Kategori: Banjarbaru

Banjarmasin – Dalam rangka memperkuat pertahanan wilayah dan menjaga keamanan perairan, maka wacana peningkatan status Pangkalan TNI AL (Lanal) Banjarmasin menjadi tipe A, terua digaungkan. Wacana ini juga seiring dengan peran strategis Kalimantan Selatan, sebagai daerah penopang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan, Anggota DPR RI, Bambang Heri Purnama, disela-sela halalbihalal Hari Raya Idulfitri 1447 H, di kediamannya kawasan Teluk Tiram Banjarmasin.

Bambang menjelaskan, wacana strategis peningkatan status Lanal Banjarmasin dari tipe B menjadi tipe A, dinilai penting, mengingat posisi Kalimantan Selatan yang semakin strategis dalam konteks nasional.

Saat ini, Lanal Banjarmasin masih berstatus tipe B yang dipimpin perwira berpangkat kolonel. Namun, dengan berbagai pertimbangan strategis, peningkatan status dinilai sudah layak untuk direalisasikan.

Beberapa faktor menjadi dasar kuat usulan tersebut. Pertama, Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kedua, daerah ini dikenal sebagai “Seribu Sungai” yang memiliki karakteristik wilayah perairan yang luas dan kompleks. Ketiga, jumlah penduduk yang besar menjadikan mobilitas dan aktivitas ekonomi semakin tinggi.

“Kalimantan Selatan ini memiliki nilai historis kuat dalam dunia kemaritiman, salah satunya melalui sosok pahlawan nasional dari TNI AL, Hasan Basri, yang namanya kini juga diabadikan pada kapal perang Republik Indonesia,” jelas Bambang.

Bambang menilai, penguatan Lanal Banjarmasin menjadi tipe A, tidak hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan.

Dimana, jika melihat posisi dan peran Kalimantan Selatan saat ini, sudah sangat layak Lanal Banjarmasin ditingkatkan menjadi tipe A, apalagi usia Lanal Banjarmasin yang telah mencapai lebih dari tiga dekade, menjadi salah satu indikator bahwa penguatan kelembagaan perlu segera dilakukan.

“Peningkatan status ini diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan dan pengamanan wilayah perairan, terutama menghadapi berbagai potensi ancaman seperti penyelundupan dan pencurian sumber daya,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Danlanal Banjarmasin, Letkol Laut (P) Galih Nurna Putra menambahkan, langkah ini krusial untuk mendukung peran strategis daerah sebagai penopang Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus menjaga keamanan wilayah perairan.

Oleh karena itu, kebutuhan akan pangkalan dengan tipe yang lebih tinggi menjadi sangat relevan, seiring perkembangan wilayah serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas di kawasan perairan.

“Memang kita membutuhkan Lanal dengan tipe yang lebih tinggi untuk mendukung seluruh kegiatan operasional, terlebih posisi Kalimantan Selatan sangat strategis,” ucapnya.

Galih Nurna Putra menambahkan, saat ini, Lanal Banjarmasin masih berstatus tipe B dengan pimpinan berpangkat kolonel. Namun, dengan adanya rencana peningkatan menjadi tipe A, diharapkan kapasitas kelembagaan, personel, hingga sarana prasarana dapat semakin diperkuat.

Langkah ini juga sejalan dengan keberadaan berbagai institusi strategis di daerah, seperti Komando Daerah Militer (Kodam) dan Kepolisian Daerah (Polda), yang telah lebih dulu memiliki struktur organisasi lebih besar.

Dorongan tersebut juga telah dikomunikasikan dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan mendapat respons positif. Bahkan, terdapat optimisme, bahwa peningkatan status ini dapat terealisasi dalam waktu dekat.

Selain itu, penguatan Lanal Banjarmasin dipandang penting, mendukung peran Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga IKN.

Dengan posisi geografis yang dikenal sebagai wilayah “seribu sungai”, pengamanan jalur perairan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

“Ekonomi kita banyak bertumpu pada jalur sungai dan laut. Jadi penguatan pengamanan di sektor ini menjadi sangat penting,” tutupnya.(NHF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedang menyiapkan program pelatihan, untuk meningkatkan kompetensi brigade pangan, mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional, dan terampil.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah, memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman, melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Hotni Elfrida Silalahi menjelaskan, pelatihan ini difokuskan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian, khususnya brigade pangan, agar mampu mengikuti perkembangan teknologi pertanian yang terus berkembang.

Menurutnya, pengelolaan lahan secara modern menjadi kunci utama, meningkatkan produktivitas serta efisiensi hasil pertanian.

Dengan penerapan teknologi yang tepat, proses produksi dapat berjalan lebih efektif dan mampu menghasilkan output yang lebih optimal.

“Pelatihan ini penting agar brigade pangan memiliki kemampuan yang memadai, baik dari sisi teknis maupun manajerial dalam mengelola lahan pertanian,” ujar Hotni, baru – baru ini.

Ia menambahkan, setiap pelatihan nantinya akan diikuti sebanyak 50 brigade pangan yang berasal dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

Dengan melibatkan perwakilan dari seluruh daerah, diharapkan pemerataan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dapat tercapai.

“Melalui pelatihan tersebut para brigade pangan diharapkan memiliki keterampilan yang lebih komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, pengolahan lahan, penanaman, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern,” sahut Hotni.

Selain itu, pendekatan profesional juga menjadi perhatian utama dalam pelatihan ini. Dengan pengelolaan yang terencana dan berbasis pengetahuan, sektor pertanian diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan serta mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim dan keterbatasan lahan.

Program ini juga diharapkan dapat mendorong brigade pangan menjadi garda terdepan, mendukung peningkatan produksi pangan daerah.

Tidak hanya itu, keberadaan brigade pangan yang kompeten juga dapat membantu petani mengadopsi teknologi baru, serta meningkatkan kualitas hasil panen.

“Dengan peningkatan kompetensi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis sektor pertanian akan semakin maju, produktif, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah serta kesejahteraan petani,” tutup Hotni. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Kerja Teknis dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026, sebagai upaya memperkuat koordinasi serta mendorong peningkatan realisasi investasi di daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru pada Senin (30/3) ini, dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, Kepala DPMPTSP Provinsi Kalsel, Endri, serta perwakilan DPMPTSP kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan.

Kepala DPMPTSP Provinsi Kalsel, Endri menyampaikan, bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program kerja, antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya pada bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun investor. Dengan pelayanan yang semakin baik, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kalimantan Selatan,” ungkap Endri.

Ditambahkan Endri, melalui rapat kerja teknis ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis, meningkatkan realisasi investasi di daerah.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi juga menjadi fokus utama, untuk mendukung kemudahan berusaha.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor menegaskan, bahwa pemerintah daerah terus berupaya mendorong manifestasi penanaman modal, agar investasi yang masuk tidak hanya sebatas komitmen, tetapi benar – benar terealisasi dalam bentuk kegiatan usaha di lapangan.

Menurutnya, realisasi investasi memiliki peran penting menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan setiap rencana investasi dapat berjalan sesuai target.

“Yang kita dorong bukan hanya masuknya investasi, tetapi bagaimana investasi tersebut benar-benar terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ariadi Noor.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga terus diperkuat guna mendukung kelancaran investasi di daerah.

“Melalui sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis mampu meningkatkan realisasi penanaman modal secara signifikan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Sebanyak 177 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat periode 1 April 2026. Penyerahan dilakukan pada kegiatan yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Pemko Banjarbaru, pada Jumat (27/3).

SK kenaikan pangkat tersebut diserahkan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, kepada para ASN dari berbagai golongan.

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni menyampaikan, bahwa kenaikan pangkat tidak sekadar dimaknai sebagai perubahan jenjang jabatan, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan negara atas kinerja ASN.

“Pangkat bukan hanya simbol kedudukan, melainkan cerminan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan negara. Karena itu, kenaikan pangkat harus diiringi dengan peningkatan kinerja, kompetensi, integritas, dan profesionalisme. ASN juga dituntut untuk terus belajar serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ujarnya.

Ia menambahkan, dinamika pelayanan publik yang terus berkembang menuntut ASN untuk lebih inovatif, responsif, dan solutif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan bahwa setiap kenaikan pangkat harus sejalan dengan peningkatan tanggung jawab, kompetensi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Banjarbaru, Slamet Riyadi menjelaskan, bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan atas kinerja dan produktivitas ASN yang telah memenuhi persyaratan.

“Kenaikan pangkat adalah bentuk reward atau penghargaan. Artinya, tidak bersifat otomatis. ASN yang belum memenuhi kriteria kinerja tidak wajib naik pangkat. Pangkat diberikan kepada mereka yang menunjukkan kinerja baik dan produktivitas optimal,” jelasnya.

Melalui kebijakan kenaikan pangkat berbasis kinerja ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. ASN diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, sekaligus menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional kepada masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah desa di Kalimantan Selatan diharapkan dapat berperan aktif, mendukung pengembangan inovasi desa, untuk meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pengembangan Inovasi Desa, Ahmad Zaky Maulana menjelaskan, peran aktif pemerintah desa menjadi faktor penting dalam menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.

Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang dapat dikembangkan menjadi sebuah inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia menegaskan, bahwa inovasi desa tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain, seperti pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi desa.

“Dengan pendekatan tersebut, inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Zaki, Jum’at (27/3).

Pemerintah desa memiliki peran strategis, mendorong lahirnya inovasi. Tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga inovasi dalam pelayanan dan pengelolaan potensi desa.

Zaky menyebutkan, bahwa keterlibatan aktif pemerintah desa akan mendorong tumbuhnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini penting agar inovasi yang dikembangkan benar – benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

“Pemerintah desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menciptakan berbagai terobosan yang berdampak nyata bagi masyarakat, baik dalam peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja, maupun penguatan ketahanan ekonomi desa,” lanjut Zaki.

Selain itu, sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah juga perlu terus diperkuat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan program inovasi desa dapat berjalan secara optimal, terarah, dan berkelanjutan.

Menurut Zaky, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi program akan sangat membantu desa dalam mengembangkan inovasi yang berdaya saing.

“Dengan adanya kolaborasi yang baik serta peran aktif pemerintah desa, diharapkan inovasi desa di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh,” tutup Zaki. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru tengah mengkaji secara komprehensif, 3 rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan Pemerintah Kota Banjarbaru, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Adapun tiga raperda yang diusulkan beberapa waktu lalu meliputi Raperda tentang Tatanan Transportasi Lokal, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, serta Raperda tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera menyampaikan, bahwa secara prinsip seluruh raperda yang diajukan pemerintah kota akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lebih mendalam bersama DPRD.

“Pada prinsipnya, tiga usulan raperda dari pemerintah kota akan kami tindak lanjuti dengan membentuk panitia khusus (pansus), sehingga pembahasannya dapat dilakukan bersama – sama dengan tim perda dari Pemkot,” ujarnya belum lama tadi.

Ia menjelaskan, saat ini proses pengajuan raperda telah memasuki tahap pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan di tingkat panitia khusus bersama tim pemerintah kota.

Menurut Gusti Rizky, ketiga raperda tersebut memiliki peran strategis dalam menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan di Kota Banjarbaru.

“Harapan kami, melalui pembahasan di tingkat pansus, seluruh masukan dari fraksi serta aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik, sehingga menghasilkan peraturan daerah yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, dalam pandangan umum fraksi-fraksi terdapat sejumlah catatan dan masukan, terutama karena dua dari tiga raperda yang diajukan merupakan perubahan atas peraturan daerah sebelumnya.

Rizky menilai, penyesuaian regulasi menjadi hal yang penting mengingat dinamika perkembangan zaman serta munculnya berbagai faktor baru yang perlu diakomodasi dalam kebijakan daerah.

“Kami memberikan catatan agar perubahan regulasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mengakomodasi kepentingan jangka panjang dan menjadi landasan pembangunan daerah ke depan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menekankan pentingnya peningkatan loyalitas dan kinerja seluruh pegawai pasca libur panjang Hari Raya Idulfitri, sekaligus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk memastikan pelayanan publik berjalan normal.

Saat ditemui usai menghadiri Apel Pagi Pasca Libur Idulfitri, Rabu (25/3), Syarifuddin mengingatkan, bahwa sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, setiap aparatur sipil negara dituntut untuk menunjukkan dedikasi, disiplin, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Ia menilai, momentum pasca libur panjang harus dimanfaatkan untuk kembali fokus bekerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Setelah libur panjang, kita harus kembali bekerja dengan semangat baru. Loyalitas, disiplin, dan tanggung jawab harus terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” ujar Syarifuddin.

Selain itu, Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk memperkuat komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas, serta menjaga semangat kerja agar tetap produktif.

Menurutnya, kedisiplinan menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Oleh karena itu, seluruh pegawai diharapkan dapat bekerja secara profesional, tepat waktu, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Dengan peningkatan loyalitas dan kinerja pegawai, maka roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih maksimal,” lanjut Syarifuddin.

Tidak hanya memberikan arahan, Syarifuddin juga langsung melakukan sidak ke sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus memastikan kehadiran pegawai dan kelancaran pelayanan pasca libur Lebaran.

Sidak dilakukan di beberapa instansi strategis, diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.

Selama sidak, Syarifuddin memantau langsung tingkat kehadiran pegawai serta kesiapan masing – masing instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia memastikan bahwa seluruh aktivitas perkantoran telah kembali berjalan normal tanpa kendala berarti.

Menurutnya, sidak ini penting untuk menjaga ritme kerja pemerintahan agar tetap stabil setelah masa libur panjang, sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh ASN agar tetap disiplin dan profesional dalam bekerja.

“Dengan adanya sidak ini, kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu dan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang maksimal,” kata Syarifuddin.

Melalui langkah penguatan disiplin dan pengawasan langsung tersebut, Pemprov Kalsel berharap kinerja aparatur semakin meningkat, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik serta mendukung kelancaran pembangunan daerah ke depan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Memasuki hari pertama kerja usai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifudin, melakukan kunjungan sekaligus sidak ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (25/3).

Kunjungan tersebut dilakukan, untuk memastikan kesiapan pelayanan publik sekaligus mengecek tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Diskominfo Kalsel setelah libur panjang.

Dalam peninjauannya, Sekda menyampaikan rasa syukur serta apresiasi terhadap kedisiplinan para pegawai. Ia menilai kehadiran ASN sudah sangat baik, dengan hampir seluruh pegawai kembali bekerja tepat waktu.

“Alhamdulillah, karyawan di sini sudah hadir semuanya. Hal ini sesuai dengan kewajiban sebagai seorang ASN yang harus melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat,” ujar Syarifudin.

Selain memantau kehadiran pegawai, Sekda juga menegaskan pentingnya peran Diskominfo sebagai garda terdepan, dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Ia berharap Diskominfo dapat terus aktif dalam menyosialisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Menurutnya, penyampaian informasi yang baik akan membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan berbagai layanan serta program yang telah disediakan pemerintah.

“Nantinya ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat. Kita harapkan Diskominfo memberikan semacam sosialisasi kepada masyarakat tentang apa saja yang dilakukan pemerintah, supaya masyarakat tahu apa saja yang bisa didapatkan,” tambahnya.

Di akhir kunjungannya, Syarifudin turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Diskominfo Kalsel yang tetap menjaga komitmen dan profesionalisme dalam bekerja, meskipun baru saja menjalani masa libur Idul Fitri. (BDR/RIW/EPS)