Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menguatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, kepada para petani seluruh wilayah kabupaten/kota.

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman melalui Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk, Indah Puteri Suciati mengatakan, pengawasan dimotori Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat provinsi.

“Peran kami di provinsi adalah pengawasan. Di provinsi ada Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) yang dibentuk Gubernur Kalimantan Selatan selaku Pembina dan diketuai langsung Kepala Dinas DPKP,” ujar Puteri, baru baru ini.

Ia menjelaskan, tim tersebut bertugas memonitor seluruh proses penyaluran pupuk bersubsidi di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, agar distribusinya berjalan sesuai ketentuan.

Total alokasi pupuk bersubsidi yang diawasi penyalurannya di Kalsel mencapai sekitar 91.000 ton untuk berbagai kebutuhan pertanian masyarakat.

Puteri menerangkan, alur distribusi pupuk bersubsidi dimulai dari PT. Pupuk Indonesia yang menyalurkan pupuknya melalui Pelaku Usaha Distribusi (PUD).

Selanjutnya PUD mendistribusikan pupuk ke Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) yang telah ditunjuk dan ditetapkan PT. Pupuk Indonesia untuk menjadi Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi.

“Dari PPTS itulah petani bisa langsung mengambil pupuk bersubsidi,” katanya.

Dalam proses pengambilan pupuk, petani diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di masing – masing daerah.

Namun demikian, apabila lokasi kios cukup jauh, pengambilan pupuk dapat diwakilkan ketua kelompok tani dengan membawa surat kuasa serta identitas petani yang bersangkutan.

“Yang pasti petani harus terdaftar di RDKK masing-masing kabupaten atau kota dan membawa KTP. Kalau jaraknya jauh bisa diwakilkan dengan surat kuasa,” jelasnya.

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran distribusi, saat ini terdapat 7 PUD yang bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi ke PPTS di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.

“DPKP Kalsel berharap pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima petani yang berhak sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian daerah,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan persiapan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), untuk meningkatkan predikat statistik sektoral daerah tahun ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim melalui Kepala Seksi Statistik, Muhammad Hidayatullah mengatakan, hingga saat ini progres pemenuhan dokumen dan dukungan penilaian telah mencapai sekitar 95% dari 5 domain penilaian EPSS.

“Alhamdulillah dari 5 domain penilaian EPSS, sekitar 95 persen sudah kami selesaikan dan saat ini tinggal tahap pematangan sebelum bukti dukungan diunggah melalui aplikasi Simbatik,” Hidayatullah.

Menurutnya, koordinasi dan rapat internal terus dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah, yang menjadi lokus penilaian agar target peningkatan predikat EPSS dapat tercapai tahun ini.

“Kami terus melakukan koordinasi bersama perangkat daerah terkait agar target peningkatan predikat EPSS Kalimantan Selatan bisa tercapai,” katanya.

Ia juga mengapresiasi dukungan sejumlah instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, dan Bappeda yang berperan besar pada peningkatan capaian EPSS dibanding tahun sebelumnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, dan Bappeda yang selama ini sangat mendukung proses penilaian sehingga ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya,” ucapnya.

Hidayatullah menambahkan, EPSS bukan hanya berkaitan dengan penilaian administrasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Harapan kami tahun ini predikat EPSS Kalimantan Selatan bisa naik menjadi kategori baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Ia menyebut, salah satu sektor yang turut menjadi perhatian dalam penilaian yakni kesehatan dan perdagangan yang berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat.

“Perdagangan Kalimantan Selatan saat ini menunjukkan tren positif dan berada di atas rata-rata nasional sehingga ekonomi masyarakat diharapkan terus bergerak ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat pembangunan dan pembukaan akses jalan di sejumlah desa terisolir.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Frendy Arifin, baru-baru ini mengatakan, pembangunan akses jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, membuka keterisolasian wilayah yang selama ini masih sulit dijangkau.

Menurut Frendy, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat desa. Selain memudahkan mobilitas warga, akses jalan yang baik juga dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat karena distribusi barang dan hasil pertanian menjadi lebih cepat dan efisien.

“Selama ini masih terdapat sejumlah wilayah perdesaan yang mengalami keterbatasan akses transportasi, terutama saat musim hujan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, mulai dari distribusi hasil pertanian, akses menuju sekolah, hingga pelayanan kesehatan,” ungkap Frendy.

Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat pembangunan jalan penghubung antar desa maupun akses menuju pusat-pusat ekonomi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang investasi serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Frendy menambahkan, pembangunan kawasan perdesaan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, namun juga diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi desa.

Dengan akses jalan yang semakin baik, berbagai potensi unggulan desa seperti sektor pertanian, perkebunan, hingga usaha mikro masyarakat diharapkan dapat berkembang lebih optimal.

“Selain itu, akses jalan yang memadai juga akan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan,” lanjut Frendy.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian penting, untuk mempercepat pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Ia menegaskan, dengan semakin terbukanya akses jalan di desa-desa terisolir, diharapkan perekonomian masyarakat tumbuh lebih cepat, distribusi hasil pertanian dan produk lokal menjadi lebih lancar, serta kualitas hidup masyarakat perdesaan semakin meningkat.

“Melalui percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan, pemerataan pembangunan terus diwujudkan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Banua,” tutup Frendy. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Kodam) Lambung Mangkurat resmi dimulai, dengan pemancangan tiang pertama di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (6/5).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, jajaran Forkopimda, instansi vertikal, serta kepala daerah se-Kalsel.

Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalsel, atas inisiasi pembangunan kembali Kodam Lambung Mangkurat yang sebelumnya sempat tidak aktif.

“Kami mewakili pemerintah pusat mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan jajaran. Pengaktifan kembali Kodam ini merupakan harapan besar masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menargetkan pembangunan Makodam dapat rampung dan diresmikan pada 2027. Menurutnya, keberadaan Kodam di Kalsel sangat strategis mengingat potensi sumber daya alam yang besar dan perlu dijaga secara optimal.

“Peran TNI bersama Polri dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan potensi daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhidin menyebut, pembangunan Kodam ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali semangat Lambung Mangkurat yang memiliki nilai historis bagi masyarakat Banua.

“Dengan hadirnya Kodam, kita berharap sinergi antara TNI dan masyarakat semakin kuat. Ini juga melengkapi unsur Forkopimda di daerah,” ujarnya.

Dari sisi teknis, Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib menjelaskan, pembangunan Makodam akan menelan anggaran sekitar Rp280 miliar dengan skema pembiayaan kolaboratif.

“Sebesar Rp140 miliar dari Kementerian Pertahanan, dan Rp140 miliar dari Pemprov serta kabupaten/kota. Pemprov sekitar Rp90 miliar, sisanya kontribusi kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia menambahkan, bangunan Makodam akan terdiri dari lima lantai di atas lahan seluas 10 hektare, dengan fasilitas lengkap sesuai masterplan.

“Konsepnya modern dengan sentuhan kearifan lokal. Target pembangunan selesai pada 2027,” katanya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, terus berkomitmen menyediakan benih unggul sebagai fondasi utama memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Kepala BBTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Sigid Sarsanto, baru – baru ini menegaskan, bahwa ketersediaan benih unggul merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Menurut Sigid, benih yang berkualitas tidak hanya mampu menghasilkan tanaman dengan produktivitas tinggi, tetapi juga memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap serangan hama dan penyakit. Dengan demikian, risiko gagal panen dapat ditekan dan hasil produksi pertanian menjadi lebih optimal.

“Benih unggul menjadi dasar utama dalam sistem budidaya pertanian. Jika benih yang digunakan berkualitas, maka hasil yang diperoleh juga akan lebih maksimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, BBTPH Kalsel secara konsisten melakukan produksi dan pengembangan benih unggul yang disesuaikan dengan kondisi agroklimat dan karakteristik lahan di Kalimantan Selatan.

Hal ini penting agar benih yang dihasilkan benar-benar adaptif dan mampu tumbuh optimal di berbagai wilayah.

“Selain itu, proses pengembangan benih juga dilakukan melalui serangkaian tahapan seleksi dan pengujian, guna memastikan mutu benih tetap terjaga sesuai standar yang telah ditetapkan,” lanjut Sigid.

Tidak hanya fokus pada produksi, BBTPH Kalsel juga memastikan distribusi benih kepada petani berjalan secara terencana dan merata.

Langkah ini dilakukan agar seluruh petani di berbagai wilayah dapat mengakses benih unggul secara tepat waktu, khususnya menjelang musim tanam.

“Distribusi benih kami lakukan secara terukur dan terencana, agar kebutuhan petani dapat terpenuhi secara merata dan tidak terjadi kekurangan di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, BBTPH juga terus menguatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait, untuk memastikan program penyediaan benih unggul dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan sektor pertanian di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang, produktivitas meningkat, serta mampu mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan,” tutup Sigid. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat, terkait jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Hingga saat ini, penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) belum diterima daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi menyampaikan, bahwa pihaknya masih menunggu hasil final penetapan formasi secara nasional.

“Sejauh ini kami belum menerima penetapan resmi. Jadi untuk formasi CPNS 2026, kita masih menunggu keputusan dari MenPAN-RB,” ujarnya.

Meski demikian, Pemprov Kalsel telah melakukan penyusunan dan penyesuaian usulan formasi melalui pembahasan bersama tim teknis. Dari total usulan awal yang mencapai sekitar 700 formasi dari seluruh SKPD, jumlah tersebut kemudian diseleksi menjadi 250 formasi yang diajukan ke pemerintah pusat.

“Setelah melalui rapat teknis dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, usulan yang semula hampir 700 formasi disaring menjadi 250 formasi yang diajukan,” jelas Noryadi.

Ia menambahkan, pengurangan jumlah usulan tersebut dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, khususnya untuk memenuhi belanja pegawai seperti gaji serta tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Pada kesempatan ini, BKD Kalsel juga menjelaskan peluang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengikuti seleksi CPNS.

Noryadi menegaskan, PPPK tetap diperbolehkan mendaftar tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu, selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

“PPPK bisa mengikuti seleksi CPNS dengan ketentuan sudah bekerja minimal satu tahun dan mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian,” katanya.

Namun demikian, bagi PPPK yang dinyatakan lulus seleksi CPNS, diwajibkan mengundurkan diri dari status PPPK sebelum proses pengangkatan sebagai PNS.

Sementara itu, bagi yang tidak lulus, status dan kontrak kerja PPPK tetap berjalan seperti biasa.

Selain syarat masa kerja dan izin dari PPK, pelamar juga harus memenuhi ketentuan usia, yakni minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat pendaftaran.

PPPK juga tidak diperkenankan mengikuti dua jalur seleksi sekaligus dalam satu tahun anggaran, sehingga harus memilih antara CPNS atau PPPK.

“Seluruh peserta, termasuk PPPK, tetap wajib mengikuti tahapan seleksi yang berlaku, mulai dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) hingga Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Bahkan, PPPK paruh waktu juga diberikan kesempatan yang sama tanpa jalur khusus,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga tengah mengupayakan penyetaraan hak antara PPPK dan PNS, termasuk rencana pemberian jaminan pensiun yang ditargetkan mulai berlaku pada 2026.

Adapun dari 250 formasi yang diusulkan, Pemprov Kalsel memprioritaskan tiga sektor utama.

Pertama, penguatan jabatan di bidang digitalisasi administrasi untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang lebih modern.

Kedua, sektor lingkungan hidup yang difokuskan pada penguatan personel guna mendukung mitigasi perubahan iklim serta pelestarian ekosistem daerah.

Ketiga, sektor ketahanan pangan yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan di wilayah Kalimantan Selatan.

“Dengan usulan tersebut, Pemprov Kalsel berharap formasi CPNS 2026 dapat menjawab kebutuhan strategis daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dalam upaya meningkatkan kapasitas keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar In House Training Cyber Security Government, yang dilaksanakan di salah satu hotel di Banjarbaru, pada Senin (4/5).

Kegiatan yang dibuka langsung Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim ini, diikuti agen siber dari seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Pelatihan tersebut juga menghadirkan narasumber secara daring, yakni Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, serta perwakilan Pusat Pengembangan SDM BSSN, Kussanti.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para admin dan operator sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

“Pemanfaatan sistem elektronik dalam pelayanan publik saat ini sudah sangat luas dan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan SDM, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman keamanan informasi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pencegahan menjadi prioritas utama menghadapi ancaman siber.

“Harapannya, kita dapat lebih cepat melakukan pencegahan. Pencegahan menjadi prioritas utama, namun apabila terjadi insiden, maka penanganannya juga bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” tambahnya.

Selain itu, Diskominfo Kalsel juga terus mendorong integrasi dan penyederhanaan aplikasi layanan publik agar memudahkan masyarakat mengakses layanan.

“Kita ingin aplikasi yang ada bisa terintegrasi dengan baik, sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa harus membuat banyak aplikasi baru,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, menekankan pentingnya kesadaran keamanan siber di seluruh lini pemerintahan.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kita fokus pada implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kini, penguatan keamanan menjadi hal yang tidak kalah penting agar sistem yang dibangun tetap terlindungi,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa kegiatan ini diikuti agen siber SKPD serta tim teknis dari kabupaten/kota.

“Hari ini peserta terdiri dari agen siber SKPD dan tim teknis dari kabupaten/kota. Kegiatan difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM, termasuk melalui simulasi langsung penanganan insiden siber,” jelasnya.

Ia menambahkan, melalui simulasi tersebut peserta diharapkan mampu melakukan penanganan awal saat terjadi serangan siber di instansi masing-masing.

“Kegiatan ini akan terus berkelanjutan, tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BSSN,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, koordinasi antar perangkat daerah juga terus diperkuat untuk menjaga keamanan sistem informasi pemerintah tetap aman.

“Dengan langkah tersebut, kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi ancaman siber diharapkan semakin meningkat,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, serta memperkuat sektor pendidikan dalam momentum peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, saat mewakili Gubernur Kalsel, Muhidin sebagai pembina upacara di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (4/5).

Dalam amanatnya, Syarifuddin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, menjaga stabilitas di tengah tantangan global, khususnya pada sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air.

“Seluruh kepala daerah harus terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ketahanan pangan, energi, dan air menjadi pondasi penting yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Selain itu, Ia mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan kewirausahaan, serta dukungan terhadap UMKM. Upaya tersebut, harus ditopang birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

“Birokrasi harus bergerak cepat, responsif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti capaian Pemprov Kalsel yang meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa arah pembangunan daerah sudah berada di jalur yang tepat.

“Ini menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih optimal,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, peringatan Hari Pendidikan Nasional juga menjadi refleksi penting bagi penguatan sektor pendidikan di Kalimantan Selatan.

Syarifuddin menekankan perlunya perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan peran guru.

“Pendidikan harus menghadirkan manfaat nyata. Tidak hanya berhenti pada capaian administratif, tetapi benar-benar dirasakan oleh peserta didik dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga sekolah menjadi ruang tumbuh yang optimal bagi generasi muda.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, pendidikan dinilai menjadi kunci dalam mencetak sumber daya manusia unggul, berdaya saing, dan berkarakter.

“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan komitmen yang lurus,” tambahnya.

Syarifuddin mengajak seluruh elemen untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah yang berorientasi pada pelayanan publik serta mendorong pendidikan berkualitas sebagai fondasi masa depan.

“Mari kita wujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan pendidikan bermutu untuk semua demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan menerima kuota lebih dari 20 ribu sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Abidin menjelaskan, program sertifikasi halal gratis ini merupakan langkah strategis pemerintah, mendorong pelaku usaha agar lebih mudah mendapatkan legalitas produk.

Dengan adanya sertifikasi halal, produk yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

“Dengan adanya kuota ini, kami berharap semakin banyak produk lokal yang tersertifikasi halal, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan membuka peluang pasar yang lebih besar,” ujarnya saat kegiatan Sosialisasi Literasi Sadar Halal bagi Kelompok Masyarakat yang digelar di Gedung Idham Chalid, Senin (4/5).

Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikasi halal, baik dari sisi kualitas produk maupun peluang ekonomi yang dapat dihasilkan.

Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah juga terus diperkuat guna memastikan program ini berjalan optimal dan tepat sasaran.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI, Sudian Noor menyampaikan usulan, agar penerbitan sertifikasi halal ke depan dapat diintegrasikan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi para penerima.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada pelaku usaha, khususnya sektor mikro dan kecil.

Tidak hanya mendapatkan legalitas produk, pelaku usaha juga diharapkan memperoleh jaminan kesehatan sebagai bagian dari perlindungan sosial.

“Selain sertifikasi halal, pelaku usaha juga perlu mendapatkan perlindungan kesehatan agar mereka dapat menjalankan usaha dengan lebih tenang dan berkelanjutan,” jelas Sudian Noor.

Ia menambahkan, integrasi antara sertifikasi halal dan kepesertaan BPJS Kesehatan diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, sekaligus mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengembangkan usaha.

Langkah ini juga dinilai mampu memperkuat ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan adanya kuota sertifikasi halal gratis serta dorongan kebijakan yang lebih terintegrasi, diharapkan pelaku usaha di Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan peluang ini secara maksimal, sehingga mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tutup Sudian Noor. (MRF/RIW/EPS)