Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Pemerintah provinsi terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan daerah, menghadapi langkanya gas elpiji bersubsidi di Kalimantan Selatan saat ini. Langkah ini ditegaskan Kabid Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Didin Maulidinsyah.

Kepada Abdi Persada FM pada Selasa (8/7), Didin Maulidinsyah mengakui, pihaknya telah menerima laporan adanya penurunan pasokan gas elpiji 3 kilogram, di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Kami sudah menerima laporan adanya kelangkaan tersebut,” ungkapnya, saat menjadi narasumber pada program Topik Kita Hari Ini.

Penurunan pasokan ini, lanjutnya, berdampak pada melonjaknya harga elpiji, hingga kisaran 35 sampai 50 ribu rupiah per tabung di tingkat pengecer.

“Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, agar terus melakukan pengawasan,” ucapnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah, untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji tabung 3 kilogram ini, dengan melaksanakan operasi pasar.

Sementara itu, Hiswana Migas Kalsel mengklaim, kelangkaan gas elpiji bersubsidi di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan saat ini, akibat banyaknya hari libur pada Juni lalu. Seperti yang disampaikan Ketua Hiswana Migas Kalsel Muliana Yuniar.

“Berdasarkan aturan yang telah berlaku sejak dua tahun lalu, bahwa setiap tanggal merah tidak ada penyaluran elpiji oleh Pertamina,” jelasnya.

Karena pada Juni lalu terdapat banyak tanggal merah dan hari libur, maka berimbas pada berkurangnya pasokan sampai awal Juli ini.

Namun begitu, Muliana memastikan, stok gas elpiji tabung 3 kilogram, saat ini mencukupi hingga 7 hari ke depan.

“Kami menyarankan agar masyarakat membeli gas elpiji bersubsidi di pangkalan resmi untuk mendapatkan harga sesuai dengan HET yang berlaku, yakni 18 ribu 500 rupiah per tabung,” ucap Muliana. (SRI/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Internal bersama tenaga ahli, para asisten, dan seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel, bertempat di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (7/7).

Rakor ini dipimpin langsung Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifudin, dan membahas sejumlah agenda penting. Diantaranya adalah persiapan peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, serta evaluasi dan perencanaan program kerja SKPD untuk tahun anggaran 2026.

Pj. Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menegaskan pentingnya sinergi dan penyelarasan seluruh program kerja SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta janji politik kepala daerah.

Hal ini dimaksudkan agar seluruh kegiatan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan dampak yang konkret bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program masing – masing SKPD benar – benar mengacu pada kualitas, selaras dengan RPJMD, dan tentunya sejalan dengan janji politik kepala daerah,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program. Dengan dinamika fiskal yang terus bergerak, setiap SKPD diminta melakukan penyesuaian dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan serta situasi yang ada di lapangan.

“Anggaran terus bergerak secara dinamis, jadi kita perlu adaptif. Setiap SKPD diinstruksikan untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi masing-masing,” tegasnya.

Rakor yang turut dihadiri pejabat Eselon III se-Kalsel ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi internal, meningkatkan efektivitas perencanaan, dan memastikan program strategis daerah tetap berada di jalur prioritas pembangunan.

“Harapan kita, rakor ini bisa memperkuat sinergi lintas SKPD agar langkah kita ke depan semakin solid dan terarah,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Untuk mempercepat pembangunan desa berbasis inovasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berinovasi membuat program Klaster Inovasi Desa pada tahun 2025.

Program ini dirancang sebagai pilot project yang akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota dengan melibatkan satu desa atau kelurahan per wilayah administratif.

Kepala Seksi Pengembangan Inovasi Desa Dinas PMD Kalsel, Ahmad Zaky Maulana menyampaikan, bahwa klaster ini bertujuan menjadi akselerator kontribusi inovasi dalam peningkatan status desa, terutama dalam rangka penyesuaian terhadap transformasi indikator Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) yang berlaku tahun ini.

“Model klaster inovasi desa ini dirancang untuk mengembangkan potensi desa secara sistematis dan lintas sektor,” ungkap Zaky, usai menggelar rapat koordinasi pembentukan klaster unit desa, yang dilaksanakan di aula ruang rapat Dinas PMD Kalsel, Senin (7/7).

Program Klaster Inovasi Desa ini nantinya menggandeng sejumlah mitra strategis, seperti Disperin, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Diskop UMKM, Dinas LH, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), ULM serta Poltekes Banjarbaru.

“Sinergi ini diharapkan mendukung desa dalam berbagai aspek, mulai dari pengembangan riset hingga perlindungan kekayaan intelektual seperti paten dan hak cipta bagi inovator desa. Selain itu, keterlibatan akademisi juga diharapkan menjadikan desa sebagai pusat kegiatan ilmiah dan riset, serta mendukung program-program pengembangan potensi daerah berbasis inovasi,” lanjut Zaky.

Klaster inovasi desa akan diterapkan di 13 titik terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan di seluruh Kalsel. Setiap kabupaten/kota mengusulkan satu lokasi berdasarkan observasi potensi dan kriteria yang ditentukan oleh Dinas PMD.

“Ini merupakan tahun pertama implementasi dan masih bersifat percontohan. Harapannya pada 2026 akan muncul lebih banyak desa yang mengadopsi prinsip-prinsip inovasi ini,” lanjut Zaky.

Klaster ini diharapkan menjadi solusi atas kurang optimalnya sinergi antara inovator dengan perangkat pemerintah desa dan pemerintah daerah. Dengan terbentuknya wadah kolaboratif, percepatan status desa dapat lebih terarah dan terintegrasi, termasuk dalam pemenuhan dimensi-dimensi indikator Indeks Desa.

“Klaster ini bisa menjadi cikal bakal inovasi daerah yang lebih luas. Harapannya, desa tidak hanya sebagai penerima program, tetapi menjadi motor inovasi daerah,” tutup Zaky. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan dan UPTD Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Kalsel, bersinergi dalam mengembangkan produk albumin.

Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono menjelaskan, saat ini untuk ujicoba albumin dari ikan gabus (Haruan) telah dilakukan bersama BPMHP Kalsel.

“Kali ini ujicoba albumin ikan patin,” ungkap Rusdi, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Rusdi mengatakan, pengembangan ujicoba albumin ikan patin dilakukan, karena pasokan ikan tersebut, cukup banyak di Kalsel.

“Selain mengolah ekstrak ikan gabus, saat ini BPMHP Kalsel melalui seksi penerapan mutu sedang melakukan uji coba ekstraksi dari ikan patin,” ungkap Rusdi.

Kedepannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dislutkan Kalsel dan UPTD BPMHP beserta UKM yang ada di Banua, dapat saling bersinergi dalam mengembangkan produk albumin dari ikan tersebut.

“Pengembangan produksi albumin tersebut, tentunya untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Rusdi.

Seperti diketahui, Albumin adalah protein utama dalam plasma manusia dan membentuk sekitar 60 persen protein plasma total.

Albumin sering digunakan dalam dunia medis yaitu untuk mempercantik, pemulihan jaringan sel tubuh yang rusak, pemulihan pasca operasi, penderita hipoalbumin, serta lainnya.

Albumin sendiri bisa terbuat dari plasma darah manusia atau biasa disebut Humam Serum Albumin (HSA), namun seiring dengan berkembangnya iptek maka albumin juga dapat diekstrak dari protein hewan seperti ikan gabus. (SRI/RIW/APR)

BANJARBARU – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK mengaku optimis, dengan kepemimpinan yang baru akan membawa energi baru dalam mendorong kemajuan Banjarbaru, terutama sebagai kota administratif yang kini terus berkembang pesat.

Hal tersebut disampaikan Supian HK, saat menghadiri secara langsung prosesi pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru terpilih periode 2025-2030, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru pada Sabtu (21/6) siang.

Erna Lisa Halaby – Wartono resmi diambil sumpah jabatan dan dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru oleh Gubernur Kalsel, Muhidin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tentang pengangkatan kepala daerah hasil Pilkada Banjarbaru.

Ucapan selamat dan harapan disampaikan langsung Supian HK usai keduanya resmi dilantik.

“Alhamdulillah pelantikan berjalan dengan lancar, selamat mengemban amanah untuk Ibu Lisa dan Pak Wartono, semoga amanah yang diberikan masyarakat Banjarbaru dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat,” harap Supian HK.

Politisi senior Partai Golkar itu juga menyampaikan, bahwa Banjarbaru memiliki peran strategis sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sejak perpindahan pusat pemerintahan dari Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, menurutnya pembangunan kota harus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat.

“Sebagai Ibukota Provinsi, Banjarbaru menjadi wajah Kalimantan Selatan. Maka, penting bagi kita semua, termasuk DPRD, untuk mendukung program-program prioritas Walikota dan Wakil Walikota dalam membangun kota yang maju, ramah, dan berkelanjutan,” ucap Supian HK.

Dalam momentum yang sama, juga dilaksanakan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Kota Banjarbaru Tahun 2025. (ADV/NHF-RIW/RH)

BANJARBARU – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kota Banjarbaru dipimpin seorang perempuan, selepas Erna Lisa Halaby dan Wartono resmi dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru periode 2025–2030, hasil Pilkada serentak 2024.

Pelantikan dilakukan di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru, Sabtu (21/6). Gubernur Kalsel, Muhidin memimpin langsung prosesi pelantikan, mewakili Menteri Dalam Negeri RI.

Pelantikan ini dihadiri tokoh-tokoh penting, termasuk Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Pj Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin, Forkopimda Kalsel, para Pimpinan Daerah se-Kalsel, kepala SKPD, serta Wakil Gubernur Kalsel periode 2010 – 205 dan 2016 – 2021, sekaligus Walikota pertama Banjarbaru Rudi Resnawan.

Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan oleh Gubernur, sekaligus penyematan tanda pangkat kepada pasangan kepala daerah baru tersebut. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas, serta serah terima jabatan dari Pj Walikota Banjarbaru Subhan Noor Yaumil.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyampaikan ucapan selamat dan harapan besar, agar pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono mampu mengemban amanah dan mempercepat pembangunan di ibukota provinsi tersebut.

“Pimpinlah kota ini dengan hati, dengan amanah, dan dengan keberpihakan kepada rakyat. Jadilah pemimpin yang mampu menumbuhkan semangat gotong royong, membangun optimisme, serta menebar teladan dalam integritas dan pelayanan,” ujarnya.

Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Banjarbaru untuk turut mendukung dan mengawal jalannya pemerintahan ke depan.

“Saya ucapkan selamat kepada Walikota Erna Lisa Halaby dan Wakil Walikota Wartono. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan semangat melayani,” harapnya.

Pada momen yang sama, juga digelar pelantikan Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Banjarbaru 2025–2030, Riandy Hidayat, oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Fathul Jannah Muhidin.

Melalui pelantikan ini, Banjarbaru tidak hanya menandai dimulainya masa jabatan baru, tetapi juga mencetak sejarah penting. Sebab untuk pertama kalinya, seorang perempuan menjabat sebagai Walikota Banjarbaru, kota yang kini menjadi pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Selepas dilantik sebagai Walikota Banjarbaru periode 2025-2030, Lisa Halaby langsung menegaskan komitmennya untuk menjalankan program 100 hari kerja, yang sudah disusun matang dan selaras dengan visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, Sejahtera).

Lisa mengungkapkan, program 100 hari kerja pertama akan berfokus pada langkah-langkah konkret untuk menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satu prioritas utama adalah penanganan banjir dan normalisasi sungai.

“Saya ingin segera turun ke lapangan, terutama ke wilayah sungai yang butuh normalisasi. Sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akan kita keruk bersama DLH dan SKPD terkait secara gotong royong,” katanya, di Rumah Dinas Walikota Banjarbaru, Sabtu (21/6).

Selain itu, penataan kota menjadi perhatian utama. Kabel semrawut, spanduk liar, dan penataan lingkungan akan segera ditertibkan untuk menciptakan wajah kota yang modern dan tertib.

“Banjarbaru ini kota maju. Kita tidak ingin lagi melihat kabel seliweran, terutama di jalan utama seperti Jalan Ahmad Yani. Ini menyangkut wajah peradaban kota,” ujarnya.

Program 100 hari kerja yang dicanangkan Lisa Halaby selaras dengan visi Banjarbaru EMAS dan empat misi besar pemerintahan. Yakni Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas dan Pembangunan yang Berkelanjutan, Mewujudkan SDM Kota Banjarbaru yang Religius Bersosial dan Berbudaya, Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif Inklusif dan Transparan, serta Mewujudkan Percepatan Transformasi Ekonomi.

Sejumlah program unggulan siap dijalankan dalam waktu dekat, antara lain Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik, Peningkatan Karakter dan Religiusitas Masyarakat, Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, dan Mitigasi Kebencanaan.

Dengan program – program tersebut, Lisa Halaby menegaskan pemerintahannya ingin menghadirkan pemerintahan yang dekat dengan rakyat, tanggap terhadap persoalan, dan mampu memberikan solusi nyata dalam waktu cepat.

“Insya Allah, semua sudah kita susun. Sambil berjalan, akan saya arahkan mana yang bisa segera kita eksekusi, tentu setelah saya kembali dari retreat. Banjarbaru harus menjadi kota yang lebih elok, maju, adil, dan sejahtera sesuai dengan visi kita bersama,” ungkap Lisa.

Diketahui, Lisa Halaby akan mengikuti retreat bersama 87 Kepala Daerah lain di Indonesia, di Jatinangor, Jawa Barat mulai 22 hingga 26 Juni 2025.

Meski begitu, Wakil Walikota tidak dapat mengikuti karena alasan kesehatan, Lisa memastikan seluruh persiapan administrasi dan teknis telah mengikuti sesuai ketentuan dari Kemendagri. (SYA/RIW/RH)