merespons positif permintaan tersebut. Dengan catatan status siaga bencana karhutla harus lebih dulu ditetapkan Pemprov Kalsel.

“BPBD Kalsel juga meminta BMKG untuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan. Hal ini dinilai penting untuk mengurangi risiko karhutla sejak dini,” tutup Bambang. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Sebanyak 104 pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, resmi dilantik Gubernur Muhidin, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Rabu (25/6).

Pelantikan yang dirangkai dengan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat fungsional ini, juga turut dihadiri dan disaksikan Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Pelantikan hari ini menandai pentingnya peran saudara sekalian dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Gubernur juga mendorong para pejabat yang dilantik untuk terus mengasah kompetensi, menjaga integritas, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

“Jabatan fungsional adalah jalur karier ASN yang menuntut penguasaan ilmu dan keahlian khusus di bidangnya. Saya berpesan agar amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel Dinansyah menyampaikan, bahwa dari 104 pejabat yang dilantik, 84 orang merupakan hasil kenaikan jabatan, 9 orang berasal dari perpindahan jabatan lain, dan 11 orang berpindah dari jabatan fungsional kategori keterampilan ke keahlian.

“Selamat kepada para pejabat fungsional yang telah dilantik. Semoga selalu amanah dalam menjalankan tugas, diharapkan dapat mengemban tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi, demi kemajuan yang lebih baik di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan Fathul Jannah, melakukan kunjungan, sekaligus medical check up ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Rabu (25/6).

Kedatangan Gubernur dan istri, disambut Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin, Plt Wadir Umum dan Keuangan, serta Dewan Pengawas RSUD Ulin Banjarmasin.

Muhidin menyampaikan, kunjungan kali ini bertujuan untuk melakukan medical check up, serta meninjau langsung peningkatan layanan kesehatan unggulan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

“Kedatangan kami ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan kesehatan,” ungkap Muhidin.

Selama medical check up ini, Gubernur menerima layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia di RSUD Ulin Banjarmasin, salah satunya layanan CT Scan.

“Pemeriksaan tersebut, untuk tindakan selanjutnya yaitu DSA yang akan dilakukan pada 4 Juli mendatang,” ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan kesehatan ini, Gubernur mendapatkan hasil yang baik.

“Hasil pemerintah cukup bagus,” ucapnya.

Saat ini di RSUD Ulin sudah memiliki layanan DSA, maka masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, tidak perlu jauh jauh lagi untuk mendapatkan layanan tersebut.

Maka dengan begitu, RSUD Ulin Banjarmasin, menerima kepercayaan dari Gubernur Muhidin, untuk memberikan layanan kesehatannya.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin mengatakan, RSUD Ulin Banjarmasin, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan, yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Ulin.

“Hasil pemeriksaan medical check up ini menunjukkan kondisi Gubernur dalam keadaan baik dan sehat,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Diauddin, Gubernur menyoroti secara khusus dua layanan. Yaitu pelayanan jantung dan pelayanan saraf, yang terus dikembangkan oleh RSUD Ulin.

“Gubernur menyampaikan apresiasi, atas upaya rumah sakit dalam menghadirkan layanan yang modern dan terintegrasi untuk masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Salah satu fasilitas yang ditinjau adalah pelayanan jantung terpadu, yang menjadi program unggulan rumah sakit. Gubernur juga meninjau pelayanan saraf neurologi, khususnya layanan neurointervensi, yang saat ini dikembangkan dan ditangani dokter Muhammad Welly Dafif, salah satu dokter spesialis saraf intervensi yang telah melakukan berbagai prosedur penanganan kasus stroke, dan kelainan pembuluh darah otak dengan teknik minimal invasif. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan kembali menghadirkan semangat pelestarian sejarah melalui Pembukaan Museum Temporer I Tahun 2025, yang resmi digelar pada Rabu (25/6), di Banjarbaru.

Pameran kali ini mengusung tema “Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan”, sebuah upaya menyajikan perjalanan panjang peradaban Banua kepada publik, terutama generasi muda.

Kegiatan dibuka secara resmi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli Rosyaidi.

Dalam sambutannya, Hadeli menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat, serta menekankan pentingnya pameran sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya.

“Pameran ini tidak hanya menampilkan benda – benda bersejarah, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya sejarah dan budaya sebagai pondasi pembangunan karakter bangsa, khususnya bagi generasi muda. Melalui tema ini, kita diajak menyusuri jejak sejarah, memahami nilai-nilai budaya, serta menggali kekayaan warisan Banua,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar menjelaskan, bahwa tema Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan dipilih untuk mengajak pengunjung memahami evolusi sosial dan budaya masyarakat Kalimantan Selatan dari masa ke masa.

“Tema ini mengangkat judul Lintas Sejarah Kalimantan Selatan. Koleksi-koleksi yang dipamerkan disajikan melalui alur cerita mewakili masing-masing zaman mulai dari pra sejarah, Hindu Budha, kerajaan Islam dan Kolonialisme dengan menggunakan pendekatan kronologi dari waktu ke waktu. Pameran ini bertujuan untuk memperkuat identitas kultural masyarakat Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pameran ini dibuka secara gratis untuk umum, sebagai bentuk keterbukaan museum kepada masyarakat luas. Seluruh kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, peneliti, hingga masyarakat umum, diundang untuk menikmati dan belajar langsung dari koleksi yang ditampilkan.

“Kami ingin menjadikan Museum Lambung Mangkurat sebagai ruang publik yang hidup dan menyenangkan. Tahun ini, akan ada beberapa pameran temporer lain dengan tema berbeda yang sudah kami siapkan. Harapannya, masyarakat akan semakin akrab dan bangga dengan warisan budaya daerah,” ungkapnya.

Pameran ini juga menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadikan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Antusiasme tinggi terlihat dari kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam acara pembukaan, termasuk tokoh budaya, akademisi, pelajar dari SMPN 2 Banjarbaru, mahasiswa, dan warga Banjarbaru.

Melalui pameran ini, Museum Lambung Mangkurat ingin menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan—tempat belajar, mengenal jati diri, serta memperkuat rasa cinta terhadap daerah.

“Sejarah bukanlah beban masa lalu, melainkan aset berharga yang harus dijaga bersama. Mari kita jadikan museum sebagai ruang belajar yang menyenangkan dan inspiratif,” pungkasnya. (MuslamKalsel-SYA/RIW/RH)

BALI – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mulai melirik potensi pertanian organik sebagai sesuatu yang potensial untuk dikembangkan di “Banua”.

Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, atau yang lebih akrab disapa Paman Yani, seusai memimpin rombongan komisinya melakukan studi komparasi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Senin (23/6) pagi.

Menurutnya, pertanian organik lebih sehat dan ramah lingkungan. Hal itu disebabkan karena proses produksinya tidak menggunakan bahan kimia sintetis seperti pestisida atau pupuk buatan, sehingga mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan kesuburan tanah dalam jangka panjang.

“Melalui studi komparasi ini, kami ingin melihat secara langsung bagaimana Bali bisa mengembangkan pertanian organik dengan baik dan berkelanjutan. Harapannya, ini dapat menjadi referensi bagi Kalsel dalam mengembangkan sektor pertanian yang lebih sehat dan bernilai tambah,” ujar Paman Yani.

Setelah ini, tambah Paman Yani pihaknya akan mencoba mengunjungi wilayah-wilayah potensial yang ada di Kalsel, guna melihat secara langsung serta mengkaji sejauh mana harapan baik ini dapat direalisasikan.

Tantangannya, ujar Firman Yusi, yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, bagaimana mengajak para petani untuk beralih dan pertanian petani untuk beralih ke pola pertanian organik.

Menurutnya, hal ini tidak hanya membutuhkan edukasi dan pendampingan yang intensif, tetapi juga dukungan kebijakan serta insentif dari pemerintah daerah.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga penyuluh, dan pelaku usaha agar pertanian organik tidak hanya menjadi wacana, melainkan dapat benar-benar diterapkan di lapangan secara bertahap dan terukur.

Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel ini diterima langsung Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya mengapresiasi komisi yang dinakhodai oleh Paman Yani tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu wujud keseriusan legislatif dalam rangka mengembangkan pertanian dan ketahanan pangan di Kalsel. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANDUNG – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka studi komparasi ke DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin, (23/6/2025). Kegiatan ini bertempat di kantor DPRD Provinsi Jawa Barat.

Kunjungan difokuskan pada upaya peningkatan pengawasan terhadap praktik Over Dimension dan Over Loading (ODOL), yang menjadi salah satu permasalahan serius dalam sektor transportasi dan infrastruktur di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana menyampaikan, bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi dan praktik yang telah dilakukan DPRD Jabar dalam menekan angka pelanggaran ODOL.

“Kami berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan penguatan fungsi pengawasan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Raden Tedi, menyambut antusias kedatangan rombongan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel.

“Kita kedatangan saudara kita dari Komisi III DPRD Kalsel. Semoga dengan adanya kunjungan ini, diharapkan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapat menerapkan strategi pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh dalam menangani persoalan ODOL di wilayahnya,” ujarnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJAR – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gambut menjadi salah satu sekolah yang paling diminati pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 di Kalimantan Selatan.

Sejak hari pertama pembukaan pendaftaran pada Senin (23/6), sekolah ini sudah mulai ramai didatangi calon peserta didik dan orang tua mereka.

SMKN 1 Gambut memili enam program keahlian, yakni Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Teknik Sepeda Motor (TSM), Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB), Teknik Konstruksi dan Perumahan (TKP), serta Desain Komunikasi Visual (DKV). Dari enam program keahlian tersebut, empat jurusan menjadi favorit pendaftar.

“Rata-rata pendaftar memilih jurusan TKJ dan TKR. Selain itu, banyak juga yang mendaftar di jurusan DKV dan TSM,” ujar Kepala SMKN 1 Gambut, Syarifah Khasanah Istiqamah, Selasa (24/6).

Menurut Syarifah, minat terhadap empat jurusan tersebut tidak lepas dari letak sekolah yang strategis dan dekat dengan kawasan industri otomotif.

“Bidang otomotif dan komputer memiliki peluang kerja yang cukup tinggi, sehingga banyak orang tua dan siswa tertarik,” jelasnya.

Pada tahun ajaran 2025/2026 ini, SMKN 1 Gambut membuka total 10 rombongan belajar (rombel) dengan daya tampung maksimal 360 siswa. Masing-masing jurusan akan diisi dua kelas, kecuali jurusan DPIB dan TKP yang hanya dibuka satu kelas.

Untuk mendukung kelancaran proses pendaftaran yang dilakukan secara daring, pihak sekolah menyediakan delapan unit komputer yang terhubung internet di lokasi pendaftaran. Tak hanya itu, guru, staf, dan sejumlah siswa juga disiagakan untuk memberikan pendampingan langsung kepada calon peserta didik yang membutuhkan bantuan teknis.

“Pelayanan kami buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA,” tambahnya.

Proses pendaftaran SPMB akan berlangsung hingga Rabu, 25 Juni. Hasil seleksi akan diumumkan pada 30 Juni, baik secara daring maupun luring. Sementara, pendaftaran ulang dijadwalkan mulai 1 hingga 3 Juli 2025.(SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tingkat Provinsi Tahun 2025, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Selasa (24/6).

Dengan mengangkat tema “Dari Keluarga Untuk Indonesia Maju”, peringatan Harganas kali ini, dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bersama Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin, para bupati/wali kota se-Kalsel, jajaran Forkopimda, serta para kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa Harganas bukan hanya seremoni tahunan, namun menjadi momen penting untuk memperkuat peran keluarga dalam pembangunan bangsa.

“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, tempat pertama dan utama dalam membentuk karakter SDM yang unggul. Di sanalah nilai moral, kasih sayang, dan keteladanan ditanamkan,” ujar Gubernur Muhidin.

Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan keluarga sebagai pusat pembangunan dalam berbagai aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga perlindungan anak dan perempuan.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga di tengah tantangan zaman, seperti kemajuan teknologi, krisis ekonomi, dan berbagai isu sosial.

“Keluarga harus menjadi tempat yang aman, penuh dialog, saling mendukung, dan melindungi dari ancaman seperti narkoba, kekerasan, serta dampak negatif media sosial,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyukseskan peringatan Harganas ke-32.

“Mari kita jadikan Hari Keluarga Nasional ini sebagai pengingat bahwa keberhasilan pembangunan bangsa sangat bergantung pada keberhasilan kita dalam membina keluarga. Selamat memperingati HARGANAS ke-32. Semoga keluarga – keluarga di Banua selalu diberkahi dan menjadi bagian dari kemajuan Indonesia,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin dan Ketua TP PKK Kalsel, Fathul Jannah, dikukuhkan sebagai Ayah dan Bunda GenRe Provinsi Kalimantan Selatan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto.

Selain itu, dilakukan pula pengukuhan Ayah dan Bunda GenRe tingkat kabupaten/kota oleh Gubernur, serta penyerahan pemanfaatan data Bangga Kencana melalui Satu Data Kalimantan Selatan, sebagai langkah konkret dalam meningkatkan perencanaan pembangunan keluarga yang berbasis data akurat dan terpadu. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, melalui Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), menggelar rapat koordinasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Perlindungan Tanaman, yang dilaksanakan disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin. Rakor dimulai sejak Senin (23/6) hingga Selasa (24/6), di buka langsung Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, dan diikuti POPT se-Kalimantan Selatan serta Perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
‎
‎Kegiatan ini merupakan bagian penting dari siklus penguatan kelembagaan teknis perlindungan tanaman, khususnya dalam menghadapi dinamika lapangan yang semakin kompleks. Seperti iklim, serangan OPT, serta efisiensi sumber daya yang tersedia.
‎
‎Rakor ini menjadi forum bersama untuk membahas capaian, kendala, serta strategi pengendalian yang lebih adaptif ke depan untuk menuju swasembada pangan.

Dalam kondisi anggaran yang terbatas, Syamsir mendorong POPT untuk mengedepankan kreativitas, strategi adaptif, dan kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, saat ini dunia tengah menghadapi perubahan besar, seperti iklim tak menentu, musim yang sulit diprediksi, dan serangan OPT yang semakin ganas seperti wereng, tikus, dan penyakit tanaman baru.

“Pentingnya peran POPT sebagai barisan pertama dalam menjaga ketahanan pangan di tengah dinamika dan tantangan yang semakin kompleks,” ungkap Syamsir.

Sementara itu, Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni, menambahkan, bahwa rakor ini merupakan forum penting untuk mengevaluasi capaian, membahas kendala di lapangan, dan menyusun langkah-langkah strategis ke depan.

“Ini adalah ruang refleksi dan sinergi. Kami ingin para POPT semakin siap menghadapi dampak perubahan iklim dan dinamika serangan OPT dengan pendekatan yang lebih terarah dan efisien,” sahut Lestari.

Pada kegiatan hari kedua dalam rangka sosialisasi dan koordinasi lintas sektor mengenai penanggulangan bencana banjir, berhadir Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Banjarmasin, I Putu Eddy Purna Wijaya, yang memberikan perhatian khusus terhadap isu “Antisipasi Banjir Pada Lahan Pertanian Rawan Banjir.”
‎
I Putu Eddy menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat petani dalam menghadapi ancaman banjir musiman yang kerap merugikan sektor pertanian di Kalimantan Selatan.
‎
‎”Melalui kegiatan ini, diharapkan POPT se-Kalimantan Selatan dan Perwakilan Dinas Kab/Kota se-Kalimantan Selatan dapat memahami strategi pencegahan banjir secara komprehensif serta mampu menerapkan solusi berbasis kearifan lokal dan teknologi tepat guna di lapangan,” ungkap I Putu Eddy.
‎
‎Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Selatan, Klaus Johannes Apoh Damanik menjelaskan, bahwa ketersediaan data meteorologi seperti curah hujan, suhu udara, kelembapan, serta prediksi musim tanam dan panen sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh para petani, penyuluh, dan dinas pertanian.
‎
‎”Stasiun Klimatologi Kelas I Kalsel juga tengah mengembangkan sistem informasi berbasis digital dan aplikasi mobile untuk mempercepat distribusi informasi iklim kepada masyarakat tani secara real time dan mudah dipahami,” tutup Johannes.
‎
Pada penutupan rakor POPT, Kepala BPTPH Kalsel Lestari Fatria Wahyuni, mengucapkan terimakasih kepada seluruh narasumber dalam kegiatan “Rapat Koordinasi POPT Perlindungan Tanaman”, yang dilaksanakan selama dua hari di Banjarmasin. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan uji kebugaran kepada seluruh atlet pelajar, yang tergabung dalam Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional – SPOBNAS dan SPOBDA Kalsel. Uji kebugaran dilaksanakan di Lapangan Sanggar Belajar Kegiatan (SKB) Mulawarman Kota Banjarmasin, Selasa (24/6).

Kasi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga Dispora Kalsel, Asfia Urrahman mengatakan, uji tes kebugaran diikuti hampir seluruh atlet, meski ada yang berhalangan karena masih mengikuti kejuaraan nasional.

“Tes kebugaran ini dilaksanakan selama satu hari di Kota Banjarmasin, kemudian dilanjutkan di Kabupaten Tanah Laut,” ungkap Asfia.

Pada tes kebugaran ini, lanjutnya, kondisi atlet lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya.

Total atlet yang menjalani tes kebugaran ini, adalah sebanyak 50 orang. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin serta Kabupaten Batola.

Sementara itu, konsultan Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional (SPOBNAS) dan SPOBDA Kalsel Iman Imanuddin menyampaikan, kondisi kebugaran atlet pelajar Kalimantan Selatan, masih di bawah rata rata atlet di Pulau Jawa.

“Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pihak terkait, untuk peningkatan kebugaran atlet di Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat bersaing dengan atlet Pulau Jawa tersebut,” ucapnya.

Terutama bagi para atlet pelajar yang telah mendapatkan medali di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, untuk terus dapat meningkatkan kondisi kebugarannya agar dapat bersaing di tingkat nasional.

“Sudah saatnya atlet di Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan atlet dari Pulau Jawa, sebagai parameter kekuatan dan kebugaran,” ujarnya. (SRI/RIW/RH)